418

Generic Capacity Building Kota Parepare –

KATA PENGANTAR Konsultan

individu

bidang

Refomasi

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan telah berusaha secara continue untuk melaksanakan pendampingan program Urban Institutional Development Program (UIDP) di kota Parepare dengan segala keterbatasan yang ada sesuai dengan kerangka acuan kerja Urban Sector Development Reform Project berusaha memberikan penyajian laporan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pihak CPMU-USDRP. Laporan yang berkaitan dengan data sekunder akan mudah jika di instansi terkait tersedia data sesuai dengan format yang diperlukan. Dalam kenyataan dilapangan, data sering tidak tersedia dan tidak lengkap

itupun

formatnya

sering

tidak

sesuai

dengan

yang

diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang. Selain itu data (variable) yang sama antar instansi yang berbveda seringkali tidak konsisten. Dalam keadaan demikian reliabilitas dan validitas data merupakan permasalahan yang lebih rumit lagi dan menjadi factor pembatas penting terhadap kualitas laporan yang diharapkan. Dengan tidak mengurangi kualitas laporan, konsultan individu bidang

pengembangan

kapasitas

kelembagaan

akan

bekerja

maksimal dan berusaha untuk menjadikan kendala tersebut sebagai suatu spirit dan menampung semua yang dipandang sebagai masukan positif untuk melaksanakan pendampingan program Urban Institutional

Development

Program

(UIDP)

untuk

mencapai

perubahan di lingkungan pemerintahan kota Parepare. Sebagai

sebuah

program

rencana

pengembangan

kapasitas

kelembagaan pemerintahan kota Parepare untuk setiap SKPD, laporan ini diharapkan dapat mensinergikan dan mengintegrasikan

Generic Capacity Building Kota Parepare –

pergeseran prilaku dan system pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengembangan pembangunan berbagai sector dan

menjadi

sesuai

dengan

kebijaksanaan

serta

kebutuhan

pembangunan secara umum dengan kemampuan Sumber Daya Manusia

yang

ada

di

daerah

tersebut,

sehingga

mampu

menghasilkan produk pemerintahan yang berkualitas. Dengan selesainya laporan bulan Nopember ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang ingin mewujudakan reformasi utamnya pada lingkungan pemerintahan kota Parepare untuk menghargai arti penting dari reformasi pengembangan kapasitas kelembagaan. Dan yang lebihpenting lagi semoga laporan ini sebagai awal yang baik untuk mewujudkan iklim transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan

khususnya

pada

aspek

pengembangan kapasitas kelembagaan. Parepare, 27 April 2009 Hormat Kami,

Andi Fajar Asmari Konsultan GCB

Generic Capacity Building Kota Parepare –

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

1-2

DAFTAR ISI

3

BAB I PENDAHULUAN

4

1.1.Latar Belakang

4

1.2.Tujuan dan Sasaran

5

1.3.Lingkup Pekerjaan

6

1.4.Stakehiolder yang dilibatkan

6-7

1.5.Struktur laporan

7-8

1.6. Profil dan Status Sub Proyek

8 - 15

1.7. Baseline Agenda Reformasi

16 -

24 BAB II STATUS DAN PROGRES 2.1. Rencana Tindak Reformasi 28

25 25 -

Generic Capacity Building Kota Parepare –

2.2. Status dan Progress Rencana

28

BAB III MASALAH, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI 3.1. Permasalahan

28 28 -

29 3.2. Tindak Lanjut

30

3.3. Rekomendasi

31

LAMPIRAN 4.1.Lembar Waktu Kerja dan Prestasi

31 -

33 4.2.Foto Dokumentasi Kegiatan

34 -

36 4.3.Foto Copy Data Pendukung

Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang

disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama

dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian kawasan

daerah

perkotaan

berbudaya,

produktif

dalam yang dan

penyelenggaraan layak

huni,

pembangunan

berkeadilan

berkelanjutan

serta

sosial, saling

memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Untuk

mewujudkan

kemandirian

daerah

adalah

dalam

menyelenggarakan pembangunan kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi

pengentasan

kemiskinan,

strategi

pengembangan

ekonomi lokal, dan strategi peningkatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut meliputi dua (2) komponen utama yaitu : Komponen A : Perubahan

tata

Pemerintahan

dasar,

Perubahan

Tata

Pemerintahan Dasar meliputi 4 (empat) bidang : a. Bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) b.

Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan

c. Bidang Pengelolaan Keuangan atau Reformasi Pengelolaan Keuangan d. Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komponen B : Investasi Infrastruktur Perkotaan, komponen ini digunakan untuk membiayai investasi pemerintah

pembangunan perkotaan yang diusulkan

kota/kabupaten

peserta

USDRP

dalam

rangka

memperbaiki/meningkatkan pelayanan perkotaan. Konsultan individual bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan telah melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak CPMU pada program

Pembangunan

Kelembagaan

Perkotaan

(UIDP).

Pelaksanaan kegiatan lapangan dilaksanakan terhitung tanggal 3 November 2008 dengan nomor kontrak PHRD TF 053555, seiring dengan pelaksanaan proyek Urban Sector Development Reform Project (USDRP) yang dimulai sejak tanggal 18 Januari 2006 di beberapa kabupaten/kota seluruh Indonesia. Salah satu aktivitas yang akan dilaksanakan oleh konsultan individual bidang penguatan kapasitas kelembagaan (GCB) untuk mencapai tujuan pengelolaan asset daerah yang professional oleh pemerintahan Kota Parepare diantaranya yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola asset pemerintah kota Parepare dalam merumuskan

Generic Capacity Building Kota Parepare –

rencana dan strategi jangka panjang pengelolaan asset perkotaan, termasuk

strategi

kemiskinan

di

pembangunan

daerah

ekonomi

perkotaan,

dan

pengentasan

membangun

kapasitas

kelembagaan pemerintah kota dan meningkatkan profesionalisme para pimpinan di jajaran pemerintah kota, memperbaiki tata kelola pemerintah kota melalui: (i) meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengambilan

pemerintah

keputusan

penting

yang

dilakukan

oleh

kota dan memantau/mengawasi pelaksanaan dari

keputusan yang telah diambil tersebut; (ii) menerapkan kebijakan pengungkapan informasi publik secara luas; dan (iii) melakukan pembaharuan

terhadap

pengelolaan

keuangan.

Hal

tersebut

merupakan langkah awal dari pencapaian tujuan penguatan kapasitas pengelola asset guna menuju terwujudnya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran - Tujuan a.

Meningkatnya

pemahaman

profesionalisme

pengelolaan

asset kota kepada pengambil keputusan (Walikota) karena hal ini akan terkait dengan kebijakan yang akan diambil setelah kegiatan ini dilakukan. b.

Tercapainya

persamaan

persepsi

mengenai

kegiatan

mekanisme kinerja pengelolaan asset di lingkungan Pemkot Parepare. c.

Meningkatnya pemahaman mengenai konsep pengelolaan asset yang lebih profesional kepada staf lembaga pengelola asset kota, sehingga mereka diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan

asset

kota

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. d.

Teridentifikasinya baseline Pemda dalam pengelolaan asset kota.

Sebagian

besar

Pemda

telah

melakukan

agenda

perbaikan pengelolaan, tetapi hal ini belum terinformasikan secara luas kepada kelompok penyusun kebijakan, pengguna, dan kelompok pemantau.

Generic Capacity Building Kota Parepare –

e.

Terdapatnya kebijakan, rekomendasi dan atau rencana tindak reformasi

dalam

enam

(6)

bulan

mendatang,

dengan

dilandasi kesepakatan dan koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dalam penyusun kebijakan, pelaksanaan proses, audit dan pemantau. f.

Untuk mendapatkan pengalaman (best practices) dari Pemda lainnya yang sudah melaksanakan reformasi pengelolaan asset.

g.

Meningkatnya wawasan pelaku usaha, kelompok masyarakat dan wakil pengamat masyarakat terhadap kegiatan reformasi pengelolaan

asset

kota,

sehingga

kelompok

ini

dapat

berperan dalam memberikan umpan balik kepada Pemda secara tepat. h.

Terdapatnya agenda rencana tindak pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk (6) bulan kedepan

yang

dilengkapi dengan penanggung jawab dari masing-masing kegiatan, cara memonitor indikator dan cara mencapai outcome -

Sasaran

Sasaran

yang

diharapkan

pada

program

keberadaan konsultan individu bidang

UIDP

dengan

Penguatan Kapasitas

Kelembagaan, yaitu membangun kapasitas dan kinerja pengelola asset kota demi mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain sasaran tersebut diatas, program ini akan ditujukan pada pemerintah, khususnya yang berhubungan erat dengan pengambilan kebijakan pengelolaan asset kota. Sistim Pengelolaan Asset di Kota Parepare memerlukan adanya regulasi atau payung hukum yang menjamin profesionalisme pengelolaannya (SK

Bupati atau PERDA) yang dapat dijadikan

pedoman pada pengambil kebijakan, agar jangan hanya berlaku

Generic Capacity Building Kota Parepare –

pada saat adanya pertemuan pembahasan, artinya hanya berlaku pada saat program UIDP berjalan, tapi setelah program ini ditinggalkan mungkin hanya meninggalkan kenangan saja 3. Lingkup Pekerjaan Mengkoordinasikan dan membantu

Pemkot dalam melakukan

review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi Pengelolaan Asset Kota, melakukan review

atas kemajuan yang dicapai

hingga saat ini guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dan strategi untuk lebih mempercepat laju pelaksanaan agenda reformasi

Pengelolaan

Asset

Kota.

Langkah-langkah

yang

diterapkan antara lain : a. Membantu

dan

memfasilitasi

pemda dan pemkot dalam

pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) peranan

dari unit tersebut

memimpin

dan

akan

hal

mana

diperluas

untuk

mengkoordinasikan upaya-upaya reformasi

pengelolaan asset kota. b. Membantu dan memfasilitasi peraturan daerah yang

pemkot dalam mereformasi

terkait

dengan

kota dan pelayanan umum serta ada

peraturan

daerah

yang

pengelolaan asset

memastikan bahwa bertentangan

tidak

dengan

peraturan pemerintah pusat dalam hal pelayanan publik. c. Membantu dan memfasilitasi pemkot dalam meningkatkan system

informasi pelayanan publik termasuk menyerap

aspirasi masyarakat tentang kualitas pelayanan publik serta penilaian terhadap kinerja lembaga pengelola asset kota. d. Membantu dan memfasilitasi Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan sistem pengendalian audit, umpan balik pada tingkat kabupaten antara lain membantu pelaksanaan survey tingkat kepuasan pelayanan publik. e.

Meningkatkan memastikan

bahwa

kapasitas pengelolaan asset kota dan petugas

yang

terlibat

langsung

Generic Capacity Building Kota Parepare –

dalam lembaga pengelola asset kota telah terlatih dengan baik serta memahami tugas pokok dan fungsinya. 4. Stakeholder Yang Dilibatkan Walikota

dan

Kepala Bapeda

Wakil walikota,

Sekda dan asisten Sekda,

dan Kepala SKPD (Dinas PU/Kimprasda/DTK,

Dinas Pendapatan Daerah,

Dinas Kesehatan,

Dinas

Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Ketertiban serta Dinas Pasar), Bawasda, Wakil Pengamat Masyarakat (WPM), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat. 5. Struktur Laporan Bab I Pendahuluan Tentang Pendahuluan berisikan dengan USDRP temasuk program,

lingkup

hal-hal umum yang berkaitan

didalamnya

pekerjaan,

berbagai

tujuan

dan sasaran

stakeholders

yang

terlibat didalamnya dan struktur penulisan laporan. Bab II Status dan Progres Rencana kerja Kondultan Individu per 6 bulan begitupun rencana tindak reformasi yang disepakati pembaruan kelembagaan, pembaruan regulasi, peningkatan sistem informasi pelayanan, perbaikan

sistem pengendalian, audit, dan

sistem umpan balik serta pengembangan kapasitas jajaran staf yang terlibat dalam Lembaga Pengelola Asset Kota. Bab III Aktivitas dan Koordinasi Menguraikan tentang kegiatan

konsultan dalam mengawasi,

memonitor, dan memberikan laporan mengenai identifikasi asset-asset kota yang potensial untuk dikembangkan serta melakukan monitoring efektifitas pelayanan yang diberikan demi

Generic Capacity Building Kota Parepare –

menjaga kepuasan publik pengguna. Menciptakan mekanisme yang jelas dan kuat untuk mencatat dan menangani keluhan pengguna. Bab IV Masalah, Tindak Lanjut dan Rekomendasi Pemantauan aspek pembaruan kelembagaan penunjukan Badan Layanan Umum (BLU) dan Revisi perda, pembaruan regulasi penerbitan SK/peraturan Walikota/Bupati, peningkatan system informasi pelayanan, perbaikan system pengendalian , audit dan system

umpan

balik

secara

tepat,

serta

pengembangan

kapasitas jajaran staf yang terlibat dalam Lembaga Pengelola Asset Kota. Lampiran 1.6. Profil dan status Sub Proyek Program USDRP Kota Parepare yaitu Pembangunan baru Pasar Sentral Lakessi 1 Unit lokasinya sangat strategis masih dapat ditempuh dari segalah arah dari Kota Parepare dan

sangat

membantu dalam pertumbuhan perekonomian Kota Parepare. Agar program investasi berkelanjutan (sustainability), harus juga didukung dengan tata kelola pemerintahan didaerah ini sendiri dengan

baik melalui partisipasi public yang lebih luas serta

akuntabilitas yang memadai. Melalui program USDRP, tata kelola pemerintahan akan menjadi pusat perhatian di dalam reformasi pemerintah daerah melalui 4 pilar yaitu; reformasi pengembangan kapasitas kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, Penguatan Kapasitas Kelembagaan serta reformasi sektor keuangan daerah. Program USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur perkotaan

yang diusulkan

oleh pemerintah Kota Parepare dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan pelayanan umum perkotaan.

Pembiayaan kegiatan

USDRP yang utama bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dan hibah Pemerintah Jepang–Policy and Human Resources Development

Generic Capacity Building Kota Parepare –

(PHRD) Fund. mendorong

Namun dalam pelaksanaanya program USDRP

pemerintah

daerah

dan

pemerintah

pusat

untuk

bersama-sama menyediakan dana pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan yang lebih optimal. Status sub proyek di Kota Parepare adalah : Pembangunan Pasar Sentral Lakessi Paket

pembangunan

pasar

sentral

Lakessi

memerlukan

kelengkapan atau persiapan sebelum proyek dikerjakan diantaranya FS, DED, LARAP, UKL/UPL, AMNDAL. Status kegiatan tersebut yaitu : Status Pelaksanaan FS, selesai tahun 2004, Status Pembuatan DED, selesai tahun 2005/2006,

Status Persiapan LARAP, selesai tahun

2005/2006, Status Studi UKL/UPL selesai tahun 2004) dan AMNDAL selesai tahun 2006, Status Pembuatan Dokumen Lelang selesai tahun 2006/2007 dan pembuatan RAB rampung tahun 2006/2007. dan pelaksanaannya dimulai pada 22 pebruari 2008 oleh PT. Hutama Karya dengan No kontrak: 11/PPK-USDRP/KONTRAK/II/2008

biaya fisik Rp. 36.562.136.236,45

dan pengawasannya oleh PT.Pradipta Raya Sejahtera No Kontrak 10.A/PPK-USDRP/II/2008 dengan nilai Rp. 1.151.707.291,45 Pembangunan Pasar Sentral Lakessi seluas 7.000 M² diatas lahan seluas 1,8 hektar. Yang akan menampung 52 unit Ruko , 100 los, 100 kios dan 200 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Dilengkapi dengan fasilitas bangunan kantor pengelola pasar, tempat parkir, jalan, MCK, Tempat

Pembuangan sampah sementara (TPS) dan

saluran drainase. Dasar hukum pembangunan pasar sentral Lakessi yaitu, 1. Surat Walikota Kesediaan Pemerintah Kota Parepare mengenai keikutsertaan dalam USDRP. 2. Persetujuan DPRD untuk mendapatkan pinjaman dana IBRD Loan No.4786-IND

Generic Capacity Building Kota Parepare –

3. SK Walikota Parepare tentang pembentukan TIM KOORDINASIUSDRP Kota Parepare 4. SK Walikota Parepare tentang pembentukan PMU-USDRP 5. SK Walikota Parepare tentang Pembentukan PAU-USDRP 6. SK Walikota Parepare tentang Pembentukan Panitia Pelelangan USDRP 7. SK

Walikota

Parepare

tentang

Rencana

3

Agenda

Tindak

Reformasi 8. Perda Pemerintah Kota Parepare tentang RRPJMD masih dalam bentuk Renstra Kota Parepare Kondisi Pedagang Pasar Jumlah keseluruhan penjual yang ada di Pasar Lakessi adalah 1.676 kios/lods/pelataran, yang terdiri dari 1.115 kios/lods dan 561 pelataran. Sejumlah pedagang ini direlokasi ke pasar sementara yang terletak di sebelah barat dan sebelah utara dari pasar lama. Lokasi pertama berada di lahan pinjaman milik PT. Pelindo, sedangkan lokasi ke-dua berada di lahan milik Pemda Parepare, yang merupakan hasil reklamasi pantai. Sesuai

hasil

kesepakatan

dengan

para

pedagang,

di

pasar

sementara ini, mereka yang memiliki lebih dari satu kios/lods maka akan mendapatkan 50% dari kios/lods yang dimiliki di pasar lama. Sehingga jumlah yang harus disediakan adalah sebanyak 915 kios/lods, dengan perincian 459 kios/lods di lokasi lahan PT. Pelindo, 161 kios/lods di lokasi lahan reklamasi pantai, dan 295 kios/lods merupakan kios/lods lama yang kondisi fisiknya masih layak, akan dipindahkan ke lahan reklamasi. Pasar sementara di lokasi pertama, akan ditempati oleh pedagang jenis sandal/sepatu, pakaian jadi/kain, pecah belah, kosmetik dan obat-obatan, mainan anak-anak, dan yang sejenisnya. Sedangkan

Generic Capacity Building Kota Parepare –

pada lokasi ke-dua, akan diperuntukkan bagi pedagang ayam, sembako dan campuran. Sedangkan untuk pembongkaran, pengangkutan dan pemasangan kembali kios/lods lama yang dipindahkan ke lahan reklamasi dilaksanakan oleh Dinas Perindag dan PMD Kota Parepare melalui anggaran

Pemerintah

Daerah

Kota

Parepare

sebesar

Rp

97.000.000,Berdasarkan Berita Acara pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 telah

dilaksanakan

pengundian

Lods/tempat

sementara

penjual/pedagang pasar Lakessi yang dihadiri oleh ; - Walikota Parepare - Anggota DPRD Kota Parepare - Unsur Muspida Kota Parepare - Kepala Unit Kerja terkait - Tim Terpadu Relokasi Sementara penjual pasar Lakessi - Tim Penggerak PKK Kota Parepare - Unsur Pers - Aparat Keamanan dari Polresta dan Pol. Pamong Praja - Unsur Penjual/Pedagang pasar Lakessi - Dan saksi-saksi. Dari serangkaian aktivitas yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa proses pemindahan penjual/pedagang secara keseluruhan berjalan cukup lancar dan aman. 1. ALOKASI TEMPAT DI PASAR DARURAT DIBAGI ATAS 3 (TIGA) TEMPAT/ PERUNTUKAN, YAITU : A. LODS KERING (PELINDO), terdiri dari ; 1). Sandal/Sepatu

= 54 petak

2). Pecah Belah

= 76 petak

3). Pakaian Jadi

= 273 petak

4). Mainan Anak-anak

= 14 petak

5). Aksesories

= 12 petak

6). Kosmetik

=

8 petak

Generic Capacity Building Kota Parepare –

7). Alat besi

=

7 petak

8). Tikar Rotan

=

3 petak

9). Penjual Tas

=

3 petak

10). Toko Obat

=

4 petak

11). Tukang Jahit

=

5 petak

JUMLAH

= 459 Petak

B. LODS BASAH (EX TERMINAL BONGKARAN), terdiri dari ; 1). Ikan

= 95 Petak

2). Warung 3). Koperasi

= 12 Petak =

4). Campuran JUMLAH

1 Petak = 53 Petak

= 161 Petak

C. LOS CAMPURAN (REKLAMASI PANTAI) ; 1). Pedagang Campuran

= 312 petak

( 192 petak bangunan, 120 petak tanpa Bangunan ) Adapun pengundian tempat bagi para penjual/pedagang ini dapat dirinci sebagai berikut : NO 1.

KEGIATAN USAHA PAKAIAN JADI

JUMLAH 271

2.

CAMPURAN

186

3.

PECAH BELAH

76

4.

SANDAL SEPATU

54

5.

IKAN

95

6.

AYAM

27

7.

MAINAN

14

8.

ACCESSORIES

12

9.

WARUNG

12

10.

KOSMETIK

8

11.

ALAT BESI

7

12.

TUKANG JAHIT

5

13.

TOKO OBAT

4

14.

TIKAR ROTAN

3

Generic Capacity Building Kota Parepare – 15.

TAS

3

16.

TUKANG CUKUR

2

17.

KOPERASI

2 781 123

JUMLAH 18.

CAMPURAN

19.

KUE

6

20.

WARUNG

1

21.

PAKAIAN

1 131 912

JUMLAH TOTAL

Denah, Desain Bangunan Dan Rencana Pemindahan Untuk menggambarkan posisi awal penjual/pedagang di pasar lama, terlampir

(gambar

Denah

pasar

Lakessi

sebelum

dilakukan

pemindahan dan pembongkaran. Adapun luas areal pasar lama yaitu ; 19.600 m2, dan pada saat pelaksanaan pembangunan pasar yang baru,luas bertambah menjadi kurang lebih 20.000 m2. setelah selesai pembangunan fisik

akan dilakukan penempatan kembali

berdasarkan zoning sesuai jenis kategori barang dagangan. Desain bangunan sesuai dengan gambar terlampir (gambar 2). Desain bangunan pasar semi modern tersebut dirancang berlantai 3 m², dengan jumlah petak kios/lods sebanyak 2.233 unit, namun berhubung jumlah dana yang disetujui oleh bank dunia hanya sebesar Rp. 41 Milyard dari rencana semula sebesar Rp.47 Milyard sehingga sebahagian rencana bangunan fisik terpaksa di cancel dan akhirnya jumlah unit yang dapat dikerjakan hanya sebanyak 1.880 unit. Pedoman Dan Prosedur Pemindahan Penjual Oleh Pemkot Parepare Untuk

kelancaran

pemindahan

dan

penempatan

kembali

penjual/pedagang dari pasar sementara ke pasar baru setelah selesai pembangunan tentunya diperlukan suatu Pedoman dan prosedur yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksana dalam hal ini Panitia/Tim Operasionalisasi Pemindahan Penjual/pedagang ke pasar

Generic Capacity Building Kota Parepare –

baru. Berdasarkan hasil kerja Panitia/Tim Persiapan telah ditetapkan beberapa Kriteria Umum maupun Kriteria Khusus yang menjadi Ketentuan yang harus dipenuhi, disamping itu mekanisme yang ditetapkan sebagai prosedur yang harus ditempuh dalam rangka memperoleh tempat di pasar semi modern, sebagai berikut : 1. Kriteria Umum : 1). Berminat dan bersedia serta mampu memenuhi Ketentuan yang dipersyaratkan; 2).

Dalam

penentuan

tempat,

semua

peminat/penjual

mempunyai peluang yang sama; (hak-hak mengenai tempat/posisi eksisting dinyatakan gugur dengan Keputusan Walikota Parepare); 3). Pemohon adalah warga/masyarakat Kota Parepare dibuktikan dengan KTP. 2. Kriteria Khusus : 1).

Diutamakan

Penjual/Pedagang

yang

telah

memiliki

Kartu/SIPT/SIPP yang sah berdasarkan Ketentuan yang berlaku; 2).

Tidak memiliki hutang/tunggakan dan atau kewajiban

lainnya sebagai warga penjual di pasar Lakessi; 3).

Bagi Pedagang yang diketahui telah memiliki tempat/kios

lebih dari 1 (satu) tidak diizinkan untuk melkukan penambahan; 4). Mengajukan permohonan resmi untuk memperoleh tempat; 3. Prosedur Permohonan 1). Pemohon, mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Parepare Up. Kepala Dinas

Perindagkop dan Pertambangan

Kota Parepare dengan mengisi aplikasi (Form 1), dengan melampirkan bukti-bukti sebagai penjual yang sah di pasar Lakessi (Registrasi ulang) ;

Generic Capacity Building Kota Parepare –

2).

Membuat/menandatangani

Surat

Pernyataan

bersedia

mematuhi Ketentuan dan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Panitia/Pengelola Pasar; 3).

Membayar

uang

muka

(DP),

dan

menandatangani

dokumen akad kredit sebagai ikatan dan persetujuan atas nilai angsuran atas perolehan tempat; 4). Pengundian tempat sesuai dengan type/kelas bangunan, yang dilakukan

dihadapan

anggota

Muspida

dan

pejabat

pemerintah terkait serta warga penjual; 5). Penyerahan secara simbolis kepada pemilik/pemegang hak pakai yang dilakukan serangkaian dengan grand opening atau soft opening penggunaan pasar Lakessi. Dengan memperhatikan data exsisting serta data up-dating penjual dimana jumlah tempat yang tersedia di pasar yang baru, melebihi jumlah pedagang yang riil, yaitu sebanyak 1.880 unit, sehingga diperkirakan tidak akan ada permasalahan menyangkut penjual yang tidak kebagian tempat, kemudian terkait dengan pilihan tempat yang dinilai strategis dsb. Tentunya nanti akan diperhitungkan tersendiri.

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Status sub proyek USDRP dapat dilihat pada tabel berikut Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Sentral Lakessi 2008 Paket Pekerjaan

Pemb. Pasar Sentral Lakessi

Pengawasan

Nomor Kontrak 11/PPKUSDRP/Kontrak/ II/2008 22 Pebruari 2008 10.A/PPKUSDRP/Kontrak/ II/2008 22 Pebruari 2008

Nilai Kontrak Kontraktor ( Rp )

Nilai Kontrak Konsultan ( Rp )

36.540.924.54 5,45

Kontrak Konstrusi Mulai

Selesa i

22 – 208

22-0210

907.850.00 0,00

Kontrak Konsultan Mulai

22 – 208

Status Progress

Selesa i

22-0210

Renca na (%)

Realis asi (%)

50 %

25,425

50 %

Perusahaan (Kontraktor )

Konsultan Supervisi

PT. Hutama Karya

25,425

Sumb er Dana

IBRD

PT. Pradipta Raya Sejahtera

IBRD & APBD

Status Tindak Lanjut Misi Supervisi 6 No . 1 2

3

Aspek aspek tindak lanjut Melakukan sosialisasi dan desiminasi secara berkelanjutan di tiap SKPD dan stakeholder lainnya yang sehubungan dengan USDRP yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM pada jajaran pengelola asset daerah pada umumnya dan pada pengelolaan terminal dan pasar pada khususnya. Memfasilitasi dan mengawal perumusan dan penetapan kebijakan yang dapat menunjang dan mendorong optimalisasi pengelolaan asset serta peningkatan pendapatan.

Penanggungjawa b Setiap SKPD terkait

Status Sementara dalam proses persiapan pelaksanaan

Kepala Dinas Belum terlaksana Koperindag dan Kepala Dinas Perhubungan Walikota Parepare, Belum terlaksana DPRD, PMU, SKPD terkait Laporan Bulan April 2009

18

Generic Capacity Building Kota Parepare –

4 5

Memfasilitasi dilakukannya evaluasi regulasi yang mengatur pengelolaan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh dua pihak instansi yang dapat menimbulkan masalah antar instansi. Perlu ada peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan oleh petugas lapangan agar dapat meminimalisir kebocoran dan tindakan yang kontraproduktif.

Walikota DPRD

Parepare, Belum terlaksana

Kepala UPTD dan Terminal

Pasar Belum terlaksana

Laporan Bulan April 2009

19

Generic Capacity Building Kota Parepare –

1.7. Baseline Agenda Reformasi Reformasi tata pemerintahan dasar dimaksudkan untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi tata pemerintahan di

Kota

Parepare

selaku

pembangunan perkotaan

peserta

USDRP

mencapai

dan penyelenggaraan pelayanan umum

dalam upaya pengentasan kemiskinan ekonomi lokal.

guna

melalui pengembangan

Inisiatif reformasi dalam USDRP

mencakup

transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan public, pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Sesuai amanat UU no 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah harus mampu

menyediakan

berkelanjutan

pelayanan

umum

yang

prima

dan

dengan mengacu pada standar pelayanan minimal

secara adil bagi semua golongan.

Komitmen Pemerintah Kota

Parepare untuk menlaksanakan reformasi patut menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kajian secara ringkas terhadap pencapaian agenda reformasi di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan , disajikan pada tabel berikut :

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Aspek Pembaharuan kelembagaan • Peningkatan Profesionalisme pengelola asset daerah.

•

•

Penyusunan dan penetapan Perda tentang tentang Pengelolaan Asset Daerah,

SK Walikota tentang Tim Teknis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Daerah

Pembaharuan Regulasi • Penerbitan SK/Peraturan Walikota/Bupati tentang Sistem

Permasalahan

Tindak Lanjut

Pelayanan umum pada Pasar Lakessi belum memenuhi tuntutan masyarakat khususnya terkait pelayanan ketertiban perparkiran, kebersihan serta penataan area pedagang.

Agenda reformasi pelayanan akan didasarkan pada aspirasi masyarakat sebagai pihak pengguna layanan, untuk itu perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder dalam hal perumusan masalah dan program kerja reformasi pengelolaan pasar Lakessi .

Belum ada peraturan daerah yang mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan asset daerah yang professional berbasis pelayanan terbaik kepada masyarakat

Pelaksanaan evaluasi sehubungan diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asset pemda.

Belum terbentuk Tim Tekhnis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Daerah

Penetapan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Daerah

Telah ada procedure dan system Pengelolaan Asset Daerah yang

Telah ada procedure dan system Pengelolaan Asset

Laporan Bulan April 2009

21

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Aspek dan Prosedur Pengelolaan Asset Daerah.

Peningkatan sistem informasi pengelolaan asset pemda • Publikasi Buletin Pengembangan kapasitas pengelolaan asset pemda Perbaikan sistem pengendalian, audit dan sistem umpan balik (feed-back system) • Memanfaatkan media sosialisasi dan pertemuan forum warga untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari warga terkait pengelolaan asset daerah •

Pelaksanaan audit untuk pemantauan pengelolaan keuangan

Permasalahan termuat dalam Peraturan Walikota No. 8 tahun 2008 namun masih perlu penjabaran yang sifatnya lebih teknis lagi sehingga ada indicator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan asset pemda.

Tindak Lanjut Daerah yang termuat dalam Peraturan Walikota No. 8 tahun 2008 namun masih perlu penjabaran yang sifatnya lebih teknis lagi sehingga ada indicator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan asset pemda.

Sudah ada hanya belum sepenuhnya Dimamfatkan begitupun website belum sampai keunit kerja

Saat ini sudah ada rancangan perda pengelolaan asset yang didalamnya memuat publikasi pengelolaan asset pemda

Mekanisme pelibatan stakeholder dalam penentuan kebijakan pengelolaan asset pemda masih sebatas wacana.

Pelaksanaan pertemuan forum stakeholder pemanfaat asset daerah

Masih sebatas pelaksanaan audit secara structural oleh Bawasda

Audit pemantauan pengelolaan keuangan oleh Tim Teknis atau pihak lain yang berkompeten

Laporan Bulan April 2009

22

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Aspek

•

Pemberlakuan system reward and punishment terhadap staf pengelola asset pemda.

Pengembangan kapasitas tim teknis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Pemda • Mengkaji kebutuhan pelatihan bagi staf pengelola asset pemda yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum, marketing dan pengelolaan keuangan

Permasalahan Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pemberian penghargaan terhadap pencapaian prestasi kerja sementara dalam proses perumusan draft kebijakan.

Sementara dalai proses, dan sudah direncankan penganggarannya pada perubahan anggaran tahun 2009

Tindak Lanjut melibatkan stakeholder secara partisipatif Pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan asset pemda dilakukan dengan mengacu pada penentuan indikator standar pengelolaan asset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) akan melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan yang bersertifikat nasional dan akan disampaikan tim teknis dan lembaga pengelola asset

Laporan Bulan April 2009

23

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Aspek

Permasalahan

Tindak Lanjut pemda yang bersangkutan

Action Plan Reformasi Pengembangan kapasitas kelembagaan No

Lingkup Pekerjaan

1 a.

Studi kondisi dan potensi program pemda

b.

komponen2 pendapatan retribusi

Partner Kerja Pemda BappedaDinas terkait

Kondisi Saat ini Telah ada studi kondisi dan potensi program pemda Management belum profesional, sarana dan

Kondisi yang diharapkan

Bulan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Telah ada studi Potensi program2 pemda yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan/management potensi program dan asset. Profesionalisme management namun tetap

Laporan Bulan April 2009

24

Generic Capacity Building Kota Parepare –

prasarana masih perlu ditingkatkan serta perlunya penyesuaian menyangkut regulasi yang ada. 2. a.

Mengembangkan program perbaikan penerimaan

b.

alat2 produksi dan pemasaran

3. a.

Uji coba atas program perbaikan penerimaan

b.

Pengembngan Uji coba point 2

4. a.

Mengkaji managemen asset yang sudah ada

b.

Pembentukan kelembagaan – analisa atas organisasi kerja

BappedaDinas terkait

Dinas terkait pasar & terminal

Telah ada aplikasi kebijakan menyangkut Sintap (Sistem Terpadu Pelayanan Satu Atap) Masih dibutuhkan adanya Peningkatan kelengkapan alat2 produksi dan Peningkatan upaya pemasaran. Sudah pada tahap implementasi dan menjadi percontohan bagi daerah lain Pengembangan dan inovasi Sintap telah dilaksanakan diversifikasi.

Sekdako

Sementara dalam proses pembahasan Ranperda Management Asset Belum terealisasi

memperhitungkan aspek pelayanan sosial, sarana dan prasarana memadai serta regulasi yang ada telah disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan. Terlaksananya program perbaikan penerimaan sesuai rumusan yang telah ditetapkan Adanya alat2 produksi yang lebih memadai yang ditunjang dengan profesionalisme sistem pemasaran. Terlaksananya uji coba atas program perbaikan penerimaan dalam rangka Peningkatan layanan publik dan pendapatan daerah Terlaksananya pengembangan atas program perbaikan penerimaan dalam rangka Peningkatan layanan publik dan pendapatan daerah Adanya acuan stándar managemen asset. Terbentuknya kelembagaan – analisasi atas organisasi kerja

Laporan Bulan April 2009

25

Generic Capacity Building Kota Parepare –

5. a.

b.

6. a.

b. 7. a.

b.

8. a.

Membantu pemkot menetapkan skema pengelolaan yang terbaik Kajian dari 5 skema PMM-pilih yang terbaik

Dinas terkait pasar & terminal

Membantu pemkot membentuk skema yang terpilih

Dinas terkait pasar & terminal

Penyusunan struktur organisasi –training pengelola-studi banding

Sementara dalam proses koordinasi dengan SKPD dan stakeholders terkait Pengelolaan asset menerapkan skema A1

Sosialisasi dan koordinasi awal ke SKPD terkait.

Sementara dalam proses

Membantu pemkot mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian dan prosedur yang terbaik Menyusun organisasi & tupoksi pengelolapotensi pendapatansatuan pengawasan internal

Sekdako

Mendesain sistem prosedur untuk

Bappeda, Sekdako &

Sementara dalam proses

Telah ada Peraturan Wali Kota No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja, yang terkait tupoksi pengelola potensi pendapatan dan satuan pengawasan internal Sementara dalam proses

Ditetapkannya skema pengelolaan terbaik oleh pemkot Adanya studi dan penyepakatan menyangkut pemilihan skema terbaik dari ke lima skema yang ditawarkan. Adanya kajian yang melibatkan SKPD dan stakeholders terkait dalam suatu fórum yang menghasilkan keputusan pemilihan skema terbaik. Tersusunnya struktur organisasi –terlaksananya training pengelola- serta studi banding Adanya kajian yang menghasilkan desain yang mendasari terlaksananya sistem pengendalian dan prosedur yang terbaik Adanya kajian yang menghasilkan susunan organisasi & tupoksi pengelola-potensi pendapatan-satuan pengawasan internal Adanya regulasi/kebijakan sistem tata pemerintahan

Laporan Bulan April 2009

26

Generic Capacity Building Kota Parepare –

menjamin pemberian pelayanan yang baik dan berkelanjutan atas asset USDRP b.

Dinas terkait

Perda-SK dan komitmen pemkot dalam pengelolaan pasar

Telah ada Perda-SK pengelolaan pasar oleh UPTD yang berada dibawah Dinas Koperindag

dan prosedur untuk menjamin pemberian pelayanan yang baik dan berkelanjutan atas asset USDRP Pengelolaan pasar oleh UPTD dapat menjadi sarana optimalisasi pelayanan publik dan pendapatan daerah.

Keterangan : : Rencana : Realisasi

Laporan Bulan April 2009

27

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Program tindak lanjut agenda reformasi bidang Pengembangan kapasitas kelembagaan sampai saat ini sudah mulai berjalan, namun belum optimal ke unit kerja dan perlu tindak lanjut penangnan yang serius dan pendampingan kepada setiap SKPD yang berkompeten didalamnya. Sejak digulirkannya program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) sejak tahun 2004 di Kota Parepare, saat

ini

agenda

kelembagaan

masih

reformasi

bidang

memerlukan

Pengembangan

kerja

keras

dalam

hingga

kapasitas mencapai

tujuannya, indikator keberhasilannya antara lain : -

Agenda reformasi pelayanan didasarkan pada aspirasi masyarakat sebagai pihak pengguna layanan, untuk itu perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder dalam hal perumusan masalah dan program kerja reformasi pengelolaan pasar Lakessi .

-

Untuk buletin pengadaan secara triwulan bisa di tampilkan pada bulan desember 2008, begitupun yang lainnya akan berjalan sesuai rencana reformasi pengembangan kapasitas kelembagaan

-

Ditetapkannya SK Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Daerah

-

Tim Teknis untuk Reformasi Pengelolaan Asset Daerah didampingi oleh konsultan USDRP telah merumuskan rancangan system dan procedure pengelolaan asset daerah yang akan menjadi draft Perda/SK Walikota yang akan disahkan oleh DPRD Kota Parepare.

-

Dilaksanakannya pertemuan secara berkala forum stakeholder pemanfaat asset daerah

-

Dilaksanakannya audit pemantauan pengelolaan keuangan oleh Tim Teknis atau pihak lain yang berkompeten

-

Terlaksananya pengawasan internal dan eksternal pengelolaan asset pemda

-

Sekretariat monitor telah bekerja memantau kinerja Bawasda

Laporan Bulan April 2009

28

Generic Capacity Building Kota Parepare –

-

Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan yang bersertifikat nasional dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas tim teknis dan lembaga pengelola asset pemda. Dasar hukum dalam pencapaian agenda reformasi bidang

Pengembangan

kapasitas

kelembagaan,

Undang-Undang Republik Indonesia

yaitu

mengacu

kepada

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik, SK Walikota Parepare tentang Rencana 3 Agenda Tindak Reformasi, SK Walikota Parepare tentang Pembentukan Tim Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Tindak Anti Korupsi (ACAP), SK Walikota Parepare Kesediaan Pemerintah Kota Parepare mengenai keikutsertaan dalam USDRP. Media informasi yang digunakan Pemerintah kota Parepare guna menyebarluaskan jenis informasi dan dokumen publik kepada publik selama proses agenda reformasi digulirkan yaitu diantaranya : a. website : www.parepare.go.id hasil

pembangunan

dikembangkan di

yang

Website ini berisi data tentang hasiltelah

dicapai

kantor Bupati, Bappeda

dan

telah

dicoba

Pelaksana kegiatan

adalah POKJA IT dengan anggota masing-masing SKPD. b. Buletin dan c. Radio local d. Koran nasional dan lokal Penanganan dan tindak lanjut usulan, keluhan dan pengaduan masyarakat, belum berjalan optimal, dan perlu peningkatan dan pendekatan konsultan individu kepada setiap SKPD yang berwenang untuk penanganan tersebut. Penanganan, penggalian aspirasi sudah dilakukan melalui DPRD dalam bentuk reses dan usulan pembangunan di respon bersama Pemda melalui Musrenbang, namun mekanisme identifikasi aspirasi dan publikasi masih akan ditingkatkan lagi

Laporan Bulan April 2009

29

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Pada prinsipnya pemerintah Kota Parepare sudah sejak lama melibatkan

masyarakat/publik

dalam

penentuan

program

pembangunan mulai dari perencanaan secara partisipatif sampai pada tahap implementasi melalui musbangdes tingkat desa/kelurahan dan musrembang tingkat kabupaten dengan model “Bottom up dan top down program”, artinya setiap program harus dipadukan dengan usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah. Biasanya sistim atau metode yang digunakan dalam penentuan program ditingkat desa dan kelurahan adalah sistim Focus Group Discussion (FGD). Peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan public sementara dalam proses, namun system pelayanan dan standar hukum belum terumuskan secara tegas termasuk insentif dan disintensif bagi aparatur yang berprestasi maupun yang melanggar. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud yaitu diantaranya : - Peningkatan kualitas mekanisme hubungan ke pemerintahan - Meningkatkan budaya gotong royong - Menerapkan secara tegas system punishment dan reward. - Meningkatkan citra aparatur sebagai panutan masyarakat Forum masyarakat/stakeholders kota Pareprare telah terbentuk, namun belum secara formal, dan sekaligus penempatan sekretariat sebagai pusat (central) imformasi masyarakat. Peningkatan kapasitas stakeholders/masyarakat untuk partisipasi efektif dalam monitoring dan pengawasan pembangunan daerah sudah dilaksanakan dan pelibatan masyarakat dalam proses tender proyek namun belum optimal.

Salah

satu

lembaga

yang

telah

terbentuk

di

tingkat

masyarakat Dewan Adat. Keterlibatan forum masyarakat/stakeholders dimaksud dalam pembangunan daerah sekaligus pengawasan adalah

Laporan Bulan April 2009

30

Generic Capacity Building Kota Parepare –

bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan atau gaji (sosial kontrol). 1.

Anti korupsi

2.

Publikasi berbagai informasi

3.

Pemantauan

masyarakat

dalam

pelelangan

dan

pengawasan 4.

Publikasi harga satuan

5.

Mekanisme penanganan dan pengaduan keluhan

6.

Mekanisme sangksi terhadap individu (staf pemerintah) yang KKN

7.

Komitmen anti korupsi dalam jangka panjang

8.

Kesimpulan dan saran serta rencana kerja konsultan

9.

Rekomendasi pembaruan

untuk

perbaikan

pengembangan

pencapaian

kapasitas

agenda

kelembagaan

(ditungkan dalam bentuk rencana kerja)

Bab II Status dan Progres Laporan Bulan April 2009

31

Generic Capacity Building Kota Parepare –

2.1 Rencana Tindak Reformasi Reformasi

adalah

proses menuju kemandirian daerah yang

dijalani agar tatanan pemerintahan dan masyarakat dapat menjadi lebih baik serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan

wilayah

rencana

tindak

reformasi

Penguatan

Kapasitas Kelembagaan dalam tabel berikut :

NO

1.

2.

RENCANA TINDAK REFORMASI

Tahap Persiapan 1. Sosialisasi Program 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

KONDISI SAAT INI

Sementara dilaksanakan

KONDISI YANG DIINGINKAN

Stakeholder memahami maksud dan tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan oleh USDRP,sehingga akan timbul sinergi antara semua pelaku

Pelaksanaan studi mengenai program dan asset

Laporan Bulan April 2009

32

Generic Capacity Building Kota Parepare – NO

3.

RENCANA TINDAK REFORMASI

KONDISI SAAT INI

2. 1.

Studi mengenai Pengelolaan program/aset yang dapat memberikan pendapatan bagi pemda

Telah ada studi kondisi dan potensi program pemda

2. 2.

Studi pemetaan aset/program menyangkut riwayat dan potensi pendapatan, biaya, dan kontribusi bagi Pendapatan Pemda.

Sementara dalam proses pelaksanaan

2. 3.

Rekomendasi cara pengelolaan aset/program

Sementara dalam proses koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya

KONDISI YANG DIINGINKAN

Pemda mampu menganalisa apakah asset yang bersangkutan telah digunakan secara optimal dan dikelola secara professional

Pengembangan program dan rencana tindak peningkatan pendapatan dari pengelolaan asset

Laporan Bulan April 2009

33

Generic Capacity Building Kota Parepare – NO

RENCANA TINDAK REFORMASI

3. 1.

3. 2.

Perumusan langkahlangkah, tahapan pencapaian, dan kerangka waktu untuk optimalisasi pengelolaan aset/program.

KONDISI SAAT INI

Telah dilaksanakan serangkaian tahapan sehubungan dengan penerbitan Perda terkait pengelolaan asset daerah, pengesahan struktur organisasi UPTD sebagai pengelola asset serta penetapan rencana dan realisasi penerimaan PAD sebagai hasil pengelolaan asset Peraturan Daerah atau Telah terbit Surat Keputusan Wali Peraturan Kota tentang optimalisasi Walikota asset pemda. Parepare No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. UPTD yang ditetapkan sejumlah 15 unit yang terkait pengelolaan

KONDISI YANG DIINGINKAN

Diterbitkan dan diimplementasikan nya regulasi menyangkut pengelolaan asset pemda

Laporan Bulan April 2009

34

Generic Capacity Building Kota Parepare – NO

4.

5.

RENCANA TINDAK REFORMASI

Pelaksanaan Proyek Perintis (Pilot Project) 4. Bantuan tekhnis 1. pelaksanaan proyek perintis untuk mengoptimalisasi pendapatan pemda Penentuan skema pengelolaan aset USDRP 5 Studi pengelolaan pasar .1. lama Lakessi prarehabilitas dalam rangka perumusan konsep perbaikan pengelolaan pasca rehabilitasi. 5 .2.

5.3

6.

Penyusunan rancangan struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, insentif dan disinsentif, pengelolaan keuangan dan profitabilitas keuangan dalam hal pengelolaan asset yang didanai USDRP. Memfasilitasi lahirnya Keputusan Bupati/Walikota mengenai skema pengelolaan aset pemda.

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIINGINKAN

Belum ada

Pemda menjadikan hal tersebut sebagai ajang optimalisasi peningkatan pendapatan

Telah ada studi dan kajian tentang kondisi existing dan rencana awal pengelolaan pasar Lakessi pasca rehabilitasi oleh sebuah Tim Terpadu.

Studi prarehabilitasi memberikan pembelajaran berharga kepada pemda untuk pelaksanaan agenda pembaruan pengelolaan asset pemda.

Telah ada skema pengelolaan asset pemda oleh UPTD yang terkait semua SKPD dalam pemkot Parepare sesuai Peraturan Walikota No. 8 tahun 2008

Pembentukan lembaga pengelola aset pemda Laporan Bulan April 2009

35

Generic Capacity Building Kota Parepare – NO

6 .1.

7.

KONDISI SAAT INI

RENCANA TINDAK REFORMASI

Memfasilitasi Pembentukan dan keberfungsian lembaga terpilih untuk mengelola aset yang didanai dari USDRP

Telah terbentuk UPTD Pasar Lakessi dan UPTD Terminal Induk Parepare sesuai Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2008

Perancangan dan Pelaksanaan operasional, akuntansi, serta sistem dan prosedur kendali internal 7 Memfasilitasi rancangan Belum ada .1. sistem informasi akuntansi/manajemen manual maupun berbasis komputer pada unit penglola aset USDRP.

7 .2.

Memfasilitasi lokakarya Belum ada mengenai sistem informasi akuntansi/manajemen untuk karyawan pengelola aset.

7 .3.

Memfasilitasi Belum ada pelaksanaan sistem informasi akuntansi dan manajemen.

KONDISI YANG DIINGINKAN

Lembaga pengelola asset terpilih dapat menerapkan kinerja pelaksanaan agenda reformasi semaksimal mungkin demi peningkatan PAD

Terciptanya profesionalisme pengelolaan asset pemda

2.2 Status dan Progress Rencana Progres rencana USDRP, khususnya program kerja konsultan individu bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan di Kota Parepare Laporan Bulan April 2009

36

Generic Capacity Building Kota Parepare –

pada intinya

berjalan sesuai dengan jadwal yang diinginkan, hanya

ada beberapa bagian proses awal kegiatan yang tidak berjalan secara maksimal, karena

situasi politik yang masih labil pasca pilkada ikut

mempengaruhi kinerja pemerintahan Kota Parepare. Pelaksanaan agenda reformasi membutuhkan pendekatan, kajian, informasi, data

yang lebih mendalam terutama dalam menjamin

kesiapan sumberdaya manusia sebagai pelaksana agenda reformasi. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang yang mengatur mekanisme pelaksanaannya dan dalam tahap ini sangat diperlukan

pemimpin

daerah yang reformis , karena tanpa komitmen tersebut maka agenda reformasi yang telah disusun menjadi kurang maksimal . Apapun kendalanya kami berharap apa yang diagendakan akan berjalan dengan baik dan bagian dari komitmen kita semua dalam mengawal agenda reformasi, yang sekaligus

menjadi komitmen

pemerintah kota Parepare

Bab III Masalah, Tindak lanjut, dan Rekomendasi 3.1

Permasalahan

Pelaksanaan tugas Konsultan di Kota Parepare, konsultan individu bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Masih minimnya Pemahaman terhadap Urban Sector Development Reform Project bagi masyarakat kota Parepare dan Stakeholders lainnya. b. Masih terdapat kendala dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dari tiap instansi.

Laporan Bulan April 2009

37

Generic Capacity Building Kota Parepare –

c. Terbatasnya kemampuan SDM sehingga beberapa bagian dari pelaksana proyek tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena terbatasnya pengetahuan tentang USDRP. d. Terbatasnya

Upaya

Pengelolaan

yang

Optimal

dalam

hal

peningkatan Pengelolaan Asset akibat karna Regulasi dan kebijakan pemkot masih kurang menunjang. e. Terdapat regulasi yang kontradiktif antara pihak pengelola pasar dengan pihak dinas perhubungan terkait pengelolaan perparkiran. f. Terdapat

beberapa

praktek

kontraproduktif

di

lapangan

oleh

petugas lapangan, baik dalam bentuk kebocoran retribusi maupun dalam bentuk sikap pelayanan. 3.2 Tindak lanjut Dalam rangka untuk mengantisipasi kendala yang teridentifikasi sehubungan pengembangan kapasitas kelembagaan. a. Melakukan sosialisasi dan desiminasi secara berkelanjutan di tiap SKPD dan stakeholder lainnya yang sehubungan dengan USDRP yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan. b. Melakukan pendekatan dan koordinasi yang lebih intens dengan pihak SKPD maupun dengan pihak terkait lainnya agar dalam proses pengumpulan data dapat berjalan dengan baik. c. Melakukan

upaya

peningkatan

kapasitas

SDM

pada

jajaran

pengelola asset daerah pada umumnya dan pada pengelolaan terminal dan pasar pada khususnya. d. Memfasilitasi dan mengawal perumusan dan penetapan kebijakan yang dapat menunjang dan mendorong optimalisasi pengelolaan asset serta peningkatan pendapatan. e. Memfasilitasi

dilakukannya

evaluasi

regulasi

yang

mengatur

pengelolaan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh dua pihak instansi yang dapat menimbulkan masalah antar instansi.

Laporan Bulan April 2009

38

Generic Capacity Building Kota Parepare –

f. Perlu ada peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan oleh petugas lapangan agar dapat meminimalisir kebocoran dan tindakan yang kontraproduktif.

3.3 Rekomendasi a. Tiap SKPD yang terkait dalam pengelolaan asset daerah membuat kegiatan

sosialisasi

dan

desiminasi

secara

berkala

dan

berkelanjutan yang melibatkan seluruh stakeholders sehingga pemahaman USDRP dapat tercapai. b. Peningkatan, pendekatan dan koordinasi serta komunikasi dengan pihak SKPD terkait dengan data yang dibutuhkan. Dan bahkan kalau perlu diterbitkan rekomendasi penugasan konsultan oleh Walikota yang ditujukan kepada seluruh SKPD yang ada keterkaitannya dengan USDRP. c. Tiap SKPD yang terkait pengelolaan asset membuat training dan studi banding bagi penyelenggara pengelolaan asset dan membuat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola asset sebagai evaluasi kinerja untuk perbaikan kedepan. d. Membuat suatu regulasi yang menjadi dasar kebijakan yang dapat menunjang peningkatan pengelolaan dan pelayanan publik serta peningkatan pendapatan daerah. e. Menerbitkan perparkiran

SK

Walikota

yang

dikelola

tentang oleh

penegasan

satu

instansi

pengelolaan saja,

Dinas

Perhubungan atau UPTD Pasar. f. Dilaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasukan pendapatan di lapangan secara rutin, agar kebocoran pendapatan dapat dikurangi.

Laporan Bulan April 2009

39

Generic Capacity Building Kota Parepare –

LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI NAMA KONSULTAN : A. Fajar Asmari WILAYAH KERJA : Kota Parepare PERIODE PELAPORAN : Bulan April 2009 N

DAFTAR KEGIATAN

ALOKASI

o

KONSULTAN

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7

Koordinasi dgn PMU Koordinasi dgn PAU Koordinasi dgn PIU Libur Libur Pembenahan administrasi kantor Menerima kunjungan dari KKP

Menerima kunjungan LSM local 9 Libur 10 Libur 8

1 April 2 April 3 April 4 April 5 April

KETERANGAN

Membahas agenda reformasi kegiatan Membahas agenda reformasi kegiatan Membahas agenda reformasi kegiatan Sabtu Minggu

6 April 7 April 8 April 9 April 10 April

Membahas perkembangan rencana persiapan relokasi pedagang pasar Lakessi Membahas partisipatif warga terkait kegiatan Program USDRP. Pemilu Legislatif Hari Wafat Yesus Kristus Laporan Bulan April 2009

40

Generic Capacity Building Kota Parepare –

11 Libur 12 Libur Kunjungan ke kantor 13 Deperindagkop dan pertambangan Kota Parepare Kunjungan ke kantor KKP 14 Pasar Lakessi 15 Pengolahan data di kantor Kunjungan ke kantor UPTD 16 Pasar Kunjungan ke Dinas 17 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare 18 Libur 19 Libur Pembenahan administrasi 20 kantor Kunjungan Lapangan 21

11 April 12 April

Sabtu Minggu

13 April

Pengambilan data

14 April

Pengambilan data SK Kepengurusan KKP

22 Kunjungan Lapangan 23 Kunjungan Lapangan Kunjungan Lapangan 24

22 April 23 April

25 Libur

25 April

Sabtu

26 Libur

26 April

Minggu

27 Penyusunan Laporan

27 April

28

Penyusunan Laporan

15 April 16 April

Pengambilan data

17 April

Pengambilan data

18 April 19 April

Sabtu Minggu

20 April 21 April

24 April

Kunjungan ke pasar Lakessi Kunjungan ke Kunjungan ke Kunjungan ke MinangaE

lokasi pembangunan lokasi pasar darurat lokasi pasar Labukkang lokasi pasar Sumpang

28 April

Finalisasi dan 29 Penandatanganan Laporan

29 April

30 Pengiriman Laporan

30 April

Laporan Bulan April 2009

41

Generic Capacity Building Kota Parepare –

Disampaikan oleh, tanggal 27 April 2009

(A.Fajar Asmari)

Diketahui dan disetujui oleh, tanggal 27 April 2009 Project Management Unit (PMU) Kota Parepare

(Amiruddin Idris, SH, MH) NIP : 580 021 395

Laporan Bulan April 2009

42