313635349-makalah-hukum-bisnis-kontrak-atau-perjanjian.docx

MAKALAH HUKUM BISNIS “KONTRAK DAN PERIKATAN”

DISUSUN OLEH 1. ALMANORA

160300035

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

2018/2019

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................................................ 3 B. Rumusan Masalah ...................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian kontrak ...................................................... 5 2. Prinsip-prinsip kontrak ............................................... 6 3. Bahasa kontrak........................................................ 7 BAB II PENUTUP Kesimpulan ............................................................................. ... 9

DAFTAR PUSTAKA

2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Disamping perjanjian kita mengenal pula istilah kontrak. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, contract. Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya

dibuat

secara

tertulis,

sehingga

kontrak

dapat

juga

sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis B. Rumusan Masalah 1.

apa yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian?

2.

Apa saja prinsip-prinsip dasar kontrak dan karakteristik kontrak?

3.

Apa yang dimaksud mengenai bahasa kontrak yang dibakukan?

3

disebut

BAB II PEMBAHASAN 4. Pengertian Kontrak atau Perjanjian Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Menurut Salim H.S., S.H., M.S., perjanjian atau kontark merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum ang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.” Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, 4

disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup denga nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Dengan sekian banyak pengertian perjanjian yang telah dipaparkan di atas, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Ada orang yang menuntut, atau dalam istilah bisnis biasa di sebut kreditor 2. Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur 3. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

B.

Prinsip-prinsip

Dasar

Kontrak

dan

Karakteristik

Kontrak

Ada beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut: 1. Prinsip kesepakatan Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yangbenar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kedua kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi. 2. Prinsip Asumsi Resiko

5

Dalam suatu kontrak setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi resiko. Artinya bahwa jika ada resiko ada resiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak tetapi salah satu pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar menawarnya, maka jika memang jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko tersebutlah yang harus menagunggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berart segala risiko apapun bentuknyaakan ditanggung oleh pihak yang menandatanganinya sesuai isi dari kontrak tersebut. 3. Prinsip Kewajiban membaca Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (duty to read) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikanbahwa dia telah membacanyadan menyetujui apa yang telah dibancanya. 4.

Prinsip Kontrak mengikuti kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebutmenjai terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat pasal 1339 KUHPerdata Indonesia. Dan kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

6



Karakteristik Kontrak

Ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

C. Bahasa Kontrak yang dibakukan Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang te-lah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya te-lah distandardisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Istilah perjanjian baku atau standar dalam istilah bahasa Inggris terdapat istilah standardized agreement, stan-dardized contract, pad contract, standard contract, con-tract of adhesion, standaardvoorwaarden (Belanda), contrat D’adhesion (Perancis), Allgemeine Geschaftben-dingungen (Jerman), perjanjian standar, perjanjian baku, kontrak standar, atau kontrak baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Dalam bahasa Inggris disebut standard contract, standard agreement. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan.Dalam hubungan ini, perjanjian baku

7

artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap kon-sumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah model, rumusan, dan ukuran. Yang dimaksud dari bahasa dari kontrak yang dibakukan yaitu bahasa dari Perjanjian baku memuat syarat-syarat baku yaitu: 1. menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. 2. Huruf yang dipakai jelas, rapi, kelihatan isinya dan mudah dibaca dalam waktu singkat, agar hal ini tidak merugikan konsumen. 3. Contoh perjanjian baku adalah polis asuransi, kredita dengan jaminan, tiket pengangkutan dan lainnya. 4. Format penulisan perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. 5. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

8

BAB III PENUTUP 4. Kesimpulan Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” 

Prinsip-prinsip Dasar Kontrak

1.

Prinsip kesepakatan

2.

Prinsip Asumsi Resiko

3.

Prinsip Kewajiban membaca

4.

Prinsip Kontrak mengikuti kebiasaan

.

9

DAFTAR PUSTAKA http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl31/jenis-jenis-kontrak-bisnishttp://menujuhukum.blogspot.com/2019/03/hukum-perjanjian.html http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2011/09/1.-MAHASISWA-Handout3.pdf http://audrytimisela.wordpress.com//prinsip-prinsip-hukum-kontrak/ http://www.legalakses.com/perikatan-perjanjian-kontrak/ http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-kontrak/ http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140951.pdf

10