Tutorial Drd Di Surakarta 26 Juni 2008

Workshop “Membangun Sistem Inovasi Daerah” Surakarta, 26 Juni 2008

Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

RANGKUMAN “TUTORIAL” PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH (DRD) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH

OUTLINE

LANDASAN LEGAL LANGKAH PENTING DRD & STRATEGI INOVASI DAERAH

KERANGKA INSTRUMEN LEGAL INDIKATOR KEBERHASILAN

2

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH (UU NO. 18/2002, Pasal 18 : Fungsi Pemerintah)

•

UU No.18/2002 (Bab IV Fungsi dan Peran Pemerintah, Pasal 18): – Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. – Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

•

Agar pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut dapat direncanakan secara baik dan dapat dipahami oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta oleh semua pihak di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga swasta yang berkepentingan, maka: arah, prioritas utama, dan kerangka pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu dituangkan secara tertulis ke dalam suatu kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. 3

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi Pemerintah)

Butir Isu

Esensi yang Perlu Diperhatikan

Ayat 1: Fungsi pemerintah daerah, yaitu Semangat otonomi atau kewenangan menumbuhkembangkan motivasi, daerah dalam bertindak lokal selalu memberikan stimulasi dan fasilitas, serta dalam kerangka nasional. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian integral dari Sisnas P3Iptek. Ayat 2: Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pembangunan menjadi agenda bersama para pihak di daerah

4

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi Pemerintah)

Butir Isu

Esensi yang Perlu Diperhatikan

Ayat 3: Pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterbukaan Pemda terhadap advisory dan advokasi dari unsur kelembagaan iptek.

Ayat 4: Pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Instrumen ”kelembagaan” di daerah (DRD) dengan fungsi penyusunan kebijakan iptek di daerah, dukungan kepada Pemda dalam berkoordinasi, dan perwakilan dalam DRN.

5

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu

Esensi yang Perlu Diperhatikan

Ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

Catatan : Instrumen kebijakan merupakan alat kebijakan yang digunakan agar kebijakan yang diambil dapat efektif mencapai tujuan.

Ayat 2: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Catatan : Prinsip dasar bagi penetapan kebijakan beserta instrumennya adalah pemahaman atas ”isu kebijakan” yang hendak diatasi dan bagaimana instrumen kebijakan ditetapkan agar memenuhi kaidah/kriteria kebijakan yang baik.

6

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu Ayat 3: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga.

Esensi yang Perlu Diperhatikan a. Dukungan sumber daya yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan kekayaan intelektual, serta dukungan sarana dan prasarana. b. Dukungan dana yang dimaksud dalam ayat ini dapat diberikan sebagai bantuan pembiayaan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai bantuan pembiayaan bagi lembaga penunjang untuk memperkuat daya dukung serta meningkatkan aliran investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pemberian insentif yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 7

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu Ayat 3

Esensi yang Perlu Diperhatikan d. Penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam ayat ini diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah. e. Pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini adalah lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

8

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu Ayat 4: Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah tertentu.

Esensi yang Perlu Diperhatikan Pada tingkat pusat, pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa: a. Lembaga litbang departemen dan lembaga lain yang sejenis yang berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu; b. Lembaga litbang non departemen yang merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

9

Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu Ayat 4

Esensi yang Perlu Diperhatikan c. Lembaga penunjang departemen dan lembaga lain yang sejenis berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu; d. Lembaga penunjang non departemen merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional. Di daerah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga litbang dan lembaga penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah. 10

Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)

Butir Isu Ayat 5: Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Esensi yang Perlu Diperhatikan Prinsip implementasi instrumen kebijakan menurut UU No. 18/2002 adalah – – – –

Keadilan Demokrasi Transparansi Akuntabilitas.

11

Pembentukan DRD

Pertemuan Awal

Penyusunan Dokumen Strategi

Pembentukan Tim

Selesai Tahap Awal

Penyiapan Instrumen Legal

Penerbitan Instrumen Legal

12

INNOVATION GOVERNANCE ~ KONSEP Arnold, dkk (2001 – 2004) Tingkat 1 Desain / lintas Kebijakan Penetapan bidang tingkat Kebijakan tinggi

Tingkat 2 Koordinasi Desain yang Program berpusat pada misi kementerian

Tingkat 3 Koordinasi & Manajemen pengembangan Program kebijakan yang lebih rinci

Pemerintah

Departemen/ Kementerian Industri, dll.

Dewan Riset dan Akademi

Badan Teknologi dan Inovasi

Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya

Badan-badan Program Pendukung

Kontraktor Program

Tingkat 4 Pelaku riset dan Administras/ inovasi Implementasi Program

Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi

Dewan kebijakan

Lembaga Litbang Perguruan Tinggi

Produsen:

Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb.

13

FUNGSI APA YANG HARUS MENJADI BAGIAN DARI PENADBIRAN?

• • • • • •

Menetapkan arah (Setting directions) Sebagai “wasit” Koordinasi Horisontal Mengkoordinasikan pengembangan pengetahuan Strategic intelligence / bottleneck analysis Menuntun berbagai aktor menuju sasaran yang dikehendaki oleh masyarakat • Meningkatkan peran inovasi dan riset (opsional, tetapi sangat penting) Arnold & Boekholt (2004) 14

Issues for governance include … • • • •

Systems-wide governance De-integration, subsidiarity and self-organisation Co-ordination and strategic direction-setting at Level 1 Institutional co-ordination at Level 3, to make it easier to tackle horizontal problems • Placement of strategic intelligence / bottleneck analysis within the system • Role of beneficiaries in governance

Arnold & Boekholt (2004) 15

High-level ‘policy councils’ for innovation

• Dimaksudkan untuk menjembatani “pendekatan yang luas atas inovasi” • Strategic level : mis. tidak mengurusi day-to-day policy problems, tetapi menelaah isu-isu sistemik dengan perspektif yang lebih berjangka panjang • Keanggotaan pemerintah yang mencakup lebih dari satu ‘policy domain’ • Keanggotaan yang terdiri dari ‘makers and shakers’ • Berbeda dari typical Research Councils, bertindak sebagai penyokong dana bagi iptek • Berbeda dari external ‘Advisory Council’, walaupun sangat tipis pada dewan tingkat tinggi.

16

POLA ORGANISASI (PENGORGANISASIAN) DALAM PENADBIRAN INOVASI Kementerian

Umbrella Multi-principal

Mono-principal Mono-programme Multi-programme

Pelaku Riset dan Inovasi

Sumber : Arnold, et al., (2004, 2003).

17

KELEMBAGAAN : Membangun Kapasitas Untuk Bertindak VISI BERSAMA • Proses membangun konsensus • Peran penting bagi ORGANISASI DAN seluruh stakeholders PENGORGANISASIAN KOLABORASI • Penentuan prioritas langkah-langkah UNTUK selanjutnya PEMBANGUNAN

KEPEMIMPINAN YANG BERKOMITMEN TERHADAP VISI BERSAMA • Partisipasi penuh komitmen dari para pemimpin swasta, intelektual, dan pemerintah

AGENDA PRAGMATIS UNTUK PEMBANGUNAN • Struktur kelembagaan membantu memformalkan dan memfasilitasi: – Perumusan agenda tindak – Proses membangun konsensus – Partisipasi para pemimpin

18

Kebijakan, Program, Kegiatan dan Organisasi serta Jaringan di Luar Daerah, Nasional & Internasional

“STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)

Tingkat 3 Koordinasi Implementasi

Gubernur/ Bupati/Walikota

DPDS DRD

DPRD

Tim/Gugus Tugas

Tim Ahli

Asisten, Ka. Bappeda & Ka. Perangkat Daerah tertentu

Badan/Dinas/ Kantor Sektoral

Kegiatan

Tingkat 4 Pelaku litbang/ inovasi Perguruan Tinggi

Badan/Dinas/ Kantor Lintas Sektor

Organisasi Perangkat Daerah lainnya

Kegiatan

Lembaga Litbang/ UPTD, dll.

Kegiatan

Kontraktor Program

Produsen

Konsumen

Litbang Swasta/Non-pemerintah

Keterangan: Instruksi, Sumber Daya

Hasil

Saran (Advis) / Pelaporan

Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama)

Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama)

19

ILUSTRASI STRUKTUR INTERVENSI INOVASI SECARA UMUM: Organisasi dalam Perancangan dan Implementasi Kebijakan

DRN

DRD Lain

Lemlitbang

Pemerintah Daerah

Badan/Dewan Penasihat. Mis.: DPDS

DRD

Tim Klaster

Balitbangda

Dinas/ Kantor

Dinas/ Kantor

Horisontal

Vertikal

Instrumen

Insrumen

DPRD

Bapeda

Payung (Umbrella)

Perguruan Tinggi Lembaga Non Pemerintah Lain

Instrumen Intervensi. Mis.: Program-program Litbang

Pelaksana : Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Riset, dsb. 20

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Menurut Perundangan yang Berlaku

Pedoman

RPJP Pedoman Nasiona l Diacu

Nasional

Rincian APBN

RAPBN

APBN

Diacu Dijabar kan

RKP

Diperhatikan Pedoman

RKA-KL

RPJM Dijabar Daerah kan

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu

Renstr Pedoman Renja a SKPD SKPD

UU SPPN

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RPJM

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstr Pedoman Renja a KL KL

UU KN

Strategi Inovasi Daerah 21

PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH Bahan-bahan acuan



Bahan hasil diskusi awal



Template draf



Tim Fasilitator (Scouting Team):



1. 2.

.... ....

Pertemuan Tim Fasilitator berikutnya : Proses “estafet” dari Tim Fasilitator ke Tim DRD



Tindak lanjut, Sasaran dan Jadwal



PIC: • Bappeda . . . • BPPT . . . .



22

CHECK-LIST PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH

Draf SK Bupati tentang Pembentukan DRD



Bahan-bahan acuan : Buku, Draf Panduan, Contoh



Bahan hasil diskusi awal



Template draf



Tindak lanjut, Sasaran dan Jadwal



PIC: • Pemkab Sumedang (. . . . & . . . .) • BPPT ( & )



23

SKEMA PENYUSUNAN STRATEGI INOVASI DAERAH Dokumen Acuan Lain yang Relevan

4

1 Jadwal Penetapan Kerangka dan Masukan Muatan Utama

2 3

Pembentukan Tim (Balon DRD)

Tim menyusun DRD Rancangan Awal Terbent Strategi Inovasi uk Daerah a)Visi,Misi & Arah Kebijakan b)Tujuan & Sasaran Strategis d) Matriks Utama Program SKPD c) Program DRD Menyampaikan Dokumen Strategi Inovasi Daerah kepada Pemda Pemda Melakukan Penyempurnaan Dokumen Strategi Inovasi Daerah

Jadw al Penghimpunan

Jadwal

Introduks i

Bahan & Pemutakhiran Data

Masyarakat (DPDS) & Pemkab (SKPD) Menyampaikan Masukan

5

6

Program SKPD 7

DRD Mengkomunikasikan Draf Strategi Inovasi Daerah kepada Pemkab, DPDS & DPRD

8 Penetapan Strategi Inovasi Daerah 9

10 Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Kegiatan Tahunan, Pemantauan dan Evaluasi

24

CONTOH SKEMA PENYUSUNAN STRATEGI INOVASI DAERAH Dokumen Acuan Lain yang Relevan

Dalam proses

1

Jadwal Penetapan Kerangka dan Masukan Muatan Utama Pembentukan Tim (Balon DRD)

Tim menyusun DRD Rancangan Awal Terbent Strategi Inovasi uk Daerah a)Visi,Misi & Arah Kebijakan b)Tujuan & Sasaran Strategis d) Matriks Utama Program SKPD c) Program DRD Menyampaikan Dokumen Strategi Inovasi Daerah kepada Pemda Pemda Melakukan Penyempurnaan Dokumen Strategi Inovasi Daerah

Jadw al Penghimpunan

Jadw al Introduks i

Bahan & Pemutakhiran Data Masyarakat (DPDS) & Pemkab (SKPD) Menyampaikan Masukan

2

3

4

Program SKPD DRD Mengkomunikasikan Draf Strategi Inovasi Daerah kepada Pemkab, DPDS & DPRD

5 Penetapan Strategi Inovasi Daerah 6

7 Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Kegiatan Tahunan, Pemantauan dan Evaluasi

25

CONTOH JADWAL AGENDA JANGKA PENDEK : Penyusunan Dokumen Strategi Inovasi Daerah Bulan 1

ELEMEN AGENDA

1

2

3

Bulan 2 4

1

2

3

Bulan 3 4

1

2

3

4

1. Penyusunan Rancangan Awal 2. Ekspose Rancangan Awal kepada Pemkab Revisi Rancangan Awal 3. Penyusunan Matriks Program 4. Ekspose Draf kepada Pemkab 4. Ekspose Draf kepada DPRD Revisi Draf 5. Penyampaian Draf oleh DRD kepada Pemkab 6. Penyempurnaan Draf oleh Pemkab 7. Penetapan Strategi Inovasi Daerah oleh Bupati 26

KEBERHASILAN DRD Ukuran

Contoh Indikator

•

Kemampuan “MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI” yang pokok ~ Functioning

Lihat landasan perundangan (UU No.18/2002: Pasal 20, Ayat 4 ~ Penjelasan)

•

Kemampuan “MERESPON” isu penting/strategis (dan aktual) yang relevan ~ Responsive

1. Keterlibatan lembaga dan/atau anggota dalam merespon isu penting/strategis tertentu 2. Usulan/rekomendasi solusi atas isu yang berkembang

•

Menjadi “KELOMPOK YANG BERPENGARUH” dalam kebijakan publik yang relevan dan dalam perbaikan kebijakan ~ Influencing

1.

2.

3.

•

“KEPIONIRAN/ KEPRAKARSAAN” dalam perbaikan kebijakan ~ Pioneering; Leadership

Keterlibatan lembaga/anggota dalam dialog atau proses kebijakan publik dan dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan. Anggota sebagai nara sumber dalam proses kebijakan dan/atau dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menjadi rujukan dalam proses kebijakan dan/atau dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan.

1. Prakarsa dalam mengangkat wacana positif 2. Prakarsa perbaikan (reformasi) kebijakan

27

KEBERHASILAN DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH Ukuran

Contoh Indikator

•

Rumusan tertulis yang “TEPAT WAKTU” ~ Timing

•

Rumusan tertulis yang “DITERIMA” Pengakuan legalitas dokumen oleh para pemangku kepentingan kunci ~ Acceptance

•

Dokumen “TERSOSIALISASIKAN” dengan baik ~ Diffused

•

Pokok pikiran dan rekomendasi “DIADOPSI/ DIIMPLEMENTASIKAN” oleh, atau “MENJADI ACUAN” bagi aktor yang relevan ~ Operasionalized

1. Jangka Pendek : Program/kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan yang dirumuskan/ direkomendasikan 2. Jangka Menengah : Diadopsi dalam RPJMD 3. Jangka Panjang : Diadopsi dalam RPJPD

•

Ketersediaan sebagai salah satu acuan perencanaan pembangunan (program aksi para aktor)

•

Penyampaian (delivery) pada pemangku kepentingan kunci Jangkauan sebaran (outreach) dokumen

28

“Pengaruh” DRD dari Perspektif Kebijakan

A. Manajemen & Kebijakan Pembangunan : – RPJMD & Program – RPJPD – Reformasi kebijakan

B. Kemitraan C. Intensitas Aktivitas Pengetahuan D. “Petarencana” yang lebih baik ke depan.

29

Terimakasih http: //sisteminovasi.wordpress.com

30