Tugas Mata Kuliah Politik Hukum
PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM DENGAN KAITAN SISTEM HUKUM NASIONAL (Peranan Pancasila dalam Pembentukan Hukum Nasional dan Mempertahankan Pancasila sebagai Cita Hukum Nasional)
Oleh: Rizky Karo Karo 14/376209/PHK/08625
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
A. Latar Belakang Masalah Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila1. Berkembangnya berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila patut diwaspadai sebagai upaya pengikisan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk mencegah perpecahan serta mempertahankan persatuan Indonesia2. Di satu sisi, Presiden Jokowi menghargai dan menghormati betul hari lahir Pancasila dengan cara 1 Juni 2016, Presiden Jokowi menorehkan sejarah baru. Pemerintah menetapkan secara resmi 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila merujuk pada pidato Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) pada tanggal yang sama tahun 1945. Dalam sidang itu kata “Pancasila” disebut pertama kali.Pengumuman 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional disampaikan Jokowi 3 Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo dalam Astim Riyato4, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; 2.Adanya pembagian kekuasaan; 3.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harusselalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang 1
http://nasional.kompas.com/read/2012/06/01/00191155/Banyak.Pelanggaran.terhadap.Nilainilai.Pancasilan 2
http://print.kompas.com/baca/politik/2015/10/01/Waspadai-Ideologi-yang-Melemahkan-Pancasila
3
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/12192931/pki.ancaman.terhadap.pancasila.atau.hanya.a marah.para.jenderal.punawirawan. 4
Astim Riyato, 2006, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, hlm.274.
2
tidak tertulis; 4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruhpengaruh lainnya. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M.Hadjon5 adalah sebagai berikut: a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan negara; c.Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun dewasa ini, Masih adakah Pancasila? Mengingat kenyataan yang sering terjadi sekarang ini, banyak individu maupun golongan yang mau menang sendiri tanpa mengikuti sistem mufakat, yang menjadi pemikiran pada sila keempat pada Pancasila6. Pancasila adalah dasar Negara, tidak boleh ada yang melanggar, ataupun menghina Pancasila. Pemerintah juga harus dengan tegas mengawasi jika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh disahkan, jika sudah disahkan sebaiknya dicabut kembali agar tidak merugikan. B. Rumusan Masalah Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
5
Philipus M Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia PT.Bina Ilmu,Surabaya, hlm.90.
6
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/11/14191981/Masih.Adakah.Pancasila..
3
1. Bagaimana peranan Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional? 2. Bagaimana mempertahankan Pancasila demi Cita Hukum Indonesia? C. Pembahasan 1. Peranan Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU PUU Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasal tersebut Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pembukaan Penjelasan UU PUU juga telah dengan jelas dan tegas memaparkan
bahwa
Pancasila
adalah
dasar
pembentukan
peraturan
perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiranbahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalambidang
kemasyarakatan,
kebangsaan,
dan
kenegaraan
termasuk
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang 4
lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 UU PUU Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengansemua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasipermasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Cara Mempertahankan Pancasila demi Cita Hukum Indonesia Menurut Sultan HB X, Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah
hidup
masyarakat.
Oleh
karena
itu,
Pancasila
perlu
dikembangkan sebagai metodologi hidup atau ideologi praktis7. "Sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, ya berarti secara sengaja atau tidak sengaja telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara," tutur Sultan.8 Salah satu contoh pengamalan yang baik dilakukan oleh Walikota Bandung, bahkan Sekretaris Jenderal MPR meminta agar Pejabat Daerah lain mengikuti langkah Walikota Bandung tersebut. Adapun upaya yang 7
http://nasional.kompas.com/read/2012/06/01/00191155/Banyak.Pelanggaran.terhadap.Nilainilai.Pancasila 8
Ibid.
5
dilakukan adalah Ma'ruf mengatakan, banyak program Ridwan di Pemerintah Kota Bandung yang merupakan terjemahan dari sila-sila di Pancasila. Ma'ruf pun berharap hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah lainnya.9 "Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa kami implementasikan dengan program penguatan kesalehan di masyarakat, mengaji untuk anak-anak, Pemerintah Kota Bandung baru saja menerbitkan program pembayaran zakat via online. Adapun, sila keempat Pancasila diterjemahkan Emil ke dalam mengakomodir aspirasi rakyat Bandung. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan ke dalam program kredit tanpa agunan. Sejak program tersebut, pemerintah kota telah menyalurkan kredit kepada 9.000 penerima.10 Zulkifli juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai keberagaman di Indonesia. Sehingga ia meminta jangan sampai perbedaan yang ada malah memicu kebencian. Ketua MPR juga mendorong kepada siswa-siswi Bau Bau untuk terus semangat dalam menggapai cita-cita. Sebab, saat ini siapa saja berhak menjadi apa saja di Indonesia11. MPR sebagai rumah rakyat yang bertanggung jawab atas segala peraturan perundang-undangan mencoba merekomendasikan penggunaan
9
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/30/19362411/sekjen.mpr.ingin.kepala.daerah.tiru.ridwan.ka mil.dalam.menerjemahkan.pancasila. 10
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/30/19362411/sekjen.mpr.ingin.kepala.daerah.tiru.ridwan.k amil.dalam.menerjemahkan.pancasila. 11
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/03/18144311/zulkifli.hasan.pancasila.semakin.dilupakan.p
adahal.kehebatannya.diakui.oleh.orang.luar.
6
Pancasila lewat Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia12. Salah satu cara yang akan dilakukan MPR adalah Membentuk lembaga yang akan mengkaji sistem tata negara, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR akan membentuk Lembaga Kajian Konstitusi yang kinerjanya akan menyerap aspirasi masyarakat, mengimplementasikanya dan mendukung MPR. Lembaga Kajian Konstitusi ini terdiri dari para pakar, tokoh nasional, mantan anggota MPR yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam bidang tata negara. Sesuai dengan eksistensinya,, Tentara Nasional Indonesia TNI adalah pembela ideologi negara, Pancasila. Salah satunya diwujudkan dengan menjadi perekat kemajemukan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.TNI pun tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa. TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebinekaan Indonesia13. Pancasila dapat dipertahkan dengan media pendidikan. Menurut hemat saya,
pendidikan adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan
kejayaan Pancasila, pendidikan tersebut dapat dimulai lagi dari anak-anak Sekolah Dasar. Oleh karena itu, peranan Kementrian Pendidikan dan Kebudayan sangat diperlukan, perlu dicipkatan kurikulum yang baru dimana pengajaran Pancasila tidak dijadikan untuk bahan ajar saja, namun juga harus dibuat metode pembelajaran yang sesuai dan dapat diamalkan.
12
http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/12193591/Menanamkan.Kembali.Pancasila.di.Setiap.Pe
raturan.Perundang-undangan 13
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/31/09364121/tni.garda.depan.penjaga.pancasila
7
Pancasila dapat dipertahankan juga melalui sarana keluarga. Keluarga yang harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, misalnya melaksanakan musyawarah jika ada masalah keluarga adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Kesimpulan 1. Pancasila adalah dasar segala pembentukan peraturan perundangundangan yang ada. Hal tersebut sudah sangat jelas dalam UU PUU. Pancasila sangat berperan dalam pembentukan cita hukum nasional guna terwujudnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia, dan ketertiban umum. 2. Pancasila dapat dipertahankan dengan berbagai cara. Cara yang pertama dimulai dari lembaga Negara, misalnya MPR harus lebih sering mensosialisasikan pentingnya Pancasila bagi warga Negara, cara yang ke2 melalui Tentara Nasional Indonesia, dan Alat keamanan Negara lainnya, jika ada yang ingin melanggar, menghina Pancasila dalam bentuk apapun, Pemerintah harus menindak dengan tegas misalnya dengan pembubaran organisasi, ataupun memenjarakan orang yang menghina tersebut. Namun terdapat cara yang paling ampuh untuk mengembalikan kejayaan dan kesaktian Pancasila yakni dimulai melalui pendidikan sekolah dasar dan keluarga. Perubahan kurikulum yang memberi penekanan kepada pengamalan Pancasila sebaiknya segera dibahas kembali, Keluarga juga dapat sebagai pengamalan Pancasila. Daftar Pustaka Riyato, Astim, 2006, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung Philipus M Hadjon, Philipus 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia PT.Bina Ilmu,Surabaya 8
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 http://nasional.kompas.com/read/2012/06/01/00191155/Banyak.Pelanggaran.terhadap .Nilai-nilai.Pancasilan http://print.kompas.com/baca/politik/2015/10/01/Waspadai-Ideologi-yangMelemahkan-Pancasila http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/12192931/pki.ancaman.terhadap.pancas ila.atau.hanya.amarah.para.jenderal.punawirawan. http://nasional.kompas.com/read/2016/03/11/14191981/Masih.Adakah.Pancasila.. http://nasional.kompas.com/read/2012/06/01/00191155/Banyak.Pelanggaran.terhadap .Nilai-nilai.Pancasila http://nasional.kompas.com/read/2016/05/30/19362411/sekjen.mpr.ingin.kepala.daera h.tiru.ridwan.kamil.dalam.menerjemahkan.pancasila. http://nasional.kompas.com/read/2016/05/30/19362411/sekjen.mpr.ingin.kepala.daera h.tiru.ridwan.kamil.dalam.menerjemahkan.pancasila. http://nasional.kompas.com/read/2016/08/03/18144311/zulkifli.hasan.pancasila.sema kin.dilupakan.padahal.kehebatannya.diakui.oleh.orang.luar. http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/12193591/Menanamkan.Kembali.Panca sila.di.Setiap.Peraturan.Perundang-undangan http://nasional.kompas.com/read/2016/10/31/09364121/tni.garda.depan.penjaga.panc asila
9