1.4 Hubungan Etik Dengan Hukum Kedokteran Pelanggaran etik kedokteran tidak selalu berarti pelanggaran hukum, begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum belum tentu berarti pelanggaran etik kedkteran. Pelanggaran etik kedokteran diproses melalui Majelis Keehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
Persamaan etik dengan hukum 1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. 2. Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia. 3. Mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. 4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. 5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior. Perbedaan etik dengan hukum 1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum. 2. Etik disusun beradasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan pemerintah. 3. Etik tidak selurusnya tertulis, hukum tercantum secara terinci dalam kitab Undang-Undang dan lembaran atau berita negara. 4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan, sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. 5. Pelanggaran etik diproses melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan selanjutnya oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pelanggaran hukum diselesaikan oleh pengadilan. 6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik. Sumber buku Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, edisi 5, 2016