Undang Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan: Sri Wulan Ratna Dewi , Sst., M.h.kes

UNDANG UNDANG KESEHATAN & TENAGA KESEHATAN SRI WULAN RATNA DEWI , SST., M.H.Kes

UU KESEHATAN KESEHATAN ADALAH INVESTASI Azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama

HAK DAN KEWAJIBAN Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Juga memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masayarakat.

DILARANG MENOLAK PASIEN Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

HARGA OBAT Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

PENGAMANAN ZAT ADIKTIF • Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu an membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. • Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persayaratan yang ditetapkan.

PEMBIAYAAN KESEHATAN • Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dan sumber lain. • Besar anggaran pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran pendapatan belanja negara diluar gaji. • Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. • Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

PIDANA • Pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. • Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidka memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat mengakibatkan kecacatan dan/atau kematian dipidana dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. • Setiap orang yang tanpa ijin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, dan/atau kematian dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

UU TENAGA KESEHATA Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan. CATATAN : Jadi uji kompetensi kedepan dilakukan di perguruan tinggi farmasi.

Tenaga kesehatan terdiri dari :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis) Tenaga Psikologi Kinis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga kesehatan lingkungan Tenaga gizi Tenaga keterapian fisik Tenaga keteknisian medis Tenaga teknik biomedika Tenaga kesehatan tradisional (terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampila) 13. Tenaga kesehatan lainnya

CATATAN • Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. • Dalam UU ini tenaga menengah farmasi/asisten apoteker tidak lagi dimasukkan ke tenaga teknis kefarmasian. Tetapi, sebagai asisten tenaga kefarmasian.

Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. CATATAN

• Sebelumnya, mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan profesi secara otomatis mendapatkan sertifikat kompetensi profesi (PP 51/2009 pasal 36 dan permenkes 889 tahun 2011), tetapi saat ini, sebelum lulus, mereka terlebih dahulu harus mengikuti ujian kompetensi nasional (CBT/computer based test) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi, ujian kompetensi nasional adalah exit exam bagi mahasiswa. Jika belum lulus, maka mahasiswa tersebut masih menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sampai mereka bisa lulus. • Hal inipun berlaku bagi tenaga teknis kefarmasian lulusan D3 farmasi (vokasi). Sebelumnya mereka tidak perlu mengikuti ujian kompetensi.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. KONSIL Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang: a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan; b. menerbitkan atau mencabut STR; c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan; d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.

CATATAN Tugas MEDAI (majelis etik dan disiplin apoteker Indonesia) sudah masuk dalam tugas konsil kefarmasian. Selain itu, Konsil kefarmasian akan memiliki wewenang rekomendasi pendirian atau penutupan perguruan tinggi farmasi.

SYARAT STR a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Catatan

:

Jadi, untuk tenaga teknis kefarmasian yang menyelesaikan pendidikan vokasi memiliki sertifikat kompetensi sedangkan untuk apoteker (pendidikan profesi) memiliki sertifikat profesi.

SYARAT SIP a. STR yang masih berlaku; b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan c. tempat praktik Syarat Rekomendasi Organisasi Profesi untuk Apoteker yang tadinya hanya tercantum dalam PP 51 2009 pasal 55 kini diperkuat dengan adanya UU tenaga kesehatan ini. SIP ini hanya berlaku untuk satu tempat (senada dengan PP 51 2009)

TERIMA KASIH