1507-2935-1-sm.pdf

  • Uploaded by: Nick 'Nikita Kharismaa
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 1507-2935-1-sm.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 9,563
  • Pages: 27
PELANGGARAN INTERNET MARKETING PAD A KEGIATAN E-COMMERCE DlKAITKAN DENGAN ETIKA BISNIS 1 Imas Rosidawatf Edy Santoso3

Abstarct In line with the advancement of communication technology, urifair competition much occured on the internet. Today, the growth of the Internet not only as a tool for communication but also as highly effective marketing tools in e-commerce activities to seize opportunities in the global marketplace. In the e-commerce business model, it allows the many violations of business ethics through fraudulent marketing activities on the Internet. Especially, it associated with the use of the domain name on the Internet often use company names, trademarks and service, as well as the names of public figures without permission from rights owner. In line with the development of the use of the domain name by the company on the Internet network, it is also elicit symptoms of trade infringement on the network. This infringement occur when another party no connecting with a trademark will register its trademark as their domain name on the Internet. The offenders have a smart way to entice buyers so that they can buy their products which is indicated of trademark forgery. Mostly, trademark infringement occured is when the other party uses a trademark that causes of "likelihood of confusion" or "confusing similarity" between items or among the parties to make the goods. This infringement use strategies "likelihood of confusion" of a similar domain name, because most people will assume that the trademark is the same as the domain name. It could be argued that the use of the domain name on the internet is considered as the most important issue in trademark law. Keywords: trademark infringement, domain name, Internet marketing fraud, business ethics

1 Penelitian ini merupakan kerjasama antara Universitas Islam Nusantara (Prodi Pascasarjana) dengan BPSDM Kementrian Hukum dan HAM, dilaksanakan dari bulan 1anuari sid. 1uni 2012. Bagian dari hasil penelitian (research paper) ini telah dipresentasikan dengan judul "Internet Marketing Fraud By "Typosquatting" Strategy as Business Ethics Violations In Online Banking Model" pada seminar: International Journal of Arts & Sciences (fJAS) conference for academic disciplines, Central Connecticut State University, USA yang diselenggarakan tanggal1-5 April 2012 di Vienna, Austria.

2 Dosen Ietap Prodi Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, 11. Soekamo Hatta No.530 Bandung, Indonesia. Alamat kontak: [email protected].

3 Widyaiswara pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Hukum dan HAM; Dosen di beberapa PIS. Alamat kontak: [email protected].

28

lurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 lanuari-Maret 2013

Abstrak Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi, persaingan yang tidak sehat banyak terjadi di internet. Saat ini, pertumbuhan internet tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi tetapi juga sebagai alat pemasaran yang sangat efektif dalam kegiatan e-commerce untuk menangkap peluang di pasar global. Dalam model bisnis e-commerce, memungkinkan banyak pelanggaran etika bisnis melalui kegiatan penipuan pemasaran di Internet. Terutama, hal itu terkait dengan penggunaan nama domain di Internet yang sering menggunakan nama perusahaan, merek dagang dan jasa, serta nama-nama tokoh masyarakat tanpa izin dari pemilik hak. Sejalan dengan perkembangan penggunaan nama domain oleh perusahaan pada jaringan internet, juga menimbulkan gejala pelanggaran perdagangan dalam e-commerce. Pelanggaran ini terjadi ketika pihak lain yang tidak berhubungan dengan merek dagang akan mendaftarkan merek dagang sebagai nama domain mereka di Internet. Para pelaku memiliki cara cerdas untuk menarik perhatian pembeli sehingga mereka dapat membeli produk mereka yang diindikasikan pemalsuan merek dagang. Sebagian besar, pelanggaran merek dagang terjadi adalah ketika pihak lain menggunakan merek dagang yang menyebabkan dari "likelihood of confusion" atau "confusing similarity" antara item atau di antara para pihak untuk membuat barang-barang. Ini menggunakan strategi pelanggaran "likelihood of confusion" dari domain yang mirip nama, karena kebanyakan orang akan menganggap bahwa merek dagang adalah sama dengan nama domain. Dapat dikatakan bahwa penggunaan nama domain di internet dianggap sebagai masalah yang paling penting dalam hukum merek dagang . Kata kunci: pelanggaran merek, domain name, penipuan Internet marketing, etika bisnis I. Pendahuluan

Dalam abad 21 ini, yang lebih dikenal sebagai abad infonnasi, peran teknologi infonnasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipacu oleh kebutuhan aktivitas dunia modem yang serba cepat serta tuntutan zaman yang serba mengglobal. Akibatnya, aktivitas dunia modem sangat memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet. Melalui konvergensi antara teknologi komputer, telekomunikasi, media dan infonnasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai infonnasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh mulailah dikenal perdagangan secara elektronik atau electronic commerce (selanjutnya disebut e-commerce).4 E-commerce merupakan salah satu

4 M. Arsyad Sanusi, "Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce", (Jakarta: Dian Ariesta, 2004), hal. 57.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

29

mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh Negara maju maupun Negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis. 5 Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru, kasus kejahatan di dunia maya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini juga terjadi dalam kegiatan perbankan online (online banking), karena banyak pelanggan memilih produk-produk ini untuk mendukung kegiatan dinamis mereka. Di Malaysia misalnya, kejahatan keuangan dan dunia maya adalah kejahatan yang paling umum dilakukan. 6 Hal ini tidak mengherankan karena pengguna online banking mengalami peningkatan secara signifikan. Di Malaysia ada 9,8 juta pemegang rekening online banking. 7 Kasus penipuan pada online banking di Malaysia telah meningkat sejak kasus pertama telah didaftarkan pada tahun 2005, menurut Biro Mediasi Keuangan (The Financial Mediation BureauIFMB).8 Chief Executive Officer (CEO) John Thomas. Statistik dari FMB menunjukkan bahwa jumlah kasus meningkat dari yang awalnya hanya 46 kasus pada tahun 2008 kini menjadi 163 kasus pada tahun 2010 9 . Ini berarti. Kejahatan itu telah melonjak hampir empat kali lipat hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun saja.

5 Shinta Dewi, "Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam ECommerce Menurut Hukum Intemasional", (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 2. 6 Lihat Tommy Seah, Cyber Crime Tops List of Most Common Crimes in Malaysia, Cyber Crime Cyber Security Malaysia, , diakses Tanggalll Junl 2011.

7 Lihat the Star Newspaper, Don't Fall Prey to Online Banking Scams, Saturday February 19, 2011, , diakses tanggal 5 Juni 2011. Menurut Internet World Status, 200S Internet usage in Malaysia is 15.9 millions (62.8% population using the Internet). Lihat situs website <www.intemetworldstats.com>. Lihat juga Zaenab Karake Shalhoub and Sheikha Lubna Al Qasimi, "Cyber Law and Cyber Security in Developing and Emerging Economies" (USA: Edwar Elgar, 2010), hal. 74.

8 The Financial Mediation Bureau (FMB) adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia jasa keuangannya. The FMB menyediakan bagi konsumen dengan layanan gratis, cepat, nyaman dan efisien untuk membantu penyelesaian sengketa aitematif. Perselisihan ini meliputi bidang PerbankanlKeuangan terkait juga Asuransi dan Takaful. Lihat <www.fmb.org.my>. diakses tanggal 11 June 2011.

9

Lihat The Star newspaper, Don't fall prey to online banking scams, Loc. Cit.

30

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Modus operandi pempuan ini diawali dengan cara pengmman email spam ke konsumen. Di dalam email tersebut dinyatakan bahwa penerima harus segera memasuk sistem (log in) untuk memperbarui informasi kontak (contact information) mereka demi tujuan keamanan. Konsumen yang tidak hati-hati, secara otomatis akan "mengklik" dan terhubung ke situs perbankan palsu yang sudah disiapkan. Masalahnya adalah, mereka tidak pernah memeriksa ulang kalau situs yang mereka akses itu adalah merupakan situs palsu. Kejahatan ini menggunakan strategi "likelihood of confusion" atau kemiripan yang kebingungan dari sebuah nama domain yang dibuat hampir sarna, dimana pengguna tersebut sebagian besar akan menganggap bahwa merek dagang yang mereka kenaI adalah sarna dengan nama domain. Meluasnya pemakaian internet di sektor perdagangan, ternyata membawa konsekuensi terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Merek. Mereka yang menjadi korban penipuan ini unumnya merupakan nasabah baru yang menggunakan fasilitas online banking dan mereka juga tidak memiliki pemahaman umum ten tang keamanan bertransaksi di Internet, disamping itu mereka tidak menyadari bahwa penipuan jenis itu ada. Perangkap bertujuan untuk mengelabui pemegang rekening internet banking untuk mengungkapkan data username dan password dari data online banking mereka. Mereka menggunakan situs perbankan palsu (fake website), yang dikenal dengan istilah situs "ph ish ing" , II untuk mencoba dan menjebak pemegang rekening. 12 Situs-situs yang digunakan untuk menyesatkan pengguna memasuki sistem online banking palsu adalah dengan cara memasukkan data username dan password, yang akan segera disalin oleh pencipta situs tersebut. Para penjahat di dunia maya kemudian dapat memasuki sistem komputer (log in) yang sesungguhnya dan mengosongkan seluruh tabungan uang nasabah dalam hitungan menit saja untuk mentransfer sejumlah uang yang diijinkan pada hari itu juga. Saat ini, Cyber Security Malaysia (CSM) telah berhasil mengidentifikasi setidaknya ada 900 situs phishing unik yang di targetkan di lembaga keuangan di negara itu, bagi para penjahat cukup mudah untuk mendapatkan informasi pribadi, username, password atau informasi kartu kredit melalui situs-situs lO

10 Spam is the use of electronic messaging systems (including most broadcast media, digital delivery systems) to send unsolicited bulk messages indiscriminately. While the most widely recognized form of ~pam is e-mail spam. , diakses tanggal II June 2011.

II Kata "phishing" berasal dari penggabungan kata-kata "password" dan ''fishing''. Pelaku kejahatan akan mengirim email yang seolah-olah datang dari bank pelanggan. Yang banyak tertipu adalah pelanggan tersebut secara lang sung akan meng-klik ke website palsu. Selanjutnya pelanggan diminta untuk memasuki sistem website palsu tersebut dan memasukan username dan password, data rekening mereka. Lihat How can a Bank prevent Online Banking Fraud?, , diakses tanggal19 Maret 2012.

12 Lihat The Star newspaper, P. Aruna, Rise in Scams Targeting e-banking Accounts, Wednesday February 16, 20 II, , diakses tanggal5 Juni 2011.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

31

phishing. 13 Hal yang sarna juga terjadi di Indonesia, setidaknya ada lebih dari 600 situs penipuan di bidang online business,14 Pada kenyataannya, target penipuan di dalam electronic banking telah meningkat secara dramatis di negara Malaysia, dengan jumlah lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Paling tidak, sebanyak 1.426 laporan telah disampaikan ke CSM 15 tahun lalu, dibandingkan dengan 634 laporan yang disampaikan pada tahun 2009. 16 Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Jika kejahatan ini semakin meningkat dan sulit untuk diatasi, kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas online banking akan menurun secara otomatis. Terkadang, nama domain sengaja diciptakan oleh cybersquatters. Gilwit dalam makalahnya mengatakan: It weakens the fundamental trademark principle of consumer protection by permitting ruthless competitors to benefit from the mark holder's good will and reputation. l7 Cybersquatters sangat mudah untuk mendaftarkan merek dagang milik orang lain untuk dijadikan sebagai nama domain mereka atau hal itu juga dapat diciptakan oleh lyposquatter menjadi "situs phishing". Strategi dalam kegiatan pemasaran internet dapat dengan mudah membuat situs domain untuk com, Net, Org dan beberapa nama domain lainnya. Kejahatan ini akan melibatkan skenario melalui 'mousetrapping'8, di mana harapannya pengguna internet akan melakukan kesalahan ejaan saat mengetik di sebuah situs website. Dari latar be1akang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) hal yaitu:

13 Lihat The Star newspaper, E-banking Scams on The Rise, Wednesday February 16, 20 II ., diakses tanggal 08 June 2011. 14 Lihat Sanjisan, 600 Situs Bisnis Penipuan (SCAM) di Indonesia (Update), (2009), , diakses tanggall9 March 2012. 15 Cyber Security Malaysia diposisikan sebagai lembaga yang secara spesialis menangani keamanan siber nasional di Malaysia. Lembaga ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan mengoperasikan Pusat Bantuan Cyber999TM bagi pengguna internet loka!. Lihat <www.cybersecurity.my>, diakses pada tang gal 11 Juni 2011.

16

Lihat The Star newspaper, E-banking Scams on The Rise, Loc. Cit.

17 Lihat Gilwit, Dara B., The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement, , p. 9. Diakses tanggal 12 Juli 2011. 18 Umumnya orang suka melakukan kesalahan pada saat melakukan pengetikan nama situs yang akan diakses.

32

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

1) 2)

Bagaimanakan Penerapan Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Secara Online (E-Commerce ) Dikaitkan Dengan Etika Bisnis? Bagaimanakah Domain name dan Strategi Typosquatting Sebagai bentuk Penipuan Kegiatan Marketing perbankan di Internet dikaitkan dengan Etika Bisnis?

II. Metode Penelitian Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-Iangkah penelitian, menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan: Yuridis normatif, yaitu menelusuri, meneliti, dan mengkaji hak merek (domain name) melalui as asasas hukumnya baik melalui perundang-undangan nasional serta KonvensiKonvensi Internasional lainnya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriftif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dalam hal ini menganalisis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna bisnis online untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap etika bisnis yang rei evan dengan perkembangan IT. Selain itu dalam penelitian ini akan digambarkan pula fakta dan masalah kebutuhan perlindungan bisnis online yang komprehensif, kaitan dengan pengembangan IT. Kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya akan digambarkan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum, dan praktek dari pelaksanaan perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan melalui: Penelitian Kepustakaan. Langkah pertama dalam penelitian kepustakaan ini data yang dicari adalah data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan nasional, konvensi Internasional, perjanjian internasional yang relevan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, lokakarya, seminar, dan karya tulis dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari doktrindoktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian hukum UU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Disamping itu dikumpulkan pula bahan hukum tersier, yaitu berupa pendapatpendapat atau opini masyarakat yang dimuat di majalah-majalah, internet, kamus, ensiklopedia yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji sumber data primer.

Pelanggaran internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

33

Langkah kedua melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teoriteori hukum, yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, cyber law, etika bisnis, hukum ekonomi serta kebijakan pemerintah. Langkah ketiga mencermati berbagai peraturan hukum untuk memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian as as hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah keempat melakukan analisis secara deskriftif terhadap hukum positifyang berkaitan melalui penalaran teori-teori hukum. 19 Sebagai pendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan dimaksudkan sebagai pelengkap, yaitu untuk mendukung analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dari tertier. Adapun teknik pengumpulan informasi (data hukum) nya dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap para pihak yang berkopeten yang meliputi pejabat-pejabat di Direktorat lendral HKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, termasuk beberapa akhli HKI dari negara Malaysia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif kualitatif,20 yaitu berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang seluruh masalah yang diteliti, yaitu tentang peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan-bahan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Bandung, Kuala Lumpur-Malaysia, dan Singapura. Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder adalah di Bandung: Perpustakaan Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana UNPAD, Perpustakaan Hukum UNINUS. Oi lakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Direktorat lenderal HKI dan Departemen Kehakiman dan HAM, Perpustakaan badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Oi Malaysia: Universitas Utara Malaysia, Oi Singapura: National University of Singapore. III. HasH Penelitian dan Analisis 1. Penerapan Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Secara Online (E-

Commerce) Dikaitkan Dengan Etika Bisnis Persaingan usaha tidak sehat (unfair Competition) sangat tidak diharapkan terjadi. Pasal 10 bis dari konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. 21

19

Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif', (Bandung: Rosda, 2006), hal.

195. 20 Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 245.

21 Suyud Margono, "Hak Milik Industri Pengaturan dan praktik di Indonesia", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hal. 114.

34

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi ,persaingan tidak sehat ini banyak pula terjadi di internet, terutama jika dikaitkan dengan pemakaian domain name di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan, merek dagang dan jasa, serta nama-nama public figure tanpa izin dari yang berhak. 22 Seiring dengan Perkembangan pemakaian domain name oleh perusahaan di jaringan internet, berkembang pula gejala pelanggaran merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah merek, mendaftarkan merek tersebut sebagai domain name-nya di jaringan internet. 23 Pelanggaran kekayaan Intelektual tersebut sangat bertentangan dengan prinsip etika bisnis. Dalam konsep Barat, tujuan etika adalah: pertama, tujuan yang sangat mendasar adalah to define the greatest good of man and establish a standardfor the same. Kedua, Set/Establish moral standards/norms of behavior. Ketiga, an overall study of human behavior: what is moral or immoral should be assessed. Keempat, Apply judgment upon human behavior based on these standard and norms. Kelima, suggest moral behavior, Prescribes recommendations about Do's and Don'ts. Dan pendapat terakhir, One's opinion or attitude about human conduct is expressed in general. 24 Dari penjabaran di atas, tujuan etika yang paling prinsip adalah penentuan standard moral (Establish moral standards) dan nonna prilaku (norms of behavior) yang sarna untuk dijadikan sebagai titik acuan dalam menerapkan hukuman, sehingga dapat menetapkan rekomendasi tentang adanya perintah (do's) dan larangan (don'ts). Dalam hal ini Hosmer (1995) mengatakan "respect for law as an ethical value". Dengan demikian, hukum adalah merupakan kode etik yang mempunyai otoritas untuk menentukan kekuasaan bagi masyarakat. 25 Hukum diperlukan untuk mengatur dan mengontrol urusan masyarakat. 26 Hukum secara umum dapat digambarkan sebagai seperangkat aturan yang dikembangkan selama periode waktu tertentu untuk mengatur interaksi antara satu orang dengan yang lainnya, dan merupakan penetapan standar perilaku (standards of conduct) antara

22 Ahmad M. Ramli, "Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 10. 23 Tim Lindsey (ed.) et.al., "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", (Bandung: Alumni, 2002), hal. 161. 24 Manisha Paliwal, "Business Ethics ", (New Delhi: New Age International Limited, 2006), hal. 5. 25

Ibid., hal. 6.

26 Lihat Lee Mei Pheng, and Ivan Jeron Detta, "Business Law", (Malaysia: Oxford University Press, 2009), hal. 2.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

35

sesama individu dan antara individu dengan pemerintah, yang penegakannya melalui pemberian sanksi. Jadi, bagi orang awam, hukum dipahami sebagai aturan umum perilaku (general rule of conduct).27 Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan minimum yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban umum melalui penetapan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memberi ketentuan yang hanya memenuhi kewajiban sosial secara minimal, kebiasaan atau tradisi yang dianggap penting untuk dipenuhi oleh rakyat. 28 Hukum pada dasamya berbeda dengan etika, maka dalam pilihannya hukum dapat menggunakan kekuatan apabila diperlukan dan sebenamya hukum itu didukung oleh kekuasaan itu sendiri. Paliwal dalam bukunya menyebutkan "The most important divergence between ethics and law is that ethics concentrate on the do's and laws on the don 'f ".29 Dengan kata lain, etika adalah istilah yang lebih luas daripada hukum. Oleh karen a itu, perilaku etis diperlukan karen a tidak semua permasalahan dapat dilindungi oleh hukum. Dalam konteks bisnis, manusia harus memiliki aturan yang seharusnya tidak melanggar etika bisnis dan hukum. Etika akan mengajarkan bahwa dalam bisnis harus melakukan hal-hal yang terkait dengan perilaku yang positif, seperti kejujuran, keadilan, itikad baik yang mengacu pada standar moral perilaku secara universal. Sebaliknya, perilaku pelaku usaha yang melanggar norma standar akan berhadapan dengan norma hukum. Oleh karena itu, penulis sangat setuju dengan rights theory yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh memanipulasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. 30 Hak kepemilikan merupakan embrio dari aktivitas bisnis, dalam Islam banyak ajaran mengenai etika atau bahkan juga hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, termasuk cara memperoleh harta yang harus baik dan benar, sehinga etika dalam pelerjaan,dalam perusahan, dalam perdagangan dan sejenisnya sangat penting. 31 Di dalam kegiatan bisnis, prinsip 'itikad baik (good faith)' dan 'Pacta sunt servanda, 32 menjadi prinsip yang utama dalam setiap transaksi

27

Ibid.

28

Manisha Paliwal, Gp. Cit., hal. 6.

29

Ibid., hal. 6-7.

30 Lihat Barnes, A. James, J.D. Terry Morehead Dworkin, J.D. and Eric L. Richards, J.D. "Law for Business", Eleventh Edition, (London: McGrw-Hill-Irwin International Edition, 2009), hal. 54. Lihatjuga Ai-Quran Surah Al Baqarah, Ayat 188. 31 A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 68.

32

Pacta sunt servanda adalah berasal dari bahasa "agreements must be kept".

36

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

perdagangan. Prinsip-prinsip Ill! menjadi prinsip utama dalam perdagangan internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi semacam "kode etik (code of conduct)" untuk setiap orang yang akan melakukan bisnis dengan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, pemahaman akan agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia, sehingga kegiatan bisnis dapat dijalankan dengan jujur. Karena dalam konteks ini, manusia tidak hanya berurusan dengan sesama manusia saja, akan tetapi yang lebih penting dari itu, ia akan berhadapan dengan Allah, pemilik semua aturan di alamo Moralitas agama adalah kekuatan utama dalam membentuk etika manusia. Thomas M. Garrett menulis: The religion derives their moral percepts not only from human experience but from divine revelation. 33 It must rely on the unaided human reason. Ethics gets idea from religion and thorough experiments it approves them as- "code of conduct. 34

Pengembangan etika bergantung kepada moralitas agama. Sejarawan besar Arnold J. Toynbee menulis "No society could succeed without any religious aim n. Jadi, menurut pandangan kami, agama adalah pemberi inspirasi utama untuk membentuk "moral standard" dalam melakukan bisnis dengan etika yang baik. 2. Domain name dan Strategi "Typosquatting" Sebagai bentuk Penipuan Kegiatan Marketing Perbankan di Internet Dikaitkan dengan Etika Bisnis

Pengertian Nama Domain (Domain name) adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan dalam memanfaatkan internet baik untuk tujuan komersial maupun tidak. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet. Awalnya nama domain (domain name) dikembangkan semata-mata hanya sebagai alamat dalam internet yang menunjukkan lokasi suatu website. Sebagai konsekwensi dari komersialisasi dalam internet keberadaan domain name menjadi kian penting. Nama Domain (Domain name) tidak lagi semata-mata sebagai alamat, tapi kemudian juga mempunyai nilai ekonomis. Dengan semakin banyaknya perusahaan

33

Lihat Manisha Paliwal, Gp. Cit., hal. 6.

34

Ibid.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

37

yang menyadari potensi internet sebagai medium global, keinginan membuat website sendiri juga meningkat. Timbulnya konflik antara hukum merek dengan penggunaan nama domain (domain name) di jaringan internet ternyata tidak saja dimonopoli oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga sudah menjalar ke Indonesia. Contohnya dua kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan perlindungan merek di jaringan internet, yaitu kasus Mustikaratu.com 35 dan Kontan.com. Sistem pendaftaran domain name, dilakukan dengan menerapkan prinsip first come firs served, artinya, siapa yang mendaftar terlebih dahulu, dialah yang berhak at as domain name tersebut. Sistem lain yang diterapkan adalah bahwa pendaftaran domain name dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga untuk mengetahui apakah sebuah domain name telah didaftarkan oleh pihak lain atau belum, pendaftar harus menghubungi organisasi pendaftar domain name terlebih dahulu. 36 Dalam kaitannya dengan perlindungan merek, ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antara Hukum Merek dan Domain Name di ... . 37 Janngan mternet, ymtu: 1). Perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaJa mendaftarkan sebuah domain name yang menurutnya akan banyak diminati orang lain. Cara ini banyak dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan sarna sekali dengan merek yang didaftarakan sebagai domain name. 38

35 Kasus Mustika Ratu berawal dengan didaftarkannya nama domain name mustikaratu.com di Amerika Serikat dengan menggunakan network Solution Inc (INC) pada bulan Oktober 1999 oleh mantan General Manager International Marketing PT. Martina Berto. Akibat penggunaan domain name mustikaratu.com tersebut PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra bisnisnya yang berada di luar negeri, karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di website tersebut, karena ketika menemukan website mustikaratu.com isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari Sari Ayu, yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik. 36 Sutan Remi Sjahdeini, E-Commerce Tinjauan dari Perspekti( Hukum, makalah disajikan dalam Seminar tentang: E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase dan allernat!( Penmyelesaian Sengketa, Jakarta, 3 Oktober 2000, hal. 7.

37 Charlotte Waelde, "Domain Names and Trademarks: Whats in A Name?" hal. 39-40, dalam "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", ed. Tim Lindsey, at.aI., Op. Cit., hal. 173. 38 Contoh dari kasus ini adalah Windows95. Windows95 adalah salah satu produk dari perusahaan Microsoft, sebuah perusahaan komputer terkemuka di amerika Serikat. Pada tahun 1995, seorang mahasiswa di Utah, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan Microsoft, telah mendaftarakan merek tersebut dengan nama windows95.com. Kasus lainnya juga dialami oleh perusahaan fast food McDonald, yang domain name nya telah didaftarkan oleh seorang jurnalis, Joshua Quittner, yang telah mendaftarkan merek McDonald sebagai domain name dengan nama McDonald. Com. Modus ini juga diterapkan oleh Dennis toeppen yang telah mendaftarkan sebanyak 240 merek terkenal sebagai domain name.

38

Jllrnal Hllkllm dan Pembangllnan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

2). Perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah domain name yang sarna atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh sipendaftar. 39 3). Pendaftaran domain name dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam katagori kelas barang danjasa yang berbeda. 40 Dari ketiga faktor pemicu konflik antara merek dengan penggunaan Domain name di internet dapat dinalisis sebagai berikut: Kategori pertama merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan motif untuk mencari keuntungan. Dalam kasus window 95, motif mahasiswa Utah untuk mendaftarkan nama tersebut adalah bukan untuk keperluan promosi perusahaannya tetapi lebih kepada strategi untuk menjual kembali domain name terdaftar tersebut kepada perusahaan Microsoft. Strategi ini dipergunakan karen a kelemahan atas pendaftaran domain name ':first come first served" (siapa yang lebih dahulu mendaftar dialah yang berhak atas suatu domain name ). Sebagai konsekuensi asas ini, pendaftaran windows95.com. yang dilakukan mahasiswa Utah tersebut, dengan mendahului pendaftaran yang dilakukan oleh Microsoft telah menutup kemungkinan bagi perusahaan Microsoft untuk menggunakan nama tersebut sebagai domain namenya. Konsekuensi ini disadari sepenuhnya oleh si pendaftar, yang sudah memperkirakan bahwa Microsoft pasti gagal mendaftarkan domainnya. Solusi terbaik dalam memecahkan konflik yang pada saat itu belum diatur dalam hukum Amerika Serikat adalah perusahaan Microsoft itu membeli domain name yang telah didaftarakan oleh mahasiswa tersebut. Dengan demikian ternyata dalam perkembangannya domain name juga turut menjalankan pundi ekonomi sebagai merek dagang, walaupun keinginan menggunakan merek dagang sebagai domain name tidak selamanya berjalan mulus, seperti kasus window 95, Mc. Donalds. Com.dan lainnya. Seringkali perusahaan menemui halangan berupa terdaptarnya merek dagang bersangkutan sebagai domain name orang lain. Perusahaan Multinasional Siemens harus rela untuk mendaftarkan domain name sekaligus mereknya dibanyak negara seperti siemens.com., au siemens dan sebagainya.

39 Kasus ini terjadi pada perusahaan piranti lunak teknologi Teubner & Associates dengan pesaing usahanya yang mendaftarakan merek perusahaan terse but sebagai domain name dengan nama Tuebner.com. 40 Contoh ini adalah pendaftaran merek "Fellowes" sebagai domain name oleh perusahaan alat-alat tuIis di Inggris. Pendaftaran ini menimbulkan konflik karena ada perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hokum juga dengan nama "Fellowes".

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

39

Perbuatan mendaftar domain name dari nama-nama perusahaan atau produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dengan tujuan untuk menjual kembali domain name yang telah didaftar kepada pihak yang seharusnya memiliki domain name tersebut, disebut Cycerquatting. Orang yang melakukan tindakan cyberquatting disebut cyberquatter. 41 Kategori kedua merupakan cara yang lebih halus dibandingkan dengan kategori pertama. Hal ini disebabkan pendaftaran domain name itu sendiri mempunyai tujuan yaitu digunakan oleh si pendaftar untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan kategori pertama yang tujuannya tidak untuk digunakan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada pemilik merek. Modus operandinya dilakukan dengan membuat nama yang hampir sarna dengan cara mempertukarkan huruf dan nama atau merek suatu perusahaan sehinga seolah-olah domain name tersebut sarna dengan merek atau nama perusahaan yang ditirunya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan konsumen agar konsumen lebih banyak mengakses informasi perusahaannya di jaringan internet. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa semakin mirip sebuah domain name dengan nama perusahaan atau nama produk yang dijual di internet, semakin banyak pula para pengguna internet yang akan mengakses domain name dari situs web tersebut. 42 Orang yang melakukan pendaftaran domain name melalui cara ini disebut dengan typosquatters, modus operandinya disebut strategi "Typosquatting". Kategori ketiga merupakan hak yang cukup rumit karena pendaftaran itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Munculnya konflik lebih sebagai akibat perbedaan system pendaftaran yang diterapkan oleh UU Merek dengan pendaftaran yang dianut oleh organisasi pendaftar domain name. Secara universal, UU Merek membolehkan seseorang untuk mendaftarkan mereknya sarna dengan merek orang lain asalkan tidak berada dalam kelas barang dan jasa yang sarna. Prinsip ini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu, peraturan ini dapat diterapkan terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sebaliknya di dalam sistem pendaftaran domain name berlaku peraturan bahwa hanya ada satu domain name saja yang boleh didaftar tanpa memandang perbedaan antara kelas barang dan jasa. Konsekuensinya, jika seseorang telah mendaftarkan sebuah merek sebagai domain name untuk nama yang sarna dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun berbeda tidak diperbolehkan.

41 Sutan Remy Sjahdeini, "Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer", (Jakarta: Pus taka Utama Grafiti, 2009), hal. 120.

42

Sutan Remy Sjahdeini, Ibid.

40

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Dalam konteks di dunia maya, sebagian besar pelanggaran merek dagang dikenal dengan sebutan 'cybersquatting '.43 Cybersquatter menyadari bahwa penggunaan merek dagang sebagai nama domain akan sangat membantu bisnis dalam memperkuat keberadaannya di model bisnis e-commerce. Cybersquatter adalah pihak yang memiliki kepentingan secara tidak sah terhadap merek dagang dan berupaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mendaftarkan merek dagang milik orang lain yang kemudian digunakan sebagai nama domain miliknya, sebelum pemilik merek dagang yang sah mendaftarkannya. 44 Cybersquatters kemudian menjual kembali, atau memberikan lisensi nama domain tersebut kepada perusahaan pemilik merek sebenamya, dengan cara membayar jutaan dolar yang diperuntukan memperluas goodwill merek dagangnya. 45 Merek dagang tersebut seharusnya digunakan oleh pemihknya. Secara umum, masyarakat pengguna yang tidak mengetahui secara persis situs perusahaan, mereka akan menemukan alamat situs tersebut melalui penyebutan merek dagang perusahaan. Karena cara ini merupakan yang termudah untuk mendapatkan informasi ten tang perusahaan. Kesalahan terbesar adalah jika situs yang menjadi target adalah bukan merupakan situs asli, karena hal ini akan merugikan konsumen itu sendiri dalam rangka mendapatkan produk dan layanan yang ash. Jadi, hal yang sangat penting bagi pemihk merek dagang adalah agar menggunakan merek dagang mereka sebagai nama domain. Sebuah merek dagang sebagai nama domain tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena tidak menyebabkan orang lain merasa kebingungan, salah akses atau mengalami penipuan pada merek dagang itu sendiri. 46 Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran nama domain oleh cybersquatters menjadi semakin penting. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan Harrods (toko terkenal di Knightsbridge) mendaftarkan 'harrods. com' sebagai nama domainnya. Penggunaan nama itu kemudian ditangguhkan sambil menunggu hasil dari prosedur penyelesaian

43 Adalah mendaftar, memperdagangkan, atau menggunakan nama domain dengan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan. Cybersquatter kemudian menawarkan untuk menjual nama domain yang sudah didaftarkannya tersebut ke orang atau perusahaan lain sebagai milik sebenamya atas merek tersebut dengan harga yang sang at tinggi. Lihat The Anti cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). 44 Lihat Jonathan M. Ward, The Rise and Fall of Fences: The Overbroad Protection of the Anti cybersquatting Consumer Protection Act, 5, "Marquette Intellectual Property Law Review", 2001, Volume 5, Issue 1, hal. 215.

45

Jonathan M. Ward, Ibid.

46 Lihat Cybersquatting: Legal Issues in the USA and Malaysia, , diakses pada tanggal 12 Juli 2011.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

41

sengketa yang diberikan oleh sebuah lembaga pendaftaran (registration body) di Amerika Serikat akan tetapi, sementara itu, pihak Harrods telah meluncurkan gugatan di Inggris berkaitan dengan pelanggaran "passing 0/[,,47 dan pelanggaran merek: Harrods Ltd v UK NeMork Service Ltd [1997} EIPR D-I06. Dalam Summary judgment-nya pengadilan telah mengabulkan tuntutan pihak Harrods dan terdakwa diperintahkan untuk melepaskan nama domain tersebut ke penuntut. 48 Kasus berikutnya, Marks & Spencer v One in a Million Ltd [1998] FSR 265, lima tuntutan telah dibuat oleh organisasi terkenal, yang masing-masing memiliki substantial goodwill, untuk menuntut terdakwa yang merupakan sebuah daeler yang menggunakan nama domainnya di Internet. Mereka telah mendaftarkan nama-nama domain seperti 'bt.org', Sainsbury. com' dan 'marksandspencer.co.uk'. Para tergugat telah menulis surat kepada organisasi terkenal tersebut untuk menawarkan penjualan nama domain dimaksud. 49 Hakim menilai bahwa dalam kasus ini telah terjadi ancaman terhadap pelanggaran pasing off dan pelanggaran merek dagang, kemudian hakim memerintahkan terdakwa untuk mentransfer nama domain tersebut ke pemilik yang sah (penggugat).50 Passing of! adalah merupakan pelanggaran terhadap perbuatan melawan hukum (tort) dalam sistem common law yang dapat digunakan untuk menegakkan hak terhadap merek dagang yang telah didaftarkan. 51 Pembuatan melawan hukum dari pelanggaran passing off ini akan melindungi goodwill dari seorang pedagang dari penafsiran yang salah sehingga menyebabkan pencemaran nama baik pada goodwill-nya. Hukum perlindungan terhadap pelanggran passing off ini berupaya untuk mencegah seseorang dari "misrepresenting" barang atau jasanya sebagai barang atau jasanya milik pengadu (the claimant), dan juga mencegah seseorang dari pengakuan barang atau jasanya yang diklaim ada kaitan

47 Passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademark rights. The tart of passing aff protects the goodwill of a trader Fom a misrepresentation that causes damage to goodwill, , diakses tangga126 Juni 2012. 48 Lihat David I. Bainbridge, "Introduction to Information Technology Law", (UK: Pearson Longman, 2008), ha1.202

49 Nama situs www.business.com berhasil dijual seharga US $ 7,5 juta selama booming dotcom, www.jobs.com seharga US $ 800.000 pada tahun 2002, www.sex.com seharga US $ 12 juta pada tahun 2006, www.vodca.com seharga $ 3 juta US pada tahun 2006. Baca lebih lanjut Abida Chaudri, Internet domain names and the interaction with intellectual property, Computer Law And Security Report 24, 2008, 360-365, Elsevier. p. 365.

50

David I. Bainbridge, Gp. Cit., ha1.202

51 Khadijah Mohamed, Ahmad Shamsul Abd. Aziz, "Undang-Undang Harta Intelek Di Malaysia", (Sintik: Universiti Utara Malaysia Press, 2006), hal. 90.

42

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

atau hubungan kepemilikannya dengan penggugat padahal hal ini tidak benar. 52 Sebuah kasus yang berhubungan dengan pelanggaran merek dagang yang telah terdaftar di Malaysia digunakan sebagai nama domain telah terjadi. Nama domain dalam sengketa adalah .www.ocbc.my•. Penggugat pertama, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, adalah bank komersial terkemuka yang didirikan di Singapura yang telah beroperasi selama bertahun-tahun di Singapura dan Malaysia. Penggugat kedua, OCBC Bank (Malaysia) Berhad adalah anak perusahaan dari penggugat pertama yang didirikan di Malaysia dan pemilik merek terdaftar yang sah dari situs web .www.ocbc.com.my.. yang digunakan untuk mempromosl'k an b"lsmsnya. 53 Dalam kasus ini, panel memutuskan untuk mendukung para penggugat berdasarkan pada dua alasan: yaitu, bahwa nama domain yang disengketakan itu memiliki kemiripan yang membingungkan (confusingly similar) dengan merek OCBC dan merek tersebut telah didaftarkan dengan cara itikad buruk. Tergugat telah diperintahkan untuk men transfer nama domain yang disengketakan tersebut kepada penggugat kedua. Tergugat tahu bahwa dia menggunakan nama terkenal tersebut karena alasan reputasi dan ketenaran merek OCBC di Malaysia dan negara lain. Panel menyatakan bahwa tergugat telah mendaftarkan nama domain yang disengketakan tersebut dengan cara itikad buruk (bad faith).54 Permasalahan dalam pendaftaran nama domain, sistem secara otomatis memproses pendaftaran tanpa melihat persamaan nama domain yang lainnya. Akibatnya, komputer sistem secara otomatis akan mendaftarkan baik itu nama domain bernama "businessclient.com" ataupun "bisnis-client.com" sebagai dua nama domain yang sarna sekali berbeda. 55 Oleh karena itu, sangat penting untuk mendaftarkan merek dagang mereka sebagai nama domain oleh pemiliknya. Typosquatting dapat dengan mudah dibuat untuk nama com, .. Net,. Org sebagai domain dan beberapa domain lainnya. Semua boleh memberi nama sebuah situs apapun yang mereka suka sebagai nama domainnya asalkan belum dimiliki oleh orang lain. Kemudian pembeli dari nama domain yang mempunyai kemiripan akan membuat nama website yang mirip dengan situs website asli, sebagai akibatnya,

52

<www.wikipedia.com>. diakses pada tang gal I Februari 2011.

53 Lihat, Michael Lee Lin Li Soo and Olivia Khor Shook Lin & Bok, "Malaysia: New case law shakes up thinking on trademarks, Building and Enforcing Intellectual Proper(v Value lOll, hal. 168-169. 54

Ibid.

55

Gilwit, Dara B, Gp. Cit., hal. 6.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

43

seseorang yang malakukan kesalahan ketik (mistypes) akan mengakses ke website yang salah. Kejahatan ini akan melibatkan skenario melalui 'mousetrapping'. Para pelaku berharap pengguna internet akan melakukan kesalahan ejaan pada saat mengetik alamat situs website. Dalam hal ini, mungkin akan terjadi diantara para perusahaan yang sedang bersaing dan sehingga akan menyebabkan terjadinya pembuatan situs website yang mempunyai kemiripan yang membingungkan (likelihood of confusion) secara langsung kepada konsumen. 56 Hal yang sangat berbahaya adalah apabila hal ini dilakukan dalam kegiatan online banking. Karena typosquatter akan berusaha untuk mendapatkan Nomor rekening, kode PIN dan data pribadi lainnya, yang akan digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Sebagai contoh, pada tahun 2001 ada kasus yang terjadi di Indonesia, pada situs internet banking, Bank Central Asia (BCA), www.klikbca.com telah digandakan dengan 5 (lima) nama domain yang sangat mirip. Situs ilegal ini muncul di situs yang sarna dengan yang asli. Hal ini menyebabkan PIN pengguna dan nomor password akan disalin di situs itU. 57 Kasus ini menggunakan alternatif penyelesaian sengketa karena belum adanya peraturan yang spesifik berkenaan dengan aktivitas dunia maya di Indonesia pada saat itu,58 sehingga mengacu pada "prinsip legalitas" sebagai aturan dasarnya mengatakan bahwa "nothing is a crime unless it is clearly forbidden in law".59 3.

Pelanggaran Etika Bisnis Melalui Strategi Typosquatting di Dunia Perbankan Secara Online

Menurut laporan Norton tahun 2010 tentang kejahatan di dunia maya, terdapat paling tidak 45 % korban kejahatan dunia maya (cybercrime) di Malaysia dan tidak pernah terselesaikan kejahatan tersebut. Hal ini tidak mengherankan kalau dibutuhkan waktu rata-rata 30 hari dan dengan biaya rata-rata 7.323 Ringgit Malaysia untuk sebuah penyelesaian kasus.

56 Lihat Gerald R. Ferrera, Stephen D. Lichtenstein, Margo E. K. Reder, Robert C. Bird, William T.Schiano, "Cyber Law, Text and Cases ",2 nd Edition, (USA: Thomson, SouthWestern, West, 2004), hal. 58.

57

Setiyardi, , diakses pada tanggal2 Februari

2011. 58 Yahya Ahmad Zein, "Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis EComerce", (Bandung: Mandar maju, 2009), hal. 123. 59 Definisi "the principle of legality", lihat http://www.businessdictionary.com. diakses pada tanggal2 Februari 2011.

44

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Dalam data tersebut sekitar 20% dari responden mengatakan kerumitan terbesar yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan kejahatan siber adalah hilangnya data yang tak tergantikan atau items of sentimental value, dan terdapat enam puluh persen (60%) mengatakan ketakutan terbesar ketika mereka menjadi mangsa kejahatan siber ini adalah kerugian finansial. N amun demikian, meskipun merepotkan, melaporkan kejadian kejahatan siber ini adalah sangat penting. 60 Pelaku criminal di dunia maya ini melakukan kejahatannya dengan cara mengirim penipuan email (email scams), ini adalah semacam modus operandi dengan mengirimkan jutaan e-mail ke para pengguna, sering kali berbentuk iklan layanan danlatau produk dengan menyisipkan virus berbahaya pada situs website palsu dengan menggunakan strategi , typosquatting' dengan cara membuat plesetan nama nama domain yang hampir sarna dengan nama domain yang asli. Pada umumnya, pertama sekali yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan surat elektronik (e-mail) yang seolah-olah dating dari institusi resmi, misalnya dari perbankan. Secara umum, mereka akan meminta penerima e-mail meng-click alamat website yang sudah disebutkan. Tanpa disadari pengguna akan memasuki website palsu yang dibuat sarna dengan yang asli. Dapat dibayangkan mereka akan merekam identitas penggunanya dan akan dapat melakukan kegiatan transaksi. Spam e-mail ini pertama kali muncul pada tahun 1978, tetapi frekuensi dan keberadaan spam ini telah meningkat secara dramatis. Saat III I , organisasi penyedia e-mail (e-mail provider organizations) melaporkan bahwa sebanyak 85-90 % dari semua e-mail adalah spam. 61 Pada tahun 2008, ada banyak kasus yang berkaitan dengam kegiatan krimina1 di dunia maya yang terjadi di seluruh dunia, seperti hacker, cracker, spammer, dan phisher yang menyebabkan kekacauan, dan dalam beberapa kasus, terjadi kebingungan pada sistem komputer dan konsumen, penipuan pada masalah kartu kredit dan kartu debit telah mencuat. Para ahli dan pejabat penegak hukum di seluruh dunia berusaha memburu burunan pelaku kejahatan ini di dunia maya yang dirasa mengalami peningkatan pada paruh terakhir tahun 2008, sebagai pelaku kejahatan mereka mengambil keuntungan dari ketidakpastian ekonomi dan kerisauan masyarakat untuk menyerang baik kepada para konsumen maupun pelaku bisnis. 62

60 Lihat 2010 cyber crime report, Norton: Cybercrime strikes 83 percent of Internet users in Malaysia, 19 October 2010, , diakses tanggal 08 June 2011. 61 Lihat Shalhoub, Zaenab Karake and Sheikha Lubna Al Qasimi, "Cyber Law and Cyber Security in Developing and Emerging Economies", (USA: Edwar Elgar, 2010), hal. 37.

62

Ibid., hal. 37-38.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

45

Dalam hal ini, penipuan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari beberapa cara atau bentuk penipuan lainnya dilakukan sehingga banyak orang yang terperangkap. Tidak mengherankan logika berpikir mereka di batik setiap aktivitas kejahatannya, karena pada akhirnya juga mereka tetap mengusahakan keuntungan. 63 Dengan demikian, penipuan adalah bagian dari kejahatan komputer yang sangat mudah untuk dilakukan di dunia maya. Kejahatan komputer akan selalu melibatkan beberapa jenis "pelanggaran keamanan computer (computer-security breach)". Sebenarnya, pengertian computer-security breach ini tidak sarna dengan "kejahatan komputer (computer crime)". Pelanggaran tersebut biasanya dikategorikan sebagai berikut (or something very similar):64 Privilege escalation, Malware (Trojan horse, virus, worm, logika bom, rootkit, dll), Ph ising, Social engineering, Sesi pembajakan, Password cracking dan Penolakan layanan. Dalam konteks phishing, skema "phishing" melibatkan penggunaa email palsu danJatau situs palsu. Kata "phishing" berasal dari menggabungkan kata-kata "password" dan "fishing". Pelaku kejahatan mengirim email seolah-olah datang dari bank pelanggan yang kemudian pelanggan langsung mengakses ke website palsu. Website ini sangat mirip dengan situs bank dan meminta pelanggan untuk mengakses data rekening mereka. 65 Sebagian besar skema online banking melibatkan dua langkah. Pertama, para pelaku criminal akan memperoleh data akses nomer rekening pelanggan, yaitu nama logon dan password. Kedua, penjahat menggunakan informasi ini untuk mentransfer uang ke nomer rekening lain dan menarik dana. 66 Sementara kejahatan komputer umumnya dibagi menjadi kategori yang menekankan kegiatan kriminal secara spesifik pada tempat daripada proses teknologi yang digunakan untuk mengeksekusi serangan. Kegiatan kejahatan terbagi menjadi seperti berikut: 67 Identity theft, Cyber stalking/Harassment, Unauthorized access to computer systems or data, dan Non-access computer crime. Pencurian identitas (Identity theft) adalah proses untuk mendapatkan informasi pribadi sehingga pelaku dapat berpura-pura menjadi orang lain

63 Lihat How to Report Fraud and Scams, , diakses pada tanggal22 Februari 2011 64 Lihat Chuck Easttom, and Det. Jeff Taylor, "Computer Crime, Investigation, and the Law", (Boston, USA: Course Technology, 2010), hal. 3.

65 Lihat How can a Bank prevent Online , diakses pada tanggal 19 Marc 2012 66

Ibid.

67

Ibid., hal. 4.

Banking

Fraud?,

46

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

yang bisa dengan mudah dilakukan melalui "typosquatting". Hal ini sering dilakukan untuk memperoleh kredit dengan menggunakan nama korban, selanjutnya korban harus menanggung utang pelaku: 68 Departemen Kehakiman AS telah mendifinisikan pengertian 'identity' sebagai berikut: Identity theft and identity fraud are terms used to refer to all types of crime in which someone wrongfully obtains and uses another person's personal data in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain. 69

Identitas yang dicuri akan digunakan untuk mengakses data secara tidak sah. 70 Selain itu, data tersebut juga data yang dapat digunakan untuk kejahatan lainnya. Pada kenyataannya, hal ini terkadang juga sulit untuk dilakukan penyelidikan dan juga untuk membedakan antara akses yang berwenang dan yang tidak berwenang. 71 Dengan demikian, pencurian identitas akan memfasilitasi kejahatan identitas (identity crime). Keabsahan, investigasi, dan pencegahan pencurian terhadap identitas dapat dilakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, bergantung pada jenis identitas yang dicuri. Jadi, untuk mengurangi dan mencegah pencurian identitas mensyaratkan, bahwa setiap jenis identitas secara jelas digambarkan secara: pribadi, bisnis, dan menyeluruh. 72 Oengan kata lain, pencurian identitas pribadi adalah pengambilan secara tidak sah at as data informasi pribadi yang sensitif yang dimiliki individu (individual's personally sensitive ident(fYing information). 73 Identitas pribadi kejahatan itu sendiri adalah penggunaan informasi tersebut untuk mendapatkan kredit, barang, jasa, uang, atau properti, atau untuk melakukan suatu kejahatan berat atau kejahatan ringan. 74 Saat ini,

68

Ibid., hal. 5.

69 Ibid., Lihat juga The U.S. Departement of Justice Identity Theft Web page, , diakses tangga15 Juni 2011. 70 Chuck Easttom, and Det. Jeff Taylor, "Computer Crime, Investigation, and the Law", (Boston, USA: Course Technology, 2011), hal. 12.

71

See also Chuck Easttom, and Det.1effTaylor, Ibid., hal. 19.

72 Lihat Judith M. Collin, "Preventing Identity Theft in Your Business, How to Protect Your Business, Customers, and Employees ", (Canada: John Wiley & Sons Inc, 2005), hal. 8.

73 "Personally sensitive identifying information" mempunyai arti sebagai "a person's name, address, telephone number, driver's license number, Social Security number, place of employment, employee identification number, demand deposit account number, savings or checking account number, credit card number, or mother's maiden name-information needed to obtain an original birth certificationfor a complete identity takeover". 74

Lihat Judith M. Collin,Gp. Cit.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

47

penipuan pencurian identitas melalui email atau biasa disebut dengan "phishing scam" adalah salah satu kejahatan tren di dunia maya. Penipuan di dunia maya adalah bagian dari cyber criminal. Pada umumnya mereka seolah-olah menempatkan diri sebagai bagian dari lembaga keuangan yang mengirim spoof e-mail ke sejumlah korban dan meminta verijikasi atau update rincian data rekening mereka. Sambungan yang tergabung dalam e-mail penerima akan pengalihan ke halaman Web palsu yang telah dirancang oleh cyber criminal, yang dibuat mirip sekali dari lembaga keuangan yang sah. Setelah rincian rekening diungkapkan, maka pelaku cyber criminal ini akan menggunakannya cara curang untuk memperkaya dirinya sendiri. 75 Dengan demikian, bank asing, terutama yang berada di Eropa Timur dan Brasil, telah menerapkan penggunaan transaksi berbasis teknologi, sebagai upaya untuk mengamankan pengoperasian online banking mereka, hal ini menunjukkan bahwa, sebagai hasilnya, hampir 100 % dari internet banking di Brasil bergantung pada protokol situs website yang aman dan menggunakan dua identifikasi pribadi log-in sebagai persyaratannya. 76 Pada bulan September 2007, Deloitte telah mensurvei sebanyak 169 lembaga keuangan di seluruh dunia untuk tingkat keamanan operasional dan dilaporkan bahwa encryption, access control, and network security saat ini tidak cukup untuk melindungi perbankan dan pengoperasian lembaga keuangan secara online. Survei tersebut menetapkan bahwa sebanyak 27% dari responden pernah menjadi korban pelanggaran keamanan dalam operasi internasionalnya di tahun 2007. 77 Sayangnya, ada potensi yang sangat tinggi untuk korban karena telah diperkirakan bahwa tingkat respons atas e-mail spam yang dikirim berkisar dari 0,5 persen menjadi 4 persen. 78 Kenyataan ini sangat menghawatirkan, mengingat frekuensi pada serangan phishing diabaikan. Pada tahun 2007, Symantec melaporkan bahwa pada semester pertarna tahun 2007, perangkat lunak telah memblokir lebih dari 2,3 rniliar pesan phishing. 79 Dalarn kasus yang sarna, Cyber Security Malaysia telah rnengidentifikasi setidaknya 900 situs phishing unik yang rnenargetkan lernbaga keuangan.

75

Lihat juga Zaenab Karake Shalhoub, and Sheikha Lubna Al Qasimi , Gp. Cit., hal. 41.

76

Ibid., hal. 36.

77 Lihat B. Krebs, (2008), More Cyber Security Regulations Recommended, , diakses pada tanggal22 Februari 2011.

78 Lihat Bielski, 'Ph ish ing phace- of " ABA Banking Journal, 2004, 96(9): 46-54. Lihat juga Zaenab Karake Shalhoub and Sheikha Lubna Al Qasimi, Loc. Cit,. hal. 41. 79

Ibid.

48

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Krisis ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia juga telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kasus kejahatan di dunia maya. Masalah ketidak waspadaan terhadap keamanan siber (cyber security) diantara warga Malaysia yang sedang beraktivitas di situs Web, secara terus menerus menimbulkan tantangan besar dalam kasus kejahatan ini. Sebagai contoh, beberapa pengguna tidak memiliki password sementara itu banyak yang tidak meng-update perangkat lunak keamanan mereka. 80 Mengomentari hal ini, Kepolisian Malaysia mengatakan bahwa ketidak waspadaan terhadap sebuah situs palsu yang tampaknya seperti situs bank yang asli. Hal yang serupa, penerima yang tidak hati-hati akan berpikir bahwa e-mail yangmengumumkan.prize win' adalah asli. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kejahatan online yang melibatkan penipuan perbankan dan phishing meningkat 619% pada tahun 2008 dari tahun 2007. 81 Oleh karena itu, lingkungan sektor perbankan sangat rent an terhadap berbagai ancaman di dunia maya. Mereka yang memiliki tanggung jawab keamanan informasi telah menginvestasikan sumber daya yang sukup besar ke dalam pelaksanaan berbagai jenis teknologi yang dirancang untuk melindungi data dan infrastruktur teknologi informasi (TI) dari ancaman kejahatan tersebut. 82 Mengacu kepada laporan kejahatan siber tahun 2010, di sana mencapai 83% pengguna internet di Malaysia telah menjadi korban kejahatan di dunia maya ini, kata pembuat software keamanan Norton dalam sebuah studi baru yang dirilis baru-baru ini. 83 Jadi, menurut pendapat kami, menggunakan "typosquatting" strategi adalah bentuk melawan hukum karena dapat digunakan untuk pencurian identitas. Ini mampu memfasilitasi tindak kejahatan yang berkenaan dengan identitas. J adi, dengan menggunakan data ilegal tersebut, dapat mengakses nomer rekening seseorang untuk melakukan transaksi elektronik. Dalam hal ini, kejadian ini benar-benar merupakan pelanggaran etika bisnis pada online banking model. Untuk memerangi kejahatan phishing ini, banyak bank dan perusahaan kartu kredit menambahkan mekanisme dimana konsumen dapat memverifikasi dulu kalau mereka yakin mengunjungi situs yang

80 Lihat Malaysia Experiencing Rise in Cyber Crimes, , diakses pada tanggal II Juni 20 II.

81

Ibid.

82

Lihat Zaenab Karake Shalhoub, and Sheikha Lubna Al Qasimi, Gp. Cit., p. 35.

83 Lihat 20 I 0 cyber crime report, Norton: Cybercrime strikes 83 percent of Internet users in Malaysia, 19 October 2010, , diakses pada tanggal 11 Juni 2011.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

49

84

benar, bukan yang palsu. J angan pernah mengikuti perintah apapun dengan cara mengklik 'link' yang telah di e-mail kepada Anda. Jika Anda menerima e-mail yang mengaku dari lembaga keuangan, maka sebaiknya menghubungi lembaga atau secara manual mengetik alamat URL yang biasa Anda gunakan untuk mengakses akun Anda. 85 Memberikan pelatihan dan pemahaman atas kejahatan ini adalah sangat penting sekali karena sebagian besar penipuan siber (cyber scam) adalah melalui e-mail dan situs perbankan palsu. Situs palsu dirancang secara profesional dan sulit untuk diidentifikasi, terutama bagi pemula yang melakukan transaksi online banking. J adi, cara yang terbaik agar menghindar adalah menghindari untuk mengklik bentuk 'link' apapun yang diberikan dalam e-mail. Pengguna harus menghubungi bank atau kantor cabang melalui telepon untuk memverifikasi apakah e-mail tersebut asIi. Dalam hal ini, bank yang menyediakan peralatan dan pelatihan untuk konsumen adalah lebih baik. Peningkatan kejahatan komputer (computer crime) harus menjadi perhatian serius bagi setiap lembaga penegak hukum atau orang yang bertanggung jawab dalam hal keamanan jaringan. 86 Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan sekecil mungkin korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui e-mail scam. Bayangkan saja, lebih dari 4.000 keluhan di dunia maya, terutama tentang kejahatan siber yang diajukan ke Cyber Security Malaysia dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Begitu rentannya data identitas konsumen, untuk menjadi mangsa para phisher. Dalam hal ini, praktek penipuan pemasaran Internet sangat bertentangan dengan etika bisnis. Ini adalah sebagai itikad buruk yang bertujuan untuk men yes atkan dan menipu para pengguna. Etika akan mengajarkan bisnis untuk melakukan hal-hal dari menjaga perilaku positif, mereka harus memperhatian pada kejujuran, keadilan, itikad baik yang mengacu pada standar moral universal perilaku (the universal moral standards of behavior) untuk memasarkan barang dan jasa. Etika akan mengajarkan kita tentang aturan yang diperbolehkan tanpa merugikan orang lain. Dalam situasi ini, "typosquatting" strategi benar-benar merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis di dunia maya. Karena hal ini membuat pelanggan bingung untuk mengakses situs web asli.

84

Chuck Easttom, and Det. Jeff Taylor, Gp. Cit., hal. 7.

85

Ibid., hal. 8.

86 Sigid Suseno, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber", (Bandung: Unpad Press, 2010), hal. 3.

50

Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

IV. Penutup Sebagai penutup dari hasil penelitian ini penulis menyampaikan simpulan dan saran sebagai berikut: 1. Kesimpulan

e-commerce (1). Bahwa pengimplementasian perdagangan berhubungan erat dengan beberapa isu hukum, etika dan kebijakan publik lainnya. Masalah hukum yang muncul dari kasus-kasus penipuan di internet sebagian besar korban sulit untuk mendapatkan kompensasi dari kerugian yang mereka alami, termasuk resiko yang sangat tinggi bagi konsumen pemegang rekening dalam sistem perbankan online. Isu hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen mulai dari masalah misrepresentasi hingga masalah pelanggaran (fraud) , perlu penegakan hukum sehingga konsumen tidak dirugikan oleh bentuk kejahatan ini. (2). Aktivitas pencurian identitas dengan menggunakan strategi typosquatting sangat bertentangan dengan prinsip etika bisnis dan merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis. Mereka harus melakukan persaingan yang sehat dengan perilaku yang positif. Etika bisnis akan menyangkut pada kejujuran dan itikad baik untuk melakukan bisnis. Harus disadari bahwa pemasaran lewat Internet adalah alat yang efektif untuk memperluas jaringan usaha.

2. Saran (l).Bahwa harus ada lembaga atau institusi yang dapat mengawasi website yang diduga palsu. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat melakukan pengeblokan terhadap website yang dicurigai. Hal ini dapat dilakukan setelah mendapat aduan dari masyarakat, atau melalui penggunaan sisitem yang dapat menemukan website yang dirancang mirip dengan website sari perusahaan publik. (2). Bahwa kaitan dengan perlindungan konsumen perlu adanya aturan-aturan khusus pada saat mengiklankan suatu produk di internet, juga adanya peraturan tentang penawaran dan praktek pemasaran, termasuk informasi -informasi yang harus dicantumkan di dalam website.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

51

Daftar Pustaka Buku Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Azizy, A. Qodri. Melawan Globalisasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Reinterpretasi

Ajaran

Islam,

Bainbridge, David I. Introduction to Information Technology Law, UK: Pearson Longman, 2008. Barnes, James A., J.D., Terry Morehead Dworkin, J.D. and Eric L. Richards, J.D. Law for Business, Eleventh Edition, London: McGrw-Hill-lrwin International Edition, 2009. Dewi, Shinta. Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Infonnasi Pribadi Dalam ECommerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009. Easttom, Chuck and Det. Jeff Taylor, Computer Crime, Investigation, and the Law, Boston, USA: Course Technology, 2011. Ferrera, Gerald R, Stephen D. Lichtenstein, Margo E. K. Reder, Robert C. Bird, William T. Schiano, Cyber Law, Text and Cases, 2nd Edition, South-Western, West, USA: Thomson, 2004. Judith M. Preventing Identity Theft in Your Business, How to Protect Your Business, Customers, and Employees, Canada: John Wiley & Sons Inc, 2005. Lindsey, Tim, (ed.) et.al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002. Margono, Suyud. Hak Milik Industri Pengaturan dan praktik di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Mohamed, Khadijah, Ahmad Shamsul Abd Aziz. Undang-Undang Harta Intelek Di Malaysia, Sintik: Universiti Utara Malaysia Press, 2006. Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2006. Paliwal, Manisha. Business Ethics, New Delhi: New Age International (p) Limited, tanpa tahun. Pheng, Lee Mei, and Ivan Jeron Detta. Business Law, Malaysia: Oxford University Press, 2006. Ramli, Ahmad M. Cyber Law Dan HAKI Dalam sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006. Sanusi, M. Arsyad. Teknologi Infonnasi & Hukum E-Commerce, Jakarta: Dian Ariesta, 2004.

52

lurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 lanual'i-Maret 2013

Shalhoub, Zaenab Karake and Sheikha Lubna Al Qasimi. Cyber Law and Cyber Security in Developing and Emerging Economies. USA: Edwar Elgar, 2010. Suseno, Sigid. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber, Bandung: Unpad Press, 2010. Yahya, Ahmad Zein. Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis ECommerce, Bandung: Mandar Maju, 2009. Jurnal Bielski, L. "Ph ish ing ph ace- of", ABA Banking Journal, 96(9), 2004: 46-54. M. Ward, Jonathan. '"The Rise and Fall of Fences: The Overbroad Protection of the Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, 5", Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 5, Issue 1,2001. Soo, Michael, Lee Lin Li and Olivia Khor Shook Lin & Bok, "Malaysia: New Case Law Shakes Up Thinking On Trademarks ", Building and Enforcing Intellectual Property Journal Value, 2011. Internets dan Surat Kabar Aruna, P. '"Rise In Scams Targeting E-Banking Accounts ", Wednesday February 16, , diakses tanggal 5 Juni 2011. Gilwit, Dara B. "The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement ", , diakses tanggal12 Juli 2011. Krebs, B. "More Cyber Security Regulations Recommended", , diakses pada tanggal22 Februari 2011. Norton. 2010 Cyber Crime Report, "Norton: Cybercrime strikes 83 percent of Internet users in Malaysia", 19 October 2010, , diakses pada tanggalll Juni 2011. Sanjisan. "600 Situs Bisnis Penipuan (SCAM) di Indonesia (Update)", , diakses tanggal19 March 2012. Seah, Tommy. "Cyber Crime Tops List of Most Common Crimes in Malaysia, Cyber Crime Cyber Security Malaysia", , diakses tanggal11 Jun1 2011.

Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-commerce, Rosidawati dan Santoso

Setiyardi. , diakses pada tanggal F ebruari 2011. The

53

2

U.S. Departement of Justice Identity Theft Web page, , diakses tanggal 5 Juni 2011.

"Cyber Security Malaysia ", <www.cybersecurity.my>. diakses pada tanggal 11 Juni 2011. "Cybersquatting: Legal Issues in the USA and Malaysia ", , diakses pada tanggal12 Juli 2011. "Don't Fall Prey to Online Banking Scams", Saturday February 19, 2011, , diakses tanggal 5 Juni 2011. "E-Banking Scams On The Rise", Wednesday February 16, 2011, , diakses tanggal OS June 2011. "How to Report Fraud and Scams ", , diakses pada tanggal 22 Februari 2011. "How can a Bank Prevent Online Banking Fraud? ", , diakses pada tanggal19 Marc 2012. "Internet World Status, 2008 Internet usage in Malaysia is 15.9 millions (62.8% population using the Internet) ", <www.intemetworldstats.com>. diakses tanggal 5 Juni 2011 . .'Malaysia Experiencing Rise in Cyber Crimes", , diakses pada tanggal 11 Juni 2011. "More than 4, 000 cybercrime cases reported in Malaysia within two years", , diakses tanggal 5 Juni 2011. "The Principle of Legality", . diakses pada tanggal 2 Februari 2011.

<www.fmb.org.my>. diakses tanggal11 Juni 2011. , diakses tangga126 Juni 2012. , diakses tanggal 11 Juni 2011.

More Documents from "Nick 'Nikita Kharismaa"