Ujian Tengah Semester Bk.docx

UJIAN TENGAH SEMESTER MATA KULIAH BIMBINGAN KEJURUAN

Dosen Pembimbing Mata Kuliah : Drs. Kir Haryana, M.Pd.

Dikerjakan Oleh : Anggun Mahirezqi Hidayat NIM. 16504241046

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2019

SOAL : 1. Jelaskan rasionalitas pentingnya BK di SMK. 2. Jelaskan landasan hokum pelaksanaan BK di SMK 3. Jelaskan hakikat dan tujuan BK 4. Jelaskan implementasi filosofi pendidikan kejuruan dalam BK di SMK 5. Jelaskan konsep bimbingan jabatan bimbingan karir, bimbingan konseling beserta implementasinya dalam pendidikan di SMK 6. Jelaskan keterkaitan antara pelaksanaan BK di SMK terhadap kompetensi lulusan SMK dan peluang kerja

JAWABAN : 1. Rasionalitas pentingnya BK di SMK. Secara implisit, tujuan bimbingan dan konseling sudah bisa diketahui dalam rumusan tentang bimbingan dan konseling. Individu atau siswa yang dibimbing, merupakan individu yang sedang dalam proses perkembangan. Opleh sebab itu, maka tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan perkataan lain, agar individu (siswa) dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya dan agar individu dapat berkembang sesuai lingkungannya. Optimalisasi pencapaian tujuan bimbingan dan konseling pada setiap individu tentu berbeda sesuai tingkatan perkembangannya. Apabila yang dibimbing adalah murid sekolah dasar, dimana mereka sedang dalam proses perkembangan dari usia SD ke usia SMP atau usia anak-anak ke usia remaja, tentu optimalisasi pencapaian tingkat perkembangannya sesuai denmgan usia sekolah dasar, demikian juga apabila yang dibimbing adalah siswa sekolah menengah pertama (SMP) atau siswa Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/ SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi. Individu yang sedang dalam proses perkembangan apalagi ia adalah seorang siswa, tentu banyak masalah yang dihadapinya baik masalah pribadi, sosial, maupun akademik dan masalah-masalah lainnya. Kenyataan bahwa tidak semua individu (siswa) mampu melihat dan mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya serta tidak mampu menyesuaikan diri secra efektif terhadap lingkungannya. Bahkan adakalanya individu tidak mampu menerima dirinya sendiri. Merujuk kepada masalah yang dihadapi individu (siswa), maka tujuan Bimbingan dan Konseling adalah agar individu yang dibimbing memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya dan mampu atau cakap dalam memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Bimbinagn dan Konseling berkenaan dengan prilaku, oleh sebab itu tujuan Bimbingan dan Konseling adalah dalam rangka : a. Membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau yang dikonseling. b. Membantu mengembangkan kualitas kesehatan mentan klien. c. Membantu mengembangkan prilaku-prilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. d. Membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Pencapaian tujuan Bimbingan dan Konseling dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dan madrasah berbeda untuk setiap tingkatannya. Artinya, melihat perkembangan yang optimal pada siswa SMP/MTs tentu tidak sama dengan melihat siswa SMA/MA/SMK. Begitu juga melihat kemandirian siswa SMP tentu tidak sama dengan melihat kemandirian siswa SMA/MA/SMK. Dengan perkataan lain, penjabaran tujuan Bimbingan dan Konseling di atas di sekolah-sekolah dan madrasah, harus didasarkan atas pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Bentuk kegiatan Bimbingan dan konseling berkaitan dengan fungsi ini adalah : a. Pemilihan sekolah lanjutan b. Memperoleh jurusan yang tepat c. Penyusunan program belajar d. Pengembangan minat dan bakat e. Perencanaan karir

2. Landasan hokum pelaksanaan BK di SMK Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan perperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik bagi pengembangan potensi mereka seoptimal mungkin. Saat sekarang kehadiran bk pada lembaga pendidikan tidak diragukan lagi karena secara yuridis formal pemerintah telah memberikan legalitas terhadap keberadaan bk di sekolah. Mulai dari Undang-Undang peraturan pemerintah, surat keputusan mentari dan peraturan menteri. Berikut ini dikemukakan berbagai peraturan perundangan yang mendasari dan terkait lagsung dengan layanan BK di sekolah.

1. Undang-Undang dasar 1945 Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 Ayat 1

: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Ayat 2 : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang.

2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas Bab I pasal I ayat 1 dan 6 Ayat 1 : pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ayat 6 : pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tulor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartsipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bab II pasal 3 Pasal 3 : pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demogratis serta bertanggung jawab.

Bab V pasal 12 ayat 1b Ayat 1b : setiap peserta didik pada setaiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

3. Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah Pelayanan konseling : a. Memberiakan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat. b. Masalah pribadi, kehidupan sosial belajar dan pengembangan karir. c. Di fasilitasi/dilaksanakan oleh konselor.

4. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor Pasal 1 poin 1 Poin 1 : untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik da kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Pasal 2 : penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya memperkerjakan konselor wajib mererapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaiman diatur dalam peraturan menteri palang lambat 5 tahun setelah peraturan menteri ini mulai berlaku.

5. Berdasarkan Permendikbud Nomor Konseling

Pada

111

Pendidikan

Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Dasar

dan

Pendidikan

Menengah, Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, da

n

berkelanjutan

serta terprogram yang dilakukan oleh

konselor atau

guru

Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sedangkan yang dimaksud konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan. Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi: a. pemahaman diri dan lingkungan; b. fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan; c. penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan; d. penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir; e. pencegahan timbulnya masalah; f. perbaikan dan penyembuhan; g. pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri Konseli; h. pengembangan potensi optimal; i. advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; dan j. membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan Konseli. Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: a. Layanan dasar; b. Layanan peminatan dan perencanaan individual; c. Layanan responsif; dan d. Layanan dukungan sistem. Bidang layanan Bimbingan dan Konseling mencakup: a. Bidang layanan pribadi; b. Bidang layanan belajar; c. Bidang layanan sosial; dan Bidang layanan karir.

3. Jelaskan hakikat dan tujuan BK Hakikat BK Istilah bimbingan (guidance) dan konseling (counseling) memiliki hubungan yang sangat erat dan merupakan kegiatan yang integral. Dalam praktik sehari-hari istilah

bimbingan selalu

digandengkan dengan istilah konseling yakni bimbingan dan konseling (guidance and counseling). Ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antar bimbingan dengan konseling atau keduannya memiliki makna yang identik. Namun sementara, beberapa pihak lain ada yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupaka dua pengertian yang berbeda, baik dasar maupun cara kerjanya. Bagi yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan dua pengertian yang terpisah, seringkali mengartikan bahwa bimbingan lebih diidentikkan dengan proses pendidikan secara umum, yakni merupakan proses membantu individu melalui kemampuan mereka sendiri untuk menemukan dan mengembangkan

potensi diri.

Sedangkan konseling dianggap identik dengan psychotherapy, yaitu usaha menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius. Sedangkan konsep dan praksis yang saat ini dianut yakni bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan sebagai upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Sehingga layanan Bimbingan dan Konseling dipahami sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli dalam mencapai kemandirian. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung (tatap muka) antara guru bimbingan dan konseling/konselor dengan konseli, ataupun secara tidak langsung (menggunakan media tertentu), dan diberikan secara individual (jumlah peserta didik/konseli yang dilayani satu orang), kelompok (jumlah peserta didik/konseli yang dilayani lebih dari satu orang), klasikal (jumlah peserta didik/konseli yang dilayani lebih dari satuan kelompok), dan kelas besar atau lintas kelas (jumlah peserta didik/konseli yang dilayani lebih dari satuan klasikal). Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah beserta lampirannya. Selanjutnya sebagai komponen integral, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan secara terpadu bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen, serta wilayah kurikulum dan pembelajaran yang mendidik.

Bimbingan dan konseling memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Wilayah pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan formal digambarkan pada gambar 1. Sebagai komponen sistem pendidikan, bimbingan dan konseling memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan Pimpinan Satuan Pendidikan Guru memberikan komplementer Konselor menyelenggarakan

pembelajaran yang mendidik Wilayah

pelayanan BK yang memandirikan mengambil

keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Pemetaan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan seperti tertera pada gambar 1, menampilkan dengan jelas kesejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dengan layanan manajemen dan kepemimpinan, serta layanan pembelajaran yang mendidik. Artinya, bimbingan dan konseling tidak bersifat suplementer, tetapi komplementer saling mengisi di antara peran pendidik pada satuan pendidikan. Secara khusus bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan memberikan pelayanan untuk menunjang kemandiran siswa dan membantu peserta didik/konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ini di antaranya meliputi: mencapai hubungan persahabatan yang matang, mencapai peran sosial sesuai jenis kelaminnya, menerima kondisi fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebesan emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan diri untuk hidup berumah tangga, menyiapkan diri untuk kariernya, mencapai seperangkat nilai dan

sistem etika yang membimbing tingkah lakunya, dan mencapai tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik/konseli. Pada satuan pendidikan ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan,

perbaikan, advokasi, pengembangan, dan

pemeliharaan. Menjadi hal yang penting pula untuk dipahami bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu mendapat dukungan dari kepala sekolah. Sebagai penanggungjawab pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab terselenggarakannya layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti ketua atau koordinator kelompok guru (normatif, adaptif, keahlian/produktif), kepala sekolah, dunia usaha dan industri, orangtua, dan pihak- pihak lain yang relevan. Sedangkan yang berkaitan dengan kurilkulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan di sekolah, layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu peserta didik/konseli mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut seperti yang digambarkan pada gambar 1, tentunya diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara konselor atau guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran,

pimpinan

sekolah/madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lainyang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik/konseli secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Tujuan BK Secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling di bagi menjadi 2,yaitu : a. Tujuan umum Jika di tinjau dari perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling maka tujuannya adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predis posisi yang di milikinya sesuai dengan tuntuntan positif lingkunganya.dengan ini maka bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupanya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan

interpretasi, pilihan penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan diri sendiri dan linkunganya. b. Tujuan khusus Tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum tersebut yang di kaitkan secara langsung dengan permasalahan yang di alami individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahan. Masalah yang di hadapi individu yang beragam, memiliki intesitas yang berbeda-beda serta bersifat unik dengan demikan tujuan bimbingan dan konseling untuk individu satu dengan yang lain tidak boleh di samakan.

4. Implementasi filosofi pendidikan kejuruan dalam BK di SMK a. Prinsip 1 Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja. Prinsip ini akan sangat sulit untuk bisa diterapkan di Indonesia karena pembuatan replika akan memerlukan biaya besar dan harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia industri. Melihat keadaan sekolah kejuruan di Indonesia, sangat sulit mewujudkan prinsip ini. Hal terjauh yang bisa dilaksanakan adalah menyediakan fasilitas praktek dasar sehingga lulusan nanti akan memiliki kompetensi dasar yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut jika sudah diterima di industri.

b. Prinsip 2 Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Jawaban sama dengan dalil sebelumnya. Namun jika sekolah mampu menyelenggarakan praktek kerja langsung di industri secara memadai dari sisi waktu, intensitas dan dengan pengawasan yang baik, maka prinsip ini bisa terpenuhi. Dalam kenyataan sekolah kewalahan harus menempatkan siswa dalam jumlah banyak untuk melaksanakan praktek yang sesuai kurikulum langsung di lokasi industri.

c. Prinsip 3 Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Hal ini juga sangat sulit diterapkan di Indonesia karena budaya dan lingkungan sekolah yang sangat berbeda dengan lingkungan industri sebenarnya. Idealnya sekolah bisa menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan pola pikir dan pola kerja bagi siswanya, namun kendala terbesar adalah bahwa manajemen sekolah tidak memiliki latar belakang industri yang kuat. Hampir semua sekolah vokasi dipimpin dan diajar oleh para profesional pendidikan yang tidak memiliki pengalaman industri cukup.

Maksud latar belakang dalam hal ini adalah pengalaman bekerja dan etos kerja industri, sehingga mustahil bisa menciptakan suasana industri didalam sekolah.

d. Prinsip 4 Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu mengembangkan minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Prinsip ini sudah banyak diterapkan dan berhasil di banyak sekolah kejuruan. Sistem pendidikan kita memungkinkan bagi individu siswa untuk maju dan meraih tingkat kompetensi dan keberhasilan yang setinggi-tingginya. Ini kemungkinan akibat liberalnya sistem pendidikan kita sehingga memungkinkan siswa yang memiliki potensi, rajin dan memiliki kemauan kuat dapat melaju cepat. Namun hal ini juga berlaku bagi siswa yang lemah, dimana siswa seperti ini akan tertinggal jika tidak memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk maju. Sistem pendidikan yang ada memberikan keleluasaan besar pada guru untuk menentukan kualitas proses pembelajaran. Guru akan cenderung memberikan prioritas pada siswa yang potensial dan aktif. Sistem kontrol pembelajaran kurang bisa memastikan pemerataan prioritas terhadap semua siswa untuk mendapat pelajaran yang sama kuantitas dan kualitasnya.

e. Prinsip 5 Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang mendapat untung darinya. Idealnya memang semua calon siswa yang masuk ke sekolah kejuruan sudah melewati seleksi potensi teknis dan non-teknis, sehingga siswa yang masuk adalah siswa yang secara bakat dan minat sesuai dengan jurusan yang dipilih serta memiliki motivasi intrinsik yang besar untuk menjalani pembelajaran. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini kurang bisa dilaksanakan di sebagian besar sekolah. Salah satu faktor penting adalah karena tidak adanya bimbingan dan konseling karir atau vokasional di level SMP sebelum masuk SMK dan juga di level SMA/SMK ke program vokasi lanjutannya. Ini menyebabkan calon siswa sekolah kejuruan tidak memiliki

pengertian yang cukup mengenai dunia kerja, sehingga dalam banyak kasus terjadi ketidaksesuaian siswa yang masuk ke sekolah vokasi.

f. Prinsip 6 Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Prinsip ini banyak diabaikan dan memang sulit untuk diterapkan sepenuhnya karena banyaknya beban kurikulum sekolah kejuruan di Indonesia. Siswa tidak hanya belajar mata pelajaran teknis namun juga pelajaran normatif dan adaptif yang memakan porsi hingga 30-40% dari total waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran praktek kejuruan juga tidak bisa melaksanakan kegiatan berulang karena kurangnya sarana prasarana penunjang praktek sehingga harus bergantian dengan siswa lain. Pada saat Praktek Industri sebenarnya siswa mendapat waktu panjang untuk mengulang-ulang kegiatan praktek, namun banyak siswa terkendala dengan penempatan praktek yang tidak sesuai jurusan.

g. Prinsip 7 Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Prinsip ini juga sangat sulit diterapkan di Indonesia. Praktisi yang sukses tidak akan memilih dunia pendidikan sebagai pilihan karir utama mereka karena banyak faktor. Pendidik di sekolah kejuruan sebagaian besar adalah pendidik murni dengan ketrampilan teknis tingkat pemula. Solusinya adalah dengan mendatangkan pengajar tamu dari industri ke sekolah, namun karena terbatasnya waktu biasanya kegiatan ini hanya bisa memberi wawasan pengetahuan saja ke siswa dan tidak bisa sampai pada pemberian ketrampilan. Akhirnya memang kita harus realistis, sekolah kejuruan kita baru bisa memasok calon tenaga kerja yang siap latih ketika masuk ke dunia industri. Mereka dibekali pengetahuan dan ketrampilan dasar pada bidangnya. Jika industri

ingin mendapat pekerja dengan level kompetensi lebih tinggi atau lebih spesifik, mereka harus melakukan pelatihan lanjutan secara in-company.

h. Prinsip 8 Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Saat ini sudah ada standar kompetensi baku yang dipakai sebagai acuan di SMK yaitu SKKD dan Program Diploma banyak mengacu pada SKKNI. Hal ini sudah cukup memadai, namun masih ada kendala dalam implementasi di lapangan seperti tidak standarnya proses pembelajaran antar sekolah dan antar daerah dalam satu bidang keahlian. Kesulitan lain adalah pada saat uji kompetensi yang juga tidak standar antar sekolah dan antar daerah karena menggunakan penguji yang berbeda dan tidak profesional. Seharusnya uji kompetensi dilakukan oleh satu lembaga khusus dibawah asosiasi industri tertentu, namun secara kelembagaan hal ini belum bisa diwujudkan sepenuhnya di Indonesia. Masih banyak sekolah kejuruan yang tidak bisa mendapatkan mitra penguji kompetensi yang benar-benar kompeten dan layak menjadi penguji.

i. Prinsip 9 Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar. Secara alamiah prinsip ini mulai berlaku dan diterapkan terutama di sekolah kejuruan yang memiliki birokrasi lebih fleksibel seperti sekolah swasta. Prinsip ekonomi supply-demand berlaku saat ini, program keahlian yang tidak dibutuhkan industri akan dengan sendirinya mendapatkan peminat yang sedikit. Jika sekolah tidak mampu menyesuaikan dengan cepat, maka besar kemungkinan sekolah akan kesulitan menjaring siswa. Namun banyak kendala yang harus dihadapi sekolah agar bisa menjadi sekolah yang mampu selalu memenuhi permintaan pasar kerja. Penghapusan program keahlian yang ada pasti akan menimbulkan konsekuensi besar dan menimbulkan kerugian bagi sekolah. Pembukaan program keahlian baru juga tidak mudah karena mahal dan rumitnya persiapan. Dalam realita, banyak sekolah yang akhirnya mengorbankan kesiapan penyelenggaraan demi mengejar permintaan pasar,

hal ini sangat berbahaya dan pada akhirnya akan membuat nama baik sekolah tercemar karena gagal menghasilkan lulusan yang berkualitas.

j. Prinsip 10 Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai). Secara sistem prinsip ini sudah diterapkan di sekolah kejuruan kita. Ada Praktek Industri dan Pemagangan di SMK yang diberikan alokasi waktu cukup panjang hingga 1 tahun. Kesempatan juga dibuka lebar dalam hal penempatan, bisa diluar kota, luar negeri, dll. Bahkan siswa diperbolehkan untuk masuk ke industri yang relevansinya kurang dengan jurusan yang dimiliki. Ini adalah hal yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan kejuruan, namun sekolah harus menghadapi kenyataan bahwa penempatan praktek lapangan siswa sangat sulit. Ini disebabkan kurangnya jumlah industri yang mau menerima siswa praktek dan semakin banyaknya jumlah siswa sekolah kejuruan pada saat ini. Sayangnya tidak ada upaya konkrit untuk memecahkan masalah rasio yang timpang ini dari pemerintah.

k. Prinsip 11 Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut. Prinsip ini sudah cukup luas diterapkan oleh sekolah kejuruan, materi belajar memang disediakan dari sumber yang cukup terpercaya. Ini disebabkan semakin mudahnya pencarian informasi melalui teknologi informasi sehingga dimungkinkan penggunaan dokumen untuk belajar yang berasal dari berbagai sumber. Bahkan saat ini hampir tidak ada perbedaan materi belajar antar sekolah dan antar daerah karena sumber yang dipakai sangat banyak dan tersedia bebas. Namun utnuk beberapa jurusan tertentu, sekolah harus lebih proaktif membangun hubungan dengan industri lokal karena adanya materi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

l. Prinsip 12 Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Prinsip ini sudah didekati oleh sistem pendidikan kejuruan dengan adanya pengelompokan jurusan dan program keahlian. Sekolah juga cenderung membuka program keahlian yang serumpun agar bisa terjadi efisiensi dalam proses mengajar karena adanya kompetensi atau sub-kompetensi yang dipakai bersama dalam bidang keahlian yang berbeda.

m. Prinsip 13 Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan. Prinsip ini memerlukan banyak sumber daya dalam penerapannya. Setiap bidang keahlian memerlukan materi, metode belajar dan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Kebutuhan masing-masing jurusan harus dipenuhi agar hasil dari proses pembelajaran bisa maksimal. Di Indonesia sudah diterapkan dalam skala tertentu seperti adanya pelajaran Matematika khusus untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, ada Matematika khusus bidang Teknologi, dll. Hal yang sama juga sudah diterapkan di masing-masing rumpun seperti antar jurusan Multimedia dan Animasi ada pelajaran Gambar Grafis yang sedikit berbeda karena berbeda tujuan.

n. Prinsip 14 Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut. Prinsip ini sudah cukup luas diterapkan karena karakter sosial masyarakat Indonesia yang sangat menghargai hubungan sosial yang harmonis. Hubungan antara sekolah, guru, siswa dan orangtua siswa tergolong baik jika dibanding dengan negara lain. Ini adalah hal positif karena siswa dapat secara positif mengembangkan minat dan bakatnya karena hubungan guru-siswa berjalan sehat dalam proses belajar. Namun

kendala utama prinsip ini adalah karena banyaknya siswa yang harus diajar oleh 1 guru, artinya rasio guru-siswa masih sangat timpang sehingga masih sulit bagi guru untuk dapat memberikan perhatian khusus pada setiap siswanya.

o. Prinsip 15 Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luwes. Pada umumnya manajemen administrasi sekolah di Indonesia relatif fleksibel dan tidak kaku. Ini juga berhubungan dengan karakter sosial masyarakat Indonesia yang mengedepankan rasa saling percaya dan keterbukaan. Bahkan dalam banyak kasus terlalu fleksibel dan mengabaikan prinsip tertib administrasi. Namun dengan semakin banyaknya penerapan standar manajemen mutu terpadu di sekolah, hal ini semakin baik, artinya tetap luwes namun tertib.

p. Prinsip 16 Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi. Prinsip ini banyak dilanggar. Prinsip sebaliknya yang justru sering dipakai yaitu, biarpun biaya tidak cukup yang penting dibuka dulu. Ini adalah prinsip yang salah namun justru menjadi mainstream di kalangan sekolah kejuruan. Pembukaan sekolah kejuruan membutuhkan dana sangat besar, pemerintah saat ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan di seluruh penjuru Nusantara, demikian juga swasta. Hanya beberapa sekolah saja, baik negeri maupun swasta, yang mampu membiayai sekolah yang dikelola secara memadai, sebagian besar lainnya tidak didukung sumber pembiayaan yang cukup.

5. Konsep bimbingan jabatan bimbingan karir, bimbingan konseling beserta implementasinya dalam pendidikan di SMK 1. Konsep Bimbingan Jabatan Setiap individu memiliki : 

Harga diri



Kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain



Individual Defferences



Ambisi untuk maju dan berubah



Hak yg sama untuk memperoleh pekerjaan



Kebutuhan hidup dan kebutuhan sosial

2. Konsep Bimbingan Karir Konsep bimbingan karir lahir bersamaan dengan konsep bimbingan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh, yang dilatari oleh berbagai kondisi obyektif pada waktu itu (1850-190 0), diantaranya: (1) keadaan ekonomi; (2) keadaan sosial, seperti urbanisasi; (3) kondisi ideologis, seperti adanya kegelisahan untuk membentuk kembali dan menyebarkan pemikiran tentang kemampuan seseorang dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan statusnya; dan (4) perkembangan ilmu (scientific), khususnya dalam bidang ilmu psiko-fisik dan psikologi eksperimantal yang dipelopori oleh Freechner, Helmotz dan Wundt, psikometrik yang dikembangkan oleh Cattel, Binnet dan yang lainnya Atas desakan kondisi tersebut, maka muncullah gerakan bimbingan jabatan (vocational guidance) yang tersebar keseluruh negara (Crites, 1981 dalam Bahrul Falah, 1987). Istilah vocational guidance pertama kali dipopulerkan oleh Frank Pearson pada tahun 1908 ketika ia berhasil membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Pada awalnya penggunaan istilah vocational guidance lebih merujuk pada usaha membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk didalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Namun sejak tahun 1951, para ahli mengadakan perubahan pendekatan dari model okupasional (occupational) ke model karier (career).Kedua model ini memliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam landasan individu untuk memilih jabatan. Pada model okupasional lebih menekankan pada kesesuaian

antara bakat dengan tuntutan dan persyaratan pekerjaan. Sedangkan pada model karier, tidak hanya sekedar memberikan penekanan tentang pilihan pekerjaan, namun mencoba pula menghubungkannya dengan konsep perkembangan dan tujuan - tujuan yang lebih jauh sehingga nilai – nilai pribadi, konsep diri, rencana-rencana pribadi dan semacamnya mulai turut dipertimbangkan. Bimbingan karier tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalahmasalah yang muncul, akan tetapi juga membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Penggunaan istilah karier didalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Hattari (1983) menyebutkan bahwa istilah bimbingan karier mengandung konsep yang lebih luas. Bimbingan jabatan menekankan pada keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu sedangkan bimbingan karier menitik beratkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkungannya agar ia memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dari segala peranan positif yang layak dilaksanakannya dalam masyarakat. Perubahan istilah dari bimbingan jabatan (vocational guidance) ke bimbingan karier mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas konselor dalam memberikan layanan bimbingan terhadap para siswanya. Peran dan tugas konselor tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan kariernya, tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karier dan penetapan karier pada kehidupan masa mendatang. Dalam perkembangannya, sejalan dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dewasa ini, bimbingan karier merupakan salah satu bidang bimbingan yang telah berhasil mempelopori pemanfaatan teknologi informasi, dalam bentuk cyber counseling. Sementara itu, dalam perspektif pendidikan nasional, pentingnya bimbingan karier sudah mulai dirasakan bersamaan dengan lahirnya gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an, berawal dari kebutuhan penjurusan siswa di SMA pada waktu itu. Selanjutnya, pada tahun 1984 bersamaan dengan diberlakukannya Kurikulum 1984, bimbingan karier cukup terasa mendominasi dalam

layanan bimbingan dan penyuluhan dan pada tahun 1994, bersamaan dengan perubahan nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 1994, bimbingan karier ditempatkan sebagai salah bidang bimbingan. Sampai dengan sekarang bimbingan karier tetap masih merupakan salah satu bidang bimbingan. Dalam konsteks Kurikulum Berbasis Kompetensi, dengan diintegrasikannya Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) dalam kurikulum sekolah, maka peranan bimbingan karier sungguh menjadi amat penting, khususnya dalam upaya membantu siswa dalam memperoleh kecakapan vokasional (vocational skill), yang merupakan salah jenis kecakapan dalam Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). Terkait dengan penjabaran kompetensi dan materi layanan bimbingan dan konseling di SMTA, bidang bimbingan karier diarahkan untuk : a. Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karier yang hendak dikembangkan. b. Pemantapan orientasi dan informasi karier pada umumnya dan karier yang hendak dikembangkan pada khususnya. c. Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d. Pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SMTA. e. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karier yang hendak dikembangkan. f. Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan; pelatihan diri untuk keterampilan kejuruan khusus pada lembaga kerja (instansi, perusahaan, industri) sesuai dengan program kurikulum sekolah menengah kejuruan yang bersangkutan. (Muslihudin, dkk, 2004)

3. Konsep Bimbingan Konseling a. Tujuan Bimbingan dan Konseling Secara umum, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan

predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Menurut Prayitno (1999:16) tujuan umum bimbingan dan konseling dilakukan dalam rangka pengembangan keempat dimensi kemanusiaan individu, antara lain : 1) Dimensi keindividualan (individualitas) Mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal yang mengarah pada aspek-aspek kehidupan yang positif. 2) Dimensi kesosialan (sosialitas) Manusia sebagai makhluk sosial harus mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama dengan orang lain. 3) Dimensi

kesusilaan

(moralitas)

Memberikan

perkembangan dimensi pertama dan kedua.

warna

moral

terhadap

Norma, etika, dan berbagai

ketentuan yang berlaku mengatur bagaimana kebersamaan antar individu seharusnya dilaksanakan. 4) Dimensi keberagamaan (religiusitas) Menitikberatkan pada hubungan diri manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana manusia tidak terpukau dan terpaku pada kehidupan di dunia saja, melainkan mengaitkan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

6. Keterkaitan antara pelaksanaan BK di SMK terhadap kompetensi lulusan SMK dan peluang kerja Guru Pembimbing adalah seorang guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan BK terhadap sejumlah siswa. Pelayanan BK di sekolah merupakan kegiatan untuk membantu siswa dalam upaya menemukan dirinya, penyesuaian terhadap lingkungan serta dapat merencanakan masa depannya. Prayitno (2001:3) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan BK di sekolah untuk mencapai tri sukses, yaitu: sukses bidang akdemik, sukses dalam persiapan karier dan sukses dalam hubungan kemasyarakatan. Thantawy (1997:73) menyebutkan tugas konselor sekolah ialah menyelenggarakan pelayanan bimbingan yang meliputi: bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar dan bidang bimbingan karier yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Selanjutnya tugas guru pembimbing di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah guru pembimbing berperan membantu siswa dalam menumbuhkembangkan potensinya. Salah satu potensi yang seyogyanya berkembang pada diri siswa adalah kemandirian dan kesiapan diri, seperti kemandirian dalam mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun persiapan , dan kesiapan diri siswa untuk memasuki dunia kerja nantinya. Dalam melaksanakan program 46 bimbingan dan konseling, konselor seyogyanya melakukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dengan kepala sekolah/madrasah, guru-guru mata pelajaran, orang tua konseli. Pelayanan bimbingan dan konseling difokuskan kepada upaya membantu konseli mengokohkan pilihan dan pengembagan sejalan dengan bidang vokasi yang menjadi pilihannya, kemudia membantu konseli untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Bimbingan (membangun soft skill) dan bimbingan vokasional (membangun hard skill) harus dikembangkan sinergis, dan untuk itu diperlukan kolaborasi produktif antara konselor dengan guru bidang studi/mata pelajaran/keterampilan vokasional. Guru pembimbing/ konselor sekolah adalah tenaga profesional yang telah dipersiapkan oleh lembaga atau instansi pendidikan yang berwenang yaitu membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalahnya, baik masalah pribadi, sosial, belajar maupun masalah . Konselor sekolah dididik secara khusus untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi pekerjaan bimbingan konseling. Pekerjaan seorang konselor sekolah

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, karena individu yang dihadapi seharihari disekolah satu sama lain memiliki keunikan dan ciri khas dalam tingkah 47 laku, kepribadian, sikap-sikapnya, maupun masalah-masalah yang dihadapi juga berbeda. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa guru pembimbing/konselor mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program bimbingan khususnya dalam pengembangan dan mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Beberapa peran konselor dalam bimbingan sebagai upaya mengembangkan siswa yang juga suatu upaya membantu siswa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja adalah antara lain: a. Sebagai penemu masalah pendidikan atau penemu kebutuhan siswa. Konselor berusaha mengidentifikasi permasalahan keadaan siswa dengan mengumpulkan data secara seksama yang melibatkan semua unsur sekolah dan orang tua. b. Sebagai agen referal dan penerima, setiap masalah yang dihadapi siswa yang sudah ditangani oleh guru, kepala sekolah dan orang tua dimana mereka tidak mampu menanganinya misalnya berkaitan dengan masalah maka dengan mengunakan konseling apabila diminta oleh yang bersangkutan. c. Sebagai penemu potensi manusiawi, dengan berbagai teknik unuk memperoleh data tentang siswa mengenai kemampun psikologis dengan 48 teknik tes dan non tes, maka konselor dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara optimal, khususnya dibidang . d. Sebagai informan dan pendidik , koselor dianggap sebagai orang yang mampu dan memiliki wawasan yang luas dalam bidang , maka konselor dapat memberikan informasiyang dibutuhkan siswa. e. Sebagai penolong pengenalan diri, bimbingan bertolak dengan dasar pemahaman diri siswa diharapkan dapat mengenal dirinya sendiri (dengan bantuan konselor) baik mengenai kelebihan dan kekurangan dirinya. f. Sebagai fasilitator hubungan manusiawi maka konselor dapat mengembangkan sikap dan cara yang baik dalam sesama teman sekerja. g. Sebagai penentu dan pelaksana program bimbingan , konselor dengan pengetahuan dan pengalamannya diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan program bimbingan.