917.docx

Nama : Livinda Orceila L (17) Kelas : XII MIPA 1

ESAI INTENSIF 2 Dalam penegakan hukum di dalam masyarakat akan sering muncul dua istilah yaitu pelanggaran Hak asasi manusia dan pelanggaran hukum berikan 3 (tiga) perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum! Jawaban : 1. Pelangaran HAM berat bersifat universal sedangkan dalam kejahatan biasa(tindak pidana) lebih dominan unsur lokalitas. 2. Kasus pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di Negara manapun karena dikategorikan sebagai kejahatan Internasional, sedangkan terhadap kejahatan biasa(tindak pidana) dituntut dan dipidana di Negara tempat tindak pidana dilakukan atau kejahatan lokal, berdasar asas teritorial 3. Kejahatan biasa diberlakukan standar-standar hukum Nasional setempat berbeda dengan pelanggaran HAM berat yang juga diberlakukan standar hukun Internasional selain hukum Nasional.

Tuliskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut nilai dasar, nilai instrumental (UUD 1945) dan nilai praktis ! Jawaban : Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa “ 1. Nilai Dasar Pancasila = Ketuhanan 2. Nilai Instrumental : a. Pasal 28 E Ayat ( 1 ), “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. “ b. Pasal 29 Ayat (1), “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “ 3. Nilai Praxis : a. Hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan. b. Hak dalam mendapat penghormatan dari umat beragama yang lain. c. Kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya. d. Kewajiban dalam memberikan penghormatan antar umat beragama.

Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab “ 1. Nilai Dasar = Kemanusiaan 2. Nilai Instrumental = a. Pasal 28G “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” b. Pasal 28J “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 3. Nilai Praxis = a. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. c. Kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. d. Kewajiban dalam memberikan kemudahan penghidupan bagi orang lain.

Sila Ketiga “Persatuan Indonesia“ 1. Nilai Dasar = Persatuan 2. Nilai Instrumental = a. Pasal 25A “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” b. Pasal 36A “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” 3. Nilai Praxis = a. Hak untuk ikut serta dalam bela negara. b. Hak untuk menjadi abdi negara. c. Kewajiban dalam upaya bela negara. d. Kewajiban dalam membela kesatuan dan persatuan Indonesia.

Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”

1. Nilai Dasar = Kerakyatan 2. Nilai Instrumental = a. Pasal 2 ayat (1), “Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” b. Pasal 6 ayat 2 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak” 3. Nilai Praxis = a. Hak dalam bersuara dan berpendapat. b. Hak dalam mengikuti pemilu c. Kewajiban dalam mendengarkan pendapat serta kritikan orang lain. d. Kewajiban dalam menghormati dan menghargai pilihan orang lain dalam pemilu.

Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” 1. Nilai Dasar = Keadilan 2. Nilai Instrumental = a. Pasal 33 (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” b. Pasal 34, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” 3. Nilai Praksis = a. Hak mendapat naungan dan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. b. Hak mendapatkan kesejahteraan diberbagai bidang. c. Kewajiban dalam ikut serta kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. d. Kewajiban dalam ikut serta kegiatan gotong royong di masyarakat.

Uraikan dampak positif dan negatif akibat kemajuan IPTEK terhadap kehidupan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya ! Jawaban : 1. Bidang Ekonomi

-- Positif: 

         

Produktifitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas, karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi Pengeluaran lebih sedikit, karena pegawai tidak banyak Harga barang lebih murah, karena biaya operasionalnya murah Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commercedapat mempermudah transaksitransaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce

-- Negatif:  

 



Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instant Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak; Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya Resistensi Membeli Secara Online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima. Atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima

2. Bidang Sosial -- Positif:   

Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat

-- Negatif:

    

Dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah,yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya,membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi,pornoaksi,maupun kekerasan makin mudah Interaksi anak dan computer yang bersifat satu (orang) menhadap satu (mesin) mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi "kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani

3. Bidang Budaya -- Posiif:   

Mempermudah seseorang di suatu Negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furnitureke Negara-negara tetangga maupun Negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas Negara serta membuat Negara semakin dikenal oleh dunia

-- Negatif:        

Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa Mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotism Cenderung pragmatisme dan maunya serba instant

4. Bidang Politik -- Positif:       

Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah Menegakan nilai-nilai demokrasi Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerja sama Internasional Partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia Adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya dengan egovernment maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat



berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat maka cukup dengan menggunakan e-mail surat dapat sampai dengan segera.

-- Negatif:         

Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan Timbulnya gelombang demokratisasi (dambaan akan kebebasan) Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum & organisasi Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik Internasional selalu mengarah kepada persekongkolan Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong.

Perwakilan suatu negara di negara lain dalam arti politik sering disebut juga perwakilan diplomatik. Sebutkan empat (4) fungsi penempatan perwakilan diplomatik di negara lain! Jawaban : 1. Representasi Tugas dan fungsi ddari seorang perwakilan diplomatik yaitu adalah sebagai bentuk wakil dari suatu pemerintah dari negara asalnya sendiri. Hal itu juga dapat berupa seperti melakukan tindakan protes, melakukan tindakan yang dimana berisfat penyelidikan dengan menggadeng pemerintahan suatu negara dari ia berada atau penerimanya. Diplomat sendiri disini kemudian juga mewakili setiap dari kebijakan politik yang diaman terdapat pada sebuah pemerintahan yang berasal dari negaranya sendiri. 2. Negosiasi Fungsi negosiasi berada pada keadaan yang dimana dibutuhkan untuk melakukan perundingan ataupun sebuah pembicaraan yang dimana bersifat tenag dan baik yang dimana beradad pada sebuah negara dimana ia telah ditunjuk maupun diakreditasikan dan juga dengan negara-negara lainnya guna untuk mendapatkan sebuah hal yang diinginkan pada sebuah negara tersebut. 3. Observasi Pada kondisi ini, observasi adalah kegiatan yang dimana melakukan sebuah pemahaman dan juga sebuah penelitian akan sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah negara penerima diplomat tersebut yang dimana ditakutkan akan memberikan efek kepada negara lainnya, termasuk kedalam negara yang menunjuk diplomat tersebut. 4. Proteksi

Proteksi mempunyai arti sebagai perlindungan. Disini, diplomat mempunya tugas dan fungsi sebagai pelindung pribadi, kekayaan dan harta benda hingga kepentingan yang dimiliki oleh segenap warga negara dan negaranya ketika ia sedang berada di luar negeri.

Bangsa Indonesia yang lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama yaitu sebagai negara kesatuan yang diwujudkan dalam sila Persatuan Indonesia. Tunjukkan 5 contoh nilai persatuan Indonesia dalam hidup bermasyarakat ? Jawaban :      

Cinta pada tanah air dan bangsa Menjaga nama baik bangsa dan Negara Tidak membangga banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri Ikut serta dalam ketertiban dunia Menjunjung tinggi persatuan bangsa Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

Berikan bukti pelaksanaan otonomi daerah secara nyata di Indonesia di era reformasi ini ! Jawaban :  

Saat ini, pemerintah daerah mampu membuat Peraturan Daerahnya sendiri Pemerintah daerah mengelola sendiri keutuhan wilayah dimana di dalamnya terdapat SDM dan SDM wilayah tersebut

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen sehingga berpotensi muncul konflik secara horizontal maka dibutuhkan Integrasi Nasional untuk itu Uraikan faktor pendukung dan faktor penghambat integrasi nasional masing-masing minimal 3 ! Jawaban : Faktor penghambat : 1. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 2. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 3. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan. 4. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihankelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. 5. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung.

Faktor pendorong : 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. 5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 6. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun Dalam sistem pemerintahan kita mengenal suprastruktur dan infrastruktur politik, Jelaskan 2 perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik ! Jawaban : Perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik 1. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif (dapat bersifat tidak formal). 2. Infrastuktur umumnya dibentuk atas dasar kepentingan yang sama antar anggotanya dan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik kelompok. Suprastruktur memiliki daya jangkauan yang lebih universal daripada infrastruktur dan umumnya bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi semua rakyat di suatu negara (tidak hanya suatu kelompok).

ESAI INTENSIF 3

Tunjukkan substansi hak warga negara sesuai nilai – nilai Pancasila , terutama sila kedua dan kelima ! Jawaban :   

Sila Ketuhanan: hak, kebebasan beragama, kebebasan dari ras,suku,warna kulit. Kewajiban, hormat menghormati setiap perbedaan agama, budaya, dan ras. Sila Kedua : Hak pengakuan martabat manusia, Kewajiban, mengakui persamaan derajat Sila ketiga : hak kemerdekaan dan memperoleh martabat yang sama, kewajiban, cinta tanah air dan bangsa.

 

Sila keempat : hak mengeluarkan pendapat , kewajiban untuk mengutamakan musyawarah mufakat Sila kelima : hak jaminan sosial, kewajiban untuk menghormati hak orang lain

Tuliskan pengaruh positif maupun negatif dari kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan RI ! Jawaban : Dampak Positif Kemajuan IPTEK 

Politik :

Kemajuan iptek, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. 

Ekonomi :

1) Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri 3) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan meng-hilangkan biaya tinggi. 4) Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5) Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 

Sosial Budaya :

Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alatalat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses tranformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita.

Dampak Negatif Kemajuan IPTEK 

Politik :

Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya.



Ekonomi :

1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2) Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3) Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 4) Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. 

Sosial Budaya :

1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang- barang dari luar negeri. 2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. 4) Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 5) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 6) Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7) Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Tuliskan faktor penghambat dan pendukung persatuan dan kesatuan bangsa dari aspek primordialisme

Jawaban : Faktor penghambat : Masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam (heterogen) dalm faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya,bahasa daerah,agama yang dianut ras,dan sebagainya.Wilayah yang begitu luas,terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.Besarnya ancaman,tantangan,halangan dan gangguan yang menrongrong keutuhan,kesatuan dan persatuan bangsa,baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di kalangan masyarakat.dampaknya akan timbul dalam berbagai gejalah seperti SARA,gerakan separatisme dan kedaerahan,atau demontrasi dan unjuk rasa.Adanya paham "etnosentrisme" di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan sebaliknya menganggap rendah budaya suku bangsa yang lainnya.

Tuliskan sikap selektif menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK ! Jawaban :   

Lebih bisa mempertimbangkan mana yg berguna bagi kehidupan mengikuti perkembangan IPTEK hanya untuk menambah pengetahuan tidak meninggalkan norma dan budaya lingkungan sekitar

Tuliskan upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara! Jawaban : 1. Hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu kepada siapapun karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum 2. Memaksimalkan peran lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas HAM, KPK dan lain - lain 3. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara seperti TNI dan Polri 4. Menyebarluaskan kesadaran dalam bernegara kepada masyarakat luas 5. Meningkatkan kualitas pelayananan publik agar hak warga negara terpenuhi dan kewajiban dapat dilaksanakan

Tuliskan kewenangan / fungsi kepala daerah! Jawaban : Tugas Kepala Daerah : 

Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

     

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Daerah :     

Mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuliskan fungsi Gubernur, Walikota dan Bupati di masa reformasi ini di Indonesia! Jawaban : Fungsi Gubernur adalah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur juga berperan membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota Bupati/walikota memiliki tugas untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kotamadya berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/Kota

INTENSIF 4 Proses impeachment : 1. DPR melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden melalui hak angket. 2. DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket. Hak menyatakan pendapat tersebut harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR, dan diputuskan dengan persetujuan oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

3. Apabila DPR memutuskan menerima usul hak menyatakan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186 UU No. 27 Tahun 2009, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR yang wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus tersebut. 4. Proses selanjutnya apabila DPR pada akhirnya menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran maka DPR dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya usulan dan pendapat dari DPR tersebut disampaikan kepada MK. 5. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila MK ternyata memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, dalam arti memang telah terjadi pelanggaran hukum yang disangkakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres kepada MPR. 6. Setelah menerima usulan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum MPR mengambil sikap politiknya dalam sidang Istimewa dengan cara voting maka Presiden dan/atau Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan (pidato pertanggungjawabannya) dalam rapat paripurna MPR tersebut. Kewenangan pemda : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. 4. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota. 5. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 6. Pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. 7. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan praktik demokrasi orde lama – baru - reformasi Orde lama : 1. Adanya rasa gotong royong. 2. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.

3. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.

Orde baru : 1. Kebebasan pers 2. Kekuasaan berlebih dalam satu lembaga Reformasi : 1. Presiden dan wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan yang sama. 2. DPA dihapuskan 3. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu. 4. Tidak ada kekuasaan berlebih di salah satu lembaga

Klasifikasi bentuk hukum di Indo 1. Hukum Berdasarkan Bentuknya Berdasarkan bentuknya hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 

Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdana yang dicantumkan di KUHP perdata.



Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Contohnya: hukum adat suatu daerah.

2. Hukum Berdasarkan Sumbernya Berdasarkan sumbernya hukum dibagi menjadi 5 macam yaitu hukum undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, doktrin, jurisprudensi. 

Hukum undang-undang adalah hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan.



Hukum adat adalah hukum yang terletak di peraturan-peraturan adat.



Hukum traktat adalah hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antar negara-negara yang terlibat.



Hukum doktrin adalah hukum yang diciptakan dari pendapat berbagai para ahli hukum yang terkenal karena kemampuan dan pengetahuan.



Hukum jurisprudensi adalah hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim.

3. Hukum Berdasarkan Waktu Berdasarkan waktunya hukum dibagi menjadi 3 yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. 

Ius constitutum adalah hukum positif yang berlaku saat ini untuk suatu masyarakat di dalam suatu daerah tertentu.



Ius constituendum adalah hukum yang berlaku di masa mendatang.



Hukum Asasi adalah hukum alam yang berlaku dimanapun.

4. Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku Berdasarkan tempat berlakunya hukum dibagi menjadi 2 yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing. 

Hukum Nasional adalah hukum yang berjalan di suatu Negara.



Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia.



Hukum Asing adalah hukum yang berjalan di Negara asing.

4. Hukum Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya hukum dibagi menjadi 2 yaitu: hukum yang memaksa dan mengatur. 

Hukum yang memaksa adalah hukum yang mempunyai paksaan mutlak walaupun di keadaan apapun.



Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat diabaikan ketika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai peraturan sendiri.

5. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya Berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi 2 yaitu hukum material dan formal. 

Hukum material adalah hukum yang memuat semua peraturan yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan.



Hukum formal adalah hukum yang berisi peraturan mengenai bagaimana cara menjalankan hukum material tersebut.

6. Hukum Berdasarkan Wujudnya Berdasarkan wujudnya hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum obyektif dan subyektif. 

Hukum obyektif adalah hukum dalam suatu Negara dimana berlaku secara umum.



Hukum subyektif adalah hukum yang muncul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.

7. Hukum Berdasarkan Isinya Berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum privat dan hukum publik. 

Hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain dengan bertumpu pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang.



Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya atau Negara dengan alat kelengkapan. Disebut juga dengan hukum Negara. Dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata Negara, dan administrasi Negara.

Istilah – istilah tingkatan hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959 (wikipedia).

2. Undang-Undang Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden[1]. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya (wikipedia).

3. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang (wikipedia).

4. Peraturan Presiden / Keputusan Presiden Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pereturan menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri dimana peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya.

6. Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (wikipedia).

Bukti pelaksanaan otonomi daerah     

Pengeluaran untuk desa telah sampai kepelosok-pelosok desa terpencil Bahan listrik sudah ada di sebagian desa di Indonesia Potensi daerah lebih ditonjolkan dengan cara mengekspos lebih luas. Pembangunan insfrastruktur untuk umum lebih merata. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurangi pengangguran