Tugas Profesi Bimbingan Dan Konseling.docx

  • Uploaded by: Muhammad andi fahri Gade
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tugas Profesi Bimbingan Dan Konseling.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,156
  • Pages: 5
34 Organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia Saat ini profesi bimbingan dan konseling di Indonesia mewadahi diri dalam organisasi profesi yang di beri nama Asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN), yang sebelumnya bernama petugas bimbingan dan konseling (IPBI) menghimpun konselor kelulusan sarjana muda dan bertugas di sekolah para pendidikan konselor yang bertugas di LPTK di samping para konselor dengan beragama latar belakang yang secara de facto bertugas sebagai guru bimbingan di lapangan. 1. IIBKIN singkatan dari ikatan instrumentasi bimbingan dan konseling Indonesia divisi ini beranggotakan para konselor yang memiliki keahlian dan lisensi dalam mengadministrasi kan tes psikologi. 2. IBKS singkatan dari ikatan bimbingan dan konseling di sekolah. Divisi ini beranggotakan para guru bimbingan dan konseling disekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. 3. IKI singkatan dari Ikatan Konselor Indonesia. Devisi ini beranggotakan para alumni program pendidikan konselor (PPK). 4. IKIP singkatan dari konselor industri dan organisasi. Divisi ini beranggotakan para konselor yang bertugas di lingkungan industri dan organisasi sosial kemasyarakatan. 5. IPSIKON singkatan dari Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konselor. Divisi ini beranggotakan para pendidik konselor. 6. IPKOPTI singkatan dari Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi. Devisi ini beranggotakan para konselor yang bertugas di perguruan tinggi. Untuk memudahkan koordinasi, kepengurusan ABKIN terbagi dalam wilayah kerja yang terdiri dari:

1. PB ABKIN (pengurus besar ABKIN),merupakan induk organisasi ABKIN tingkat nasional. Ketua dan anggota PB ABKIN memiliki masa tugas 4 tahun yang dipilih dan di tetapkan melalui kongres ABKIN. 2. PD ABKIN (Pengurus daerah ABKIN),merupakan kepengurusan ABKIN tingkat provinsi.ketua dan anggota PD ABKIN memiliki masa tugas 4tahun yang di pilih dan di tetapkan melalui konferda (konferensi daerah)ABKIN. 3. PC ABKIN (pengurus jabang ABKIN), merupakan kepengurusan ABKIN tingkat Kota /kabupaten. Ketua dan anggota PC ABKIN memiliki masa tugas 4tahun yang di pilih dan di tetapkan melalui konfercab ABKIN. Dalam menjalankan visinya, organisasi profesi bimbingan dan konseling memiliki fisik sebagai berikut:  Meningkatan kualitas proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling.  Meningkatan pembinaan dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling.  Meningkatan kesejahteraan konselor.  Memberi perlindungan hukum pada konselor dalam menjalankan tugas profesinya.

 Memberikan layanan pada masyarakat pengguna jasa profesi bimbingan dan konseling. Fungsi organisasi profesi (dalam hal ini ABKIN) adalah:  Memantapkan landasan keilmuan dan teknologi dalam wilayah konseling.  Menetapkan standar profesi konseling.  Mengadakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan konselor dalam menyiapkan tenaga profesi konseling.  Menyiapkan/melaksanakan upaya kredensialisasi bagi tenaga profesi konseling dan lembaga pengembangnya.  Mensupervisi pelayanan konseling yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga.  Melakukan advokasi, baik terhadap anggota profesi maupun penerima layanan profesi konseling.  Membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dari berbagai negara.  Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan profesi lain.  Sebagai sarana komunikasi bagi para konselor dan pusat informasi tentang perkembangan bimbingan dan konseling. Untuk mewujudkan misi, fungsi, dan perannya, ABKIN memiliki program yang disusun dan dipertanggung jawabkan kongres ABKIN. Secara garis besar, program ABKIN mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan kemampuan profesional dan karir para anggota ABKIN melalui kegiatan ilmiah dan profesional, seperti pelatihan, seminar, workshop, simposium, penerbitan dan sebagainya. 2. Peningkatan pelaksanaan kewajiban dan hak anggota ABKIN. 3. Peningkatan pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan layanan profesional. 4. Terlibat dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan keprofessional bimbingan dan konseling, misalnya undang undang kurikulum dan penentuan standar pendidikan. 36 Kode etik profesi Merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting untuk di kerahui,di pahami, dan di tetapkan oleh konselor. Kode etik suatu profesi harus di indahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa kode etik profesi memberi panduan pada individu-individu dengan profesi terkait dalam hal ini konselor. Pengertian Kode etik adalah perangkat standar peraturan,pedoman,dan nilai yang mengatur atau mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu

profesi atau organisasi bagi para pekerja atau anggota nya dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang di junjung tinggi, di amalkan, dan di amankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib di patuhi dan di amalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, provinsi,dan kabupaten kota (angran rumah tangga ABKIN. Bab 2 pasal 2). Etika provinsi Bimbingan dan konseling adalah kaidah_kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada kaidah-kaidah perilaku yang di maksud adalah: 

   

Setiap orang memiliki hak untuk mendapat penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling Tampa melihat suku bangsa,agama atau budaya. Setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang di ambilnya. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseli Hubungan konselor konseli sebagai hubungan yang membantu yang di dasarkan kepada kode etik (etika profesi).

33 ARAH PIJAKAN PENGEMBANGAN DAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA

Organisasi profesi Organisasi ini merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sementara itu, yang di maksud organisasi profesi adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi suatu pekerjaan spesifik yang membutuhkan suatu keahlian. organisasi profesi merupakan suatu wadah tepat pada anggota profesi tersebut mengabungk diri untuk mendapat perlindungan. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak lepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan karena organisasi tersebut berbentuk atas dasar prakarsa dari para pengembang bidang pekerjaan tersebut. Alasan yang mendasari kelahiran suatu organisasi profesi sangatlah berfariasi, ada yang bersifat sosial, politik,ekonomi,budaya,atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi pada umumnya,suatu organisasi profesi terbentuk dari latar belakang solidaritas di antara para pengembang bidang kerjaan yang bersangkutan, dorongan dari dalam diri mereka sendiri (Secarah intrinsik),dan dapat pula di karenakan lungukan mereka (secarah ekrinsik).dorongan yang datang dari dalam diri sendri pada umumnya berkaitan erat dengan permasalahan nasip, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secarah layak sesuwai bidang kerjanya, selain itu, juga terdapat dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugas secarah baik dan ikhlas. Sementara itu,dorongan dari luar profesi pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari masyarakat pengguna jasa, adanya persaingan serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerja sesuwai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Tuntutan dan tantangan internal dan eksternal tersebut mustahil dapat di hadapi dan di selesaikan oleh parah pengemban suatu bidan pekerjaan secarah individual. Inilah sebabnya para pengeban suatu bidan pekerjaan membutuhkan suatu wadah organisasi yang dapat memiliki wibawah (autho ritiy) dan keluwaran (power)untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama (colltive ection)guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi,kepentingan penguna jasa (stakeholders)dan masyarakat pada umumnya. Bentuk organisasi profesi tenyata cukup bervariasi jika di pandang dari segih keeratan dan keterikatan antara para anggota nya. Bentuk organisasi profesi di antaranya: 1. Persatuan (union),contohnya perasuwan guru republik Indonesia (PGRI),Astralian Education union, Singapore Teachers union, Japan Teachers union. 2. Federasi (federation), contohnya All India federation of Thecer organizational, Banglades teacher federation

3. Aliansi (alliance) contohnya alliance of concerned techer Philippines 4. Asosiasi (associattion),contohnya elekmentariy Education thicer associattion of Thailand

Related Documents


More Documents from "Arwin Zoelfatas"