060. Sk Pab.docx

RS.MNU “MUNA ANGGITA” BOJONEGORO Jl. A. Yani No.10A Telp. (0353) 884147 Email. [email protected] BOJONEGORO KEPUTUSAN DIREKTUR RS.MNU “MUNA ANGGITA” BOJONEGORO NOMOR : 060.PAB/SK/RS.MNU.MA/V/2018 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN ANASTESI DAN BEDAH DIREKTUR RS.MNU “MUNA ANGGITA” BOJONEGORO Menimbang

:

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu adanya Kebijakan Direktur RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pelayanan Anestesi dan Bedah di RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/II/2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH RS.MNU “MUNA ANGGITA” BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO;

KESATU

: Rincian Kebijakan Pelayanan Anestesi dan Bedah RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur ini;

KEDUA

: Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan Direktur ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada seluruh Unit Kerja RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro Tanggal : 10 Mei 2018 Direktur RS.MNU “MunaAnggita” Bojonegoro

dr. Moh. Asari NIP. 200009

Lampiran I Keputusan Direktur RS.MNU “Muna Anggita” Bojonegoro Nomor : 060.PAB/SK/RS.MNU.MA/V/2018 Tanggal : 10 Mei 2018 KEBIJAKAN PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH RS.MNU “MUNA ANGGITA” BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1. Rumah Sakit menetapkan regulasi pelayanan anestesi serta sedasi moderat dan dalam yang memenuhi standar profesi serta peraturan perundangundangan. 2. Rumah Sakit mengatur pelayanan anestesi serta sedasi moderat dan dalam seragam di seluruh rumah sakit dan berada di bawah tanggung jawab seorang dokter anestesi sesuai dengan peraturan perundangan. 3. Rumah Sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam yang tidak terbatas pada : a. Pelaksanaan asesmen sedasi dan pra anestesi. b. Proses monitoring status fisiologis selama anestesi. c. Proses monitoring, proses pemulihan anestesi dan sedasi dalam. d. Evaluasi ulang bila terjadi konversi tindakan dari lokal/regional ke general.

B. PELAYANAN SEDASI 1. Rumah Sakit menetapkan pemberian pelayanan anestesi dan sedasi moderat dan dalam yang seragam di semua tempat di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan ditetapkan dan dilaksanakan selama 24 jam sesuai dengan : a. Kualifikasi staf yang memberikan sedasi; b. Peralatan medis yang digunakan; c. Bahan yang dipakai; dan d. Cara monitoring di rumah sakit. 2. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang bertanggungjawab memberikan sedasi adalah orang yang berkompeten dalam hal :

a. Teknik dan berbagai macam cara sedasi; b. Farmakologi obat sedasi dan penggunaan obat reversal (antidot); c. Memonitor pasien; dan d. Bertindak jika ada komplikasi. 3. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang bertanggungjawab melakukan pemantauan selama diberikan sedasi adalah orang yang berkompeten dalam hal : a. Monitoring yang diperlukan; b. Bertindak jika ada komplikasi; c. Penggunaan zat reversal (antidot); d. Kriteria pemulihan.

C. ASUHAN PASIEN ANESTESI 1. Adanya regulasi pelayanan anestesi yang dilakukan pada setiap pasien harus direncanakan secara seksama dan didokumentasikan. 2. Dokter

spesialis

anestesi

melaksanakan

proses

edukasi

dan

mendokumentasikannya. 3. Adanya regulasi jenis dan frekuensi pemantauan selama anestesi dan operasi dilakukan berdasar atas status pasien pra-anestesi, metode anestesi yang dipakai dan tindakan operasi yang dilakukan. 4. Pasien dipindahkan dari ruang pemlihan dengan alternatif : a. Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh dokter anestesi. b. Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh penata anestesi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. c. Pasien dipindahkan ke unit yang mampu memberikan asuhan pasca anestesi atau pasca sedasi pasien tertentu seperti ICU.

D. ASUHAN PASIEN BEDAH 1. Ada regulasi asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasarkan atas informasi dari hasil asesmen. 2. Ada regulasi laporan operasi yang meliputi : a. Diagnosa pasca operasi; b. Nama dokter bedah dan nama assistennya; c. Prosedur operasi yang dilakukan dan rincian temuan;

d. Ada dan tidak ada komplikasi; e. Spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa; f.

Jumlah darah yang hilang dan jumlah yang masuk lewat transfusi;

g. Nomor pendaftaran alat yang dipasang (implan); h. Tanggal, waktu dan tnda tangan dokter yang bertanggung jawab. 3. Ada regulasi rencana asuhan pasca operasi dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk memenuhi kebutuhan segera pasien pasca operasi. 4. Tindakan operasi rutin yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan faktor khusus seperti : a. Pemilihan dan penggunaan implan; b. Modifikasi surgical safety checklist untuk memastikan kesediaan implan; c. Kualifikasi dan pelatihan setiap staf; d. Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan; e. Proses pelaporan mal-fungsi implan sesuai dengan standart; f.

Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus, instruksi khusus pada pasien setelah operasi;

g. Instruksi khusus kepada pasien setelah oeprasi; h. Kemampuan penelusuran alat jika terjadi penarikan kembali.

E. RUANG OPERASI 1. Rumah sakit menetapkan jenis pelayanan bedah antara lain : a. Bedah Umum b. THT c. Obsgyn d. Ortopaedi 2. Rumah sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan bedah yang meliputi : a. Pelaksanaan asesmen pra bedah b. Penandaan lokasi operasi c. Pelaksanaan surgical safety checklist d. Pemantauan diskrepansi diagnosis pre dan post operasi.

3. Kamar operasi memenuhi persyaratan tentang pengaturan zona berdasar atas tingkat sterilitas ruangan yang terdiri atas : a. Zona steril rendah; b. Zona steril sedang; c. Zona steril tinggi; dan d. Zona steril sangat tinggi. 4. Kamar operasi memenuhi persyaratan alur masuk barang-barang steril harus terpisah dari alur keluar barang dan pakaian kotor.

5. Kamar operasi memenuhi persyaratan koridor steril dipisahkan/tidak boleh bersilangan alurnya dengan koridor kotor.

Ditetapkan di Bojonegoro Tanggal : 10 Mei 2018 Direktur RS.MNU “MunaAnggita” Bojonegoro

dr. Moh. Asari NIP. 200009