Tugas Sejarah.docx

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN D I S U S U N OLEH:

NAMA: JELITA PARERA KELAS: X MIPA 3

SMA NEGERI 2 AMBON

LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN 1. Lembaga Administrasi Negara Tugas : Lembaga Adminstrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; 2. Pengkajian administrasi nagara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara; 3. Pengembangan inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; 4. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; 5. Pembinaan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara; 6. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan; 7. Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan 8. Pembinaan dan penyelenggaraan duku-ngan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 2. Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar. 3. Penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus. 4. Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI. 6. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan. 7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tugas : Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi LKPP:

1.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 2.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. 4.Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (eprocurement). 5.Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum. 6.Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga. 4. Lembaga Ketahanan Nasional

Tugas dan fungsi Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam : 1. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; 2. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilainilai kebhineka tunggal ika-an;

4. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri. Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi : 1. mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi; 2. mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional; 3. memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan; 4. kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional; 5. kerja sama pengkajian strategik dan kerja sama pemantapan nilai nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri. 5. Lembaga Sandi Negara Tugas: melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lemsaneg; 3. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian; 4. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

6.Badan Kepegawaian Negara BAKN mempunyai tugas sebagai berikut :    

Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden; Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun; Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.

7.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tugas: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fungsi:

  



Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

7.Badan Koordinasi Penanaman Modal Tugas: 

Untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

8.Badan Informasi Geospasial Tugas: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika 2. Koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika 3.Memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika 4.Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika 5.Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga 9.Badan Narkotika Nasional Tugas: 1.Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2.Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3.Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6.Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; 7.Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 9.Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10.Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi: 1.Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. 2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. 3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 4.Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. 5.Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. 6.Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. 7.Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. 8.Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. 9.Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. 10.Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 11.Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif

10.Badan SAR Nasional TUGAS POKOK: Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, Badan SAR Nasional memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. FUNGSI: 1. Perumusan kebijakan nasionaldan kebijakan umum di bidang SAR 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang SAR 3. Koordinasi kebijakan, perencanaandan program di bidang SAR 4. Pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR 5. Pelaksanaan siaga SAR 6. Pelaksanaan tindakawaldan operasi SAR 7. Pengoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 8. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang SAR 9. Penelitian dan pengembangan di bidang SAR 10. Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR 11. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR 12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional 13. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 14. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional 15. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

11.Badan Tenaga Nuklir Nasional Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga

nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. fungsi:   



Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

12. Badan Pusat Statistik Tugas: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi:     

Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; Penetapan sistem statistik nasional; Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan



Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan:       

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; Penetapan sistem informasi di bidangnya; Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu; Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik; Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

13. Badan Standarisasi Nasional Fungsi BSN: 1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional; 2. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; 3. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional; 4. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi; 5. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BSN: Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan : 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu: 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional; 2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium; 3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya; 5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. 14. Badan Kepegawaian Negara Fungsi:  Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kepegawaian &. Penyelengaraaan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ,pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil  Penyelengaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara  Penyelegaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi antar propinsi & Penyelengaraan koordinasi penyusunan norma standar dan prosedur  Penyelengaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian kepada instansi

 

    

 

pemerintah & Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN Pelancaran kegiatan instansi pemerintah dibidnag administrasi kepegawaian . Penyelengaraan pembianaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian keuangan kearsipan persandian perlengkapan dan rumah tangga . Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya & . Perumusan kebijakan dibidangnnya untuk mendukung pembangunan secara makro . Penetapan sistem informasi dibidangnnya Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi & Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kepegawaian Penyusunan norma standar dan prosedur kepegawaian negara dan pengendaliannya & Penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah . Penyelengaraan administrasi mutasi kepegawaian antar propinsi serta perumusan standar dan prosedur mengeani perencaan pengangkatan pemindahan pemberhentian penetapan pensiun gaji tunjangan kejsejahteraan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum PNS Penyelengaraan administrasi kepegawaian secara nasional dan perencanaan kebijakan dan pemantaun pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural Pengawasan dan pengendalian norma standar dan prosedur kepegawaian