Aeramo_nagekeo_fix[2].docx

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUPATI NAGEKEO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TENTANG PROGRAM SISTER HOSPITAL DI RSUD AERAMO NAGEKEO Nomor: 7/HK/1/2019 Nomor: Nomor: Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. N a m a : Jabatan : Alamat :

JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes BUPATI NAGEKEO Jalan Mohammad Hatta, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Kode Pos 86472 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PemerintahanKabupaten Nagekeo yang selanjutnya disebut PIHAK KE PERTAMA.

2. N a m a : Jabatan :

Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Jalan Farmako Sekip Utara, D.I Yogyakarta, Nomor Telp. (0274) 560300 Fax. (0274) 550035 / 581876 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Alamat

:

3. N a m a : Jabatan : Alamat :

Dr. dr. DARWITO, SH., Sp.B(K).Onk Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Jalan Kesehatan Nomor 1 D.I Yogyakarta, No. Telp. (0274) 587333 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. ................................ PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Klinik dan Manajemen Kesehatan sebagai bentuk Tri

Dharma Perguruan Tinggi dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan spesialis yang disepakati para pihak dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut Pasal 1 DASAR PERJANJIAN 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah di ubah beberapa kali Terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara

Pemerintah,Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011tanggal 06 Oktober 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1674/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito Yogyakarta;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 126/VI/Kab/B.VII/74 tanggal 13 Juni 1974 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito;

10.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1243/MENKES/SK/VIII/2005

tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/511/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

12.

Keputusan

Kepala

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

Nomor

15/1/10/KES/PMDN/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A. 13.

Keputusan

Bupati

Nagekeo

Nomor:

369/KEP/HK/2017

tentangizin

operasional Rumah Sakit Daerah Aeramo; 14.

Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 464/KEP/HK/2018 tentangPenetapan Kelas Rumah Sakit Daerah Aeramo. Pasal 2 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati Nagekeo adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo 2. Direktur RSUP Dr. Sardjito yang selanjutnya disingkat Direktur Utama, adalah Pimpinan tertinggi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta. 3. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. 4. Rumah Sakit Daerah Aeramo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah Aeramo adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nagekeo 5. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang selanjutnya disingkat RSUP Dr. Sardjito adalah Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 6. Fakultas

adalah

Fakultas

Kedokteran,

Kesehatan

Masyarakat,

dan

Keperawatan Universitas Gadjah Mada. 7. Tenaga Medis adalah Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA yang meliputi Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. 8. Pimpinan Proyek Sister Hospital adalah seorang yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada PIHAK KEDUA yang bertugas untuk melakukan manajemen atas pelaksanaan kerjasama ini. 9. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah memiliki keahlian dan kompetensi spesialisasi di bidangnya.

10. Residen Senior adalah Peserta Program Pendidikan Spesialis I (PPDS I) yang telah memiliki tingkat kompetensi tertentu.

Pasal 3 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang terkoordinasi dalam memberikan dan mengembangkan pelayanan kesehatan spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership di Rumah Sakit Daerah Aeramo sebagai wujud dari Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

khususnya dalam bidang

Peningkatan dan Pengembangan Keterampilan Klinik bagi dokter. Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA Ruang Lingkup Kerjasama Program Sister Hospital meliputi Kegiatan Penugasan Petugas, Pelayananan Kesehatan, Pengembangan Kapasitas dalam Bidang Spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership di Rumah Sakit Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Hak PIHAK PERTAMA: a.

mendapatkan Pelayanan dan Pengembangan dalam Bidang kesehatan spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership

bagi Rumah Sakit Daerah Aeramo dari tenaga medis dan

tenaga kesehatan lain dari PIHAK

KEDUA dan PIHAK KETIGA yang

memiliki kompetensi di bidangnya; b. mendapatkan pelayanan termasuk konsultasi di Poliklinik spesialis bedah syaraf,

Poliklinik

spesialis

mata,

Instalasi

Gawat Darurat,

Ruang

Perawatan serta kamar Operasi di Rumah Sakit Daerah Aeramo sesuai jam kerja, di luar hal tersebut di katagorikan sebagai pelayanan emergensi;

c. mendapatkan bantuan pengembangan kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) terkait pelayanan kesehatan spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership bagi Rumah Sakit Daerah Aeramo. d. mendapatkan bantuan lainnya dalam menunjang kelancaran Pelayanan dan Program Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Aeramo; dan e. mendapatkan Pembimbingan dalam Performance Management Leadership di Rumah Sakit Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo sesuai Scope of Services (SoS) yang disepakati bersama.

(2) Hak PIHAK KEDUA a. mendapatkan fasilitas pelayanan baik peralatan maupun penunjang lainnya serta dukungan dari tim medis setempat guna memperlancar pelayanan di Rumah Sakit Daerah Aeramo; b. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang untuk dokter PIHAK KEDUA yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Aeramo berupa: 1.

mess dan fasilitas transportasi sebagai rumah tinggal sementara dan fasilitas internet selama menjalankan tugas;

2.

mendapatkan tunjangan uang makan selama menjalankan tugas di tempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo

3.

Insentif untuk residen bedah saraf dan residen mata sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan berdasarkan bulan kegiatan pelaksanaan diluar pajak penghasilan (Pph), Apabila pelayanan tidak genap 1 (satu) bulan maka akan dibayar sesuai proporsi penugasan.

4.

Pembayaran biaya pengiriman residen dan biaya operasional termasuk tiket PP, Hotel transit dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo.

5.

mendapatkan Surat Izin Praktek khusus untuk Residen Senior yang ditugaskan di Rumah Sakit Daerah Aeramo.

6.

mendapatkan tempat praktik di Rumah Sakit Daerah Aeramo yang memadai bagi residen senior yang akan ditugaskan.

7.

mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan perlindungan serta jaminan keamanan selama menjalankan tugas.

8.

melaksanakan pelayanan sesuai jam kerja yang berlaku dan diluar jam tersebut di katagorikan sebagai pelayanan emergensi.

9.

mendapatkan informasi tentangcara Interaksi Sosial dan Budaya masyarakat setempat.

10.

Tidak melaksanakan kegiatan apabila tidak tersedia dana bagi keperluan terlaksananya kegiatan termasuk biaya pengiriman tenaga dan supervisi.

(3) Hak PIHAK KETIGA a. mendapatkan fasilitas pelayanan baik peralatan maupun penunjang lainnya serta dukungan dari tim medis setempat guna memperlancar pelayanan di Rumah Sakit Daerah Aeramo; b. mendapatkan

sarana

dan

prasarana

penunjang

untuk

Dokter

Spesialis/Konsulen PIHAK KETIGA yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Aeramo berupa: 1. Mess dan Fasilitas trasportasi sebagai rumah tinggal sementara dan fasilitas internet selama menjalankan tugas; 2. mendapatkan tunjangan uang makan selama menjalankan tugas di tempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo 3. Insentif dokter spesialis/Konsulen bedah saraf Rp. 32.000.000,- ( Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) per bulan diluar pajak penghasilan (Pph). 4. Insentif Pelayanan Emergensi Bedah Saraf dan Supervisi Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per hari diluar pajak penghasilan (Pph), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 5. Insentif Dokter Spesialis/Konsulen Mata Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari diluar pajak penghasilan (Pph), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 6. Insentif pimpinan project sister hospital sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah) per bulan diluar pajak penghasilan (Pph). 7. Insentif narasumber capacity building Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari diluar pajak penghasilan (Pph). 8. Dana Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit PIHAK KETIGA sebesar

20%

dari

total

pembiayan

per

bulan

pada

bulan

pelaksanaan kegiatan diluar pajak. 9. Jasa layanan medis sesuai dengan aturan Rumah Sakit Daerah Aeramo langsung diberikan dengan sudah dipotong pajak ke

Residen

Senior/Spesialis

yang

diketahui

dan

disertai

pemberitahuan kepada pimpinan project sister hospital. 10. Pembayaran biaya pengiriman dokter spesialis/konsulen dan biaya operasional termasuk tiket PP, Hotel transit dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo. 11. mendapatkan Surat Izin Praktek khusus untuk Dokter spesialis yang ditugaskan di Rumah Sakit Daerah Aeramo. 12. mendapatkan tempat praktik di Rumah Sakit Daerah Aeramo yang memadai bagi dokter spesialis yang akan berpraktik. 13. mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan perlindungan serta jaminan keamanan selama menjalankan tugas. 14. melaksanakan pelayanan sesuai jam kerja yang berlaku dan diluar jam tersebut di katagorikan sebagai pelayanan emergensi. 15. mengirimkan

tim

supervisi

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan dan Performance Management Leadership . 16. mendapatkan informasi tentangcara Interaksi Sosial dan Budaya masyarakat setempat; dan 17. tidak melaksanakan kegiatan apabila tidak tersedia dana bagi keperluan terlaksananya kegiatan termasuk biaya pengiriman tenaga dan supervisi.

(4) Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. menyediakan fasilitas pelayanan baik peralatan maupun penunjang lainnya

untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan Performance

Management Leadership di Rumah Sakit Daerah Aeramo; b. memberikan Fasilitas penunjang bagi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang akan memberikan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Aeramo berupa: 1. mess dan fasilitas transportasi sebagai rumah tinggal sementara dan fasilitas internet selama menjalankan tugas ; 2. tunjangan uang makan Dokter Spesialis/konsulen dan residen senior selama menjalankan tugas di tempat di tempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo. 3. insentif untuk residen bedah saraf sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan diluar pajak penghasilan (Pph), Apabila pelayanan tidak genap 1 (satu) bulan maka akan dibayar sesuai proporsi penugasan.

4. insentif untuk residen mata sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan diluar pajak penghasilan (Pph), Apabila pelayanan tidak genap 1 (satu) bulan maka akan dibayar sesuai proporsi penugasan. 5. Insentif dokter spesialis/Konsulen bedah saraf Rp. 32.000.000,(Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) per bulan hari diluar pajak penghasilan (Pph). 6. Insentif Pelayanan Emergensi Bedah Saraf dan Supervisi Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per hari diluar pajak penghasilan (Pph), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 7. Insentif Dokter Spesialis/Konsulen Mata Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari diluar pajak penghasilan (Pph), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 8. insentif pimpinan project sister hospital sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah) per bulan diluar pajak penghasilan (Pph). 9. Dana Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit PIHAK KETIGA sebesar

20%

dari

total

pembiayan

per

bulan

pada

bulan

pelaksanaan kegiatan diluar pajak. 10. jasa layanan medis sesuai dengan aturan Rumah Sakit Daerah Aeramo langsung diberikan dengan sudah dipotong pajak ke Residen

Senior/Spesialis

yang

diketahui

dan

disertai

pemberitahuan kepada pimpinan project sister hospital. 11. pembayaran

biaya

pengiriman

residen

maupun

dokter

spesialis/konsulen dan biaya operasional termasuk tiket PP, Hotel transit dengan pagu anggaran DPA Rumah Sakit Daerah Aeramo. 12. Pembiayaan residen/konsulen dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila ada penugasan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA. c. menerbitkan Surat Izin Praktek khusus untuk Dokter spesialis dan/atau Residen Senior yang ditugaskan di Rumah Sakit Daerah Aeramo. d. menyediakan tempat bekerja yang memadai untuk Dokter spesialis dan/atau Residen Senior PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selama melaksanakan tugas; e. memberikan jaminan asuransi

kesehatan

dan

perlindungan serta

jaminan keamanan serta informasi tentangcara Interaksi Sosial dan Budaya masyarakat setempat; f. mengusahakan pelayanan sesuai jam kerja yang berlaku dan diluar jam tersebut di katagorikan sebagai pelayanan emergensi

g. menerima tim supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan spesialis, dan Performance Management Leadership . h. mengusahakan

penyediaan

dana

investasi

untuk

pengembangan

kesehatan spesialis bedah saraf dan spesialis mata dan Performance Management Leadership sesuai kemampuan keuangan daerah; i.

memastikan dukungan manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Daerah Aeramo yang terkait dalam pengembangan kesehatan spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership.

j.

menyediakan

sumber

pendanaan

untuk

pelaksanaan

perjanjian

kerjasama ini. k. memberikan

informasi

tentangcara

Interaksi

Sosial

dan

Budaya

masyarakat setempat l.

melakukan pemotongan dan pembayaran pajak semua pembiayaan PIHAK KEDUA dan KETIGA, serta melaporkan kepada PIHAK KETIGA disertai salinan bukti pembayaran pajak.

m. melakukan pelaporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atas kegiatan yang berlangsung di PIHAK PERTAMA

(5) Kewajiban PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA: a. menyiapkan dan mengirimkan tenaga medis yang memiliki kualifikasi keilmuan sebagai Dokter Spesialis dan atau Residen Senior dan tenaga kesehatan lainnya untuk keperluan Pengembangan SDM sesuai dengan rencana kerja dan/atau kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK; b. pengiriman

tenaga medis

dan

tenaga

kesehatan

lainnya

tersebut

dilakukan secara tanggung renteng antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA; c. melaksanakan aktivitas pembelajaran dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan (pelatihan dan bimtek) guna terselenggaranya program Sister Hospital Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Spesialis bedah saraf, spesialis mata dan Performance Management Leadership ; d. melaksanakan pelayanan

pelayanan

diluar

jam

sesuai tersebut

jam

kerja

yang

dikatagorikan

berlaku, apabila

sebagai

pelayanan

emergensi. e. mengirimkan tim supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

f. memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA untuk pengembangan Pelayanan

spesialis

bedah

saraf,

spesialis

mata

dan

Performance

Management Leadership ; g. menjalankan Program Sister Hospital sesuai Scope of Service yang disepakati oleh PARA PIHAK. Pasal 6 PEMBIAYAAN (1)

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Aeramo dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(2)

PIHAK

PERTAMA

menjamin

keberlangsungan

kegiatan

beserta

pembiayaannya dalam kurun waktu berlangsungnya Perjanjian walaupun melewati Tahun Anggaran. Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN (1)

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yaitu melalui PT Bank MANDIRI KCP RS. Dr. Sardjito Yogyakarta atas nama RPL 030 RSUP DR. SARDJITO UNTUK OPS P dengan Nomor Virtual 123456789123456789 dan biaya Virtual Account sebesar Rp. 500,- ditanggung PIHAK PERTAMA:

(2)

Teknis cara pembayaran tercantum dalam lampiran

I

yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini. (3)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya. Pasal 8 DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

(1)

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melalui Sekretariat Team Leader.

(2)

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) terjadi selama 3 (tiga) bulan maka PIHAK PERTAMA dikenai denda 5% (lima persen) dari total yang harus dibayar dalam setiap bulannya.

Pasal 9 PENGHENTIAN PEMENUHAN HAK

(1)

Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat menghentikan secara sepihak pelaksanaan kegiatan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima keputusan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tersebut.

(2)

Apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pemenuhan hak-hak PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Pasal 10 JANGKA WAKTU

(1)

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2)

Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir dengan surat resmi yang ditujukan kepada PIHAK KETIGA

Pasal 11 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (1)

Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir apabila: a. Telah berakhirnya masa perjanjian; b. PARA PIHAK tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing ;

dan c. Atas kesepakatan bersama PARA PIHAK (2)

Prosedur pemutusan hubungan kerjasama atas kehendak PARA

PIHAK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. Pihak

yang

menghendaki

untuk

mengakhiri

perjanjian

harus

memberitahukan kepada Pihak Lainnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian diakhiri ; b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penghentian perjanjian c. Apabila

PARA

PIHAK

sepakat/menyetujui

untuk

dilakukan

penghentian Perjanjian maka kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PARA PIHAK; dan d. Sebelum penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c PARA PIHAK harus menyelesaikan kewajiban masing-masing yang belum dilaksanakan. Pasal 12 KORESPONDENSI PARA PIHAK melakukan korespondensi/surat menyurat melalui: (1) PIHAK PERTAMA Rumah Sakit Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Kabupaten Nagekeo, Kode Pos 86472 Provinsi Nusa Tenggara Timur Telpon : ______________________________

(2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA SEKRETARIAT SISTER HOSPITAL RSUP DR. SARDJITO Gd. Diklat Lt 4

Jl. Kesehatan 1 Sekip – Yogyakarta 55284 Telpon: 0274 – 587333 Psw 258, Fax : 0274 – 553573

Pasal 13 SEBAB KAHAR Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (force majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan iktikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan

Perjanjian

Kerjasama

ini,

sepakat

untuk

menyelesaikan

secara

musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1)

Segala perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

(2)

Apabila tidak tercapainya suatu kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK memilih untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

(3)

Dalam hal adanya gugatan perdata dari pihak diluar PARA PIHAK yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Bupati Nagekeo atau gugatan tersebut ditujukan kepada

Pemerintahan

Kabupaten

Nagekeo

dan/atau

gugatan

yang

ditujukan kepada Dokter Spesialis dan/atau Residen senior dan/atau tenaga medis lainnya dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan gugatan/masalah tersebut secara penuh setelah dilakukan dan diputuskan melalui Proses Audit Medik.

Pasal 15 MONITORING DAN EVALUASI (1)

PIHAK PERTAMA melakukan pelaporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atas kegiatan yang berlangsung di PIHAK PERTAMA.

(2)

Format Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(3)

PIHAK KEDUA DAN KETIGA melakukan monitoring terhadap tingkat keberhasilan program.

(4)

PARA PIHAK wajib

melakukan evaluasi bersama sekurang-kurangnya 1

kali dalam setahun. Pasal 16 KETENTUAN PERALIHAN (1)

Isi Perjanjian kerja sama ini dapat ditinjau kembali apabila terjadi Force Majeure (bencana alam,

perubahan peraturan Perundang – undangan,

keadaan perang dan kekacauan wilayah) yang sama sekali berada diluar kemampuan salah satu pihak atau PARA PIHAK. (2)

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PARA PIHAK kepada Pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

(3)

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(4)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan kerjasama ini dapat diselesaikan dan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

(5)

Dalam perjanjian ini dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi bersama.

(6)

Sebelum ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terlebih dahulu dibubuhi paraf disetiap lembarnya oleh PARA PIHAK.

(7)

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan etikat baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi masingmasing

dengan

saling

menghormati

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (8)

Perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 17 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat

dalam rangkap 3 (tiga), dan

ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA BUPATI NAGEKEO,

JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes

PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PIHAK KETIGA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D Dekan

Dr. dr. DARWITO, SH., Sp.B(K).Onk Direktur Utama