Analisis_biaya_relevan_pesawat_kepresidenan.docx

I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pemerintah Republik Indonesia membeli pesawat kepresidenan pada tanggal 10 April 2014. Pesawat ini dibeli pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu, pembelian pesawat kepresidenan diharapkan akan menghemat APBN dan tidak mengganggu jadwal penerbangan pesawat komersial yang biasa disewa oleh Presiden. Di wilayah ASEAN, tidak semua negara memiliki pesawat kepresidenan. Beberapa negara ASEAN yang memiliki pesawat kepresidenan antara lain Filipina dengan pesawat Fokker F28, Thailand dengan pesawat Boeing 737-800, Malaysia dengan pesawat Boeing Businnes Jet, Singapura menggunakan maskapai Singapore Airlines untuk Perdana Menterinya namun untuk perjalanan tertentu dan perjalanan singkat, biasanya digunakan pesawat Fokker-50, Brunei mempunyai beberapa pesawat kepresidenan antara lain Boeing 767-200ER, Boeing 747-400, Airbus A340-200 dan Sikorsky

S-70A.

Pengamat

penerbangan

Dudi

Sudibyo

mengatakan

pesawat

Kepresidenan biasanya hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Mereka memilih mempunyai pesawat Kepresidenan sendiri untuk memenuhi kebutuhan terbang presiden yang frekuensinya sangat tinggi. Pasca pembelian pesawat tersebut, beberapa pihak menilai keberadaan pesawat tersebut hanya memboroskan anggaran Negara, seharusnya efisiensi adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin, jika pemimpin masih berfoya-foya dengan kemewahan makan rakyat juga tidak akan mau melakukan penghematan. Pesawat kepresidenan ini memang tak pernah lepas dari kontroversi sejak direncanakan untuk dibeli, pada saat dibeli dan bahkan pasca pembelianpun masih banyak pihak yang memperdebatkan urgensi untuk memiliki pesawat kepresidenan ini. Ada pihak yang berpendapat bahwa pemerintah mengabaikan azas prioritas dalam mengelola keuangan, realisasi belanja pesawat kepresidenan dipandang bukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi pemerintah. Pihak-pihak yang kontra dengan keputusan ini 1

memandang pembelian pesawat ini tidak konsisten dengan penghematan anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah, terlebih dengan adanya kenaikan BBM. Pembelian pesawat kepresidenan juga dipandang tidak menyelesaikan masalah besarnya biaya sewa pesawat yang selama ini dilakukan pemerintah, karena dengan adanya pesawat kepresidenan ini akan muncul juga biaya-biaya terkait antara lain biaya perawatan, perbaikan, bahan bakar pesawat, pilot dan kru khusus pesawat tersebut dan biaya lain-lain yang jumlahnya tidak sedikit. Faktor efisiensi anggaran/biaya merupakan hal yang paling sering muncul yang dijadikan perdebatan, bahkan sejak awal rencana pembelian pesawat ini. Banyak pihak yang mendukung pembelian pesawat ini maupun pihak yang menentang keputusan ini, melakukan analisis anggaran/biaya terkait dengan isu ini. Tentunya tidak dapat etis jika ada pihak-pihak yang dapat memberikan judgement atas keputusan pembelian pesawat ini jika tidak melalui analisis ilmiah yang dapat dipertanggunjawabkan. Setiap keputusan ekonomi yang dibuat hendaknya didasari dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat apakah penggunaan pesawat kepresidenan ini efisien atau tidak dari sisi anggaran/biaya adalah dengan membandingkan dengan anggaran/biaya jika menggunakan pesawat komersial. Analisis biaya dapat digunakan untuk membandingkan dua keputusan ini, apakah lebih efisien menggunakan pesawat kepresidenan atau menggunakan pesawat komersial. B. RUMUSAN MASALAH Dari penjelasan dalam latar belakang masalah sebagaimana di atas maka perumusan masalah dalam paper ini adalah : 1. Apakah keputusan pembelian pesawat kepresidenan merupakan keputusan yang tepat berdasarkan analisis biaya? 2. Bagaimana hasil analisis biaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan pesawat kepresidenan atau menggunakan pesawat komersial?

2

C. TUJUAN Tujuan dibuatnya paper ini adalah untuk : 1. Melihat apakah keputusan pembelian pesawat kepresidenan merupakan keputusan yang tepat berdasarkan analisis biaya; dan 2. Melihat bagaimana hasil analisis biaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan pesawat kepresidenan atau menggunakan pesawat komersial.

3

II.

DASAR HUKUM

A. Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Standar barang dan standar kebutuhan tersebut ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah

adalah

kegiatan

untuk

memperoleh

barang/jasa

oleh

kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunya hak untuk melakukan pengadaan baran/jasa pemerintah namun harus dengan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f.

Adil/tidak diskriminatif; dan

g. Akuntabel

B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi Dan 4

Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan mengatur tentang biaya yang dikenakan untuk pesawat yang sedang melintas di wilayang penerbangan Indonesia untuk mendapat panduan, meliputi penerbangan pesawat udara yang mendarat atau tinggal landas di wilayah Indonesia. Pelayanan navigasi yang dikenakan biaya tersebut meliputi : a. Pelayanan lalu lintas penerbangan; b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan; c. Pelayanan informasi aeronautika; d. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan; dan e. Pelayannan informasi pencarian dan pertolongan.

C. S-566/MK.2/2010 dan S-8/MK.2/2012 Surat tersebut berisi tentang persetujuan kontrak tahun jamak(multiyears contract) untuk pengadaan green aircraft untuk pesawat kepresidenan dan persetujuan kontrak tahun jamak untuk pengadaan cabin interior dan security system pesawa kepresidenan.

5

III.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. BIAYA OPERASIONAL PESAWAT KEPRESIDENAN Biaya-biaya operasional pesawat terbang meliputi biaya terkait pesawat (bahan bakar, pilot, pramugari), dan biaya di bandara (parkir, landing fee dan lain-lain). Biaya Terkait Pesawat 1. Fuel Cost Biaya bahan bakar pesawat udara yaitu avtur, di Indonesia harga avtur bervariasi tergantung di bandara mana avtur dijual; 2. Maintenance-Labor Biaya ini termasuk jadwal rutin harian inspeksi (minor inspections), juga termasuk biaya tenaga kerja untuk penggantian suku cadang, dan perbaikan; 3. Maintenance-Parts Biaya yang dikeluarkan untuk penggantian suku cadang pesawat yang dibutuhkan secara rutin dan terjadwal. Tidak termasuk suku cadang yang digunakan untuk overhaul (turun mesin) dan perbaikan yang besar; 4. Engine Restoration Cost Biaya yang dikeluarkan untuk overhaul mesin pesawat; 5. Major Periodic Maintenance Biaya pemeliharaan termasuk tenaga kerja dan material/suku cadang untuk perbaikan besar (heavy maintenance) tidak termasuk kecuali sudah ditentukan terlebih dahulu; 6. APU Maintenance Overhaul Biaya yang dikeluarkan terkait dengna pemeliharaan dan perbaikan APU, kecuali biaya yang rutin, pemeliharaan dan perbaikan kecil. 7. Small Supplies and Catering Biaya ini timbul untuk keperluan-keperluan kecil untuk kabin dan kokpit pesawat seperti serbet, tisu toilet, baterai senter dan biaya untuk keperluan catering bagi 6

kru dan penumpang. 8. Crew Expenses Biaya gaji kru pesawat dan biaya yang timbul bagi kru pesawat yang jauh dari tempat tinggal untuk akomodasi,transportasi dan uang makan. Biaya Pendukung 1. Landing Fee Tarif pendaratan pesawat udara di hitung berdasarkan berat pesawat udara atau Maximum Take Off Weight (MTOW) yang diijinkan dan tercatat dalam data Operator Bandar Udara. Berat pesawat udara atau Maximun Take Off Weight (MTOW) adalah berat pesawat udara yang tercantum dalam Certificate of Airworthiness (C of A); 2. Parking Fee Tarif parkir pesawat udara dihitung berdasarkan berat pesawat udara atau Maximum Take Off Weight (MTOW) yang diijinkan dan tercatat dalam data Bandar Udara. Tarif parkir pesawat udara ditagihkan setelah pesawat udara parkir 2 (dua) jam dan akan dikenakan tarif surcharge setelah lebih dari 2 (dua) jam; 3. Hangar Fee Tarif pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara di hitung berdasarkan berat pesawat udara atau Maximum Take Off Weight (MTOW) yang diijinkan dan tercatat dalam data Operator Bandar Udara; Tarif penyimpanan pesawat udara dihitung sejak pesawat udara masuk ke dalam hanggar sampai dengan keluar

hanggar; 4. Parking Surcharges Tarif penempatan tambahan pesawat udara di hitung berdasarkan berat pesawat udara atau Maximum Take Off Weight (MTOW) yang diijinkan dan tercatat dalam data Operator Bandar Udara. Tarif penempatan tambahan dikenakan kepada 7

pesawat udara yang ditempatkan di ”Contact Stand” lebih dari 2 (dua) jam; 5. Aviobridge Fee Tarif garbarata dihitung berdasarkan berat pesawat udara atau Maximum Take Off Weight (MTOW) yang diijinkan dan tercatat dalam database Bandar Udara. Tarif pemakaian aviobridge dihitung berdasarkan per pemakaian aviobridge, untuk 1 (satu) kali docking dihitung 1 (satu) kali pemakaian dan untuk dedocking dihitung 1 (satu) kali pemakaian; 6. Counter Fee Tarif penggunaan check in counter dikenakan berdasarkan jumlah penumpang (Adult, Child, Infant) pesawat udara yang melakukan check in; 7. Passenger Service Charges (PSC) Tarif passenger service charges adalah tarif yang dipungut langsung dari penumpang angkutan udara atas pemakaian fasilitas bandar udara dan pelayanan jasa yang diterimanya di Bandar Udara; 8. Common Use Check In Counter System (CUCCS) Charges Tarif CUCCS adalah tarif yang ditagihkan kepada perusahaan penerbangan atau operator pesawat udara yang menggunakan fasilitas CUCCS pada Bandar Udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero); 9. Route Air Navigation Facility Charge Setiap pesawat udara penerbangan dalam negeri atau luar negeri yang melintas wilayah Indonesia dikenakan tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang didasarkan pada satuan route unit; 10. Other Tariffs Tarif lainnya terkait penggunaan listrik, daya listrik, pemasangan instalasi air, sambungan

line

telepon,sewa

ruang

perkantoran,

executive

lounge,

pembuangan air kotor, ID Pass Bandar Udara untuk staf, sticker pass kendaraan di apron, Tanda Ijin Mengemudi (TIM) di Apron, penempatan Ground Support Equipment (GSE), parkir mobil/motor staf, licensi sisi udara, jasa limbah Bandar 8

Udara dan Air Conditioner (AC) ditetapkan dalam ketentuan tarif lainnya yang diatur tersendiri. Dari biaya-biaya tersebut akan dipilih mana biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam paper ini. B. BIAYA TIKET PESAWAT KOMERSIAL Biaya pembelian tiket pesawat komersial cukup mudah dan akurat untuk didapatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat harga tiket pesawat pada website resmi maskapai yang bersangkutan. C. ANALISIS BIAYA Untuk dapat melakukan analisis biaya, dibutuhkan data-data keuangan terkait biayabiaya yang dikeluarkan baik untuk penggunaan pesawat kepresidenan maupun pesawat komersial, oleh karena itu, dalam paper ini akan digunakan simulasi untuk melakukan analisis biaya. Simulasi yang digunakan dalam paper ini adalah satu perjalanan dinas kepresidenan (pulang pergi) dengan data-data yang digunakan untuk melakukan simulasi adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Perjalanan Dinas Presiden :

Singapura

2. Tanggal

:

22 Mei 2015 – 24 Mei 2015

3. Jangka Waktu

:

3 hari

4. Jumlah Orang di luar Kru

:

15 Orang

5. Jumlah Kru (domisili Indonesia)

:

7 Orang

6. Maskapai Komersial

:

Garuda Indonesia

7. Tanggal Pembelian Tiket

:

19 Mei 2015

8. Kelas yang Digunakan

:

Business dan Economy Class

Keputusan yang harus dibuat adalah menggunakan pesawat sendiri atau menggunakan maskapai komersial untuk melakukan perjalanan dinas ke Singapura.

9

Biaya Terkait Pesawat 1. Fuel Cost Avtur dibeli di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan harga $0,624 per liter, Boeing 737-800 mempunyai average fuel burn rate sebesar 2135 liter/jam. Penerbangan ke singapura ditempuh dalam waktu 2 jam. Sehingga biaya bahan bakar untuk pulang pergi ke Singapura dapat dihitung sebagai berikut : (2 jam x 2135 x $0,624) x 2 = $ 5,328.96; 2. Small Supplies and Catering Small Supplies yang disediakan di pesawat ini antara lain tissu toilet, alat mandi, alat kebersihan di toilet pada 3 kamar mandi dan toilet, bantal dan selimut, surat kabar dan majalan di kabin, dan catering untuk 22 orang dengan estimasi biaya per penerbangan untuk small supplies sebesar $50 dan untuk catering sebesar 10 x 22 orang = $220, sehingga totalnya $270 per penerbangan, untuk penerbangan pulang pergi menjadi sebesar $540. Biaya Pendukung 1. Landing Fee Landing fee di Changi International Airport dihitung berdasarkan maximum taxi weight yaitu 79.010 kg, dengan tarif $555 + ($12,9 x 29 ton). Landing fee di Halim Perdana Kusuma Airport dihitung berdasarkan maximum take-off weight yaitu 79.010 kg, dengan tarif $160,4 + ($4,62 x 29 ton); 2. Parking Fee Perjalanan dinas dilakukan selama 3 hari dengan biaya parkir di Changi International Airport dihitung dengan tarif parkir menurut luas daerah dimana pesawat parkir dikalikan dengan tarif per 24 jam, yaitu $73 x 3. 3. Aviobridge Fee Bandara Halim Perdana Kusuma tidak mengatur tarif mengenai aviobridge fee. Tarif aviobridge fee di Bandata Changi adalah $85 untuk setiap 3 jam, digunakan 2 kali pada saat kedatangan dan keberangkatan, sehingga besarnya adalah sebesar $170; 10

4. Passenger Service Charges (PSC) PSC pada Bandara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan internasional adalah sebesar Rp 80.000 jika dikonversi ke dalam dollar Amerika Serikat pada saat penulisan paper ini dengan kurs sebesar Rp 13.182 per dollar, maka didapat hasil $6,06 dikali 15 orang = $91.03. Sedangkan tarif PSC di Changi International Airport adalah sebesar $9 x 15 orang = 135. Sehinga total PSC = $226.03 5. Route Air Navigation Facility Charges Route Charges sebesar $0,65 x weight factor x distanve factor. Weight factor untuk berat pesawat 79.010 kg adalah 34. Sedangkan faktor jarak dapat dihitung dengan rumus = jarak / 100 = 902 km/100 = 9. Sehingga route chargesnya = $0,65 x 34 x 9 = 198.9. Biaya Tiket Pesawat Biaya tiket pesawat ditetapkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan komposisi 7 orang kelas bisnis dan 8 orang kelas ekonomi. Harga tiket pesawat pada saat tanggal penulisan paper ini adalah: Pergi - Pulang 1. Kelas Bisnis

=

$856.16 x 7

=

$5,825.12

2. Kelas Ekonomi

=

$236.16 x 8

=

$1,889.28

TOTAL

$7,714.40

11

Tabel 1. Perbandingan Alternatif (dalam dollar AS) Alternatif Jenis Biaya

Memakai Pesawat Sendiri

Memakai Maskapai Komersial

Biaya Terkait Pesawat Fuel Cost Small Supplies and Catering

5,328.96 540.00

Landing Fee;

1,223.48

Biaya Pendukung

Parking Fee;

219.00

Aviobridge Fee;

170.00

Passenger Service Charges (PSC); Route Air Navigation Facility Charge

226.03

226.03

198.90

Biaya Pembelian Tiket Maskapai Komersial

$7,714.40

TOTAL BIAYA

7,906.37

$7,940.43

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penggunaan pesawat sendiri membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibanding dengan memakai maskapai komersial. Jika analisis biaya ini merupakan satu-satunya pertimbangan, maka dapat diputuskan bahwa penggunaan pesawat sendiri adalah alternatif yang harus dipilih, namun tentunya ada faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam membuat keputusan ini, antara lain: 1. Aspek keamanan Pesawat komersial memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi karena tidak didesain untuk penumpang VVIP. 12

2. Memanfaatkan idle asset Karena pemerintah terlanjut mempunyai pesawat kepresidenan, maka jika tidak dipakai akan menjadi idle aset yang tentunya tetap membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang besar. Begitu juga dengan beberapa fixed cost seperti gaji kru pesawat yang harus dibayar walaupun tidak menggunakan jasa mereka; 3. Fleksibilitas Menggunakan pesawat sendiri berarti lebih fleksibel dalam mengatur waktu keberangkatan dan kedatangan. Hal ini akan sangat bermanfaat jika perjalanan dinas harus diperpanjang atau diperpendek secara mendadak; 4. Tidak mengganggu jadwal penerbangan komersial; Penggunaan pesawat sendiri berarti tidak akan mengganggu penerbangan komersial yang berpotensi untuk disewa. Jadwal penerbangan komersial yang diganggu tentu akan menimbulkan opportunity cost bagi maskapai yang bersangkutan; 5. Faktor prestise Menggunakan pesawat sendiri akan memberikan prestise yang lebih tinggi sehingga lebih dihormati oleh negara tetangga;

13

IV.

Dari

analisis

yang

SIMPULAN DAN SARAN

dilakukan

didapat

kesimpulan

bahwa

penggunaan

pesawat kepresidenan akan menghasilkan biaya yang lebih rendah dibanding jika menggunakan maskapai komersial. Tentunya ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk membuat alternatif ini antara lain faktor keamanan, pemanfaatan idle aset, fleksibilitas, tidak mengganggu jadwal penerbangan komersial, faktor prestise. Dalam paper ini tentunya analisis dibatasi untuk sebuah perjalanan dinas, hasil analisis ini belum tentu relevan untuk diterapkan pada perjalanan dinas selama satu tahun, misalnya. Kesimpulan dari analisis ini dapat menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bahwa keputusan membeli pesawat kepresidenan ini sudah benar dan tidak perlu dijual. Selain itu hasil analisis ini juga dapat secara jelas membantu pengambilan keputusan untuk menggunakan pesawat sendiri atau maskapai komersial. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah keberadaan pesawat kepresidenan harus dioptimalkan karena mempunya biaya pemeliharaan yang tinggi, pesawat harus benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya misalnya untuk perjalanan dinas presiden atau wakil presiden agar menggunakan pesawat kepresidenan agar tidak menyebabkan pesawat ini menjadi idle aset. Mengingat harga perolehannya yang sangat tinggi, pemeliharaan pesawat ini harus benar-benar diperhatikan agar jika terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki agar tidak semakin parah, hal ini juga dilakukan untuk menjamin keselamatan presiden/wakil presiden.

14

DAFTAR REFERENSI Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi Dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah S-566/MK.2/2010 tentang Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Pesawat Kepresidenan S-8/MK.2/2012 tentang Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Kabin Interior dan Security System Pesawat Kepresidenan http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/bbj2_pesawat_vvip_09feb2012.pdf https://www.conklindd.com/t-Productsaircraftcostvariablecostperhour.aspx http://www.freightmetrics.com.au/Air/AircraftOperatingCost/tabid/540/Default.aspx http://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Opportunity-Cost.html http://aviation.pertamina.com/News.aspx?p=price http://nasional.kompas.com/read/2014/04/10/1313449/Ini.Detail.Pesawat.Kepresiden an.Indonesia http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Business_Jet#Specifications http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2100120/pesawat-kepresidenan-diusulkandijual-jokowi-kaget www.changiairport.com/ www.angkasapura2.co.id/ http://www.suara.com/news/2014/04/10/184449/6-negara-asean-yang-juga-punyapesawat-kepresidenan http://www.tempo.co/read/news/2013/12/13/092537134/Hanya-Negara-Besar-yangPunya-Pesawat-Kepresidenan http://kursdollar.net

15