0002brg09 00 Legal Research The Latest Development On Sukuk In Indonesia

INTERNAL MEMO Kepada Dari Perihal

: MAK : BRG : The Latest Development on Sukuk in Indonesia

1. When The First Sukuk Was Issued ? •

Pemerintah Terbitkan Sukuk Berbasis Syariah (http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/15/05464340/pemerintah.terbitkan.sukuk .berbasis.syariah), Jumat, 15 Agustus 2008.

Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen Keuangan, menerbitkan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penerbitan sukuk negara ini untuk membiayai APBN dan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Hal itu disampaikan Rahmat Waluyanto, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, kepada wartawan pada public expose di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (14/8). "Penerbitan sukuk negara untuk memperbanyak keragaman instrumen pembiayaan bagi negara. Kita menerbitkan SBSN karena kebutuhan pembiayaan APBN makin tinggi. Sebab, bukan sekadar menutup defisit anggaran, tapi juga untuk mendukung proyek pembangunan di Indonesia," ujar Rahmat. Menurut Rahmat, tergiurnya pemerintah menerbitkan sukuk negara, karena pasar uang berbasis syariah sedang naik daun. Sementara pasokan produk ke pasar masih sangat terbatas. Sukuk negara yang diterbitkan Departemen Keuangan merupakan kali pertama di Indonesia. Sebenarnya, lanjut Rahmat, rencana pemerintah menerbitkan sukuk negara sudah sejak tahun 2002. Namun, tidak terealisasi karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Atas dasar itulah Departemen Keuangan bersama DPR menerbitkan UU No 19/2008 tentang SBSN. "UU memberikan landasan bagi pengelolaan SBSN secara transparan dan akuntabel. Dalam penerbitan SBSN kita juga diwajibkan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas," kata Rahmat, yang didampingi direksi agen penjualan sukuk itu. Nilai sukuk negara yang hendak diterbitkan adalah Rp 5 triliun, dengan jaminan aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 18,3 triliun. Sukuk ini dipasarkan secara terbuka bagi investor asing dan lokal. Masa penawaran dimulai 15-21 Agustus 2008 dan nilai nominal Rp 1 juta/unit (lihat tabel). Penerbitan SBSN ini telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional.

1

Selanjutnya, sukuk negara akan diterbitkan secara regular. Kata Rahmat, hal ini dilakukan untuk memberi kepastian kepada investor supaya merasa nyaman berinvestasi sukuk negara. •

Indonesia: Launch of the Sukuk Bond

A visitor asks for information about sukuk bonds at a recent exhibition in Jakarta. By launching these bonds, Indonesia hopes to create jobs and prop up domestic demand. Indonesia has launched its first retail Islamic bond, hoping to catch up with its neighbors in the Islamic finance sector and help fund a six-billion-dollar economic stimulus package. The SR-001 sukuk, which have a yield of 12 percent, will mature in three years effective from February 25 this year. The government has not disclosed the amount of the issuance and will decide the size based on total demand. “I think demand will be strong because the 12-percent coupon is very attractive”, PT Mandiri Sekuritas bond analyst Handy Yunianto told Dow Jones Newswires. President Susilo Bambang Yudhoyono said Sharia finance was “more crisis-proof” than the Western model of free-market capitalism, as he opened a “Sharia Economy Festival” in Jakarta earlier this month. He urged local Sharia banks, which do most of their business with small and medium-sized enterprises, to play a bigger role in the economy this year and “respond to the national development agenda”. Until now Jakarta had only issued sukuk to institutional investors. Its first rupiahdenominated sukuk was issued last year while a global sukuk planned in October was delayed. The government has been eager to publicize the retail offering as it tries to catch up with the more sophisticated Islamic finance markets in neighboring Malaysia and Singapore. Central bank Governor Boediono told the festival the US-led global economic meltdown was a reminder of the low-risk advantages of Islamic finance. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said in a speech to launch the bond sale that the retail sukuk was part of efforts to widen the investor base for government securities and to boost flagging revenues. The government plans to use the income to finance its widening budget deficit and offset the cost of stimulus spending needed to boost domestic demand. Indonesia has pared back its 2009 growth forecasts to 4.7 percent from an earlier 6.2 percent due to sharply declining commodity exports and foreign capital flight as investors pull out of emerging markets. The projected budget deficit has climbed to 2.5 percent of gross domestic product from an earlier one percent. The national budget for the fiscal year 2009 assumes state revenues of roughly 82.8 billion dollars and 87.1 billion dollars in expenditures. •

Indonesia Keluarkan Sukuk Pertama

2

Rabu Februari 11, 2009 11:21am AEDT Indonesia bulan ini mengeluarkan surat berharga pemerintah pertama yang mengikuti hukum syariah, sukuk, dengan harapan bisa mengejar negara-negara tetangga dalam bisnis keuangan syariah dan membantu membiayai paket stimulus ekonomi senilai 6-milyar dollar Amerika. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penjualan sukuk itu dan mengatakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas investor bagi surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan meningkatkan pemasukan yang sekarang berkurang. Dikatakannya, pemerintah berencana untuk menggunakan pendapatan itu guna membiayai defisit anggaran yang semakin besar dan menutup biaya bagi stimulus yang dibutuhkan untuk meningkatkan permintaan domestik.

2. Indonesia’s First Retail Sukuk • Sukuk Ritel Diterbitkan Februari 2009 Rabu, 22 Oktober 2008 | 14:29 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) ritel pada Februari tahun depan. "Sekarang sedang dikaji konsepnya dan identifikasi aset," kata Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat usai Seminar Sukuk Pembiayaan Alternatif di Kampus Paramadina, Jakarta, Rabu (22/10). Tenor sukuk ritel ini, kata dia, sekitar 3-5 tahun, tidak berbeda jauh dengan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Hanya, ada beberapa aspek berbeda dengan ORI, misalnya metode penjualan dan pembayaran pokok tahunan. Dahlan mengatakan dana sukuk kemungkinan diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, landasan hukumnya sudah kuat seiring diterbitkannya Undang-Undang 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebelumnya, Agustus lalu pemerintah sudah menerbitkan SBSN senilai Rp 4,699 triliun. Saat itu, permintaannya mencapai Rp 8,07 triliun, melebihi target indikatif Rp 5 triliun (over subscribe). Investor domestik mencapai 88 persen. Dalam penerbitan perdana tersebut pemerintah menerbitkan seri IFR (Ijarah Fixed Rate) 0001 dan IFR 0002. Penawaran IFR0001 yang masuk Rp 4,839 triliun dan dimenangkan Rp 2,714 triliun. Sedangkan IFR0002, penawaran yang masuk Rp 3,231 triliun yang dimenangkan Rp 1,985 triliun.

3

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution mengatakan potensi permintaan instrumen keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Pertimbangannya jumlah penduduk muslim besar, pihak emiten yang menawarkan efek syariah masih sedikit, dan proporsi produk syariah dibandingkan produk konvensional relatif sangat sedikit. Terkait potensi pasar sukuk di Indonesia, diperkirakan bisa mencapai Rp 15 triliun. Perkiraan itu diperoleh dari hasil survei pasar (market inteligence) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan. Untuk penerbitan sukuk, Departemen Keuangan telah menyiapkan aset untuk jaminan (underlying) sebesar Rp 18,8 triliun.

• Coupon Rate of Indonesia Retail Sukuk Set at 12% JAKARTA, Jan 29, 2009 (AsiaPulse via COMTEX) -The Indonesian government has set a coupon rate of 12 per cent for its retail sharia bond (sukuk) with series number SR-001 to be issued next month. "In consideration of the domestic market conditions and the government-borne expenses arising from debt management the finance minister has set a coupon rate of 12 per cent for retail sukuk with series number Sr-001," Director General of Debt Management at the Finance Ministry Rahmat Waluyanto said here on Wednesday. The retail sukuk which is the first of its kind will become due on February 25, 2012 with a nominal value of Rp1 million (US$88) each. The coupon will be paid every month on 25th. 3. What Are Indonesian Government Planning to Related to The Sukuk Issues? Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan penerbitan sukuk oleh pemerintah, berarti sukuk kini menjadi instrumen pembiayaan yang diakui, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi. Selain itu, regulasi yang masih dirasakan menghambat perkembangan pasar sukuk domestik juga perlu dibenahi, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/12 tahun 2004. Dalam PBI tersebut, bank yang memiliki sukuk agar memegangnya hingga jatuh tempo. Meski aturan ini penting untuk menjaga aspek kesyariahan bank syariah, namun PBI ini perlu direvisi agar tidak menghambat likuiditas pasar sukuk. Jadi revisi terhadap Peraturan ini diperlukan terlebih dahulu.

4

Kedua, belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor sukuk. Permasalahan perpajakan ini tidak hanya terkait dengan sukuk, namun menyangkut transaksi keuangan syariah secara keseluruhan. Isu yang paling mengemuka adalah adanya double taxation dalam transaksi keuangan syariah. Ketiga, kebanyakan produk keuangan syariah bersifat “debt-based” atau “debt-likely”. Padahal, idealnya keuangan syariah adalah “profit-loss sharing”. Ini terlihat dari komposisi tingkat kupon sukuk yang dibayarkan masih mendasarkan pada tingkat suku bunga tertentu. Sehingga, tidak mengherankan jika AAOIFI memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, bagi Indonesia perlu pengembangan inovasi dan struktur sukuk yang lebih beragam. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan pun sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerbitan SBSN melalui book building. Pemerintah pun juga hendak menyiapkan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Peraturan pelaksana ini sangat diperlukan demi membantu pelaksanaan lalu lintas dari SBSN di Indonesia. •

The Latest News on Sukuk Development

JAKARTA, March 2 (Reuters) - The Islamic Development Bank aims to increase its lending this year by 15 percent from $4.5 billion in 2008, helped by raising funds from a planned sharia-compliant bond, its president said on Monday. "This year, actually, our plan is to increase (lending) 15 percent but probably it depends on our ability for mobilisation of resources, as you know the market is not clear," Ahmad Mohamed Ali, president of the IDB, told reporters. "We are hopeful we could do more than that if we mobilise our resources because we are now working on (a) sukuk," he added on the sidelines of an Islamic economic conference in Jakarta. The Jeddah-based bank aimed to issue the sukuk in "a few months", he told Reuters separately, but declined to elaborate on the possible size or give other details. Islamic bonds do not pay interest, which is banned as usury under Islamic law, and are structured as profit-sharing or rental agreements underpinned by physical assets. Ali said that agriculture was one area where the bank was looking at investments, including to produce rice to be exported back to Saudi Arabia. "Saudi Arabia is ready to invest in infrastructure for projects to encourage (the) private sector in order to invest in agricultural or other potential sectors," he said. Ali denied that such investments in land could provoke a backlash in recipient countries.

5

"They're developing the land," he said. Separately, State Enterprises Minister Sofyan Djalil confirmed that Saudi Arabia was interested in investing in rice fields in Indonesia. The IDB, set up to foster economic and social development among its 56 member states, has sought to boost trade between Muslim-majority states during the financial crisis. President Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia, the world's most populous Muslim nation, floated the idea of establishing a Muslim fund to channel funds to less developed countries. "I believe it is worth considering whether an Islamic world expenditure support fund can also be established, so that the least developed Muslim countries could directly benefit from the availabity of sizeble, reserves in the hands of oil exporting Muslim countries," Yudhoyono said at the launch of the 5th World Islamic Economic Forum in Jakarta.

6