2016-lhe-lakip-2015-sekretariat (2).pdf

LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN Berdasarkan

Surat

Tugas

Inspektur

Nomor:

ST

207/INS.M.EKON/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Evaluasi LAKIP telah melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil evaluasi terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2015 yang disajikan oleh Sekretariat dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Sekretariat dengan nilai sebesar 86,39% (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan

-1-

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja:  Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.  Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

b. Pengukuran Kinerja:  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan.  Satuan ukuran dan formulasi perhitungan IKU belum dapat diidentifikasi dan distandardisasi. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP belum menyajikan perbandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya per sasaran strategis

d. Evaluasi Kinerja:  Belum

terdapat

supervisi

dalam

penyusunan

LAKIP

serta

pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.  Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti.

-2-

e. Capaian Kinerja:  Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

B. REKOMENDASI Terhadap permasalahan

yang telah dikemukakan

di atas, kami

merekomendasikan kepada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja:  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja:  Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu identifikasi satuan ukuran dan formulasi perhitungan IKU sehingga memudahkan evaluasi terhadap kinerja. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP harus mampu menyajikan realisasi anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya per sasaran strategis. d. Evaluasi Kinerja:  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya.  Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.

-3-

e. Capaian Kinerja:  Informasi capaian kinerja harus harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

-4-

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

A. DATA UMUM 1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi. a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER11/M.EKON/08/2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah h. Surat

Tugas

Inspektur

Nomor

ST-172/INS.M.EKON/08/2015,

tanggal 31 Agustus 2015.

2. Waktu pelaksanaan Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2016.

3. Tujuan Evaluasi Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas -5-

aparatur

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

yang

disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

4. Sasaran Evaluasi Sasaran Evaluasi adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang

lingkup

evaluasi

adalah

kegiatan

evaluasi

terhadap

perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan komponen Eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. HASIL EVALUASI 1. Aspek yang dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

2. Penilaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Sekretariat dengan nilai sebesar 85,56% (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan

akumulasi

penilaian

terhadap

seluruh

komponen

manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari: -6-

No.

Komponen yang dinilai

Bobot

Hasil Evaluasi

1

Perencanaan Kinerja

30

28.09%

2

Pengukuran Kinerja

25

21.31%

3

Pelaporan Kinerja

15

12.82%

4

Evaluasi Kinerja

10

7.67%

5

Pencapaian Kinerja

20

16.50%

100

86.39%

Jumlah

(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu: a. Perencanaan Kinerja:  Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.  Dokumen Penetapan Kinerja belum dimonitor secara berkala dan belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

b. Pengukuran Kinerja:  Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan

data

kinerja

belum

terstruktur

dan

belum

menjabarkan mekanisme yang memadai.  IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan.  Satuan ukuran dan formulasi perhitungan IKU belum dapat diidentifikasi dan distandardisasi. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP belum menyajikan perbandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya per sasaran strategis

-7-

d. Evaluasi Kinerja:  Belum terdapat supervisi dalam penyusunan LAKIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.  Belum terdapat bukti yang cukup apakah rekomendasi dari hasil evaluasi

mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

program/kegiatan dalam LAKIP akan/telah ditindaklanjuti. e. Capaian Kinerja:  Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria

sebagai berikut:

diperoleh

dari dasar

perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

3. Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretariat, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja:  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Renstra agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Penetapan Kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. b. Pengukuran Kinerja:  Perlu

adanya

pedoman

atau

SOP

tentang

mekanisme

pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.  Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.  Perlu identifikasi satuan ukuran dan formulasi perhitungan IKU sehingga memudahkan evaluasi terhadap kinerja. c. Pelaporan Kinerja:  LAKIP harus mampu menyajikan realisasi anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya per sasaran strategis. -8-

d. Evaluasi Kinerja:  Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya.  Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasanpembahasan

yang

reguler

dan

bertahap

serta

didokumentasikan. e. Capaian Kinerja:  Informasi capaian kinerja harus harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date. Inspektorat kerjasama

dari

menyampaikan seluruh

terima

kasih

pejabat/pegawai

atas

pada

bantuan

dan

Sekretariat

atas

kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2015. Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015.

-9-