51430_uts.docx

NAMA : EFLYNA PUTRI NIM : F0316030 NO. ABSEN : 8

PENGAUDITAN 1 / B

1. a)

Langkah atau tahapan untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Mempunyai Sertifikat Tanda Lulus USAP resmi atau sah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terakreditasi IAPI atau sertifikat resmi dari IAPI itu sendiri sebagai lembaga resminya 2) Jika tanggal kelulusan USAP lewat 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) dengan SKP atau Satuan Kredit PPL paling sedikit sebanyak 60 SKP dalam 2 tahun terakhir 3) Memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan dengan jam terbang paling tidak 1000 jam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta paling sedikit 500 jam memimpin/mensurvei persarikatan audit umum yang diresmikan oleh Pimpinan Rekan KAP 4) KTP/Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Republik Indonesia 5) Memiliki NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak 6) Tidak pernah menerima sanksi pencabutan izin sebagai akuntan public 7) Tidak pernah dipidana yang memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan kejahatan pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih 8) Anggota IAPI 9) Tidak berada dalam keadaan pengampunan 10) Membuat dan mengajukan surat permohonan, dengan melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, serta ,membuat surat pernyataan untuk tidak merangkap jabatan 11) Membuat surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, serta segala informasi data persyaratan

b) “Rekan” atau “Partner” Menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit. Rekan atau partner bertanggung jawab atas hubungan dalam klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Selain itu, rekan atau partner juga menandatangani laporan audit serta management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Pemimpin rekan (managing partner) Bertindak sebagai pengawas audit. Manajer bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit, dan management letter. Manajer biasanya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Selain itu, pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. 2. Elemen/unsur penting yang tercakup dalam opini atau laporan auditor independen versi SA: a. Judul Secara jelas menunjukkan bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. b. Pihak yang akan dituju c. Paragraf pendahuluan Paragraf ini memuat : -

Entitas yang laporan keuangannya diaudit

-

Pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit

-

Nama setiap laporan yang membentuk laporan keuangan

-

Pengacuan pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

-

Tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang membentuk laporan keuangan

d. Paragraf tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan Paragraf ini memuat : -

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku

-

Pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

e. Paragraf tanggung jawab auditor Paragraf ini memuat : -

Pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan

-

Pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

-

Penjelasan bahwa SA tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material

-

Penjelasan tentang audit dengan menyatakan bahwa:

•

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan

•

Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

•

Pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta keseluruhan penyajian laporan keuangan

•

Pernyataan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor

f. Paragraf opini Paragraf ini memuat: Opini tanpa modifikasian dan Opini modifikasian. g. Tanda tangan auditor Laporan auditor harus ditandatangani atas nama KAP dan Akuntan Publik. h. Tanggal laporan auditor Tanggal laporan tidak boleh lebih awal dari tanggal memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat yang mendasari opini atas laporan keuangan.

i. Alamat auditor Lokasi dan yurisdiksi tempat auditor berpraktik 3. a) Perbedaan opini tidak wajar (adverse opinion) dengan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion): -

Opini tidak wajar (adverse opinion) Dalam opini tidak wajar, pendapat yang diberikan oleh auditor ketika laporan keuangan yang diterima secara keseluruhan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

-

Opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) Dalam opini ini, auditor merasa bahwa ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan IAI. Sedangkan dalam pembuatan laporannya, auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak dapat memberikan pendapat. Perbedaan redaksional pada paragraph 1:

-

Opini tidak wajar “Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya

terlampir……..” Opini tidak memberikan pendapat

-

“Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir ………” b) Opini tidak wajar dinyatakan ketika auditor, bukti audit yang cukup dan tepat yang telah

diperoleh menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik individu/kolektif adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini tidak memberikan pendapat dinyatakan ketika : -

Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang medasari opini audit dan audit menyimpulkan kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan.

-

Jarang melibatkan lebih dari 1 ketidakpastian auditor menyimpulkan, meskipun memperoleh bukti audit, tidak mungkin untuk merumuskan opini atas laporan

keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. c) Pengungkapan paragraf opini tidak wajar :

“Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.” Pengungkapan paragraf opini tidak memberikan pendapat :

“Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.” (c.1) Basis opini tidak wajar : Seperti yang dijelaskan dalam Catatan X atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak mengonsolidasi laporan keuangan PT MNO (entitas anak Perusahaan) yang diakuisisi pada tahun 2016, karena Perusahaan tidak dapat memastikan nilai wajar dari aset dan liabilitas material tertentu PT MNO pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, investasi tersebut dicatat berdasarkan biaya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, entitas anak tersebut seharusnya dikonsolidasi karena entitas anak tersebut dikendalikan oleh Perusahaan. Seandainya PT MNO dikonsolidasi, banyak unsur dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir akan terpengaruh secara material. Dampak dari tidak dikonsolidasikannya entitas anak tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan.

Basis opini tidak memberikan pendapat: Investasi Perusahaan pada ventura bersama MNO Limited (Singapura) disajikan sebesar RpXX juta dalam laporan posisi keuangan Perusahaan, yang mencerminkan lebih dari 90% dari aset neto Perusahaan tanggal 31 Desember 2016. Kami tidak diperbolehkan

akses terhadap manajemen dan auditor independe MNO Limited, termasuk dokumentasi audit dari auditor independen MNO Limited. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap bagian proporsional Perusahaan atas aset MNO Limites yang dikendalikan oleh Perusahaan secara bersama, bagian proporsional Perusahaan atas liabilitas MNO Limited yang ditanggung oleh Perusahaan secara bersama, bagian proporsional Perusahaan atas pendapat dan beban MNO Limites selama tahun berjalan serta unsur-unsur yang membentuk laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. (c.2) Paragraf opini auditor independen untuk opini tidak wajar : “Menurut opini kami, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraph Basis untuk Opini tidak Wajar, laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan konsolidasian PT ABC tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”

Paragraf opini auditor independen untuk opini tidak memberikan pendapat :

“Karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.” 4. a) Perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia dimulai sejak tahun 50an sampai dengan sekarang. Perkembangan akuntansi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan profesional akuntansi yang menumbuhkan profesi akuntan yang dilahirkan dari kontribusi dunia pendidikan tinggi (universitas) dan organisasi profesi. Profesi akuntansi di Indonesia baru berkembang sejak diluncurkannya Undang -Undang No. 34, Tahun 1954 tentang hak praktik publik dan penggunaan akreditasi gelar akuntansi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi publik dari praktik akuntansi profesional yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hak untuk memberikan layanan tersebut.

Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan badan akuntansi profesional pertama. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan pada tahun 1957, yaitu setelah munculnya Undang-Undang No. 34, Tahun 1954. Pada pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 terjadi perubahan yang dramatis untuk profesi akuntansi Indonesia seiring dengan membaiknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu. Sejak tahun 1975 perkembangan profesi akuntan semakin mantap. Pada tahun ini Konsersium Ilmu Ekonomi (KIE) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiri dimana salah satu keputusannya menetapkan bahwa syarat-syarat minimal kurikulum jurusan akuntansi berpola Amerika, untuk seluruh Fakultas Ekonomi Negeri. Dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan

bebas,

maka

IAI

dengan

dukungan

Departemen

Keuangan

RI

menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dengan tujuan menguji kemampuan akuntan untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik. Di samping itu, IAI sebagai organisasi profesi telah memfasilitasi anggotanya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Untuk itu, IAI sebagai organisasi profesi menyelenggarakan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) dengan materi yang meliputi tiga unsur, yaitu: ketrampilan profesional, pengetahuan profesional, etika profesi. b) Peran dan tanggungjawab akuntan public setelah dikeluarkannya UU Akuntan Publik baru dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 : Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatsu entitas. Desnsgan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendaspatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. c) Hal-hal penting baru yang diatur dalam peraturan akuntan publik: (Pasal 25) (1) Akuntan Publik wajib :

a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud; c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP; d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak: 1. menjadi Rekan pada KAP; 2. mengundurkan diri dari KAP; atau 3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini; e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang stinggi. (2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib: a. melalui KAP; b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri. 5. Jika saya sebaga akuntan publik maka ada beberapa jasa yang saya tawarkan untuk dapat merespon hasil diskusi manajer baru dan para persero : a. Jasa audit internal Selain melakukan audit general selanjutnya melakukan audit untuk mengetahui letak permasalahan terdapat dimana. Apabila sudah dikketahui letak permasalahannya maka dilakukan audit ke bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahannya. b. Jasa pemeriksaan khususu audit

Ketika sudah mengetahu bidang pokok masalahnya maka secepatnya dilakukan audit khusus untuk menemuan apakah ada kaitannya pihak manajemen terdahulu dan apakah itu merupakan fraud/ disengaja atau terjadi kesalahan yang wajar/tidak disengaja. 6. Perbedaan “independence in fact” dan “independence inappearance” Independence in fact merupakan independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memlihara kebebasan sikap dan senantiasa jujur menggunakan ilmunya. Sedangkan, Independence in appearance merupakan independen dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, keuangan) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. 7. 1) Berdasarkan kasus pada PT XYZ, menurut saya terdapat beberapa kemungkinan mengapa terjadi hal seperti itu. Pertama, auditor sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan pada saat mengaudit laporan keuangan tahun buku 2016 sehingga auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian. Kedua, kasus penggelapan yang terkuak pada tahun 2017 merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2017 bukan tahun 2016 pada saat auditor mengaudit laporan keuangan. 2) Jika saya sebagai saksi (auditor) di pengadilan, saya akan mengungkapkan kesakian saya bahwa saya telah melakukan proses audit sesuai standar, serta bukti-bukti yang dikumpulkan cukup dan tepat bahwa tidak ada bukti kecurangan dalam perusahaan. 3) Tanggung jawab legal (hukum) auditor atas kasus tersebut adalah bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan, auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar seratus persen. Saat kasus tersebut sudah sampai di pengadilan maka akuntan publik tidak berhak untuk menyembunyikan informasi dari pengadilan bahwa informasi tersebut rahasia.