Tugas Ppt Han Pak Totok.pptx

Nama NIM Kelas

: Indah Atmawati : 140710101070 :C

Hukum Administrasi Negara

Profil Hukum Administrasi Negara

Sumbersumber Hukum Administrasi Negara

Organisasi Administrasi Negara

Asas-Asas dan Good Government Hukum Administrasi Negara

Tindakan Pemerintah Hukum Administrasi Negara Instrumen Pemerintahan Hukum Administasi Negara

Penegakan Hukum Administrasi Negara

Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara

Profil Hukum Administrasi Negara

Peristilahan

Administrasi Negara

Pemerintah/ Pemerintahan

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

 Peristilahan  Administrasi Negara Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrate” yang berarti to manage. Derivasinya anatara lain menjadi “administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan.

 Pemerintah/Pemerintahan Pemerintahan adalah bertuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.

 Pengertian Hukum Adminitrasi Negara Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara.

HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Pembuatan peraturan-peraturan, keputusankeputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi tertentu berjalan secara sektoral.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara

Pengertian Sumber Hukum

Macam-macam Sumber Hukum

Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Formal

 Pengertian Sumber Hukum  Menurut Sudikno Mertokusumo o Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat). o Sebagai sumber dari mana kita dapat mengnal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.

Sumber Hukum Materiil

• Sumber Hukum Historis

• Sumber Hukum Sosiologis

• Sumber Hukum Filosofis

Sumber Hukum Formal

Peraturan Perundangundangan

Praktik Administrasi Negara/Hukum Tidak Tertulis

Yurisprudensi

Doktrin

Organisasi Administrasi Negara

Pengertian Organisasi Administrasi Negara Ciri-ciri Organisasi Administrasi Negara

Sifat Organisasi Administrasi Negara

 Pengertian Organisasi Administrasi Negara Organisasi Administrasi Negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tidak diatur secara konkrit dalam suatu UU Jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

Ciri-ciri Organisasi Administrasi Negara

Semua lembaganya menyebar

Diangkat karena berstatus sebagai PNS Pertanggungjawaban kepada atasan Keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan publik servis Nama tergantung dari fungsi dan tugas dari lembaga tersebut

 Sifat Organisasi Administrasi Negara 1. Bersifat Struktural yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya sehingga bersifat statis.

2. Bersifat Fungsional yaitu organisasi negara yang ditinjau dari SDM, prasananya, dana dan lain-lain yang mana menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara.

Asas-asas dan Good Government Hukum Administrasi Negara

AAUPB

Asas Kepastian Hukum

Asas Kepentingan Umum

Asas Profersionalitas

Asas Proporsionalitas

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Kebijaksanaan

Asas Kebijaksanaan

Asas Keterbukaan

Asas Akuntabilitas

Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Pada pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan dimasukkannya asas-asas tersebut namun di tolak. Seiring dengan perubahan politik di Indonesia asas-asas ini kemudian digunakan seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindakan Hukum Pemerintahan

Pengertian Tindakan Pemerintahan Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintahan

Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan

Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan

 Pengertian Tindakan

Pemerintahan

Tindakan Pemerintahan adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri

Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan

Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan

Tindakan Hukum Publik (publiekrechtshandelingen)

Tindakan Hukum Privat (privaatrechtshandelingen)

Yang bertindak ialah administrasi negara sendiri

Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan

Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk negara dan yang diberi subsidi pemerintah Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi pemerintah Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang bukan administrasi negara, tetapi diberi kekuasaan pemerintah

Instrumen Pemerintahan Hukum Administrasi Negara

Pengertian Instrumen Pemerintahan

Peraturan Kebijakan

Keputusan Tata Usaha Negara

Rencana-rencana

Perizinan

Peraturan Perundangundangan

Unsur-unsur Keputusan

Pengertian Keputusan

SyaratsyaratPembuatan Keputusan

Macam-macam Keputusan

Freies Ermessen

Pengertian, Ciriciri, Fungsi, dan Penormaan Peraturan Kebijakan

 Pengertian Instrumen Pemerintahan Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

 Pengertian Keputusan Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditunjukkan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.

Unsur-unsur Keputusan

Pernyataan Kehendak Sepihak

Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik

Dikeluarkan oleh organ pemerintahan

Menimbulkan Akibat Hukum

Bersifat konkret, Individual, dan Final

Seseorang atau badan perdata

Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif Keputusan yang menguntungkan dan yang memberi beban

Macam-macam

Keputusan eenmaling dan keputusan yang permanen

Keputusan Keputusan yang bebas dan yang terkait Keputusan positif dan negatif Keputusan perorangan dan kebendaan

Syarat-syarat Pembuatan Keputusan Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang

Syaratsyarat Materiil

Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka tidak boleh mengandung kekurangan yuridis Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain

Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi

Syaratsyarat Formal

Keputusan harus diberi bentuk yang telah di tentukan dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan

 Peraturan Kebijakan  Freies Ermesson Sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Pengertian Peraturan Kebijakan Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan adalah produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.

Ciri-ciri Peraturan Kebijakan

Bukan merupakan peraturan perundangundangan

Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid

Asas-asas pembatasan dan pengujuan terhadap peraturan perundangundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan

Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid

Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan Freies Ermessen

Dalam praktik diberi bentuk dan jenis aturan

Fungsi dan Penormaan Peraturan Kebijakan

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan dan mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan

Tepat guna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingankepentingan yang belum terakomodasi

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacum peraturan perundangundangan

Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana mengatasi kondisi peraturan perundangundangan yang sudah ketinggalan zaman

Rencana-rencana

Pengertian Rencana

Unsur-unsur Rencana

Karakter Hukum Rencana

Pengertian Rencana Rencana merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk mencapai tujuan.

Unsur-unsur Rencana

Organ Pemerintahan

Gambaran Tertulis

Keputusan atau Tindakan

Ditujukan pada masa yang akan datang

Elemenelemen Rencana

Keterkaitan

Untuk waktu tertentu Memiliki sifat yang beragam

Rencana adalah keputusan atau kumpulan berbagai keputusan Rencana adalah sebagian dari kumpulan keputusan-keputusan, sebagian peraturan Karakter Hukum Rencana

Rencana adalah bentuk hukum tersendiri Rencana adalah peraturan perundangperundangan

Perizinan

Fungsi dan Tujuan Perizinan

Pengertian Peirizinan

Unsur-unsur Perizinan

Bentuk dan Isi Izin

Pengertian Perizinan Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hokum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Perizinan

Instrumen Yuridis

Peraturan Perundangundangan

Organ Pemerintah

 Fungsi Izin Sebagai Instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Keinginan mengarahkan aktivitasaktivitas tertentu

Mencegah bahaya bagi lingkungan

Tujuan Izin

Keinginan melindungi objek-objek tertentu Hendak membagi benda-benda yang sedikit

Pengarahan, dengan menyeleksi orangorang dan aktivitas-aktivitas

Bentuk dan Isi Izin

Orang yang berwenang

Yang dialamatkan

Diktum

Ketentuanketentuan, pembatasanpembatasan, dan syaratsyarat

Pemberi alasan

Pemberitahuanpemberitahuan tambahan

Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu

Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Paksaan Pemerintahan

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Pengenaan denda administratif

Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata

Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik

 Perlindungan Hukum dalam Bidang Hukum Perdata Secara teoritik, Kranenburg memaparkan secara kronologis mengenai permasalahan apakah Negara dapatdigugat dimuka hakim perdata, yaitu: o Pertama, konsep Negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat Negara o Kedua, konsep yang membedakan Negara sebagai penguasa dan Negara sebagai fiscus

 Perlindungan Hukum dalam Bidang Hukum Publik Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga Negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi Negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi Negara itu dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Daftar Pustaka HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.