Tugas Pkn Nizma.docx

TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

‘Hak Asasi Manusia’

Nama: Nizma Nurunnazwa Nim: 1802025376 Kelas: 1k manajemen

PEMBAHASAN 1.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Ada beberapa istilah asing yang sering kita kenal sehubungan dengan hak asasi manusia (HAM), antara lain, a. droit de I’ home (perancis), b. humsn rights (inggris), dan c. mensen rechten (belanda). Kemudian, kesemuanya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia (HAM). Dalam salah satu dokumen PBB, arti hak asasi manusia, yaitu “Human Rights could be generally define as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human beings”. Arti dalam bahasa Indonesia adalah hak-hak yan bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Dalam definisi lain, Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara modrat. Ini berarti bahwa hak itu merupakan Anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia.

Hak asasi manusia, meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, (kebebasan), dan hak memiliki sesuatu. Hal ini kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaannya. Beberapa pendapat dari pakar hukum Indonesia tentang HAM, diantaranya sebagai berikut: 1. Prof. Dardji Darmodihardji Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiba yang lain. 2. Prof. Padmo Wahyono Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. 3. John locke John locke mengartikan HAM ialah suatu hak yang dihadiahkan oleh tuhan yang besifat kodrati dimana hak asasinya tidak pernah dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, sehingga hak asasi merupakan sesuatu yang suci dan mesti dijaga. 4. David beetham dan Kevin Boyle Suatu kebebasan yang fundalmental dan memiliki keterhubungan dengan kapasitasmanusia dan kebutuhan manusia. 5. Leah kevin Bahwa konsepsi tentang hak-hak asasi manusia mempunyai dua makna dasar. Yang pertama ialah bahwa hak-hak hakiki dan tak

terpisahkan menjadi hak seseorang hanya karna ia adalah manusia. Hakhak itu merupakan hak-hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai manusia dari setiap umat manusia. Makna kedua dari hak-hak asasi manusia adalah hak-hak hukum, baik secara nasional maupun internasional. Sampai pada saat ini sebenarnya belum ada pengertian yang baku tentang definisi atau pengertian hak asasi manusia. Mengingat hak asasi manusia bersifat universal maka pandangan yang mempertentangkan HAM yang berasal dari budaya barat dan HAM budaya timur adalah sangat tidak relevan karena sifat dari HAM yang melekat pada diri 2.

manusia termasuk sifat universalnya sendiri Jenis Hak Asasi Manusia Dalam perkembangannya HAM dapat digolongkan dalam berbagai jenis, yaitu: a. hak asasi pribadi/personal rights, antara lain hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. b. hak asasi ekonomi/personal rights, antara lain hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli, menjual, serta memanfaatkannya. c. hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan/rights of legal equality

d. hak asasi politik, political rights, antara lain hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih , dan hak untuk mendirikan partai politik, e. hak asasi sosial dan kebudayaan/social and cultural rights, antara lain hak untuk memilih dan memperoleh pendidikan dan pengajaran. f. hak asasi untuk mendapatkan perlakuantata cara peradilan dan perlindungan/procedural rights, antara lain peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan penanganan g.

hak untuk membangun (rights to development), yaitu hak asasi bagi negara dan komunitasnya untuk membangun negaranya, tanpa campur tangan negara lain atau asing. Bidang-bidang ini berkembang menurut kemajuan pemikiran dan kebudayaan manusia. Misalnya, pada saat ini dikenal adanya hak melakukan atau tidak melakukan pengendalian kelahiran dalam rangka keluarga berencana. Meskipun keluarga berencana tetap menjadi proram pemerintah, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan kepada rakyat, Maka dalam hal ini, kesadaran setiap warga negara sendiri untuk melaksanakannnya diharapkan. Dengan demikian, warganegara menyadari kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dan kondisinya sekarang memerlukan pelaksanaan

keluarga berencana demi masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hak asasi manusia tidaklah bisa dilaksanakan secara mutlak, ini berarti bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. jika pelaksanannya mutlak, pastilah hak asasi kita dapat melanggar atau berbenturan dengan hak-hak asasi orang lain. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Keasadaran akan adanya batas dengan hak-hak asasi orang lain merupakan kewajiban. Dengan demikian, terdapat keseimbangan timbal-balik, yakni kesadaran akan hak dan kewajiban. 3.

Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dalam hak-hak asasi manusia yang dapat atau tidak dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ada beberapa pendapat yang berbeda dari para tokoh pejuang bangsa, sebagai berikut: a. Yang tidak menyetujui HAM dimasukkan dalam UUD 1945 antara lain: 1. Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya HAM dalam UUD 1945 karena HAM berdasarkan individualisme yang harus ditiadakan/dihilangkan.

2. Soepomo, S.H. Menurut Soepomo, HAM bersifat individualisme sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan (negara integralistik). b. Yang menyetujui HAM dimasukkan dalam UUD 1945, antara lain: 1.Drs. Moh. Hatta. Menurutnya HAM perlu dimasukkan dalam UUD 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara. 2. Moh. Yamin, S.H, Menurut Yamin HAM perlu dimuat dalam UUD 1945, sebagai perlindunga kemerdekaan terhadap warga negara. Pendapat Prof. Kuntjoro Probopranoto tentang HAM menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatian dan diperjuangkan terhadap seseorang atau budaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh satuan masyarakat yang dinamakan negara(sekitar berkembangnya individu dan masyarakat). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ternyata, keberadaan HAM di Indonesia didukung oleh aspek-aspek yuridis konstitusional dan tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia yang lain, masyarakat bangsa dan negara. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999

Untuk melindungi manusia sebagai individu, masyarakat dan warga negara di Indonesia telah disahkan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan dari ketetapan MPR RI nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia menurut undang-undang ini ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. c. Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39, tahun1999 Berupa hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebabsan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas rasa kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak-hak. Arti kewajiban dasar menurut UU No. 39, tahun 1999 adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar atau tanggung jawab menghormati HAM orang lain secara timbale balik, termasuk tugas pemerintah pusat untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. 4.

Perjuangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia adalah: a. Sosialisasi Hak Asasi Manusia penyebaran dan peningkatan nilai-nilai praktik hak asasi manusia merupakan salah satu agenda transisi politik demokrasi yang perlu diprioritaskan. Dalam konteks ini pendidikan dan sosialisasi HAM merupakan media yang strategis agar manusia mampu menjunjung tinggi human dignity yang merupakan inti hak asasi manusia. b. Pendidikan HAM dalam pendidikan hak asasi manusia tidak hanya diberikan materi tentang hak asasi manusia dan kovenan hak sipil, sosial, ekonomi dan budaya, melainkan dibicarakan juga hak buruh atas hak tanah, hak atas lingkungan sampai hak-hak konsumen. c. Advokasi HAM Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan bersetara. Advokasi terhadap HAM bertujuan untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan

menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan. d. Kelembagaan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 5.

Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam syari’ah sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Tauhid dalam islam mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah la ilaha illa Allah (tiada Tuhan selain Allah SWT). Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi adalah ciptaan Allah, semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal dari Allah. Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia.Islam seluruh hak asasi merupakan

kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh Hak asasi dalam islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut : “Hai manusia,sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.” Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur’an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat. Al-Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13. Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : adl, qisth dan qishash. Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat29. Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi.

Nabi MUHAMMAD saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau. “ Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.” Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada’. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeacenya HAM dalam perspektif Islam. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah .Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia Deklarasi ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuanacuan yang gamblang dan unik dari

totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metodemetode yang dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa : 1. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a). 2. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d). 3. Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b). 4. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya (pasal IVb) 6.

Konsep HAM Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Konsep atau pengertian dasar hak asasi manusia (HAM) beraneka ragam antara lain dapat ditemukan dari penglihatan dimensi visi, perkembangan, Deklarasi Hak Asasi Universal/PBB (Universal Declaration of Human Right/UDHR), dan menurut UU No. 39 Tahun 1999. Konsep hak asasi manusia dilihat dari dimensi visi, mencakup visi filsafati, visi yuridis - konstitusional dan visi politik ( Saafroedin

Bahar,1994:82). Visi filsafati sebagian besar berasal dari teologi agama-agama, yang menempatkan jati diri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Visi yuridis konstitusional, mengaitkan pemahaman hak asasi manusia itu dengan tugas, hak,wewenang dan tanggungjawab negara sebagai suatu nation-state. Sedangkan visi politik memahami hak asasi manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari, yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Dilihat dari perkembangan hak asasi manusia, maka konsep hak asasi manusia mencakup generasi I, generasi II, generasi III, dan pendekatan struktural (T.Mulya Lubis,1987: 3-6). Generasi I konsep HAM , sarat dengan hak-hak yuridis, seperti tidak disiksa dan ditahan, hak akan equality before the law (persamaan dihadapan hukum), hak akan fair trial (peradilan yang jujur), praduga tak bersalah dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasistis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Generasi II konsep HAM, merupakan perluasan secara horizontal generasi I, sehingga konsep HAM mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi II, merupakan terutama sebagai reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaananya setelah Perang Dunia II. Generasi III konsep HAM, merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan

pembangunan (the right to development). Hak asasi manusia di nilai sebagai totalitas yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dengan demikian, hak asasi manusia sekaligus menjadi satu masalah antar disiplin yang harus didekati secara interdisipliner. Pendekatan struktural (melihat akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan) dalam hak asasi manusia. seharusnya merupakan generasi IV dari konsep HAM. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada hak asasi manusia. Misalnya, berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas dan memelaratkan mereka yang dibawah, suatu pola hubungan yang "repressive". Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Dan perjuangan hak asasi manusia akan berhenti sebagai pelampiasan emosi (emotional outlet). Pengertian hak asasi manusia menurut UDHR dapat ditemukan dalam Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak - hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia (Maurice Cranston, 1972 : 127). UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM , mengartikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anuaerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. UU No.39 Tahun 1999 juga mendefinisikan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut UDHR sering dinilai masih pada tahap Generasi I Konsep HAM, yaitu isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik. Sedangkan jika memperhatikan pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999, tampak mengandung visi filsafati dan visi yuridis konstitusional. Kemudian pengertian hak- asasi manusia menurut visi politik dapat diidentikkan dengan pendekatan strutural, karena keduanya lebih menonjolkan pengertian hak asasi manusia dalam kehidupan sehari - hari yang cenderung banyak pelanggaran.