Airlangga Pribadi - Artikel Memperjuangkan Pluralisme

MEMPERJUANGKAN PLURALISME: (Menata Peta-Jalan Arsitektural Masyarakat Pluralis)1 Oleh Airlangga Pribadi2

Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika gubahan Empu Tantular itu dimaksudkan sebagai pengakuan positif kepada keanekaragaman orientasi keagamaan dalam masyarakat, karena hakekat dan tujuan semua itu satu dan sama, yaitu berbakti kepada Yang Maha Esa dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Nurcholish Madjid, Indonesia Kita 2003

I. Pendahuluan Genap sewindu perjalanan reformasi, terasa mendesak bagi kita untuk merefleksikan visi guru bangsa mendiang Nurcholish Madjid akan pentingnya sikap pluralisme dalam kehidupan berbangsa kini. Kebutuhan tersebut terutama berkaitan dengan maraknya sikap-sikap intoleransi, anti keragaman, dan menguatnya sikap absolutisme dan penghalalan terhadap kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Pada awalnya kita menduga munculnya anasir intoleransi adalah sebuah hal yang biasa ditengah periode transisi setelah kungkungan rezimotoritarianisme yang begitu lama. Histeria kebebasan memunculkan luapan-luapan ekspresi komunal dan politik identitas yang ekstrem. Namun setelah sewindu reformasi bergulir di negeri kita, jangan-jangan anasir-anasir negatif dalam kehidupan berdemokrasi ini tengah terbentuk menjadi bagian dari karakter bangsa. Ketika karakter anti pluralisme dan kecenderungan mempergunakan kekerasan menjadi kultur dan gagasan hegemonik dalam ruang publik berbangsa dan bernegara, maka eksistensi demokrasi terancam dan hanya akan menjadi instrument bagi pemenuhan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadaban melalui legitimasi tirani mayoritas. Fenomena fanatisme, penolakan terhadap kemajemukan, dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan partisipasi politik berjalan tanpa kualitas diskursus demokrasi yang tinggi. Krisis ini terjadi di saat meluruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan tirani mayoritas dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara, pelecehan terhadap supremasi hukum (Fareed Zakaria; 2003). Dengan menimbang ancaman-ancaman dalam kehidupan berbangsa, maka tumbuhnya kesadaran terhadap pluralisme dalam kehidupan berbangsa menjadi sebuah keharusan. Hadirnya masyarakat pluralis memerlukan desain fondasi arsitektural (bangunan dasarnya) yang kompleks. Keberhasilan pembentukannya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan tekstur dasar yang dapat menopang perkembangan masyarakat yang menghargai nilai-nilai keragaman. Untuk itu menjadi salah satu tugas kaum intelektual untuk memikirkan kembali bagaimana memikirkan desain transformatif untuk merealisasikan konfigurasi masyarakat pluralis. Salah seorang sosiolog pembangunan asal Jerman penganut mazhab kritis yaitu Dieter Senghaas (1997) dalam “The Clash within Civilization: Coming to terms with cultural conflict” menguraikan secara jernih, bahwa penghormatan terhadap pluralisme bukanlah sesuatu yang tumbuh dari langit ataupun sesuatu yang secara esensial merupakan karakter kultural yang dimiliki secara eksklusif oleh peradaban tertentu. Sebagai manifestasi dari karakter peradaban yang tinggi (madani), pembentukan masyarakat pluralis dan penghargaan terhadap civic virtue (nilai-nilai keadaban) tumbuh ditengah kerja-kerja desain transformatif pembentukan modern nation-state, law enforcement, democratic participation, penemuan kerangka manajemen 1

Makalah ini disampaikan dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture di FISIP-Universitas Airlangga pada tanggal 28 Juni 2006. 2 Staf Pengajar Ilmu Politik, Peneliti di PsaTS (Pusat Kajian Transformasi Sosial) Universitas Airlangga, Peneliti Divisi Politik di Soegeng Sarjadi Syndicated Jakarta.

1

konflik berbasis pada prinsip anti-kekerasan dan komitmen bersama dalam diskusi di ruang publik untuk merealisasikan keadilan dan fairness untuk tiap-tiap orang. Sebaliknya kegagalan eksperimentasi desain modern nation-state akan berujung pada krisis pluralisme di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang hidup dalam krisis pembangunan nation-states merasa kehilangan pijakan ditengah runtuhnya landasan masyarakat terdahulu sementara landasan tatanan baru belum kunjung terbangun dengan baik. Dalam kondisi seperti ini masyarakat cenderung mencari pijakan pasti dan sering menjebak mereka kedalam sikap fanatis dan ekstrem. Dinamika perubahan yang begitu cepat dan ketidakpastian di era kebebasan membuat masyarakat cenderung bersikap lari dari kebebasan (escape from freedom). Mereka cenderung membangun kultur defensif dan bersikap eksklusif dan merasa aman untuk berpijak dalam tempurung budayanya yang terbatas sambil bersikap curiga terhadap “the other” sebagai sesuatu yang mengancam. Tulisan ini mencoba menawarkan pemikiran bahwa rancang bangun pembentukan masyarakat pluralis sebagai tujuan dari proses demokrasi yang tengah kita lalui, amat bergantung pada keberhasilan pembangunan unit politik liberal yang memiliki landasan tebal dan kuat untuk menangkal tantangan anasir-anasir tribalisme, xenophobic dan anti pluralitas (Jack Snyder 2000). Keberhasilan pembangunan unit politik tersebut dapat diterjemahkan dalam tiga hal penting yang sebenarnya tengah menjadi fokus perhatian utama proses reformasi yang tengah bergulir di Indonesia yaitu; Pertama, penemuan kembali aktualitas cita-cita kebangsaan kita melalui pembacaan kritis terhadap narasi histories dimasa lalu. Kedua, keberhasilan proses konsolidasi demokrasi. Ketiga, memikirkan kembali wacana pembangunan sebagai perjuangan untuk merealisasikan kemerdekaan untuk rakyat. II. Aktualitas Cita-cita Kebangsaan Kita hendak mendirikan suatu negara ”semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya-tetapi semua buat semua Ir. Soekarno dalam Pidato ”Lahirnya Panca-Sila” tanggal 1 Juni 1945

Filsuf perempuan Jerman legendaris Hannah Arendt pada tahun 1961dalam karyanya Between Past and Future menguraikan kesadaran aktif kita untuk menguak memori di masa lalu sangat mempengaruhi upaya kita membangun perubahan bermakna di hari ini dan masa mendatang. Hal ini bukanlah berarti bahwa kita terjebak pada romantisisme sejarah atau berusaha memperjuangkan masa lalu yang dimitologisasikan sebagai arahan kita di masa depan. Arendt menguraikan bahwa mengingat menjadi amat penting agar kita dapat menyelamatkan elemenelemen di masa lalu yang masih berguna untuk mencerahkan kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. Tanpa pemahaman kritis terhadap masa lalu maka pengalaman kita akan kehilangan pijakan dan identitas diri kita menjadi rapuh tanpa pegangan dan tujuan (Maurizio Passerin d’Enteves 1994). Hannah Arendt merefleksikan hubungan antara masa lalu, kini dan esok dalam suasana dan konteks sosial peradaban Eropa modern pada waktu itu yang telah menghadapi ancaman absolutisme-totalitarian Fasis Hitler dan Stalinisme. Ditengah krisis peradaban yang berlangsung di Eropa pada waktu itu kemudian Arendt mengingatkan masyarakat Eropa untuk menelusuri kembali perjalanan histories arus modernitas Barat, untuk mencari elemen-elemen kearifan di masa lalu guna menerangi jalan modernitas yang terancam mengalami krisis. Relevan dengan kondisi kekinian negeri ini, perjalanan demokrasi tengah menghadapi ancaman serius. Merebaknya sikap absolutisme dan anti pluralis yang mengklaim membawa suara mayoritas dapat beresiko menghancurkan bangunan rumah negara-kebangsaan yang menghargai kemajemukan. Untuk itulah pemahaman secara reflektif terhadap memori bangsa di masa lalu dapat menyelamatkan elemen-elemen kearifan didalamnya yang sangat bermakna untuk mencerahkan langkah bangsa kita saat ini dan lintasan yang dapat kita lalui di masa depan. Menelaah ulang perjalanan terbangunnya republik yang kita cintai, maka hal penting untuk kita renungkan sejak masa awal kebangkitan pergerakan modern di Indonesia, kita telah memiliki modal histories yang sangat besar sebagai suatu bangsa modern dan inklusif. Ide kebangsaan

2

egalitarian telah menjadi imajinasi bersama dari seluruh rakyat yang disosialisasikan oleh kalangan pemimpin intelektual di Indonesia sebagai tiang pancang awal bagi semangat pluralisme. Ketika rakyat kecil masih terbelenggu dalam penindasan kolonialisme dan kungkungan tatanan feodalisme, kaum terpelajar telah menjadi agensi pencerahan untuk membukakan mata bahwa kita sebagai bangsa memiliki hak untuk merdeka (Muhammad Hatta 1957). Satu hal yang patut kita renungkan, sejak masa awal kebangkitan pergerakan modern di Indonesia, kita telah memiliki modal histories yang sangat besar sebagai suatu bangsa modern dan inklusif. Pada fase awalnya fondasi prinsip egalitarian telah muncul pertama kali melalui tulisan. Abdul Rivai pada tahun 1902 dalam karyanya Bangsawan Pikiran, ia memperkenalkan istilah bangsawan pikiran sebagai pengganti dari bangswasan asal. Dengan memperkenalkan istilah bangsawan pikiran untuk menggeser bangsawan asal, kalangan inteligensia modern ingin mendobrak konstruksi sosial yang timpang dan previledge status keningratan bangsawan asal diatas kelompok lain, untuk digantikan dengan bangsawan fikiran yang mengutamakan prestasi dan kesetaraan (Yudi Latif 2005). Mulai dari sinilah imaji keindonesiaan dibangun diatas fondasi kesetaraan dari tiap-tiap orang yang memperjuangkannya, dimana penghargaan terhadap tiap-tiap orang diberikan atas dasar pencapaian prestasi dan komitmen kepada rakyat bukan atas dasar status keningratan maupun perbedaan etnis ataupun dominasi agama tertentu. Perubahan mentalitas dari pengagungan pada bangsawan asal menuju bangsawan pikiran membawa kalangan intelegensia modern Indonesia pada orientasi cita-cita kemadjoean. Fenomena ini adalah perubahan revolusioner sebagai batu pijakan awal untuk membangun masyarakat terbuka, setara dan pluralistik. Semenjak saat itulah pergerakan nasional modern dimulai pertama-tama sebagai upaya menghancurkan sekat-sekat hierarkhi masyarakat tribus yang menempatkan perbedaan asal-asul keturunan dan tatanan aristokrasi dalam posisi adiluhung. Respek terhadap keragaman atas dasar penghargaan terhadap nilai kesetaraan menjadi langkah awal membangun model nasionalisme inklusif dan berkeadaban sekaligus membongkar sekat-sekat ketimpangan sosial diantara kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Perjuangan mewujudkan karakter kebangsaan yang bercirikan inklusif-egalitarian ini menapak lebih jauh seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Lepasnya bangsa Indonesia dari rantai penjajahan diikuti dengan semangat kolektif bangsa untuk menghapuskan segala diskriminasi sosial yang diciptakan oleh formasi kolonialisme. Pada saat itu suatu simbol revolusioner baru yang mengandung semangat kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan muncul dalam istilah panggilan bung yang diperkenalkan oleh Soekarno. Kata sapaan bung yang berarti saudara dapat dibandingkan dengan kata citizen (rakyat) atau kamerad (kawan) dalam bahasa Rusia. Sebutan bung bagi kaum muda adalah bentuk sapaan egaliter karena tidak membedakan hierarkhi strata sosial. Kandungan makna yang muncul didalamnya--sesuai dengan konteks gelombang pasang api revolusi di Indonesia paska kemerdekaan--dapat diartikan sebagai “saudara revolusioner” atau “saudara nasionalis Indonesia”. Dalam istilah tersebut segenap strata sosial kaya, miskin, tua, muda dipersatukan dalam solidaritas sosial dan kesetaraan status bersama sebagai bangsa Indonesia (George Mc Turnan Kahin 1995). Titik kulminasi dari perjuangan kaum intelegensia nasional Indonesia untuk membangun fondamen bagi karakter bangsa kemudian tercapai dengan terumuskan nilai-nilai esensial kenegaraan Pancasila. Sejak awal perumusannya kalangan intelegensia dan pemimpin Indonesia seperti Bung Karno telah merumuskan Pancasila sebagai bentuk kesepakatandiantara kekuatankekuatan politik yang ada untuk membangun konsensus bersama diantara setiap identitasidentitas kebangsaan. Apabila mencermati momen sejarah di masa lalu, dapat dikatakan bahwa penghapusan tujuh kata yang tertera didalam Piagam Jakarta (menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya) tidak dapat dikatakan sebagai kekalahan politik ummat Islam yang harus dibalas ketika waktunya tiba. Hal tersebut merupakan bentuk kebesaran hati dan ketajaman visi dari kalangan founding father kita untuk membangun sebuah cita-cita kebangsaan yang inklusif dan menjadikan Indonesia sebagai rumah kebangsaan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Prinsip kebangsaan Inklusif ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Sukarno dalam pidatonya tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan 3

yang sempit. Negara yang hendak didirikan adalah negara “semua untuk satu”, “satu untuk semua” artinya semua orang berhak atas tanah air Indonesia. Indonesia yang dibangun haruslah berbasis pada suatu landasan bersama bagi berbagai aliran yang terdapat di kalangan rakyat (Bernard Dahm 1987). Pancasila juga dirumuskan sebagai bagian dari penyerapan kalangan terdidik intelegensia modern terhadap nilai-nilai universal dan moral internasional yang disepakati oleh bangsabangsa beradab dan umat manusia. Didalamnya kita dapat melihat kesesuaian antara nilai-nilai dasar kebangsaan kita dengan Declaration of Independence yang ditulis oleh para Founding Father Amerika Serikat. Didalamnya sama-sama terdapat penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal tentang kesetaraan, pluralisme, penghormatan terhadap individu, dan pentingnya pemenuhan rasa keadilan bagi tiap-tiap orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relevansi Pancasila untuk mencerahkan langkah bangsa kita saat ini dan masa mendatang, bukanlah dalam pengertian pentingnya bagi mitologisasi dan sakralisasi Pancasila untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kekuasaan seperti masa-masa terdahulu terutama di masa Orde Baru. Yang paling mendasar adalah kesadaran akan etos kebangsaan inklusif yang terkulminasi pada Pancasila merupakan jembatan yang dapat menghubungkan kita pada ingatan bermakna di masa lalu. Bahwa semenjak awal berdirinya bangsa ini dibangun tidak diatas pengutamaan satu kelompok suku, ras, kelas sosial atau agama apapun diatas kelompok lainnya. Penjelajahan kreatif terhadap memori di masa lalu telah memberi kesadaran penting untuk langkah kita kini. Nilai-nilai ideal nasionalisme bangsa kita sejak awal telah dibangun berdasarkan keterlibatan partisipasi warga bersama (civic engagement) yang berpijak pada orientasi nilai-nilai kebebasan sipil, pluralisme dan kesetaraan. Sebagai pengejawantahan dari kontrak sosial untuk hidup bersama dibawah payung otoritas politik, seperti berulangkali diutarakan oleh Nurcholish Madjid, Pancasila dapat disejajarkan dengan Sahifatul Madinah (sebagai bentuk eksperimentasi awal dalam pembentukan fondasi modern nation-state) sebagai sebuah piagam kontrak sosial bersama yang dibuat oleh Rasulullah SAW di Madinah yang mengatur bagaimana hubungan antara kaum muslim dan non-muslim untuk hidup bersama sebagai ummatan wahidah (ummat yang satu) dengan saling menghormati satu sama lain, dan menghargai “the other” (yang lain), bukan untuk dieksklusikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat namun untuk hidup diatas basis kesetaraan, penghargaan terhadap aturan hukum ditengah kemajemukan sosial. Sastrawan besar kita almarhum Pramoedya Ananta Toer pernah berpesan “hanya bangsa yang sadar sejarah dirinya yang mampu menentukan tujuan dari bangsa tersebut”. Masa lalu menjadi mutiara terpendam yang dapat menyegarkan langkah kita saat ini. Ketika kita memahami bahwa sejak awalnya negeri ini dibangun diatas nilai-nilai prinsipal yang menghormati keragaman, membela hak-hak sipil tiap warga negara dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial bagi semua, maka di masa depan memori tersebut menjadi lentera bagi kita untuk berdiri tegar menghadapi ancaman fanatisme golongan dan manipulasi demokrasi untuk kepentingan tirani yang mengklaim legitimasi suara mayoritas. Pemahaman kritis terhadap karakter nasionalisme Indonesia yang sejak awal memiliki kesadaran yang terbuka dan egaliter (civic nationalism) dapat mencerahkan jalan kita untuk berkomunikasi dengan nilai-nilai moralitas internasional seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, karena pada dasarnya komitmen awal kita untuk hidup berbangsa berjalan seiring dengan dinamika nilai-nilai universal kemanusiaan tersebut. Penelaahan reflektif terhadap akar-akar kebangsaan kita di masa lalu membuat kita tidak akan mengalami hambatan psikologis untuk merealisasikan nilai-nilai keadaban (civic virtue) dari bangunan modern nation-state saat ini. Kesadaran inklusif bahwa setiap warga negara memiliki posisi setara adalah hal fundamental untuk pemenuhan terhadap agenda demokrasi konstitusional. Sebuah bangunan politik demokrasi dimana didalamnya tindakan politik ditujukan untuk menghadirkan keadilan sosial untuk semua (Jurgen Habermas 1998). Didalam bangunan politik yang memperjuangkan keadilan, tiap warga negara berperan sebagai agensi politik dalam penentuan berbagai permasalahan komunitas mereka.

4

Disini tindakan politik menjadi aktivitas yang merealisasikan solidaritas, respek terhadap keragaman dan otonomi warga. Sementara ruang politik adalah ruang komunikasi, negosiasi antara warga yang berjalan melalui tindak persuasi yang mengharamkan tindak-tindak kekerasan. Sementara pada level negara, maka negara dan segenap institusinya harus menjadi pelayan bagi pemenuhan aspirasi publik dengan tetap tidak memihak terhadap kepentingan suatu golongan (imparsial) sekaligus menimbang suara dan aksi politik dari warga dalam mengambil kebijakan. Negara juga menjaga dan merawat agar ruang politik tetap menjadi tempat bagi proses negosiasi dan komunikasi intersubyektif dikalangan warganegara dengan menghormati kebebasan sipil, pluralisme dan anti kekerasan. Persoalannya adalah seperti yang diutarakan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya di Universitas Indonesia pada tahun 1957, bahwa revolusi kita menang dalam menegakkan kebenaran baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya. Sampai saat ini apa yang diuraikan oleh Muhammad Hatta masih relevan dengan kondisi bangsa kita sekarang. Pelaksanaan cita-cita kita untuk membentuk masyarakat yang berbasis pada kesetaraan, kesejahteraan bersama dan penghormatan terhadap kemajemukan masih jauh dari berhasil. Penelaahan terhadap problem berbangsa dan bernegara ini dapat kita mulai dari proses demokratisasi yang tengah berjalan di republik ini. III. Menuju Konsolidasi Demokrasi Saya berkali-kali memperingatkan kepada rakyat dan pemimpin-pemimpin kita, dengan pidato maupun tulisan, bahwa demokrasi hanya bisa dijalankan apabila didukung oleh rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi dengan tiada tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Muhammad Hatta, Tanggungjawab Kaum Inteligensia pada Tahun 1957 di Universitas Indonesia Jakarta

Pengalaman demokratisasi di berbagai negara yang baru saja terlepas dari kungkungan otoritarianisme menunjukkan bahwa proses demokrasi membawa paradoks dalam praktikal empirisnya. Seperti diuraikan oleh Jack Snyder (2000) dalam karyanya From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict bahwa pengalaman berdemokrasi sejak masa revolusi Prancis sampai dengan gelombang demokratisasi pada paruh akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa proses demokrasi pada fase transisinya dapat membunuh dirinya sendiri ketika dalam proses kelahirannya kerap menghadirkan pertumpahan darah. Kemunculan elite-elite politik dan wirausahawan politik yang memainkan kartu nasionalisme SARA, serta kebangkitan kelompokkelompok politik radikal yang bersikap eksklusif dan anti keragaman menjadi aktor-aktor politik yang berperan menghancurkan bangunan demokrasi yang baru tumbuh. Eksperimentasi Pemilihan Umum sebagai gerbang pembuka demokratisasi acapkali menjadi sarana bagi kemunculan sentiment-sentimen nasionalisme SARA dan konflik antar golongan. Di berbagai negara yang baru saja memulai proses transisi demokrasi menunjukkan, bahwa seringkali kalangan elite-elite politik memainkan retorika sentiment ethno-nasionalisme, eksklusivitas kelompok maupun fanatisme agama dengan memanfaatkan kebebasan pers. Sementara itu proses penyesuaian ekonomi dibawah tekanan pasar bebas dan runtuhnya otoritas politik negara justru menyediakan kesempatan bagi kalangan elite-elite politik untuk mengumbar janji-janji distribusi ekonomi berdasarkan sentiment komunalistik kelompok (Jack Snyder dan Karen Ballentine 1996). Proses demokratisasi di Indonesia saat ini yang telah berlangsung juga tidak steril dari fenomena paradoks demokrasi diatas. Proses keterbukaan politik yang berlangsung sejak reformasi 1998 membangkitkan anasir-anasir destruktif yang dapat menghancurkan demokrasi. Sewindu reformasi memberi pelajaran berharga pada kita bahwa kita menapak jalur yang terjal menaik dan berliku dalam lintasan demokrasi yang tengah kita lalui. Upaya meniti jalan menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia acapkali berhadapan dengan tantangan ganda yang berupaya membajak demokrasi dari tarikan-tarikan elitisme maupun anasir-anasir komunalisme dari massa yang diprovokasi oleh kalangan elite politik sehingga mengarah pada mobocracy demokrasi (Kees van Dijk 2001; M.C.Ricklefs 2005).

5

Fenomena mobocracy bergulir ketika elite politik maupun kaum intelektual justru berperan besar dalam memanipulasi kebencian, amarah dan sentimen-sentimen politik identitas atau membiarkan ekspresi-ekspresi komunalistik menjadi bagian dari artikulasi politik massa. Bahasabahasa demagogy menggantikan diskursus publik rasional dalam arena politik sehari-hari. Luapan partisipasi politik saat ini tidak berkembang menjadi partisipasi politik yang produktif karena lemahnya kualitas diskursus demokrasi yang menyuarakan wacana politik rasional dan komunikatif di dalam ruang publik. Sementara itu pemimpin dan intelektual melepaskan tanggung jawabnya untuk mengartikulasikan diskursus publik rasional sebagai pemecahan terhadap segenap persoalan- persoalan sosial politik. Ironisnya kondisi seperti ini dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat dan menarik simpati dari massa yang berfikir kalap. Tanggung jawab terhadap bergulirnya demokrasi inilah yang kemudian oleh Larry Diamond (2003) ditekankan secara mendalam sebagai prasyarat dari perkembangan politik menuju demokrasi yang terkonsolidasikan. Diamond menguraikan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan dua hal yaitu; komitmen positif terutama dari kalangan elite politik maupun rakyat dan institusionalisasi politik yang membuat demokrasi dapat semakin terkonsolidasikan. Dalam tulisan ini saya menambahkan satu hal yang penting dalam konsolidasi demokrasi yaitu tersebarnya gagasan-gagasan demokrasi yang inklusif di ruang publik. Selanjutnya tulisan ini akan menguraikan tiga perspektif diatas dalam relevansinya bagi penciptaan masyarakat pluralis. III.1. Demokrasi sebagai Konsensus Ideologis Seperti telah diuraikan diatas tahap transisi demokrasi seringkali memunculkan artikulasi politik destruktif berupa artikulasi wacana politik identitas secara ekstrem, mobilisasi politik komunal dan munculnya semangat anti-keragaman dan konflik politik bernuansa SARA. Sementara itu kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut dalam perkembangannya akan semakin meredup ketika demokrasi telah terkonsolidasikan (Jack Snyder 2000). Berpijak pada tesis tersebut, maka konsolidasi demokrasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan masyarakat pluralis yang menghargai kebhinekaan bangsa. Agar konsolidasi demokrasi dapat direalisasikan di negeri ini, maka pertama-tama harus ada kesepakatan konsensual mutualistik diantara setiap agensi-agensi politik dari tataran elite maupun massa untuk meyakini demokrasi sebagai pilihan yang tepat diantara pilihan alternatif-alternatif lainnya. Para pelaku-pelaku politik sudah sepatutnya menempatkan demokrasi baik dalam tataran mekanisme dan instrumen kelembagaan sampai pada nilai-nilai keadaban (civic culture) sebagai satu-satunya aturan main dan kerangka moralitas dalam berbangsa dan bernegara. Internalisasi demokrasi sebagai satu-satunya aturan permainan politik ini tidak hanya membutuhkan komitmen normatif dan kognitif, namun lebih dari itu keyakinan terhadap demokrasi harus memanifes dalam habituation (kebiasaan) dimana nilai, prosedur dan harapan terinternalisasi oleh setiap warga negara dan agensi politik di Indonesia. Persoalan yang tengah kita hadapi saat ini adalah masih banyak kalangan elite politik yang tidak memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan merawat demokrasi. Pemahaman normatif dan kognitif terhadap nilai-nilai demokrasi tidak mewujud menjadi habituation kerangka bertindak mereka dalam ranah politik dan ruang publik. Sementara saat ini kita mendapatkan elite-elite politik didalam kepemimpinan masyarakat sipil yang enggan menyemaikan suara-suara kebenaran dan nilai-nilai keadaban sipil. Yang terlihat saat ini adalah para elite-elite kepemimpinan di level masyarakat sipil tersebut hanya mengikuti kecenderungankecenderungan komunalistik massa dan membiarkan tindak-tindak kekerasan dan anti pluralisme meruntuhkan bangunan kehidupan demokrasi dalam wilayah kultural maupun politik. Dimana kesemuanya itu diarahkan kepada pencapaian target-target politik jangka pendek untuk meraih kursi kekuasaan. Di level civil society, bangsa ini tengah mengalami krisis figur kepemimpinan intelektual seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Ahmad Syafii Ma’arif yang pada masa lalu berperan sebagai agensi politik utama yang mengartikulasikan suara Islam moderat dan mendorong lokomotif demokrasi sekaligus merawat dan mempertahankannya. Saat ini kita membutuhkan kepemimpinan intelektual di dalam ruang publik yang seperti diutarakan oleh Edward Said (1995) dalam karyanya Representations of Intellectuals yang memiliki kemampuan 6

untuk berbicara benar kepada kekuasaan dan mampu mengartikulasikan suara-suara kebenaran kepada publik. Sementara di level negara, kepemimpinan republik saat ini menjadi kepemimpinan yang lemah. Hal ini terjadi karena pemimpin negara tidak berani untuk mengambil sikap tegas terhadap setiap tindakan-tindakan yang menggunakan jalan kekerasan dan berpretensi untuk menolak keragaman. Bahkan para pemimpin di level negara sepertinya bungkam terhadap eksistensi kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengganggu perkembangan kehidupan nation-state kita yang tengah bergerak menuju aktualisasi cita-cita semangat negara kebangsaan yang inklusif, setara dan menghormati keragaman multikultural. Akibatnya pemimpin di level negara tidak mampu memerankan diri sebagai kekuatan utama yang mampu memoderasi benturanbenturan identitas yang yang saat ini tengah menyeruak dihadapan kita. Dalam kondisi demikian konsensus ideologis di kalangan elite politik dan masyarakat akar rumput untuk menjadikan demokrasi sebagai aturan main kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan cita-cita kita kedepan adalah sebuah kebutuhan mendesak. Hanya elite politik dan warga yang memiliki tanggung jawab dalam berdemokrasi maka proses eksperimentasi bernegara kita dapat menghindarkan diri dari anasir-anasir kekerasan, semangat intoleransi dan kebencian terhadap kemajemukan. III.2. Menyebarkan Pemikiran Demokrasi di Ruang Publik Seperti diuraikan sebelumnya perkembangan demokrasi saat ini tengah menghadapi ancaman pembelokan menuju kondisi illiberal democracy maupun liberal undemocratic. Kondisi Illiberal democracy terjadi ketika tujuan-tujuan politik illiberal seperti penguatan sentimen komunalisme, pengedepanan isu SARA dan penolakan terhadap multikulturalitas bangsa tengah memasuki arena politik demokrasi. Sementara kondisi liberal undemocratic terjadi ketika kelompok-kelompok yang menyebarkan gagasan-gagasan pluralisme, keterbukaan dan kebebasan menjalankan politik kekuasaan tanpa mempertimbangkan suara, aspirasi dan aksi politik dari rakyat. Untuk menghadapi ancaman ruang publik tersebut, maka perlu kiranya memikirkan antisipasi intelektual untuk meredam hegemoni gagasan-gagasan anti-pluralisme dan anti-rakyat di wilayah publik. Pertempuran intelektual menjadi arena yang sangat menentukan menuju proses konsolidasi demokrasi dan mempertahankan tatanan masyarakat pluralis. Pada level ini maka hegemoni gagasan-gagasan demokrasi dan keadilan sosial di ruang publik menjadi parameter utama bagi keberhasilan konsolidasi demokrasi. Pada konteks inilah maka diseminasi gagasan-gagasan demokrasi haruslah menjalar di media massa, diskusi-diskusi di ruang publik sampai pada tingkatan pendidikan di bangku-bangku sekolah mengenai pengembangan budaya demokrasi, multikulturalisme, dan ide-ide sosialisme demokrasi. Identitas kewargaan sipil dan kajian kritis terhadap mitos-mitos yang dapat merusak kehidupan demokratis di lembaga-lembaga pendidikan harus digerakkan bersama-sama dengan pengembangan birokrasi yang imparsial dan profesional serta pers berkwalitas sebagai corong terhadap nilai-nilai keadaban demokratis. Satu hal yang menarik ketika saya membaca memoar dari salah seorang teroris bom Bali yaitu Imam Samudera dalam bukunya Aku Melawan Teroris, ternyata semangat fanatisme keagamaan dalam dirinya ikut dibentuk oleh kebenciannya terhadap indoktrinasi pelajaran Pancasila yang ia dapatkan semenjak Sekolah Dasar. Bagi Imam Samudera dan mungkin bagi orang-orang segenerasi yang tumbuh dibawah atmosfer ketertutupan pada masa Orde Baru, mitologisasi Pancasila dan pengajarannya sebagai indoktrinasi justru membuatnya terasing dari semangat kebangsaan yang inklusif. Represivitas negara dan jangkauan ideologis totalitarian pada masa rezim Soeharto dalam pendidikan telah memproduksi semangat resistensi dan kebencian terhadap dasar negara dan tatanan politiknya. Sementara itu gagasan-gagasan inklusif yang dapat mengantarkan anak didik untuk mengenal pentingnya solidaritas sosial antara warga, penghormatan terhadap kemajemukan dan nilai-nilai dasar demokrasi keadaban tidak menjadi diskursus utama dalam pelajaran disekolah. Sepertinya hal ini menjadi salah satu penyebab, mengapa demokrasi pada awalnya selalu membuka kotak pandora bagi munculnya gagasan-gagasan fanatisme dan anti-pluralisme. Hal ini disebabkan karena sebelumnya terjadi krisis dalam penyebaran nilai-nilai inklusivitas dan pluralisme dalam proses pendidikan keseharian. 7

Demikianlah konsolidasi demokrasi mengharuskan kita untuk memperhatikan aspek-aspek mikroskopik dalam penyebaran wacana-wacana demokrasi selain di media massa dan diskusidiskusi publik juga internalisasi gagasan nilai-nilai demokratik di sekolah-sekolah. Pada level ini maka perlu kiranya untuk memikirkan bagaimana gagasan-gagasan demokrasi dan keadaban sipil yang telah dielaborasi oleh Soekarno-Hatta-Sjahrir, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan para pendekar demokrasi lainnya dapat terinternalisasi sejak awal dalam materi pendidikanpendidikan di tiap level pendidikan. Sehingga tidak hanya menjadi konsumsi intelektualitas yang canggih tapi juga dapat sosialisasikan ke dalam nilai-nilai moralitas keseharian dan membentuk karakter bangsa. III.3. Prasyarat Kelembagaan Menuju Konsolidasi Demokrasi Konsolidasi demokrasi amat ditentukan oleh hadirnya prasyarat kelembagaan bagi suksesnya proses demokratisasi. Seperti diuraikan oleh Jack Snyder dan Karen Ballentine (1997), bahwa pengalaman keberhasilan konsolidasi demokrasi di Amerika Latin maupun beberapa negara Eropa Timur menunjukkan hadirnya partai politik yang kuat dan moderat, masyarakat sipil yang matang dan lembaga-lembaga pers yang profesional merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan proses demokratisasi. Hadirnya partai politik yang memiliki akar yang kuat di level konstituen dan melakukan political engagement dengan aspirasi-aspirasi warga serta memiliki orientasi ideologis berbasis civic nationalism memiliki peran besar mengartikulasikan agendaagenda publik dan membangun tatanan politik moderat pada level masyarakat politik. Sementara pers yang profesional dan kuat memiliki peran penting dalam penyebaran gagasangagasan kebangsaan yang inklusif untuk meredam anasir-anasir politik identitas komunalistik. Pada level kelembagaan inilah proses transisi demokrasi kita masih menghadapi persoalan yang rumit. Perkembangan dinamika kepartaian di Indonesia justru menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik yang berorientasi pada nilai-nilai civic nationalism memiliki masalah-masalah di dalam dirinya. Pada satu sisi beberapa partai yang diharapkan mampu mengagendakan wacana-wacana politik modern yang menghargai pluralitas belum mampu menjalankan fungsi agregasi politik dan bekerja sebagai kanalisasi bagi aspirasi politik konstituennya. Sementara dilema lainnya adalah partai-partai berbasis nasionalisme inklusif dan memiliki konstituen yang cukup besar ini hampir seluruhnya terlibat dalam konflik internal yang tidak berkesudahan dan memecah belah, dan ironisnya bernuansa parokialisme dan komunalistik. Dalam kondisi demikian maka dalam konteks kelembagaan politik, penyebaran gagasan pluralisme di ranah politik kekurangan agensi politik yang dapat merekonstruksi bangunan politik demokratik-pluralis yang sekaligus mampu memperjuangkan civil liberties, hak-hak minoritas dan kesadaran akan semangat pluralisme dan multikulturalisme. Sehingga proses konsolidasi demokrasi dan perkembangan politik liberal di Indonesia memerlukan dorongan dari kematangan institusional yang kuat (partai politik dan media massa) serta mampu mengartikulasikan wacanawacana politik pluralis dan diskursus keadilan dalam perjuangan mengkonsolidasikan demokrasi. IV. Membangun Negara untuk Kesejahteraan Rakyat Apabila kita berniat mengurangi kemungkinan adanya penindasan yang lebih besar pada abad ke-21, masyarakat harus belajar untuk mengembangkan saluran-saluran yang tidak diracuni dan kurang bersifat manipulatif bagi informasi, partisipasi dan aksi politik. Soedjatmoko ”Development and Freedom” 1983

Salah satu hal yang kerapkali luput namun amat fundamental dalam diskursus pluralisme dalam ruang publik di Indonesia, bahwa perkembangan karakter pluralisme dalam masyarakat modern berjalan seiring dengan menguatnya pembicaraan mengenai pentingnya wacana-wacana pembangunan dan keadilan sosial beserta implementasinya yang melibatkan partisipasi kolektif antara institusi-institusi negara, pasar dan masyarakat sipil. Sebagai salah satu contoh--seperti diuraikan dalam catatan perjalanan Alexis de Tocqueville—keberhasilan pengalaman masyarakat Amerika dalam membangun asosiasi-asosiasi bebas yang menghargai pluralisme, menghormati hak-hak politik maupun sipil dan berbasis kesetaraan sangat dibanyak dibantu oleh keberhasilan relasi antara masyarakat sipil dan negara dalam memanfaatkan ekonomi pasar bebas untuk

8

membangun fondasi demokrasi ekonomi yang berbasis pada kesetaraan. Disini berkembangnya kesadaran pluralis memerlukan topangan infrastruktur yang kuat bagi perwujudannya. Dalam kaitannya dengan krisis pluralisme dan fanatisme kelompok di negeri kita yang merebak akhir-akhir ini, salah satu persoalan utama adalah partisipasi politik negatif berbasis politik identitas saat ini berjalan ditengah alienasi sebagian besar warganegara dalam proses pembangunan ekonomi, partisipasi politik dan globalisasi yang turut menentukan kualitas dan taraf kehidupan mereka. Sebagian besar warganegara kenyataannya tidak mendapatkan manfaat utama dan akses yang signifikan dalam pembukaan pasar bebas dan proses-proses bernegara yang tengah berlangsung di era globalisasi. Riset terhadap fenomena penyebaran reformasi pasar bebas dan transisi demokrasi di negaranegara berkembang termasuk Indonesia yang dilakukan oleh Amy Chua (2003) dalam karyanya World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability menunjukkan di negara-negara dunia ketiga formula demokrasi pasar bebas tidak dapat secara langsung mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial karena hambatan dominasi minoritas yang menguasai pasar (market-dominant-minorities) menyebabkan kebebasan politik paska rezim otoritarian justru membuka partisipasi politik bernuansa SARA dan penyebaran wacana-wacana intoleransi di masyarakat. Kebencian mayoritas masyarakat terhadap kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang begitu akut, menyebabkan demokrasi mudah dimanipulasi oleh pemimpin-pemimpin oportunis yang mengipasi masyarakat dengan kebencian berbasis etnik maupun agama dan semangat komunalisme. Dalam konteks ini maka strategi mengadopsi pasar bebas dan demokrasi di negara-negara berkembang sudah semestinya mempertimbangkan ketimpangan sosial ekonomi yang menempatkan sebagian kecil pemain ekonomi kuat yang berhasil mengarahkan pasar bebas ditengah kepapaan dan kenestapaan mayoritas masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan berkah dari persebaran kapitalisme. Untuk itu maka pada bagian dibawah ini saya mencoba mengeksplorasi beberapa strategi-strategi yang dapat digunakan agar penyebaran demokrasi dan pasar bebas berjalan sebagai proses pembangunan untuk pembebasan sehingga dapat mendorong pada perubahan transformatif yang lebih bermakna bagi realisasi pembangunan masyarakat pluralis kedepan. IV.1. Menyebarkan Keuntungan Pasar untuk Kesejahteraan Rakyat Dilema utama dalam integrasi masyarakat di negara miskin dan berkembang dalam proses globalisasi ekonomi terjadi ketika wacana laissez faire capitalism terbukti mengeksklusikan mayoritas warga dalam proses-proses keterbukaan pasar yang tengah berlangsung. Kemarahan mereka dalam medan sosial-politik acapkali menghancurkan capaian-capaian demokrasi politik dan reformasi ekonomi yang dijalankan. Sehubungan dengan realitas yang pahit ini, satu hal yang patut untuk dipertimbangkan adalah model fundamentalisme pasar yang menempatkan pasar bebas tanpa regulasi dan pengkondisian hanya akan melahirkan tragedi sosial-ekonomi bagi masyarakat banyak. Sampai saat ini bahkan tidak ada negara Eropa maupun Amerika yang berhasil mematangkan demokrasi dan pasar bebas yang mengadopsi secara total prinsip fundamentalisme pasar, ketika kampanye terhadap gagasan tersebut dijalankan keseluruh negara-negara non-Barat. Sejarah formasi sosial masyarakat modern Eropa—seperti diuraikan oleh Edwards McNall Burns (1954) dalam karyanya Western Civilizations: Their History and Their Culture--menampilkan perkembangan kapitalisme pasar bebas di Eropa berjalan dengan baik karena tidak saja ditopang oleh demokrasi politik namun juga oleh demokrasi ekonomi. Perkembangan ekonomi pasar bebas sejak paruh akhir abad ke-19 diikuti oleh perkembangan gagasan-gagasan sosial-demokrasi untuk mereformasi perjalanan kapitalisme. Sejak saat itu muncul wacana-wacana tentang kesejahteraan sosial yang meregulasi banyak hal berkaitan dengan kesejahteraan bagi kelas pekerja, jam kerja yang memadai sehingga kelas pekerja tidak dikenai beban kerja yang berat, penerapan pajak progresif, jaring pengaman sosial bagi warga yang paling tidak diuntungkan dalam sistem kapitalisme dan berbagai reformasi lainnya demi keadilan sosial. Tidak saja berkembang pada level wacana, gagasan-gagasan tersebut direalisasikan oleh negaranegara Eropa seperti di Jerman dibawah arahan Oto Van Bismarck, pemerintahan Austria sejak 1885, Amerika yang dipelopori oleh pemikiran Alexander Hamilton, dan kemudian diikuti oleh 9

Prancis maupun Italia. Sampai saat inipun ketika doktrin neo-liberalisme tengah menjadi gelombang pasang yang menyebar keseluruh dunia, negara-negara Eropa maupun Amerika tidak meninggalkan jaringan pengaman sosial bagi warganya. Berkaca pada ilustrasi historis diatas, menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia untuk menyebarkan keuntungan dari proses integrasi pasar bebas agar dapat dinikmati oleh mayoritas warga yang dilanda kemiskinan. Berbagai mekanisme sosial yang memerlukan inisiatif negara diperlukan disini untuk membawa kapitalisme dan demokrasi menjadi berkah bagi semua. Pertama-tama perhatian terhadap redistribusi melalui pajak, program jaring pengaman sosial pada kualitas dasar kehidupan warga (pendidikan, kesehatan, sanitasi), pelatihan dan pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, penegakan dan perawatan hak-hak sipil dan politik menjadi komitmen mendasar dari pelaksanaan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik meliputi jejaring negara, pasar dan masyarakat sipil). Persoalannya dibawah kendali para penasehat dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank mekanisme ini dianggap menyalahi trajektori pasar bebas. Pengalaman Joseph E. Stiglitz ketika melakukan pendampingan reformasi ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang ketika ia menjadi konsultan ekonomi Bank Dunia membuktikan, berbagai komitmen terhadap distribusi bantuan luar negeri untuk peningkatan sektor pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan di negara-negara berkembang dipandang oleh elite-elite ekonom dari Bank Dunia maupun IMF sebagai pemborosan anggaran publik. Padahal berbagai mekanisme sosial yang penting untuk merealisasikan keadilan sosial tersebut merupakan sesuatu yang tidak asing di negara-negara Barat yang makmur, berkelimpahan dan demokratis (Joseph E.Stiglitz 2002). Dilema yang muncul bagi implementasi kebijakan-kebijakan untuk menyebarkan berkah pasar bebas bagi kesejahteraan masyarakat banyak adalah negara seperti Indonesia tidak memiliki sumber daya yang cukup, selain terjebak dalam jeratan korupsi dan anggaran pajak yang sedikit untuk mengimpelementasikan program jaring pengaman sosial. Menghadapi kondisi ini, strategi melawan korupsi yang melibatkan masyarakat sipil, supremasi hukum yang tegas dan tanpa ampun, serta pengelolaan sumber daya alam secara tepat menjadi sebuah pekerjaan yang harus segera dilaksanakan. Bangsa kita bukannya kekurangan sumber daya untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya, sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber alam yang sangat besar dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah kelola tata pemerintahan menjadi problem utama yang harus segera diselesaikan. Mengingat sistem kapitalisme agar dapat berjalan dengan baik dan mampu meredam gejolak-gejolak sosial politik memerlukan prasyarat kesetaraan sosial diantara masyarakat atau minimal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari tiap-tiap warga. IV.2. Pembangunan dan Partisipasi Kolektif Warga Sebagai Aksi Pembebasan Penghormatan terhadap keragaman atau semangat pluralisme tidak hadir untuk memenuhi dirinya sendiri, pluralisme bukan saja perlu dibela untuk kepentingan pluralisme itu sendiri! Ia pantas dibela, dipertahankan dan diperjuangkan untuk tujuan yang lebih bermakna yaitu untuk merealisasikan kemerdekaan bagi tiap-tiap manusia. Secara lebih mendalam kemerdekaan bagi tiap-tiap manusia adalah bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk memperoleh kualitas dan terbuka terhadap pilihan-pilihan hidup yang bermartabat. Disini penghormatan terhadap kebhinekaan--dalam konteks keIndonesiaan—menjadi penting bagi pemenuhan kemerdekaan bagi tiap-tiap orang Indonesia. Untuk memulai bagian ini saya akan mencoba menghubungkan antara pluralisme, partisipasi, pembangunan, dan kemerdekaan. Di negara-negara yang telah mengadopsi demokratisasi, keran-keran partisipasi politik terbuka lebar dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Persoalannya adalah tanpa dibangun diatas kualitas nilai-nilai demokrasi yang tinggi, maka partisipasi politik tersebut bergerak menuju kebencian terhadap kemajemukan, politisasi etnis, agama, dan kelompok untuk menyerang ”the other”, dan pengabaian demokrasi untuk partisipasi dalam proses pembangunan yang lebih substansial (pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari warga, serta perbaikan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan dan hak-hak sosial dari masyarakat).

10

Kebebasan politik tidak mengarah pada kemerdekaan bagi tiap-tiap warganya, ketika partisipasi politik tidak menciptakan jejaring masyarakat sipil yang berkomitmen untuk menjalankan proses pembangunan sebagai upaya pemerdekaan manusia. Kekerasan dan politik identitas yang fanatik berpotensi menghancurkan lintasan demokrasi sebagai perjuangan warga untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan terbukanya saluran-saluran partisipasi politik, media massa dan pasar bebas tidak berfungsi optimal untuk mengarahkan warga melakukan kontrol terhadap jalannya tata pemerintahan serta terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan bermakna bagi kepentingan publik. Partisipasi politik dalam lingkungan yang sarat dengan kekerasan politik identitas hanya akan menampilkan dominasi satu kelompok terhadap yang lain dan menangnya elite politik yang berhasil memanipulasi massa dengan slogan-slogan etnis, agama dan keunggulan suatu kelompok. Proses demokrasi sejak awal harus bersinergi dengan peningkatan kualitas wacana demokrasi dan penumbuhan respek terhadap keragaman dalam kehidupan sosial. Pembelajaran kolektif terhadap nilai-nilai pluralisme melalui jejaring masyarakat sipil akan berperan efektif untuk mengarahkan demokrasi menjadi bagian integral dari proses pembangunan sebagai pemerdekaan bagi tiap-tiap manusia (Amartya Sen 2000). Sampai disini saya bermaksud untuk mengarahkan pentingnya kualitas demokrasi yang baik bagi proses pembangunan sebagai proses humanistik—dalam perspektif Amartya Sen--untuk meningkatkan kualitas hidup manusia mulai dari pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi (mulai dari bebas dari kemiskinan, kelaparan, kesahatan dan standar pendidikan yang baik) sampai dengan hak-hak sipil dan politik. Dalam lingkungan politik demokratik yang menghargai keragaman, warga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai agensi politik aktif dalam membentuk arus sejarahnya sendiri, dan bukan sebagai pelaku pasif baik sebagai penikmat maupun korban dari hasil pembangunan. Negara dan masyarakat sipil bersama-sama memiliki peran penting untuk memperkuat kualitas hidup kemanusiaan melalui model pembangunan demokratik berwawasan manusiawi. Salah seorang akademisi politik Jose Maria Maravall (1995) menguraikan pandangan optimistik tentang demokrasi. Menurutnya berbagai contoh kasus di beberapa negara yang berhasil meniti jalan demokrasi berbagai elemen-elemen demokrasi seperti pluralisme politik, oposisi politik, pemberdayaan masyarakat sipil dan kebebasan pers memberikan dorongan yang positif bagi keberhasilan pembangunan sebagai upaya pemerdekaan manusia. Praksis asas-asas transparansi dan akuntabilitas secara konsisten menjadi pendorong dan pembuka jalan bagi proses pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan warga. Monitoring yang intensif dan kontrol yang ketat dalam pelaksanaan pemerintahan oleh warga dan kekuatan-kekuatan politik serta akses informasi yang terbuka lebar dari media massa dalam sistem demokrasi justru mereduksi korupsi terhadap sumber daya publik sehingga membawa berkah bagi penataan reformasi ekonomi yang efisien. Sanksi dan dukungan yang diberikan oleh warga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam mekanisme demokrasi justru menuntut pemerintah untuk memiliki komitmen sepenuhnya dan sensitive terhadap aspirasi warga. Satu hal yang tidak dapat dilupakan bahwa hal itu berlangsung ketika demokratisasi dan luapan partisipasi politik rakyat juga harus diikuti dengan penguatan kapabilitas negara (capable state). Penguatan kelembagaan negara seperti penguatan administrasi publik dan birokrasi yang professional, efisien dan bersih, maupun lembaga-lembaga politik seperti lembaga legislative yang memiliki komitmen publik yang tinggi dan sensitive terhadap agenda rakyat menjadi prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan sebagai upaya pemerdekaan tiap-tiap manusia. V. Penutup Dimasa depan menurut saya tidak akan muncul kembali Nurcholish Madjid baru, sebagai begawan yang menghadirkan dentuman besar tentang gagasan-gagasan tercerahkan seperti pluralisme, inklusivitas dan toleransi dan mengkhotbahkannya diatas bukit. Tugas penting yang telah menunggu, adalah merambah peta jalan untuk merealisasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemodernan dan keIslaman. Sudah saatnya kaum intelektual menjadi agensiagensi aktif dalam perjalanan panjang untuk membela pluralisme dan merealisasikan terbangunnya masyarakat yang terbuka dan majemuk. Untuk mengawalinya, maka sudah saatnya

11

bagi kita menjadi pelayan dari rakyat dan republik ini dengan berfikir dalam spektrum yang lebih luas bagi proses yang tak pernah henti untuk memerdekakan manusia. Daftar Pustaka Burns, Edward McNall. 1958. Western Civilizations: Their History and Their Culture. New York: WW Norton & Company INC. Chua, Amy. 2003. World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. New York: Doubleday Dijk, Kees Van. 2001. A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000. Jakarta: KITLV Press. Diamond, Larry. 2003. Developing Democracy toward Consolidation. Yogyakarta IRE. Dahm, Bernard. 1987. Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta LP3ES. D’Enteves, Maurizio Passerin. 2003. Filsafat Politik Hannah Arendt. Yogyakarta: Qalam. Habermas, Jurgen. 1998. The Inclusion of the Other. Massachusetts: The MIT Press. Idi Subandy Ibrahim. 2004. Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko. Yogyakarta: Jalasutra. Kahin, George Mc Turnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Sinar Harapan dan UNS Press. Muhammad Hatta. 1983. Tanggung Jawab Kaum Intelegensia dalam Cendekiawan dan Politik.. Jakarta LP3ES. Maravall, Jose Maria. 1995. The Myth of the Authoritarianism Advantage dalam Economic Reform and Democracy. Editor Larry Diamond dan Marc F. Plattner. Maryland: The John Hopkins University Press. Nurcholish Madjid. 2004. Indonesia Kita. Jakarta: Universitas Paramadina. Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi. Soekarno. 2003. Lahirnja Pantja-Sila. Depok: Vision-03. Said, Edward. 1998. Peran Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993. Jakarta: Obor. Snyder, Jack. 2000. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict.New York: WW.Norton and Company. ___________dan Karen Ballentine. Nationalism and the Market Place of Idea dalam Nationalism and Ethnic Conflict. Editor: Michael E. Brown et.al. Massachusetts: MIT Press. Sen, Amartya. 2000. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Senghaas, Dieter. 1998. The Clash within Civilization: coming to terms with cultural conflict. London: Routledge. Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. New York. WW.Norton & Company. Yudi Latif. 2005. Intelegensia Muslim dan Kuasa: genealogi Inteligensia Muslim Indonesia abd ke-20. Bandung: Mizan. Zakaria, Fareed. 2003. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Homa and Abroad. New York & London: WW. Norton & Company.

12