Tugas Perbandingan Adm Publik.docx

Tugas Perbandingan Adm Publik 1. Cari 5 buku mengenai “Public Administration”, tulis dengan gaya APA Style! a. Farazmand, A. (2006). Strategic Public Personel Administration : Building and Managing Human Capital for the 21st Century. Westport: Praeger. b. Vigoda, E. (2002). Public Administration An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker, Inc. c. O’Leary, R., Slyke, D. M. Van, & Kim, S. (2011). The Future Of Public Administration, Public Management, and Public Service Around The World. Washington, D.C.: Georgetown University Press. d. Otenyo, E. E., & Lind, N. S. (2007). Comparative Public Administration : The Essential Readings. San Diego: JAI Press. e. Schachter, H. L. (1989). Frederick Taylor and the Public Administration Community : A Reevaluation SUNY Series in Public Administration. Albany: State University of New York Press.

2. Paradigma Administrasi Publik menurut Nicholas Henry

Paradigma 1 : Dikotomi politik-administrasi (1900-1926). Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda: 1) Fungsi politik melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara,

2) Fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada (Government Bureucracy) Birokrasi Pemerintahan. Sedangkan Fokus bidang ini terbatas pada masalah-masalah organisasi dan penyususnan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan isi dari ilmu politik. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.

Paradigma 2 : Prinsip – prinsip administrasi negara (1927-1937). Di awali dengan terbitnya Principles of

Public Adminisration karya W F

Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi, sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsipprinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan,

dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Focus kajian Administrasi Publik Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Klasik sangat besar. Tokohtokohnya adalah : F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuyk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlua ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan  ( prinsip management ilmiah Taylor ) Kemudian disempurnakan oleh Fayol (POCCC) dan Gullick dan Urwick (Posdcorb).

Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration )  Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik

Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.

Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).

Istilah Administrative Science digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada focus tetapi tidak pada locusnya, ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh

administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.

Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 – sampai sekarang).

Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplain AN: 1) Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni 2) Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persolan mengenai kebijaksanaan publik. Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalanpersoalan masyarakat (Public Affairs).

3. Cari model kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan aktor lain diluar pemerintahan (pihak ketiga), model kerja samanya apa? 

Service contract merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Pihak swasta memiliki posisi sebagai pemilik asset dan penanggung jawab risiko keuangan secara penuh. Di dalam proses ini tidak terlalu membutuhkan komitmen politik, biaya recovery, regulasi dan informasi dasar. Sementara kapasitas pemerintah pun dikategorikan sedang (tidakmemerlukan skill khusus). Contohnya pengumpulan dan pembuangan sampah, pengerukan kali, penarikan dan pengumpulan tagihan air, perawatan pipa air, kesemuanya ini dapat dimitrakan kepada pihak swasta.



Management contract. Kerjasama ini tidak jauh berbeda dengan service contract. Namun yang membedakannya adalah kerjasama ini dilakukan pada tingkatan operasional manajemen dan maintenance dengan jangka waktu tiga sampai dengan delapan tahun. Posisi pihak swasta adalah sebagai pemilik asset, investor, dan bertanggung jawab atas risiko finansial dalam batasan minimal. Di dalam proses seleksi hanya ada satu kali kompetisi dan tidak ada pembaharuan perjanjian. Keunggulan dari management contract adanya keterlibatan pihak swasta yang lebih kuat. Namun kelemahannya manajemen tidak memiliki pengawasan yang kuat secara menyeluruh (meliputi keuangan, kebijakan pegawai,dan sebagainya). Contohnya tidak

jauh berbeda dengan service contract seperti pengelolaan fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, tempat parkir). 

Lease contract yaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam jangka waktu sepuluh sampai dengan lima belas tahun dimana tanggung jawab manajemen, operasional dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Pemilik modal adalah sektor publik (pemerintah) namun pihak swasta turut menanggung risiko keuangan (risiko menengah). Kelemahannya akan menimbulkan potensi konflik antara pihak swasta sebagai operator pelaksana dan sektor publik (pemerintah) sebagai pemilik modal. Contohnya pengelolaan taman hiburan, bandara, dan armada bis, dan sebagainya.



Concession merupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah/publik dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasional, pemodal, memelihara,dan menanggung risiko secara penuh. Keunggulannya pihak swasta

mendapatkan

kompensasi

penuh.

Di

sisi

lain

sektor

publik/pemerintah mendapatkan manfaat peningkatan efisiensi operasional dan komersial dalam investasi dan pengembangan SDMnya. Namun untuk mengembangkan investasi dan infrastruktur dalam jangka waktu yang lama perlu komitmen politik, regulasi, kapasitas pemerintah, recovery cost, dan analisis kemampuan yang tinggi. Contohnya PPP yang bersifat comncession

adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan laut dan udara, rumah sakit, stadion olahraga, dan sebagainya. 

Build Operate Transfer (BOT) merupakan kejasama PPP yang investasi dan komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu 10 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko serta pihak swasta juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya. Sistem ini efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM, namun

kelemahannya

untuk

meningkatkan

efisiensi

operasional

membutuhkan jaminan sehingga diperlukan analisis kemampuan, kapasitas pemerintah, komitmen politik, regulasi yang tinggi dan recovery cost yang bervariasi. Contohnya pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, pembangkit listrik, dan sebagainya. Contoh ini tidak jauh berbeda dengan lease contract. 

Joint Venture Agreement adalah PPP dimana investasi dan risikonya ditanggung bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Disini tidak ada batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan saja.

Kerjasama ini

melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, non pemerintah, swasta, dan sebagainya atau stakeholder

terkait. Masing-masing pihak saling

berkontribusi. Kunggulan dari joint venture dapat saling berbagi dalam menyumbangkan sumber daya yang ada (finansial dan SDMnya). Namun

kelemahannya ada peluang penyalahgunaan investasi dimana pemerintah memberikan subsidi kepada pihak swasta atau pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama tersebut yang seharusnya dihindari.



Community Based Provision (CBP) merupakan kerjasama perorangan keluarga / perusahaan kecil merupakan kerjasama perorangan / keluarga / perusahaan kecil

yang merepresentasikan kepentingan tertentu dengan

menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO. Posisi NGO sebagai mediator antara masyarakat (perorangan/keluarga/perusahaan) dengan pemerintah. Contohnya pengelolaan bank sampah di lingjkungan tertentu (RT, RW atau kompleks perumahan) yang bertujuan untuk mendaur ulang sampah demi kelestarian lingkungan dan memanfaatkannya sebagai tujuan ekonomi.

4. Apa itu Pentahelix model?

Penta-helix adalah alat diskusi sederhana untuk memetakan minat dan mengeksplorasi cara menjaga keseimbangan proyek. Bagaimanapun juga, walaupun terlihat sederhana, ini dapat membantu membuka atau menjelaskan kompleksitas sosial dengan cepat sambil memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami pentingnya aliansi dan permainan tim. 'Model Penta-Helix' didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan: bisnis, otoritas publik, masyarakat sipil, sektor pengetahuan dan modal (dan keuangan). Model ini sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor. Ini pertama-tama membantu menganalisis campuran pemangku kepentingan; mereka yang mungkin terlibat aktif dalam proyek (aktor) dan orang lain yang terlibat karena sifat proyek (kelompok kepentingan) seperti otoritas publik atau tetangga. Kedua, karena model ini berkaitan dengan sampel pemangku kepentingan, tidak perlu menyebutkan nama pemangku kepentingan, tetapi lebih mengeksplorasi jenis pemangku kepentingan yang relevan (misalnya penjaga toko kecil atau petugas lingkungan regional). Setiap jenis pemangku kepentingan dapat diwakili di tingkat yang berbeda: tingkat lokal (atau mikro), regional (atau meso) dan nasional / internasional (atau makro).

Skema berikut dapat digunakan untuk mengeksplorasi pemangku kepentingan dalam suatu kelompok. Sketsa skema pada selembar kertas dan gunakan catatan tempel untuk mengeksplorasi di mana para pemangku kepentingan cocok dengan gambaran umum proyek / masalah / situs. Ini akan dengan cepat menjadi jelas di mana kesenjangan terletak atau di mana kemungkinan konflik dapat muncul melalui tumpang tindih.

Lima tipe pemangku kepentingan MODAL + KEUANGAN Grup ini termasuk pemilik aset utama (tuan tanah, pemilik tanah atau bangunan publik), investor swasta, dana investasi, dan bank. Mereka biasanya sedikit jumlahnya, tetapi kekuatan dan pengaruhnya cenderung tinggi: tanpa kerja sama mereka, bahkan gagasan yang paling menginspirasi hanya memiliki peluang kecil untuk diimplementasikan. Kepentingan kelompok aktor ini dapat bervariasi: beberapa didorong oleh stabilitas jangka panjang (seperti sebagian besar dana

pensiun), yang lain dapat dimotivasi oleh pengembalian jangka pendek (seperti dana lindung nilai). Juga tidak jarang bahwa pemilik bangunan atau sebidang tanah tertarik pada hal-hal lain selain uang dan bangga bahwa propertinya berkontribusi untuk kebaikan bersama.

KOMUNITAS BISNIS Grup ini mengacu pada bisnis (toko sudut, tukang daging, toko roti, dll) dan perwakilan mereka; itu juga termasuk bisnis seperti koperasi, pengacara, akuntan, dan profesional lainnya. Beberapa bisnis berlabuh secara lokal; yang lain adalah usaha nasional atau bahkan internasional. Dalam perencanaan kota, salah satu jenis bisnis yang paling berpengaruh adalah pengembang bangunan dan tanah. Kepentingan komunitas ini akan tergantung pada bagaimana proyek akan mempengaruhi mereka: apakah akan membawa pelanggan baru atau kompetisi baru? Apakah akan memberikan peluang untuk tumbuh, atau hambatan untuk pengembangan masa depan mereka?

MASYARAKAT PRAKTISI Dengan istilah ini kami merujuk pada praktisi dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk pengembangan proyek. Ini bisa menjadi penduduk lokal dengan keahlian dalam inovasi dan pengetahuan (arsitek, insinyur, ilmuwan, dokter dan praktisi kesehatan, ahli geografi, pendidik ...) atau staf sekolah, universitas atau organisasi penelitian yang tertarik pada pengembangan atau koperasi makanan lokal

yang tertarik pada inovasi . Selain praktisi berbasis tempat, ada juga serangkaian aktor nasional dan internasional yang dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman, seperti organisasi penelitian, kelompok lobi dan advokasi atau konsultan. Sementara anggota kelompok ini sering menyatakan pendapat yang kuat terhadap proyek baru, tidak jarang pendapat dari berbagai praktisi berbeda.

BADAN PUBLIK Kelompok ini termasuk administrasi kota, organisasi budaya yang didanai publik, polisi, rumah sakit dan layanan publik lainnya. Di kota-kota yang lebih besar, ini juga mengacu pada agen dan utilitas pembangunan publik. Di tingkat nasional ada pemerintah nasional dan lembaga serta administrasi yang relevan untuk proyek yang sedang berjalan. Lembaga-lembaga publik ini biasanya tertarik bahwa aturan dan peraturan yang ada dihormati, tetapi kepala politik mereka juga akan memiliki minat bahwa perkembangannya sejalan dengan visi, strategi, dan agenda mereka.

MASYARAKAT SIPIL & MASYARAKAT BUNGA Aktor dalam kelompok ini termasuk kelompok masyarakat lokal (sosial, kesehatan, budaya, agama dll), klub olahraga dan sosial, LSM berdasarkan masalah masyarakat, serikat pekerja dan LSM internasional. Minat mereka akan didorong oleh apa yang penting bagi penghuni, seperti lingkungan yang sehat dan aman yang menyediakan layanan dan fasilitas yang dihargai oleh penghuni. Mungkin sulit untuk mempertimbangkan kepentingan dan motivasi komunitas perumahan: sering

kali minat ini diartikulasikan oleh segelintir individu yang vokal yang bertindak sebagai pemimpin masyarakat, tetapi apakah mereka selalu dengan tepat mencerminkan apa yang diinginkan oleh orang lain dalam komunitas?

5. Cari 3 jurnal yang berstatus Q1 atau Q2 di www.scimagojr.com mengenai Public Policy / Public Administration / Public Management / Public Organization. a. Lee, M. J., van Witteloostuijn, A., Brewer, G. A., Walker, R. M., & Petrovsky, N. (2018). Best Practice Recommendations for Replicating Experiments in Public Administration. Journal of Public Administration Research and Theory, (August), 2018. https://doi.org/10.1093/jopart/muy062 b. Lowther, J. (2019). How far to nudge? Assessing behavioural public policy. Local Government Studies, 1–2. https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1570049 c. Merritt, C. C. (2019). What Makes an Organization Public? Managers’ Perceptions in the Mental Health and Substance Abuse Treatment System. The American Review of Public Administration, 027507401982961. https://doi.org/10.1177/0275074019829610

6. Cari artikel mengenai “Public Comparative” yang bersumber dari jurnal! a. van Wart, M., & Cayer, N. J. (2006). Comparative Public Administration: Defunct, Dispersed, or Redefined? Public Administration Review, 50(2), 238. https://doi.org/10.2307/976871

7. Carilah di agenda 2030, tujuan ke berapa yang memuat tentang Administrasi Publik!

AGENDA 2030 merupakan agenda universal yang didorong oleh 5 (lima) pergeseran transformasi besar sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Panel Tinggi Pasca 2015, yaitu: a. Tidak meninggalkan siapapun (‘Leave No One Behind’); b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti; c. Mentransformasikan ekonomi untuk lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel; e.

Membangun sebuah kemitraan global yang baru.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 bertujuan untuk mengisi kesenjangan, melengkapi dan meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium 2015 yang belum selesai

mengentaskan

rakyat

miskin,

menghargai

hak

asasi

manusia,

memberdayakan perempuan/anak-anak, dan pelbagai agenda baru dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Intisari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 adalah 17 sustainable development goal (SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan) dan 169 target terkait dari setiap tujuan pembangunan. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu: Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun berada Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangandan nutrisi yang lebih baik serta mendorong pertanian yang berkelanjutan Tujuan 3. Memastikan

kehidupan

yang

sehat

dan

mendorong

inklusif

dan

berkualitas

kesejahteraan bagi semua untuk segala usia Tujuan 4. Memastikan

pendidikan

yang

setara serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan Tujuan 6. Memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

Tujuan 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, inklusif dan berkelanjutan, ketenagakerjaan yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua Tujuan 9. Membangun industrialisasi

yang

infrastruktur inklusif

yang

dan

tangguh,

berkelanjutan

mendorong

sertamembantu

perkembangan inovasi Tujuan 10. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar Negara Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Tujuan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan Tujuan 13. Melakukan aksi dengan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Tujuan 14. Melakukan

konservasi

berkelanjutan sumberdaya pembangunan

dan

samudera,

memanfaatkan

lautan

dan

secara

maritim untuk

yang berkelanjutan

Tujuan 15. Melindungi,

memulihkan

dan

mendorong

pemanfaatan

yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggundulan,dan

menghentikan maupun

membalikkan

menghentikanhilangnya

degradasi

lahan

serta

keanekaragaman hayati Tujuan 16. Mendorong masyarakat pembangunan yang

berkelanjutan,

yang damai dan inklusif untuk menyediakan

akses

terhadap

keadilan bagi semua, serta membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua tingkatan Tujuan 17. Memperkuat langkahpelaksanaan dan melakukan revitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Dalam program SGD, Administrasi Publik berperan pada tujuan no 8 karena di dalam Administrasi Publik mengkaji bagaimana negara mendorong pertumbuhan

ekonomi

yang

terpelihara,

inklusif

dan berkelanjutan,

ketenagakerjaan yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Selain itu Administrasi Publik juga berperan pada tujuan no 16 karena Administrasi Publik mengkaji bagaimana Negara mendorong masyarakat yang berkelanjutan,

damai

menyediakan

dan

inklusif untukpembangunan yang

akses

terhadap

keadilan

bagi

semua,

serta membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua tingkatan.

8. Kategori-kategori negara menurut OECD yang higher, middle, and lower income. Bandingkan dengan statistika dan Indonesia di posisi mana. Bank Dunia (World Bank) membagi Negara dengan pendapatan per kapitanya sebagai berikut :  Negara Higher : Negara dengan jumlah pendapatan per kapitanya lebih dari US$ 9.386  Negara Upper Middle : Negara dengan jumlah pendapatan per kapita US$ 3.036 – US$ 9.385  Negara Lower Middle : Negara dengan jumlah pendapatan per kapita US$ 766 – US$ 3.036



Negara Lower : Negara dengan jumlah pendapatan per kapitanya kurang dari US$ 675

Pada grafik ini, Indonesia termasuk Negara lower karena pendapatan per kapitanya adalah US$ 11,719.