4.docx

4.1.3.1 Sistem Pusat Pelayanan Analisa struktur pusat pelayanan dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas masyarakat melalui ketersediaan pelayanan sarana prasarana yang ada di dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, di dalam Kecamatan Pasrepat, tata cara menilai struktur pusat pelayanan adalah dengan menggunakan perbandingan antara sarana eksisting secara total di dalam kawasan untuk dibandingkan dengan tingkat ketersediaan sarana tersebut di masing-masing desa/kelurahan. Dengan menggunakan hal tersebut maka akan dapat diketahui wilayah desa yang paling berperan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan pusat-pusat kegiatan dan daerahdaerah pendukung kawasan. Adapun untuk pembahasan mengenai struktur pusat pelayanan, akan dibagi ke dalam masing-masing sarana prasarana terlebih dahulu untuk kemudian di-compare secara keseluruhan. Pusat pelayanan yang dimana menjadi penopang pembantu

dalam

pengembangan

potensi-potensi

pembedayaan

bermunculannya pusat-pusat pelayanan sebagai pembangun.

yang

ada

dan

akan

4.1.3.1.1 Sentralitas Sarana Pendidikan Berikut di bawah ini adalah tabel tentang analisa sentralitas untuk sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Tayan Hilir. Indeks sentralitas ini membandingkan jumlah sarana pendidikan yang terbagi ke dalam 3 ketegori utama, yaitu SD (meliputi madrasah, sd negeri, sd swasta dan sarana pendidikan dasar lainnya), SMP (meliputi SMP Negeri, SMP Swasta, MTS, dan SMK) SMA (meliputi SMA Negeri, SMA Swasta, SMK dan MAN dan Ponpes). Sedangkan untuk universitas tidak dimasukkan ke dalam pembagian indeks sentralitas kawasan, hal ini dikarenakan jumlah penduduk secara eksisting (dan yang diproyeksikan hingga tahun 2039-tahun ke 20) memiliki jumlah yang kurang sesuai jika dibandingkan dengan skala pelayanan minimal universitas (150.000 jiwa) sehingga Universitas eksisting yang terdapat di wilayah perencanaan diberi bobot ) dengan tujuan untuk menyetarakan perbandingan antar desakelurahan yang ada di wilayah perencanaan. Rencana struktur ruang Wilayah Kecamatan menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kecamatan Tayan Hilir yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam Wilayah Kecamatan Tayan Hilir yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah utama yang mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten serta didukung dan/atau dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sistem pusat pelayanan dibentuk secara berhirarki di seluruh Wilayah Kecamatan Tayan Hilir, sehingga terjadi pemerataan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan secara seimbang dan berkelanjutan, serta mendukung terbentuknya struktur Wilayah Kecamatan Tayan Hilir yang direncanakan 20 tahun mendatang.

4.1.3.1.2 Rencana Sistem Perkotaan dan Pedesaan Pada dasarnya fungsi kawasan dapat dibagi menjadi dua, yakni kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakter fungsi kawasan yang harus diemban masing-masing. Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada dasarnya dapat ditetapkan atas dasar penetapan kawasan perkotaan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk diatas 5000 jiwa b. Kepadatan penduduk diatas 1000 jiwa/Ha c. Luas kawasan terbangun diatas 60% dari area yang telah ditetapkan, d. Penduduk yang bermata pencaharian non pertanian diatas 60%. Kriteria tersebut merupakan kriteria umum dalam penetapan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang ada di Wilayah Kecamatan Tayan Hilir ditetapkan atas dasar penetapan dan fungsi kawasan yakni meliputi 3 kawasan perkotaan sebagai ibukota kecamatan dan satu diantaranya direncanakan dan/atau dipromosikan sebagai Ibukota Kabupaten. Adapun untuk wilayah Kecamatan Tayan Hilir, penentuan kawasan perkotaan dan pedesaan adalah sebagai berikut

4.1.3.1.3 Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Mendasarkan pada Arahan Struktur ruang Wilayah Propinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sanggau Tahun 2014-2034 dan arahan struktur ruang wilayah nasional dalam RTRW Nasional, serta kondisi perkotaan di Kecamatan Tayan Hilir saat ini dan harapan ke depan, maka sistem perkotaan di Wilayah Kecamatan Tayan Hilir direncanakan sebagai berikut: 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di SUB BWP I. 2) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada di SUB BWP II. 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di SUB BWP III dan SUB BWP IV Arahan pengembangan sistem perkotaan di Kecamatan Tayan Hilir dilihat dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan untuk memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di Kecamatan Tayan Hilir. Mengingat Kawasankawasan perkotaan sangat strategis peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan-kawasan perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar

mampu

saling

berinteraksi

melalui

keterkaitannya

dan

keteraturan

fungsi-fungsi

pengembangannya. Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling dukung dengan pembangunan per sub BWP. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya. Berikut akan dijelaskan mengenai wilayah perkotaan yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki, yaitu :  Sampai saat ini pusat kegiatan yang ada dan akan dikembangkan di Kecamatan Tayan adalah memiliki skala pelayanan Perkotaan (diusulkan sebagai Pusat Perkotaan) atau sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Desa Pedalaman dalam Sub BWP 1, sedangkan pusat kegiatan yang ada dan akan dikembangkan di Wilayah. Kabupaten Sanggau dalam kecamatan Tayan hilir yang dimana dalam skala pelayanan beberapa Desa atau sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah sub BWP 3, Sub BWP 4 ; Perkotaan ini sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah di Kecamatan Tayan hilir. Adapun fungsi dan perannya adalah; a. Sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. b. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasilhasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung adanya peran dan fungsi tersebut, maka fasilitas yang harus ada adalah, fasilitas kesehatan serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 2) Selanjutnya pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau ibukota Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan yakni seluruh ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam PKL yang memiliki fungsi dari masingmasing ibukota kecamatan tersebut antara lain :

a. Pusat pelayanan umum, dan pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya. b. Pusat perdagangan dan jasa bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya. Fasilitas yang harus ada diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan maupun perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kajian terhadap sistem struktur perkotaan ini meliputi pusat kegiatan perkotaan, rencana hierarki (besaran) perkotaan, rencana sistem dan fungsi perwilayahan, serta kebutuhan fasilitas pada setiap kawasan perkotaan dimaksud. Struktur ini akan menggambarkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perkotaan dengan perdesaan secara keseluruhan.

4.1.3.1.4 Arahan Pengembangan Sistem Pedesaan Arahan pengembangan sistem perdesaan dapat dilihat dari sistem pemusatan perdesaan yang berkaitan dengan kawasan perkotaan, sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki diantaranya sebagai berikut: a. Pusat pelayanan antar desa (PPL). b. Pusat pelayanan setiap desa (PPd). c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman (PPds). Distribusi permukiman perdesaan di Kecamatan Tayan Hilir menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Sub BWP yang ada. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam, dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : a. Setiap dusun memiliki pusat dusun; b. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa; c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa; serta d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Di dalam pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pula kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah, dengan diikuti pula pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman, termasuk jaringan jalan, transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya, sedangkan untuk pengembangan sektor perekonomian perdesaan lebih bertumpu pada sektor pertanian dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Hirarki (Besaran Kawasan Perkotaan) Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hierarki atau besaran kawasan perkotaan terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu: 1. Kawasan perkotaan kecil, adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 jiwa dan paling banyak 100.000 jiwa. 2. Kawasan perkotaan sedang/menengah, adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. 3. Kawasan perkotaan besar, adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 jiwa. 4. Kawasan metropolitan, adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. 5. Kawasan megapolitan, adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Penetapan fungsi masing-masing pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) di Kecamatan Tayan Hilir diarahkan sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini serta kecenderungan perkembangan pada masa mendatang sejalan dengan adanya pengaruh baik internal maupun eksternal yang berdampak pada penetapan fungsi kota. Sesuai dengan pendekatan tersebut, maka hirarki Perkotaan per Sub BWp di Kecamatan Tayan Hilir adalah: Perkotaan Sangat Kecil, yaitu SUB BWP 4 a. Terutama untuk kegiatan perdagangan dan jasa;

b. Fungsi Utama, pengembangan kegiatan industri, pertanian, peternakan, dan perikanan. c. Fungsi pendukungnya perdagangan dan jasa, perkebunan. Fungsi pendukung : a. Fungsi Utama, pengembangan kegiatan pariwisata, dan Industri b. Fungsi pendukungnya, perdagangan dan jasa skala lokal, Perumahan dan permukiman, dan Pertanian dan perkebunan.

4.1.3.5 Strategi Pengembangan Pusat Pelayanan, memuat: 1) Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri; 2) Meningkatkan aksesbilitas antar perdesaan dan perkotaan; 3) Mengembangkan fungsi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri non kawasan industri, serta perkotan utama sebagai pendukung perkembangan Kawasan Perkotaan; 4) Meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing; 5) Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan, khususnya pada Sub BWP 2 dan pusat industri; 6) Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah