1350-4497-1-pb.pdf

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH APOTEKER (Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung)

(Jurnal Skripsi)

Oleh: FITRIA ULFA 1412011159

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH APOTEKER (Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung) Oleh Fitria Ulfa, Sanusi Husin, Damanhuri Warganegara [email protected] Tindak pidana malpraktek semakin banyak terjadi salah satunya yang terjadi pada puskesmas Way Kandis Bandar Lampung yang di lakukan oleh apoteker. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak perlindungan hukum yang adil. Permasalahan: penegakan hukum kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku? Dan Bagaimana penyelesaiam kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker di Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung?Pendekatan masalah: pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data: data primer dan data sekunder. Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila.Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dalam kasus malpraktek perselisihan yang timbul akibat kelalaian oleh tenaga kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79.Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan yaitu secara negosiasi. Hasil negosiasi yang disepakati kedua belah pihak adalah bahwa pihak korban diberikan fasilitas perawatan secara intensif dan segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Saran: Diharapkan kepada tenaga kesehatan lebih hati-hati dalam memberi pelayanan kepada penerima pelayanan kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengakibatkan sengketa malpraktek.Diharapkan kepada masyarakat agar ikut peran aktif mencari informasi tentang obat. Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif maka setidaknya akan berkurang kemungkinan terjadinya kasus sengketa medis. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Malpraktek, Apoteker

ABSTRACT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON MALPRACTICE COMMITTED BY PHARMACIST (Study in Way Kandis Community Health Center, Bandar Lampung)

There has been a lot of occurrence of malpractices in community. It was also happened in Way Kandis community health center in Bandar Lampung committed by pharmacist. Therefore, it was necessary to establish wise assesments and actions to provide a fair legal protection. Problem: how was the law enforcement of malpractice case according to the applicable law? And how was the solving of malpractice case committed by pharmacist at Way Kandis Bandar community health center in Bandar Lampung? Problem approach: juridical normative and juridical empirical approach. Type and source of data: primary and secondary data. Interviewees: the Head of Health Office of Bandar Lampung, the Head of Community Health Center of Way Kandis Bandar Lampung, and criminal department lecturer of Lampung University’s Law Faculty. Analysis was conducted by qualitative method. Research result was the dispute caused by medical personnel negligence should be settled first through a dispute settlement outside the court. It was based on the provisions of Regulation Number 36 of 2014 on Medical Personnel Article 77, Article 78, and Article 79. The settlement of malpractice case committed by the pharmacist of Way Kandis community health center was held through negotiation. The result of this negotiation was agreed by both parties. The victim was given intensive care facilities and all of the treatment cost was borne by the Health Office of Bandar Lampung. Suggestion: medical personnel needs to be more careful in providing health services to avoid misunderstanding which may cause malpractice dispute. Community should also take an active role in finding information about medicines. This active role of community will reduce the possibility of medical dispute cases. Keywords: Law Enforcement, Malpractice, Pharmacist

I.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengenjawatahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.1 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2 Penegakan hukum dilakukan supaya orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau 1

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. 2005. hlm 5 2 http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pe ngertian-penegakan-hukum-dalam.html, diakses Sabtu 20 Agustus 2017, 00.44

berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya. Peraturan perundangundangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian citacita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang baru dapat bersandar kepada bentuk penegakan peratutanperaturan tertulis belaka. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih di dominasi “berhukum dengan peraturan” daripada ‘berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentahmentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (conscience) hukum tidak ikut di bawa-bawa.3 Tindak pidana malpraktek semakin banyak terjadi dan diliput dalam pemberitaan media massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Tampaknya kondisi sekarang sudah berubah, hubungan tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang bersifat paternalistic dan berdasarkan kepercayaan mulai goyah. Pemicu terjadinya sengketa adalah kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang 3

Hartono. Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010., hlm. 15

atau tidak jujur, kesewenangwenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi juga dunia tenaga kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masingmasing pihak baik tenaga kesehatan maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadiladilnya. Membiarkan persoalan malpraktek ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat dari tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai prosedur atau menjurus ke arah malpraktek, sehingga dalam hal ini tenaga medis harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya parameter yang tegas yang memisahkan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran malpraktek dalam perbuatan tenaga kesehatan terhadap pasien tersebut, menunjukan adanya kebutuhan akan hukum yang perlu untuk diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik/ kesehatan. 4 Terjadi malpraktek di Provinsi Lampung bidang kesehatan, yaitu malpraktek di Puskesmas Way Kandis pada Tahun 2016 karena salah pemberian obat oleh petugas Apoteker Puskesmas Way Kandis yang diberikan kepada korban 4

http://kanalhukum.id/bedahkasus/hukumtentang-malpraktek/14 diakses Rabu. 6 Juni 2017. 21.45

berinisial (ES) yang berusia 17 tahun dimana seharusnya menerima obat tetes mata justru korban diberikan obat tetes telinga yang mengakibatkan kebutaan pada korban. Pada kasus tersebut penyelesaian sengeketa dilakukan lewat jalur nonpenal (diluar hukum pidana) oleh Dinas Kesehatan, yang mana seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan secara penal (hukum pidana) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 84 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Dimana pada pasal tersebut luka berat yang dimaksud adalah mengakibatkan kebutaan pada korban. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 5 Sedangkan, Jan Remmelink mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata 5

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, Hlm. 72

(terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. 6 Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisaan skripsi ini, terdiri dari : a. Bagaimana penegakan hukum kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku? b. Bagaimana penyelesaian kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker di puskesmas Way Kandis Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari:Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara komulatif dan disimpulkan secara induktif dan deduktif. II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

atau kebutaan karena penyakit sehingga tidak ada kaitannya dengan obat yang di berikan. Penyelesaian Perselisihan perkara malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di jelaskan dalam Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 yaitu: Pasal 77 Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 78 Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 79

A. Penegakan Hukum Kasus Malpraktek Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku Penegakan hukum pada kasus malpraktek yang di lakukan oleh Apotker, Rita Agustina menjelaskan apabila terjadi malpraktek harus di tinjau kejadian malpraktek tersebut benar-benar terjadi karena salah obat yang mengarah pada ranah pidana, 6

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 177

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di atas, perkara malpraktek yang terjadi telah di selesaikan secara non penal atau diluar pengadilan seperti mediasi, negoisasi, kekeluargaan dan sebagainya yang mana pada kasus malpraktek terjadi karena kelalaian yang di lakukan oleh tenaga

kesehatan. Adapun banyak keunggulan atau yang di dapatkan apabila penyelesaian perkara menggunakan cara di luar pengadilan atau non penal. Erna Dewi menjelaskan bahwa tenaga kesehatan mempunyai etika profesi sendiri seperti ikatan dokter, ikatan perawat, ikatan bidan, ikatan apoteker dan masih banyak lagi. Hal tersebut cukup kuat selagi masih bisa di selesaikan di antara mereka pihak yang berselisih maka mereka akan menyelesaikan perkara atau kasus malpraktek di luar pengadilan walaupun sebenarnya kasus tersebut terdapat unsur pidana nya. Apabila kasus malpraktek di selesaikan secara penal atau secara hukum pidana akan memakan proses yang panjang baik itu waktu dan lain-lain nya. Penyelesaian persoalan hukum melalui negoisasiatau di luar pengadilan bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan negoisasiatau di luar pengadilan sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses

pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).7 Berdasarkan hasil uraian diatas penulis menganalisis bahwa penegakan hukum kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker pada puskesmas Way Kandis Bandar Lampung di selesaikan secara non penal atau di luar pengadilan. B. Penyelesaian Kasus Malpraktek yang di Lakukan Oleh Apoteker di Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung Penulis akan membahas terkait penyelesaian kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker pada puskesmas Way Kandis Bandar Lampung. Rita Agustina menjelaskan bahwa korban sudah mengalami luka pada mata nya yaitu gangguan Ulkus Kornea atau luka pada kornea mata korban, untuk awal-awal luka tersebut tidak terdeteksi. Ulkus kornea adalah luka terbuka yang terbentuk pada kornea oleh berbagai sebab, penyebab tersering adalah infeksi. Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya 7

Hasil Wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Erna Dewi, 15 Januari 2018

kelalaian yang dilakukan orang perorang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. 8 Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis secara negosiasi sangat beralasan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medis harus di selesaikan secara litigasi di pengadilan. Negosiasi dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengeketa medis dikarenakan beberapa alasan berikut : a. Bahwa upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter merupakan upaya penyembuhan yang didasarkan pada usaha yang maksimal dan ikhtiar (inspanningverbintenis); b. Ruang lingkup kesehatan untuk membuktikan dugaan perbuatan melanggar (malpraktek kedokteran) bukanlah hal yang mudah namun harus dipelajari dan di analisis terlebih dahulu setiap perbuatan buruk (adverse event); dan c. Tidak semua adverse event identik dengan malpraktek kedokteran.

merujuk korban ke dokter spesialis mata pada rumah sakit Graha Husada Bandar Lampung, kemudian dokter spesialis mata pada rumah sakit Graha Husada Bandar Lampung menyatakan bahwa tidak terjadi ada apa-apa terhadap korban. Sengketa terjadi karena kurangnya komunikasi antara korban dan pihak puskesmas way kandis, setelah korban diperiksa oleh dokter spesialis mata di rumah sakit Graha Husada Bandar Lampung dan korban di beri obat. Tetapi tetap tidak dibenarkan human error, adapun akan terjadi human error yang dilakukan oleh apoteker karena overloadpasien, karena tenaga kesehatan dituntut untuk tidak salah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Rata-rata apoteker dalam melayani pasien hanya mampu 50 orang pasien saja, untuk tingkat ketelitian nya. Apoteker mampu melayani pasien lebih dari 50 orang pasien tetapi akan terjadi kemungkinan semakin banyaknya error human. Untuk itu pihak tenaga kesehatan menerapkan upaya pencegahan berupa gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Apoteker sudah diberikan surat peringatan atas kejadian kasus malpraktek tersebut dan langsung secara keseluruhan dibuat surat edaran guna mencegah terulangnya kasus serupa, yaitu dibuat lagi tanda untuk membedakan mana untuk obat mata dan mana untuk obat untuk telinga. 9

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung menerangkan bahwa upaya yang di lakukan oleh puskesmas Way Kandis adalah

Bagi tenaga farmasi, mempelajari dan memahami obat dari segala sudut merupakan hal yang biasa. Mulai dari proses penelitian dan

8

9

https://rizsa82.wordpress.com/2009/05/20/p enanganan-kasus-malpraktek-medis/, diakses Minggu 14 Januari, 07.02

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 19 Desember 2017

pengembangan suatu obat, teknologi farmasi, ilmu farmakologi termasuk farmakokinetik dan farmakodinamik, kimia farmasi, analisis farmasi, farmakognosi, dan sebagainya, merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh seorang tenaga farmasi, terutama apoteker atau farmasis. Tapi bagi masyarakat awam kesehatan maupun profesi lain, termasuk tenaga kesehatan non farmasi, belum tentu ilmu farmasi dapat dipahami dengan mudah. Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan informasi (asymetri information) antara pasien dengan tenaga kesehatan. Padahal obat, merupakan suatu produk yang dikonsumsi hampir semua orang sejak lahir hingga dewasa. Seringkali pada saat (terpaksa) mengonsumsi obat, seseorang akan pasrah terhadap obat apapun yang diresepkan oleh dokter. Atau dengan pengetahuan minim, masyarakat akan membeli dan menggunakan obat bebas dengan dipandu oleh iklan atau promosi obat di berbagai media. Perkembangan teknologi saat ini bahkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh obat melalui sistem online. Hal inilah yang belakangan mulai meresahkan kalangan farmasi dan kesehatan, termasuk pemerintah. Terlepas dari kemudahan akses masyarakat terhadap obat, maraknya penjualan obat melalui online ini dapat menjadi masalah. Bukan saja kemungkinan beredarnya obat illegal atau obat keras tanpa resep dokter, tetapi juga minimnya informasi yang diperoleh masyarakat karena tidak adanya keterlibatan tenaga kesehatan

terutama pelayanan.10

apoteker

dalam

Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota saat ini semakin gencar melaksanakan program GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat). Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penyebaran informasi melalui berbagai media. Hal ini dianggap perlu mengingat kurang meratanya tenaga farmasi di daerah yang dapat melakukan komunikasi, edukasi dan informasi pada masyarakat sesuai kebutuhan di daerah. Penyebaran informasi dilakukan melalui media cetak, seperti poster, leaflet, buku saku, lembaran fakta, publikasi melalui media cetak (majalah, tabloid, surat kabar) dll. Sedangkan melalui media elektronik seperti video audiovisual dan website, talkshow radio serta media sosial. Namun upaya tersebut tidak cukup. Masih banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang obat. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mempromosikan tagline “Tanya Lima O”. Melalui tagline ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif lagi mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, maupun dari sumber informasi lainnya yang valid dan terpercaya, seperti kemasan obat. “Tanya Lima O” merupakan 5 (lima) pertanyaan minimal yang harus terjawab sebelum seseorang mengonsumsi obat merujuk pada kata “obat”, yaitu: 10

http://binfar.kemkes.go.id/2017/09/memas yarakatkan-tanya-lima-o/, diakses Senin 15 Januari 2018, 07.45

1. Obat ini apa nama dan kandungannya? 2. Obat ini apa khasiat/ kandungannya? 3. Obat ini berapa dosisnya? 4. Obat ini bagaimana cara menggunakannya? 5. Obat ini apa efek sampingnya? Selain lima pertanyaan pada Tanya Lima O ini, masyarakat diharapkan dapat bertanya hal lain yang diperlukan terkait dengan obat yang akan dan sedang dikonsumsi. Pada obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, semua informasi tersebut tercantum dengan jelas pada kemasan obat. Sedangkan pada obat keras yang diperoleh dengan resep dokter, masyarakat dapat bertanya pada dokter yang meresepkan atau pada apoteker pada saat menebus resep. Dalam GeMa CerMat, keterlibatan masyarakat secara aktif sangatlah diharapkan. 11 Masyarakat mempunyai peran yang penting untuk mencegah terjadinya kasus malpraktek dengan menerapkan “5 o” terhadap obat yang akan di minum nya. Dengan demikian keaktifan masyarakat sangatlah diharapkan, karena tidak semua tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Dengan masyarakat menerapkan “5 o” tersebut akan mencegah terjadinya seperti salah pemberian obat yang akan mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan dirugikan dan yang akan memungkinkan timbulnya sengketa malpraktek antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Untuk itu antara tenaga 11

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 19 Desember 2017

kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan haruslah lebih teliti dalam menjalan kan masing-masing peran dan tugas nya agar terhindar dari kasus malpraktek yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif maka setidaknya akan berkurang kemungkinan terjadinya kasus sengketa medis atau dengan kata lain yang disebut dengan malpraktek. Upaya yang di lakukan oleh pihak puskesmas adalah dengan merujuk pasien ke rumah sakit dan di periksa langsung oleh dokter spesialis mata, diberikan perwatan yang intensif kemudian di obati sampai selesai dan sembuh. Karena dalam kasus malpraktek perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rita Agustina menyatakan penyelesaian perkara malpraktek yang di lakukan oleh apoteker di puskesmas way kandis sudah tepat, karena apoteker nya sudah mendapat teguran dan sanksi sosial meskipun kebutaan tidak disebabkan dari efek obat yang diberikan oleh apoteker kepada korban. Pihak puskesmas Way Kandis memberikan bentuk tanggung jawab kepada korban berupa pengobatan sampai selesai dan ditangani oleh dokter spesialis mata di rumah sakit Graha Husada Bandar Lampung. 12

12

Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Way Kandis Rita Agustina, 15 Desember 2017

III. PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa : 1. Penegakan hukum dalam kasus malpraktek perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79.Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis secara negosiasi sangat beralasan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medis harus di selesaikan secara litigasi di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas penegakan hukum kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker di puskesmas Way Kandis Bandar Lampung adalah secara non penal atau di luar hukum pidana. 2. Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Pihak korban selaku pihak yang dirugikan atas kelalaian dari apoteker yang bertugas pada puskemas way kandis Bandar lampung tersebut menyepakati penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara negosiasi. Pada

negosiasi tersebut pihak yang bertanggung atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak puskesmas tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hasil negosiasi yang disepakati kedua belah pihak adalah bahwa pihak korban diberikan fasilitas perawatan secara intensif dan segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selaku pihak yang bertanggung-jawab pada puskesmas way kandis kota Bandar lampung. B. Saran Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa : 1. Diharapkan kepada tenaga kesehatan agar lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memberi pelayanan kepada penerima pelayanan kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang mengakibatkan dan berujung dengan sengketa malpraktek. 2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut peran aktif mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, maupun dari sumber informasi lainnya yang valid dan terpercaya, seperti kemasan obat. Masyarakat diharapkan dapat bertanya hal lain yang diperlukan terkait dengan obat yang akan dan sedang dikonsumsi. Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif maka setidaknya akan berkurang kemungkinan

terjadinya kasus sengketa medis atau dengan kata lain yang disebut dengan malpraktek. DAFTAR PUSTAKA Hartono.

2010, Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif, Jakarta, Sinar Grafika.

Remmelink, Jan, 2003,Hukum Pidana, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Soekanto,Soerjono, 2005,Faktorfaktor yang memengaruhi penegakan hukum. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono, 2003,AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama. http://www.pengertianilmu.com/201 5/01/pengertian-penegakan-hukumdalam.html, diakses Sabtu 20 Agustus 2017, 00.44 http://kanalhukum.id/bedahkasus/huk um-tentang-malpraktek/14 diakses Rabu. 6 Juni 2017. 21.45 http://binfar.kemkes.go.id/2017/09/m emasyarakatkan-tanya-lima-o/, diakses Senin 15 Januari 2018, 07.45 https://rizsa82.wordpress.com/2009/0 5/20/penanganan-kasus-malpraktekmedis/, diakses Minggu 14 Januari, 07.02