Analisi Risiko Pada Kejadian Bencana Banjir

ADKL ANALISIS RISIKO PADA KEJADIAN BENCANA BANJIR

Disusun oleh Sinta Amelya

G0A007001

Debiyanto Wirasetyo

G0A007003

Fauzan Ma`ruf

G0A007005

Gramelia

G0A007007

Hadi winarso

G0A007009

Annisa Uswatun Hasanah

G0A007011

Arry Setiwan

G0A007016

R.R Desiarini

G0A007017

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FKIK PROGRAM DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN PURWOKERTO 2009

Latar Belakang Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerahdaerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.1 Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya. Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak. Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural approach), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik --yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat-- dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan. Kebijakan sektoral, sentralistik, dan top-down tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana.2 Pertanyaannya adalah siapa yang disebut masyarakat? Seberapa jauh masyarakat dapat berpartisipasi? Dan pada tahapan mana masyarakat dapat berpartisipasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kekeliruan perumusan kebijakan tersebut menyebabkan berbagai kepentingan individu/kelompok lebih dominan, kemudian kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Akibatnya kebijakan yang ditetapkan tidak efektif, bahkan batal. Dengan demikian,

penanggulangan banjir yang hanya melulu pembangunan fisik (structural approach), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach), yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih optimal. Dari penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, Bappenas mengkaji kebijakan penanggulangan banjir yang komprehensif dan tidak bias sektor dan wilayah, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

ANALISIS RISIKO SIMPUL IDENTIFIKASI DAN EVALUASI DALAM BENCANA BANJIR

NO 1

2.

S1 (sumber) Tahap Pencegahan

Lokasi Pengungsian - Tempat Tinggal

S2

S3

(media) Sampah,

S4 -

(Dampak) Leptospirosis

drainase, curah melaluiVector

-

Diare

hujan

-

Gatal-gatal

Udara,

(pemajanan) Penyakit

air Kontak langsung

tanah -

-

Influenza, Ispa, Tidak berdekatan dengan lokasi Gatal-gatal

yang berisiko terjadinya bencana

Influenza

susulan Kapasitas ruangan memenuhi

Ventilasi

Lantai

(perhawaan) contamination Lantai tidak Kontak langsung

Gatal-gatal,

Tidak

kedap

cacingan

dengan tanah

Dapur umum

air

Air bersih

tanah) Sanitasi tempat Kontak langsung / Keracunan,

Kucukupan air, Lontal air

berhubungan

langsung

dari

kontaminasi silang -

Tidak di daerah rawan banjir

Ruang

(terbuat

Cross

Standar minimal

telah langsung

-

diare, cacingan

secara Diare

Dapur jauh dari sumber pencemar

-

Jauh dari TPA/TPS Air bersih disesuaikan dengan kebutuhan

tercemar

-

bakteri -

-

pathogen Tanah

MCK

Sampah

buangan Tanah,

dan limbah cair

Pemakaian secara sefisien mungkin

Kontak

-

Jamban harus tertutup

lngsung dari tanah

-

Konstruksi jamban kokoh

ke bahan makanan

-

Jarak 15 meter dari lokasi

-

1

-

maksimal 100 orang Dibuat sesuai dengan

air, Kontaminasi

secara Cacingan, diare

ke Kecelakaan,

jamban

udara disekitar tanah dan air

diare,

kebutuhan

lokasi

kecacingan,

sampah

penyakit kulit

-

digunakan

timbulan

Pengambilan secara rutin 3 kali sehari

-

Makanan

Bahan

Tercemarnya bahan Keracunan,

makanan

makana

-

diare, thypus

- Jarak minimal 15 meter Kebersihan tempat penyimpanan, pengolahan

-

Tenaga pengolah makanan

-

Makanan

sesuaidengan

kubutuhan konsumen

Komunikasi Risiko Setelah melalui analisis dengan melalui pendekatan teori simpul maka hasil analisis perlu dikomunikasikan kepada halayak dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat serta mencari jalan keluar, adapun upaya komunikasi hasil dari analisi adalah sebagai berikut Pengawalan Pelaksanaan Pekerjaan Tahapannya secara garis besar adalah : 1. Sosialisasi -

Isinya pemberitahuan adanya program terkait (penaganan banjir), selain itu akan diberitahukan tentang perangkat-perangkatnya dalam pelaksanaan program tersebut.

-

Pembekalan-pembekalan dan pelatihan-pelatihan.

-

Fasilitator ini akan dibekali dari Dinas atau berbagai lintas sector yang terkait mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan pengendalian bencana banjir dengan

tugasnya di lapangan. 2.

Pembentukan Panitia Pembangunan -

Musyawarah Desa melaksanakan pembentukan Panitia Pelaksana ditingkat desa. Dihadiri oleh TIP, BKM/TPK, relawan, kaum perempuan, karang taruna dll. Panitia Pembangunan ini akan bertugas melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diusulkan dalam penyusunan program dan bertanggungjawab kepada program tersebut sesuai bidang dan secara moril kepada Musyawarah Desa.

3.

Pelatihan -

Pelatihan seperti simulasi tentang penanganan bencana banjir kepada masyarakat sehingga masyarakat akan siap menghadapi bencana banjir yang sewaktu-waktu terjadi

bencana

banjir,

hal

tersebut

dirasa

penting

untuk

dilakukan

mangingantbanyaknya masyarakat yang belum tahu tentang penanganan bancir secara benar sebagai akibatnya banyak memakan koprban baik jiwa dan harta benda. 4. Tahap Survey Teknis dan pengumpulan data teknis. -

Survey ini bersifat penyelidikan dengan mengidentifikasi segala potensi banjir, tahap survey disini untuk mendapatkan data baik Data primer (pemantauan, pengukuran secara langsung dari peneliti) maupun data sekunder dapat diperoleh dari pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas/rumah sakit dan data tentang korban jiwa dari korban bencana banjir selanjutnya untuk diolah data tersebut untuk dijadikan sebgai bahan perimbangan tentang rencana apa yang akan dilakukan untuk menangani bencana banjir..

Tahap pengelolaan risiko Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah menggunakan kerangka teori sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder masih sangat kurang. Peran

pemerintah masih sangat dominan pada setiap tahap bencana. Partisipasi masyarakat yang merupakan critical player pada tahap sebelum bencana, memiliki pengaruh sangat kecil dalam proses dan implementasi kebijakan. Tingkat partisipasi terbaik yang terjadi baru pada tingkat consultation. Pada beberapa kegiatan masih pada tingkat information. Di tahap ini masyarakat masih sebagai obyek program/kegiatan pemerintah. Partisipasi telah dimulai pada tingkat partnership pada lingkup lingkungan setempat yang dilaksanakan secara spontan. Kegiatan tanggap darurat, di saat bencana banjir datang, partisipasi masyarakat seimbang dengan stakeholder lainnya. Tingkat partisipasi yang dicapai adalah partnership, baik secara individu maupun kelompok organisasi sosial. Pada tahapan rehabilitasi setelah bencana, pemerintah kembali dominan, terutama dalam kegiatan fisik. Partisipasi masyarakat hanya sebatas consultation. Tingkat partisipasi risk sharing dan partnership dilakukan lingkup lingkungan setempat. 2.

Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas.maka Peraturan daerah yang sudah tersedia terbatas pada kegiatan prevention. Sedangkan kebijakan pada saat bencana menggunakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan belum berbentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahapan rehabilitasi pasca bencana.

3.

Peraturan perundangan, terutama di daerah masih terbatas. Dengan demikian penegakan hukum juga belum banyak dilakukan. Penegakan hukum hanya dilakukan pada penggunaan lahan secara ilegal dan pelanggaran garis sempadan sungai.

4.

Pendanaan penanggulangan bencana masih sangat tergantung dari APBN dan APBD Propinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama pada tahap prevention dan rehabilitation. Sumber pendanaan dari masyarakat sebagai langkah spontanitas kemanusiaan sudah berkembang di tahap tanggap darurat (intervention). Prakarsa swasta dalam pembiayaan

program penanggulangan banjir (pada tahapan prevention) sudah dimulai di beberapa daerah

DAFTAR PUSTAKA 1. http://www.rekompakjrf.org/download/Dokumen%20DTPL.pdf 2. http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-

content/uploads/2008/12/27_akhmad_ulangi285- 293.pd