I. Pilihan Ganda 1.
Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penegakkan serta perlindungan …. a. hukum yang berlaku b. hak asasi manusia c. kehakiman d. peradilan
2.
Berikut ini yang tidak termasuk lembaga peradilan HAM yaitu… a. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan b. Komnas HAM c. Pengadilan Tata Negara d. Pengadilan HAM
3.
Negara merupakan lembaga perlindungan HAM yang utama sebagaimana disebutkan dalam tujuan Negara yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke… a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
4.
Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan “perlindungan” yaitu termasuk … a. pembelaan ras b. pembelaan HAM c. pembelaan kelompok d. pembelaan perorangan
5.
Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk sesuai Keputusan Presiden nomor …. a. 183 tahun 1998 b. 181 tahun 1998 c. 180 tahun 1998 d. 182 tahun 1998
6.
Upaya peningkatan penegakkan serta penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan tujuan dari… a. Pengadilan militer b. Komnas HAM c. Pengadilan HAM d. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
7.
Suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh bangsa, ras, kelompok agama kelompok etnis, merupakan kejahatan… a. kriminal b. genosida c. kemanusiaan d. general
8.
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut diperlihatkan secara langsung terhadap masyarakat sipil merupakan kejahatan … a. perdata b. genosida c. kemanusiaan d. kriminal
9.
Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Komnas HAM adalah ... a. pemantauan b. penyuluhan c. pengkajian dan penelitian d. penjatuhan sanksi kepada pelanggar
10.
Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri kasus yang tergolong pelanggaran HAM adalah ... a. kejahatan kejahatan perang b. perusakan kulitas lingkungan c. pembunuhan besar-besaran d. penipuan
11.
Segala perbuatan yang tidak menghormati hak orang lain akan menyebabkan … a. kesejahteraan masyarakat tidak terwujud b. kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi c. kedamaian masyarakat terganggu d. kebutuhan masyarakat tidak menentu
12.
Jaminan bagi warga Negara sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu dalam bidang… a. hukum dan kebudayaan b. hukum dan pemerintahan c. hukum dan peradilan d. hukum dan perundang undangan
13.
Pengadilan HAM diatur dalam Undang-undang Nomor … a. 26 tahun 2003 b. 26 tahun 2001 c. 26 tahun 2000 d. 26 tahun 2002
14.
Berikut ini yang termasuk kejahatan genosida adalah… a. membunuh anggota kelompok b. penyiksaan c. pemusnahan atau pemindahan penduduk secara paksa d. perbudakan
15.
Negara yang penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan hukum yang isinya mengikat warga beserta pemerintahannya merupakan pengertian dari negara… a. kedaulatan b. hukum c. demokrasi d. keadilan
II. Essay 1. Mengapa hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak? 2. Sebutkan Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia ! 3. Sebutkan hambatan dan tantangan dalam penegakkan HAM ! 4. Jelaskan yang anda ketahui mengenai Atlantic Charter ! 5. Sebutkan kegiatan yang dilakukan Komisi Nasional HAM dalam rangka menegakkan hak asasi manusia di Indonesia!
Kunci Jawaban I. Pilihan Ganda 1B
10 D
2C
11 C
3D
12 B
4B
13 C
5B
14 A
6D
15 B
7B 8C 9D
II. Essay 1. Karena Negara ini Negara hukum. Semua dibatasi oleh hukum, melanggar hak orang lain dan memperjuangkan hak sendiri sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. 2. 1) UU. No. 39/1999, tentang Hak asasi manusia 2) UU. No. 10/1999, tentang pers 3) UU. No. 9/1998, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat 4) UU. No 26/2000, tentang pengadilan HAM
3. Tantangan dan hambatan dalam penegakkan HAM yaitu: 1) Masalah ketertiban dan keamanan social 2) Rendahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain 3) Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada 4) Adanya dikotomi antara individualism dan kolektivisme 5) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum 6) Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun kalangan militer 7) Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM antara aliran universalisme dengan partikularisme 4.
Atlantic Charter atau Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan
oleh perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan presiden Amerika Serikat diatas kapal perang kerajaan Inggris. 5. 1) Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional 2) Mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya 3) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah Negara mengenai pelaksanaan HAM 4) Melaksanakan kerjasama ragional dan internasional dalam rangka ,mengajukan dan melindungi HAM