Tugas Makalah 100 Hal Prespektif.docx

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tugas Makalah 100 Hal Prespektif.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 11,802
  • Pages: 100
1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Hari Sudrajat (2003) mengemukakan bahwa : “Muara dari suatu proses pendidikan, apakah itu pendidikan yang bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun sektor non formal”. Pendidikan kejuruan di Indonesia telah berumur 150 tahun lebih, sejarah mencatat sekolah kejuruan pertama pada zaman belanda tahun 1853, adalah Sekolah Pertukangan Surabaya (Ambacht School Van Soerabaia). Di Bandung di 1

2 buka Ambacht School and Ambacht Leergang, yang kemudian menjadi Sekolah Teknik Ciroyom. Pendidikan kejuruan pada zaman penjajahan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Belanda. Hingga awal kemerdekaan konsep pendidikan kejuruan mengkuti pendidikan kejuruan di Belanda. Sejak pelita digulirkan pada akhir tahun 60an bentuk pendidikan kejuruan mulai mengadopsi model dan negara lain. Mulai saat ini secara perlahan pendidikan kejuruan mulai mendapat tempat pada sistem pendidikan di Indonesia.

Awal upaya terpadu pengembangan pendidikan kejuruan pada Pelita V (melalui UU No. 2 Tahun 1989) dapat dikatakan merupakan tonggak awal pengembangan pendidikan kejuruan secara terpadu di Indonesia. PP No. 29 Tahun 1990 terdapat 3 pasal sebagai dasar berpijak bagi pengembangan pendidikan kejuruan. Upaya lain adalah kerjasama pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industry. Penerapan pendidikan sistem ganda melalui konsep “Link and Match” merupakan tonggak bersejarah bagi awal upaya pemerintah melibatkan industri dalam pendidikan kejuruan. Kemudian dengan Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan NasonaI (MPKN) dan Pembentukan MPKN untuk propinsi.

2

3 Strategi pengembangan pendidikan kejuruan setelah orde reformasi adalah dengan mengembangkan mutu dan relevansi dan membina sejumlah SMK bertaraf internasional. Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu pendidikan dan meningkatkan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip “Good Governance”.

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya tersebut

dapat

dilakukan

dan

ditempuh

melalui

pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia

diantaranya

adalah

Sekolah

Menengah

Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan 3

4

mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK sekarang ini semakin didambakan masyarakat khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1979), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan 4

5

standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Upaya

untuk

mencapai

kualitas

lulusan

pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan

secara

spesifik

memiliki

karakter

yang

mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif. Pengembangan

kurikulum

merupakan

suatu

proses yang dimulai dari berpikir mengenai ide kurikulum sampai bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Hasan (1988) mengungkapkan bahwa, aspek-aspek dalam prosedur pengembangan kurikulum merupakan aspekaspek kegiatan kurikulum yang terdiri atas empat dimensi yang saling berhubungan satu terhadap yang lain, yaitu : (1) Kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, (2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, (3) Kurikulum 5

6

sebagai suatu kegiatan (proses) dan (4) Kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Kurikulum yang diimplementasikan di SMK saat ini,

khusus

untuk

kelompok

produktif

masih

menggunakan kurikulum tahun 2004, sedangkan untuk kelompok normatif dan adaptif sudah menggunakan model pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Pada tataran implementasi kurikulum ini menuntut kreativitas

guru di dalam memberikan

pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, karena betapapun baiknya kurikulum yang telah direncanakan pada akhirnya berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada sentuhan aktivitas dan kreativitas guru

sebagai

ujung

tombak

implementasi

suatu

kurikulum. Pendidikan dan pelatihan di SMK; khususnya pada program produktif yang sesuai dengan bidang keahlian, secara ideal dituntut untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Pendekatan 6

7

pembelajaran tersebut terdiri dari : Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training), Pelatihan Berbasis Produksi (Production Based Training) dan Pelatihan pendekatan

Berbasis

Industri.

pembelajaran

ini

Dengan

menerapkan

diharapkan

mampu

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan seluruh kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional, sehingga mereka mampu mengikuti uji level pada setiap akhir semester untuk Kelas X dan XI serta uji kompetensi untuk kelas XII yang dilaksanakan oleh pihak industri sebagai inatitusi pasangan.

7

8

B.

Perumusan Masalah

1.

Bagaimana pengertian Pendidikan Kejuruan?

2.

Apa Tujuan dari Pendidikan Kejuruan?

3.

Apa Fungsi dari Pendidikan Kejuruan?

4.

Bagaimana landasan Pendidikan Kejuruan?

5.

Apakah Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan?

6.

Bagaimana Karakteristik Pendidikan Kejuruan?

7.

Bagaiamana Prinsip Pendidikan Kejuruan?

8.

Apakah jenis Pendidikan Kejuruan?

9.

Apa Kelebihan dan Kekurangan Sekolah Kejuruan?

10.

Bagaimana Contoh Sekolah Kejuruan di Indonesia?

11. Apa Tuntutan perkembangan Pendidikan Kejuruan? 12. Adakah Hambatan Pendidikan Kejuruan? 13. Filsafat Pendidikan Teknologi Kejuruan dan meliputi apa saja

8

9

14. Bagaimana Penampilan Sekolah Pendidikan Kejuruan Masa Depan? 15. Bagaimana model pembelajaran penyelenggaran teknologi kejuruan berdasarkan sistem Perundangundangan Republik Indonesia?

C.

Tujuan

1.

Mengetahui pengertian Pendidikan Kejuruan

2.

Mengetahui landasan Pendidikan Kejuruan

3.

Mengetahui Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan

4.

Mengetahui Karakteristik Pendidikan Kejuruan

5.

Mengetahui Prinsip Pendidikan Kejuruan

6.

Mengetahui jenis Pendidikan Kejuruan

7.

Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Sekolah Kejuruan

8.

Mengetahui bagaimana Contoh Sekolah Kejuruan di Indonesia

9

10

9.

Mengetahui Tuntutan perkembangan Pendidikan Kejuruan

10. Mengetahui Hambatan Pendidikan Kejuruan 16. Mengetahui bagaimana Penampilan Sekolah Pendidikan Kejuruan Masa Depan 17. Apa yang dimaksud dengan filsafat kejuruan dan sebutkan filsafat kejuruan menurut para ahli.

10

11

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Pendidikan Kejuruan Beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan kejuruan dari beberapa ahli antara lain, pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai “vocational educational is simply training for skills, training the hands” (Vocational Instructional

Service, 1989).

Pendidikan

kejuruan

merupakan latihan sederhana untuk menguasai suatu keterampilan, yaitu keterampilan tangan. Pada abad kesembilan belas dimunculkan konsep baru tentang pendidikan kejuruan, yaitu dengan dimasukkannya pendidikan kejuruan ke dalam pemberdayaan profesional, seperti halnya hukum, profesi, kedokteran, keperawatan dan

profesional

lainnya.

Schippers

(1994),

mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan non akademis yang berorientasi pada prakik-

11

12

praktik dalam bidang pertukangan, bisnis, industri, pertanian, transportasi, pelayanan jasa, dan sebagainya. Sedangkan

menurut

Undang-undang

Sistem

Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri), sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Memahami pendapat di atas dapat diketahui bahwa

pendidikan

kejuruan

berhubungan

dengan

mempersiapkan seseorang untuk bekerja dan dengan memperbaiki pelatihan potensi tenaga kerja. Hal ini meliputi berbagai bentuk pendidikan, pelatihan, atau pelatihan

lebih

mempersiapkan

lanjut

yang

seseorang

untuk

dibentuk memasuki

untuk atau

melanjutkan pekerjaan dalam suatu jabatan yang sah. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional 12

13

yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan

perkembangan

teknologi.

Dalam

proses

pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada siswa pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam karirnya sepanjang hayat. Dengan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan kejuruan maka para lulusan kelak dapat menjadi manusia yang bermartabat dan mandiri.

Ada pula pengertian Pendidikan Kejuruan lainnya, seperti: a) Education for employment : (pendidikan untuk pekerjaan) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan untuk menjadi 13

14

pribadi yang siap kerja, dan untuk mengetahui serta memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan masalah baru dan dilatih untuk menyelesaikan.

Siswa

mampu

mengembangkan

kemampuan, mencari alternatif melanjutkan pendidikan atau bekerja, pemecahannya dan berani untuk mengambil keputusan

dalam

lingkungan

pendidikan

sebagai

pekerjaannya. b) Education for employability : (pendidikan untuk kelayakan kerja) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan untuk menjadi tenaga kerja ahli yang profesional, berdedikasi, mengetahui dan memahami serta merespon dengan cepat apa yang terjadi di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan masalah baru dan dilatih untuk menyelesaikan, juga mampu mengembangkan sendiri kemampuannya, mencari alternatif pekerjaan, serta pemecahannya untuk berani mengambil keputusan dengan cepat. c) Education for self-employment : (pendidikan untuk mempekerjakan diri sendiri) siswa mengikuti pendidikan ditargetkan

untuk

menjadi

usahawan,

dan

untuk

mengetahui, memahami serta membaca peluang usaha yang ada di lingkungannya. Siswa diperkenalkan dengan 14

15

jenis usaha, masalah yang mungkin mucul dilatih untuk menyelesaikannya. kemampuan,

Siswa

mencari

mampu alternatif

mengembangkan melanjutkan

mengembangkan usahanya, pemecahannya dan berani untuk mengambil keputusan

B. Tujuan dari Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Sebagai suatu pendididikan khusus, pendidikan kejuruan direncanakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, sebagai tenaga kerja produktif yang mampu menciptakan produk unggul yang dapat bersaing di pasar global dan professional yang memiliki kualitas moral di bidang kejuruannya (keahliannnya).

15

16

C. Fungsi dari Pendidikan Kejuruan

Fungsi pendidikan kejuruan menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif antara lain meliputi: a) Memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri. b) Menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain. c) Merubah status siswa dari ketergantungan menjadi bangsa yang berpenghasilan (produktif).

Sedangkan sebagai tenaga kerja professional siswa mampu mengerjakan tugasnya secara

16

17

cepat, tepat dan effisien yang didasarkan pada unsur-unsur berikut:

a) ilmu atau teori yang sistematis, b) kewenangan professional yang diakui oleh klien, c) sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya dan d) kode etik yang regulative

D. Landasan Pendidikan Kejuruan 1.

Landasan Yuridis

Landasan adalah

yuridis

seperangkat

konsep 17

pendidikan

Indonesia

peraturan

perundang-

18

undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945. a.

UUD 1945

mengamanatkan kepada pemerintah

melalui usaha penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta

akhlak

mulia

dalam

rangka

mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. b.

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal

15,

menjelaskan

bahwa

SMK

merupakan

“pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama dalam bidang pekerjaan tertentu”. Dan Pasal 38 yang menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pemerintah melalui BSNP. c. Kepmendikbud No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda di SMK. d.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

e.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

f.

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.

18

19

g.

Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

h.

Permendiknas No. 22 dan No. 23 tentang Standar Isi dan Standar Kelulusan

i.

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di SMK.

2.

Landasan Filosofis Dalam pendidikan kejuruan ada dua aliran filsafat

yang sesuai dengan keberadaanya, yaitu eksistensialisme dan esensialisme. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi 19

20

manusia untuk bertahan hidup, bukan merampasnya. Sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, ketenaga kerjaan serta religi dan moral. Filosofi memandang pendidikan kejuruan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas penyiapan orang untuk bekerja atau mandiri, maka menuntut adanya jenis pendidikan yang dapat menyediakan berbagai alternatif pilihan itu, dan untuk hal tersebut yang paling tepat adalah pendidikan kejuruan itu sendiri. Oemar Hamalik (1990) mengungkapakan secara tegas memberikan gambaran tentang falsafah pendidikan kejuruan dapat dirangkum ke dalam enam hal yaitu: a.

Pekerjaan yang dipilih individu harus berdasarkan pada orientasi individu itu sendiri, misalnya bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya.

b.

Beberapa pekerjaan yang ditawarkan meliputi semua aspek kehidupan.

c.

Setiap individu harus mendapatkan kesepatan untuk memilih jenis pekerjaan yang cocok dengan orientasi dan kesempatan kerja yang sama. 20

21

d.

Individu

perlu

mendapat

dorongan

membangun

masyarakartnya, berdasarkan pengetahuan, skill, dan kesempatan kerja yang ada. e.

Sumber-sumber

pendidikan

harus

dapat

mengembangkan sumber daya manusia, menjadi individu yang mampu membantu inidividu lainnya, sebagai pemimpin dan pembangun. f.

Alokasi sumber-sumber harus merefleksi kebutuhan manusia. Charles Prosser dalam Vocational Education in Democracy (1949) yang dikutip oleh William G. Camp dan

John

H.

Hillison

(1984,

15-

16) dalam http://ismailmajid.wordpress.com/2012/10/08/ landasan-filosofi-dan-yuridis-pendidikan-teknologikejuruan/ memberikan 16 butir dalil sebagai falsafah pendidikan kejuruan yaitu: a.

Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata dimana lulusan akan bekerja.

b.

Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan tugas atau program seusai dengan apa yang dikerjakan kelak. Demikian pula fasilitas atau peralatan beserta proses kerja 21

22

dan operasionalnya dibuat sama dengan kondisi nyata nantinya. c.

Pendidikan kejuruan akan efektif bilmana latihan dan tugas yang diberikan secara langsung dan spesifik (dalam arti mengerjakan benda kerja sesungguhnya, bukan sekedar tiruan).

d.

Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana dalam latihan kerja atau dalam pengerjaan tugas sudah dibiasakan pada kondisi nyata nantinya.

e.

Pendidikan kejuran akan efektif bilamana programprogram yang disediakan adalah banyak dan bervariasi meliputi semua profesi serta mampu dimanfaatkan atau ditempuh oleh peserta didik.

f.

Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan secara berulang kali hingga diperoleh penguasaan yang memadai bagi peserta didik.

g.

Pendidikan kejuruan akan efektif bila para guru dan instrukturnya berpengalaman dan mampu mentransfer kepada peserta didik.

h.

Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana mampu memberikan bekal kemampuan minimal yang dibutuhkan

22

23

dunia kerja (sebagai standar minimal profesi), sehingga mudah adaptif dan mudah pengembangannya. i.

Pendidikan

kejuruan

akan

efektif

apabila

memperhatikan kondisi pasar kerja. j.

Proses pemantapan belajar dan latihan peserta didik dalam pendidikan kejuruan akan efektif apabila diberikan secara proporsional.

k.

Sumber data yang dipergunakan untuk menentukan program pendidikan didasarkan atas pengalaman nyata pekerjaan di lapangan.

l.

Pendidikan kejuruan memberikan program tertentu yang mendasar sebagai dasar kejuruannya serta program lain sebagai pengayaan atau pengembangannnya.

m.

Pendidikan kejuruan akan efisien apabila sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja tertentu dan dalam waktu tertentu.

n.

Pendidikan kejuruan dapat dirasakan manfaatnya secara sosial

kemasyarakatan

termasuk

memperhatikan

hubungan kemanusiaan dan hubungan dengan masyarakat luar dunia pendidikan.

23

24

o.

Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien apabila bersifat fleksibel dan tidak bersifat kaku.

p.

Walaupun pendidikan kejuruan telah diusahakan dengan biaya investasi semaksimal mungkin, namun apabila sampai dalam batas minimal tersebut tidak efektif, maka lebih baik penyelenggaraan pendidikan kejuruan dibatalkan.

Kondisi sosial budaya Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan yang diterima dari lingkungan keluarga (informal), diserap dari masyarakat (nonformal), maupun yang diperoleh 24

25

dari sekolah (formal) akan menyatu dalam diri peserta didik, menjadi satu kesatuan yang utuh, saling mengisi dan diharapkan dapat saling memperkaya secara positif. Peserta didik SMK berasal dari anggota berbagai lingkungan msyarakat yang memiliki budaya, tata nilai, dan kondisi sosial yang berbeda. Pendidikan kejuruan mempertimbangkan kondisi sosial, maka segala upaya yang dilakukan harus selalu berpegang teguh pada keharmonisan hubungan antar sesama individu dalam masyarakat luas yang dilandasi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta keharmonisan antar sistem pendidikan dengan sosial budaya.

25

26

Berdasarkan falsafah pendidikan kejuruan yang diuraikan di atas, khususnya dari Charles Prosser dapat diasumsikan bahwa 16 butir falsafah tersebut juga sekaligus kriteria dasar yang sagat esensial dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Maksudnya dalah pendidikan kejuruan akan dikatakan dengan klasifikasi baik apabila mampu memenuhi 16 kriteria falsafah pendidikan kejuruan tersebut.

26

27

E.

Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Berd asarkan Sistem Perundangundangan Republik Indonesia Model perencanaan dan pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan kejuruan tidak terlepas dari tujuan pendidikan kejuruan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan kejuruan sceara umum adalah untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan dibekali kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, diterjemahkan dalam kurikulum yang dikembangkan sesuai karakteristik pendidikan kejuruan. Berdasarkan beberapa pendapat, terdapat beberapa Model Sistim Pendidikan Kejuruan :

1.

Model Pasar Merupakan sistim pendidikan yang merupakan tanggung jawab industri dan di jalankan sepenuhnya oleh industri. Pada model pasar pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini sering juga disebut Model

27

28

Liberal dan langsung di arahkan pada produksi dan pasaran kerja. 2.

Model Sekolah Model sekolah adalah model pendidikan dimana pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Birokratik.

3.

Model Sistim Ganda Merupakan perpaduan antara model pasar dan model sekolah dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pengawas model pasar, model ini disebut juga dual system. Dalam model ini, Siswa/Siswi SMK melakukan belajar tidak hanya di dalam sekolah melainkan juga di luar sekolah melalui Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) di Dunia Usaha / Dunia Industri.

4.

Model Pendidikan Koperatif Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan. Terbagi dalam dua macam :

a.

School and Enterprise, pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri. 28

29

b.

Training Center and Enterprise.

5.

Informal Vocantional Education Sistim pendidikan yang lahir dengan sendirinya, atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi ketrampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. Semua model pendidikan di atas sebetulnya bertujuan sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai tuntutan kerja selain itu mampu mengembangkan potensi diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

F.

Karakteristik Pendidikan Kejuruan Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari tujuan pendidikan, substansi pelajaran.

1.

Tujuan Prinsip pendidikan kejuruan Pendidikan

kejuruan

bertujuan

untuk

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 29

30

sesuai dengan program kejuruannya. Dari tujuan pendidikan kejuruan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yang profesional juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan atau bidang keahlian. Berdasarkan pada tujuan pendidikan kejuruan di atas, maka untuk memahami filosofi pendidikan kejuruan perlu dikaji dari landasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagai berikut : a.

Asumsi tentang anak didik Pendidikan kejuruan harus memandang anak didik sebagai individu yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yang terjadi pada diri anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pandai, menjadi lebih matang, yang menyangkut proses perubahan akibat pengaruh eksternal, antara lain berubahnya karir atau pekerjaan akibat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan

kejuruan

merupakan

upaya

menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar untuk 30

31

membantu mereka dalam mengembangkan diri dan potensinya. Oleh karena itu, keunikan tiap individu dalam berinteraksi dengan dunia luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses perkembangan diri anak didik secara optimal. Kondisi ini tertampilkan dalam prinsip pendidikan kejuruan “learning by doing”, dengan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja. b. Konteks sosial pendidikan kejuruan Tujuan dan isi pendidikan kejuruan senantiasa dibentuk oleh kebutuhan masyarakat yang berubah begitu pesat, sekaligus juga harus berperan aktif dalam ikut serta menentukan tingkat dan arah perubahan masyarakat dalam bidang kejuruannya tersebut. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Institusi sosial yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial. 31

32

c.

Dimensi ekonomi pendidikan kejuruan Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of return) dari hasil pendidikan kejuruan. Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik swasta maupun pemerintah semestinya pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih besar daripada pendidikan umum. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik. Pendidikan

kejuruan

merupakan

upaya

mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif, untuk mengisi kebutuhan terhadap peran-peran yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan kejuruan seharusnya memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum. 32

33

d. Konteks Ketenagakerjaan Pendidikan Kejuruan Pendidikan kejuruan harus lebih memfokuskan usahanya pada komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi manusia secara optimal. Meskipun pada dasarnya hubungan antara pendidikan kejuruan dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh kepentingan ekonomis, tetapi harus selalu

diingat

bahwa

hubungan

penyelenggaraan

pendidikan kejuruan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini diartikan bahwa pendidikan kejuruan, dengan dalih kepentingan ekonomi, tidak seharusnya

hanya

seperangkatskill atau

mendidik

anak

kemampuan

didik

dengan

spesifik

untuk

pekerjaan tertentu saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak didik sebagai suatu totalitas. Mengembangkan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi anak didik, berarti memberikan bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja. 2.

Peserta didik

33

34

Peserta didik pada Pendidikan Kejuruan lebih dikhususkan bagi anak yang berkeinginan memiliki kemampuan vokatif. Harapan mereka setelah lulus dapat langsung bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil bidang profesional atau bidang akademik. Usia peserta didik secara umum pada rentang 15/16 – 18/19 tahun, atau peserta didik berada pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dengan dewasa. Pada masa ini biasanya terjadi gejolak atau kemelut yang berkenaan dengan segi afektif, sosial, intelektual dan moral. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun psikis yang

sangat

cepat

yang

mengganggu

kestabilan

kepribadian anak. Oleh karena itu, di dalam merancang pembelajaran bagi anak yang berusia remaja ini seyogianya memperhatikan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan para remaja. Beberapa tugas perkembangan remaja yang disarikan dari Sukmadinata (2001), yaitu : a.

Mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Belajar bekerja dengan 34

35

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, bisa melepaskan perasaan pribadi dan mampu memimpin tanpa mendominasi. b.

Mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan

wanita.

Mampu

menghargai,

menerima

dan

melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita dewasa. c.

Menerima

kondisi

jasmaninya

dan

dapat

menggunakannya secara efektif. Remaja dituntut untuk menyenangi dan menerima dengan wajar kondisi badannya, dapat menghargai atau menghormati kondisi badan orang lain, dapat memelihara dan menjaga kondisi badannya. d.

Memiliki kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Remaja diharapkan telah lepas dari ketergantungan sebagai kanak-kanak dari orang tuanya, dapat menyayangi orang tua, menghargai orang tua atau orang dewasa lainnya tanpa tergantung pada mereka.

e.

Memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Terutama pada anak laki-laki, kemudian berangsur-angsur pula tumbuh pada anak wanita, perasaan mampu untuk mencari nafkah sendiri. 35

36

f.

Mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Anak telah mampu membuat perencanaan karir, memilih pekerjaan yang cocok dan mampu ia kerjakan, membuat persiapan-persiapan yang sesuai.

g.

Mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Mengembangkan konsep-konsep tentang hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, institusi sosial yang cocok bagi kehidupan modern, mengembangkan keterampilan berpikir dan berbahasa untuk dapat memecahkan problema-problema masyarakat modern.

h.

Memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Dapat berpartisipasi dengan rasa tanggung jawab bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

i.

Memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Telah memiliki seperangkat nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan, ada kemauan dan usaha untuk merealisasikannya.

3.

Substansi pendidikan kejuruan Substansi

dari

pendidikan

kejuruan

harus

menampilkan karakteristik pendidikan kejuruan yang

36

37

tercermin

dalam

aspek-aspek

yang

erat

dengan

perencanaan kurikulum, yaitu : a. Orientasi (Orientation) Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Finch dan Crunkilton (1984 : 12) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik). b. Dasar kebenaran/Justifikasi (Justification) Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984: 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka 37

38

dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan. c. Fokus (Focus) Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu, tetapi harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984: 13) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, sikap dan nilai serta penggabungan aspek-aspek tersebut dan aplikasinya bagi lingkkungan kerja yang sebenarnya. Seluruh kemampuan tersebut di atas, dapat dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang

diberikan,

yaitu

berupa

rangsangan

yang

diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar di sekolah maupun situasi 38

39

kerja yang sebenarnya pada dunia usaha atau industri (pembelajaran di dunia kerja). Dari hasil belajar atau kemampuan yang telah dikuasai diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan diri peserta didik, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. d.

Standar keberhasilan di sekolah (In-school success standards) Kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan kejuruan diukur dari keberhasilan peserta didik di sekolah, mengenai beberapa aspek yang akan dia masuki. Penilaian keberhasilan pada peserta didik di sekolah harus pada penilaian sebenarnya atau kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain bahwa dalam standar keberhasilan sekolah harus berhubungan erat dengan keberhasilan yang diharapkan dalam pekerjaan, dengan kriteria yang digunakan oleh guru dengan mengacu pada standar atau prosedur kerja yang telah ditentukan oleh dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri).

e. Standar keberhasilan di luar sekolah (Out-of school success standards) 39

40

Penentu keberhasilan tidak terbatas pada apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Standar keberhasilan di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan atau kemampuan kerja yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Menurut Starr (1975), bahwa : Walaupun standar keberhasilan beragam antar sekolah dan antar Negara, tetapi keberhasilan tersebut seringkali mengambil bentuk kepuasan pegawai dengan keahlian lulusan, suatu persentase tinggi lulusan yang mendapatkan pekerjaan di bidang persiapan atau dalam bidang yang berhubungan, kepuasan kerja lulusan, kemajuan yang dialami lulusan. Sebagai contoh, untuk menentukan keberhasilan di luar sekolah yang sudah dilakukan pada SMK adalah dengan dilaksanakannya uji level untuk kelas X dan XI, serta uji kompetensi untuk kelas XII yang dilakukan oleh dunia usaha atau industri berdasarkan standar kompetensi nasional sesuai bidang keahlian.Standar kelulusan di luar sekolah (out-of school success standards) dilakukan oleh dunia usaha dan industri yang mengacu pada standar kompetensi sesuai bidang keahlian atau produk yang dihasilkan oleh masing-masing industri.

40

41

f. Hubungan kerja sama dengan masyarakat (Schoolcommunity relationships) Suatu usaha pendidikan harus berhubungan dengan masyarakat, demikian pula dengan pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab di dalam mempertahankan hubungan yang kuat dengan berbagai bidang keahlian yang berkembang di masyarakat. Pengertian masyarakat yang dimaksud adalah dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus relevan dengan tuntutan kerja pada dunia usaha atau industri, maka masalah hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri merupakan suatu ciri karakteristik yang penting bagi pendidikan kejuruan. Perwujudan hubungan timbal balik berupa kesediaan dunia usaha atau industri, menampung peserta didik untuk mendapat kesempatan pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merupakan

bentuk

kerjasama

yang

saling

menguntungkan. g. Keterlibatan pemerintah pusat (Federal involvement) Keterlibatan pemerintah pusat ini berkaitan dengan dana pendidikan yang akan dialokasikan, karena hal ini 41

42

akan mempengaruhi kurikulum. Misalnya: Ketentuan jam pengajaran kejuruan tertentu dan jenis perlengkapan tertentu yang digunakan di bengkel atau laboratorium dapat membantu perkembangan suatu tingkat kualitas yang lebih tinggi. h. Kepekaan (Responsivenenss) Komitmen yang tinggi untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan kejuruan harus mempunyai ciri berupa kepekaan atau daya sesuai terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Perkembangan ilmu dan teknologi, inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang produksi dan jasa,

besar

pengaruhnya

terhadap

perkembangan

pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan harus bersifat responsif proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir peserta didik dalam jangka panjang. i. Logistik Kurikulum

pendidikan

kejuruan

dalam

implementasi kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh 42

43

fasilitas belajar yang memadai, karena untuk mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium adalah kelengkapan utama dalam sekolah kejuruan yang harus ada sebagai fasilitas bagi peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Kebutuhan untuk koordinasi program kejuruan yang bekerja sama dengan industri di masyarakat, berhubungan erat untuk menjalin dan mempertahankan pusat kerja bagi peserta didik menunjukkan suatu susunan unit permasalahan logistik. j. Pengeluaran (Expense) Pengeluaran rutin sebagai biaya pendidikan pada pendidikan

kejuruan

yang

menunjang

kegiatan

pembelajaran, mencakup biaya listrik, air, pemeliharaan dan penggantian peralatan, biaya transportasi ke lokasi/industri (tempat praktek kerja/magang) yang jauh dari sekolah. Di samping itu, peralatan harus diperbaharui secara periodik juga guru berharap untuk memberikan pengalaman belajar yang sebenarnya bagi peserta didik 43

44

sebagaimana layaknya di industri, maka ini bisa menjadi mahal. Yang terakhir yang juga harus menjadi perhatian adalah pembelian bahan habis sebagai bahan praktikum yang digunakan secara rutin sesuai dengan program keahlian

yang

dikembangkan

pada sekolahmasing-

masing. Dari uraian mengenai karakteristik pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984) di atas, dapat dijadikan acuan di dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di Indonesia. Kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia sebaiknya mengacu pada karakteristik sebagai berikut : 1)

Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.

2)

Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja.

3)

Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilainilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

4)

Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta

didik

harus

pada

atau performancedalam dunia kerja. 44

“hands-on”

45

5)

Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan.

6)

Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.

7)

Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing”.

8)

Pendidikan

kejuruan

memerlukan

fasilitas

yang

mutakhir untuk praktek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industry.

G.

Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan Prinsip-prinsip

pendidikan

kejuruan

yang

dikemukakan Prosser (Djojonegoro, 1998); sebagai berikut : a.

Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.

b.

Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.

45

46

c.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika institusi tersebut melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.

d.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika institusi tersebut mampu membekali setiap individu memodali minatnya, pengetahuan dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.

e.

Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang dapat untung darinya.

f.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfkir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.

g.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah memiliki pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.

h.

Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. 46

47

i.

Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja).

j.

Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata.

k.

Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tersebut.

l.

Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

m.

Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.

n.

Pendidikan

kejuruan

akan

efisien

jika

metode

pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut. o.

Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar.

p.

Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi. 47

48

H.

Jenis Pendidikan Kejuruan di Indonesia Jenis pendidikan kejuruan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

1.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan

formal yang

menyelenggarakan pendidikan jenjang pendidikan

kejuruan pada

menengah sebagai

lanjutan

dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. SMK sering disebut juga STM (Sekolah Teknik Menengah). Terdapat berbagai program keahlian dalam sekolah

menengah

kejuruan

seperti Penerbangan, Perkapalan, Tata

(SMK) Boga

(Memasak), Tata Rias (Kecantikan), Tata Busana (Desain Baju), Akutansi, Administrasi, Perkantoran, Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Desain Grafis, Rancang Bangunan, Perhotelan, Keperawatan, Apoteker, Pendingi n, Pengolah Suara, Elektronik, Pertanian, Perikanan, Seni, Bioteknol ogi, Perkantoran, Pengolahan dan arsitektur. 48

Kayu, Olahraga, teknik,

49

2.

Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

I.

Kelebihan dan Kekurangan Sekolah Kejuruan

1.

Kelebihan Sekolah Kejuruan

a.

Bisa langsung bekerja dan bahkan bisa kerja sambil kuliah

b.

Bakat bisa dikembangkan secara optimal esuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan/kesempatan kerja yang sedang dan akan berkembang pada daerah tersebut.

c.

Lulusan SMK merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil.

d.

Mampu mengikuti pendidikan lanjutan dan atau menyesuaikan dengan perubahan teknologi.

e.

Berdampak sebagai pendukung pertumbuhan industri (kecil atau besar). 49

50

f.

Mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas.

g.

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara melalui pajak penghasilan dan pertambahan nilai.

2.

Kekurangan Sekolah Kejuruan

a.

Pelajarannya kurang detail dan tidak bervariatif

b.

Pelajaran

yang

diajarkan

hanya

mengarah pada jurusan tertentu c.

Sekolah kejuruan yang berbentuk yayasan/swasta akan mempengaruhi pendanaan dan administrasi sekolah sehingga sarana dan prasarananya kurang memadai.

d.

Sekolah kejuruan yang mempunyai program, akan tetapi program tersebut kurang diminati oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini.

J. 1.

Contoh Sekolah Kejuruan di Indonesia Profil Sekolah

50

51

SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG beralamat di Jl. Kadar Maron PO BOX 104 Temanggung - Jawa Tengah. Tlp/fax. (0293) 4901639. Website: http://www.stembatema.sch.id, email: [email protected]

SMK Negeri 1 Temanggung dirintis sejak tahun 1969 dengan nama Proyek Pelita Sekolah Teknik Menengah (STM) Pembangunan Pertanian Temanggung. Saat itu STM Pembangunan mulai menerima siswa baru tahun 1973, dan secara resmi STM Pembangunan berdiri

51

52

pada tahun 1975 berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0310/O/1975, tanggal 31 Desember 1973 dengan program keahlian awalnya hanya Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP), sampai saat ini sudah menambah 2 program keahlian lagi yaitu Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP) dan Kimia Analisis (KA). 2.

Sistem Pendidikan Penyusunan

konsep

untuk

mengaplikasikan

sistem manajemen mutu ISO 9001 di SMK Negeri 1 Temanggung mulai dirintis pada tahun 2005. Pada tahun 2006 sekolah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SAI Global Intenasional, dan telah melaksanakan resertifikasi

yang

dilaksanakan

September

2009,

mengukuhkan

pada SMK

tanggal Negeri

16 1

Temanggung meraih sertifikat ISO 9001:2008 berbasis IWA 2:2007 (International Workshop Aggrement 2 : 2007). Pada tahun 2009 pula, SMK Negeri 1 Temanggung berubah status RSBI menjadi RSBI Invest, yang diberi kepercayaan untuk membantu sistem pengelolaan sekolah SMK lain yang tergabung dalam SMK Aliansi Invest. Hingga saat ini RSBI invest masih terus berlangsung, dan 52

53

turut mendampingi SMK lain untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. 3.

Kurikulum Pokok Kurikulum di SMK Negeri 1 Temanggung menggunakan kompetensi

KTSP dari

dengan

Dunia

proses

Industri.

penyelarasan Pengembangan

Kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk

menjamin

pencapaian

tujuan

pendidikan

nasional.Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan menggunakan KTSP, yang selalu melibatkan proses singkronisasi kurikulum dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) untuk

menyelaraskan

kompetensi

keahlian

yang

dibutuhkan siswa. Partner Industri yang dilibatkan dalam singkronisasi kurikulum diantaranya adalah: PT. Coca 53

54

Cola Bottling Semarang, PT. Chandra Buana Surya Semesta - Semarang, PT. Tirta Mas Megah-Temanggung, PT. Sukasari Mitra Mandiri, PT. Indofood CBP Sukses Makmur, T.bk - Semarang, PT. Pepsi Cola Indo Beverages Semarang, PT. Indofood Fritolay Makmur Semarang, PT. Yuasa Food Berkah Makmur, LIPI Yogyakarta, BPSMB Surakarta, dll. Dengan proses singkronisasi

kurikulum

tersebut,

mendukung

keterserapan alumni dunia kerja, dimana keterserapan fresh graduate dalam kurun waktu 3 bulan mencapai 95% terserap didunia kerja. 4.

Sistem Pembelajaran Pola penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan secara terpadu melalui pola pendidikan sistem ganda dengan pengaturan sebagai berikut ;

a.

Pembelajaran di sekolah Melakukan pembelajaran prograan normatif, adaptif dan produktif, untuk pembelajaran produktif ditekankan pada penguasaan dasar-dasar keahlian serta penguasaan alat dan teknik bekerja yang tepat, bila memungkinkan dapat melibatkan unsur industri dalam proses pembelajarannya.

54

55

Disamping itu dikembangkan kelas wirausaha dan pengelolaan Unit Produksi. b.

Pembelajaran di Industri / dunia kerja Kegiatan pelatihan di industri / dunia usaha dilaksanakan sesuai program bersama yang telah disepakati dan dilengkapi dengan jurnal kegiatan, daftar kemajuan pelatihan, perangkat monitoring dan asuransi kecelakaan kerja. Untuk

pelaksanaannya

dilakukan

langkah-langkah

berikut; 1)

Pengkondisian Prakerin; Sebelum peserta didik melaksanakan praktik industri, peserta didik melaksanakan praktik di sekolah dan atau sekolah mendatangkan guru tamu dari industri atau dunia usaha.\

2)

Pemprograman Bersama; Program Prakerin dibuat bersama antara sekolah (Hubungan Industri) dengan DU/DI agar apa yang akan dikerjakan peserta didik selama praktik industri bisa diketahui bersama.

5.

Program Keahlian

a.

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP)

55

56

Tujuan: Membekali

peserta

didik

agar

mampu

mengindentifikasi bahan hasil pertanian dan produk olahannya, menangani bahan hasil pertanian, memahami kaitan antara bahan dengan mutu produk, mengolah bahan hasil pertanian menjadi berbagai produk olahan, mengemas produk,menyimpan dan menggudangkan hasil pertanian, menjalankan kegiatan produktif dalam bentuk usaha mandiri (bisnis mandiri) dibidang pengolahan hasil pertanian, menerapkan konsep berproduksi yang baik (Good Manufacturing Practice) dan mengendalikan .lkeamanan pangan. b.

Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP) Tujuan: Menerapkan konsep dasar teknologi dalam kegiatan Agribisnis Tanaman Perkebunan, menentukan komoditas tanaman perkebunan yang akan diusahakan, melakukan

teknis

produksi

tanaman

perkebunan,

mengelola pekerjaan kebun, menyusun proposal usaha tanaman perkebunan. c.

Kimia Analisis (KA 4 Tahun) Tujuan: Memahami dasar-dasar analis, menyajikan sampel,

mengidentifikasi

bahan

kimia,

mengelola

laboratorium, dasar kimia organik, analisa pangan dan 56

57

non pangan, melakukan analisa organoleptik dan mutu mikrobiologi,

menerapkan

dasar

kimia

klinis,

pengelolaan limbah industri, dan analisa data secara statistika. 6.

Fasilitas/Sarana dan Prasarana

a.

Ruang Kelas

b.

Ruang belajar lain seperti: bengkel umum, green house, lab

fisika, lab.

komputer, lab.

php, lab.agronomi, lab.biologi, lab.caning, lab.hpt, lab.ki mia, lab.komputer, lab.kultur

jaringan, lab.mesin

budidaya, lab.mikrobiologi, lab.mutu

atas, lab.mutu

bawah, lab.pbhp, lab.php, lab.php, lab.plp, lab.tta, dan self acces. c.

Ruang Kantor

d.

Ruang penunjang seperti: aula, gudang, kamar mandi guru, kamar percobaan, power adpend, ruang baru, ruang

mandi

siswa, kantin, kebun

plan

gudang, riptaloka, ruang

arsip, ruang guru, ruang

hi

bahasa, ruang /bkk, ruang

kesiswaan, ruang

komite, ruang

organisasi, ruang

pimpinan, ruang

gedung iso, ruang

konseling, ruang sarpras, ruang

satpam, ruang sbi / invest, ruang tata usaha, ruang 57

58

uks, ruang usaha unit produksi, tandon, teaching factory jagung, teaching

factory

jamur, tempat

beribadat,

dan tempat parkir e.

Lapangan Olah Raga dan Upacara

f.

Status Kepemilikan Tanah SHM dengan luas tanah 282230 m2, luas tanah terbangu 11033 m2, luas tanah siap bangun 270 m2, dan luas lantai atas siap bangun 954 m2.

g.

Fasilitas Penunjang Perpustakaan yang meliputi admin virtual libraries, gudang buku, rak buku perpustakaan, registrasi pengunjung, ruang baca, ruang pengelolaan perpustakaan, dan self access siswa.

K.

Tuntutan Perkembangan Pendidikan Kejuruan Perkembangan

teknologi

menuntut

adanya

perkembangan pula pada pendidikan kejuruan, karena saat ini tatanan kehidupan pada umumnya dan tatanan perekonomian pada khususnya sedang mengalami pergeseran paradigma ke arah global. Pergeseran ini akan membuka peluang kerja sama antar Negara semakin terbuka dan di sisi lain, persaingan antar Negara semakin ketat. Untuk meningkatkan kemampuan persaingan dalam perdagangan bebas, diperlukan serangkaian kekuatan 58

59

daya saing yang tangguh, antara lain kemampuan manajemen, teknologi dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya aktif yang dapat menentukan kelangsungan hidup dan kemenangan dalam persaingan suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh untuk

menghadapi

persaingan

bebas.

Termasuk

pendidikan kejuruan yang menyiapkan peserta didik atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kerja sebagai tenaga kerja menengah sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan kejuruan, maka perlu adanya pembaharuan pendidikan dan pelatihan kejuruan di SMK untuk masa depan. l.

Tuntutan peserta didik Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. SMK sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. 59

60

Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Tuntutan peserta didik dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja perlu dijadikan sumber pijakan di dalam merumuskan tujuan pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk

satuan

pendidikan

kejuruan

sebagaimana

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, yang dirumuskan dalam tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

Tujuan Umum : a.

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa 60

61

b.

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

c.

Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

d.

Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Tujuan Khusus :

a.

Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga tingkat kerja menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.

b.

Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.

61

62

c.

Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

d.

Membekali

peserta

didik

dengan

kompetensi-

kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 2.

Tuntutan menjawab kebutuhan masyarakat Ditinjau dari perspektif perkembangan kebutuhan pembelajaran dan aksesibilitas dunia usaha/industri, sekurang-kurangnya tiga dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi SMK, baik dalam konteks regional maupun nasional, diantaranya :

a.

Implementasi program pendidikan dan pelatihan harus berfokus pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif.

b.

Pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan trend perkembangan dan kemajuan teknologi agar kompetensi yang diperoleh peserta didik selama dan sesudah mengikuti program diklat, memiliki daya adaptasi yang tinggi.

c.

Program pendidikan dan pelatihan sepenuhnya harus berorientasi mastery learning (belajar tuntas) dengan 62

63

melibatkan

peran

aktif

para stakeholderspendidikan,



termasuk

partisipatif optimalisasi

peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan diklat berkelanjutan. Untuk mencari solusi dari tantangan tersebut di atas, SMK sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kejuruan harus mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik walaupun kondisi fasilitasnya sangat beragam. Seperti diketahui, bahwa investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat tergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat. Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa : “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karena lebih dari 80 % tenaga kerja di 63

64

lapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah dan sisanya kurang dari 20 % bekerja pada lapisan atas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas merupakan hal penting”. Penutupan dimungkinkan

jika

suatu

institusi

secara

hukum

SMK tidak

hanya dapat

dipertahankan atau karena adanya tuntutan masyarakat yang sama sekali tidak dapat dipertahankan atau dihindari. Namun pada dasarnya, tidak ada alasan untuk menutup SMK selama institusi tersebut masih dapat menjalankan peran dan fungsi serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Upaya untuk mempertahan SMK yang dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini SMK harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut, maka pendidikan dan pelatihan di SMK perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan.

3.

Tuntutan pengelolaan pendidikan kejuruan

64

65

Tuntutan pengelolaan pada pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebijakan link and match, yaitu perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia. Dimensi pembaharuan yang diturunkan dari kebijakan link and match, yaitu : a.

Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven Dengan deman driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya, serta dalam evaluasi hasil pendidikan itupun dunia kerja ikut menentukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan terukur dengan ukuran dunia kerja.

65

66

Sebagai

salah

satu

bentuk

penerapan

prinsip demand driven, maka dalam pengembangan kurikulum SMK harus melakukan sinkronisasi kurikulum yng direalisasikan dalam program Pendidikan Sistem Ganda

(PSG).

Dengan

melakukan

sinkronisasi

kurikulum, penyelengaraan pembelajaran di

SMK

diupayakan sedekat mungkin dengan kebutuhan dan kondisi dunia kerja/industri, serta memiliki relevansi dan fleksibilitas tinggi dengan tuntutan lapangan. Melalui sinkronisasi kurikulum ini, diharapkan sekolah dapat membaca keahlian dan performansi apa yang dibutuhkan dunia usaha atau industri untuk dapat dimasuki oleh lulusan SMK. b.

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program) Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, ke pendidikan berbasis ganda sesuai dengan kebijakan link and match, mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya 66

67

dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja. c.

Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi. Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kompetensi

kemampuan. ini

sekaligus

Pengajaran memerlukan

berbasis perubahan

kemasan kurikulum kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi. d.

Perubahan dari program dasar yang sempit (Narrow Based)ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (Broad Based)

67

68

Kebijakan link

and

match menuntut

adanya

pembaharuan, mengarah kepada pembentukan dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya manusia, berwawasan mutu dan keunggulan menganut prinsip, bahwa : tidak mungkin membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan yang memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar yang kuat. Dalam rangka penguatan dasar ini, maka peserta didik perlu diberi bekal dasar yang berfungsi untuk membentuk keunggulan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK, dengan memperkuat penguasaan matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Komputer. Sistem baru ini harus memberi dasar yang lebih luas tetapi kuat dan mendasar, yang memungkinkan seseorang tamatan SMK memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan. e.

Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit. Dengan driven kedemand

adanya

perubahan

driven, 68

dari supply

dari schools

based

69

program ke dual based program, dari model pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi; diperlukan adanya keluwesan yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja industri dan pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau peserta didik tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK

nya,

maka

sekolah

harus

membuka

diri

menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh peserta didik yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya. Di samping itu, sistem program berbasis ganda juga memerlukan pengaturan praktek kerja di industri sesuai dengan aturan kerja yang berlaku di industri yang tidak sama dengan aturan kalender belajar di sekolah. f.

Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan 69

70

cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning). Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini akan memotivasi

banyak

orang

yang

sudah

memiliki

kompetensi tertentu, misalnya dari pengalaman kerja, berusaha mendapatkan pengakuan sebagai bekal untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk ini SMK perlu menyiapkan diri sehingga memiliki instrument dan kemampuan menguji kompetensi seseorang darimana dan dengan cara apapun kompetensi itu didapatkan. g.

Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu. Program

baru

pendidikan

yang

mengemas

pendidikannya dalam bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu bisa dicapai melalui program pendidikan, program 70

71

pelatihan atau bahkan dengan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri. h.

Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan Sistem

baru

tetap

mengharapkan

dan

mengutamakan tamatan SMK langsung bekerja, agar segera

menjadi

tenaga

produktif,

dapat

memberi return atas investasi SMK. Sistem baru juga mengakui banyak tamatan SMK yang potensial, dan potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi setelah bekerja. Terhadap mereka ini diberi peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (misalnya program Diploma), melalui suatu proses artikulasi yang mengakui dan menghargai kompetensi

yang diperoleh dari SMK dan dari

pengalaman kerja sebelumnya. Untuk mendapatkan sistem artikulasi yang efisien diperlukan “program antara” (bridging program) guna memantapkan kemampuan dasar tamatan SMK yang sudah berpengalaman kerja, supaya siap melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi. i.

Perubahan

dari

manajemen

terpusat

manajemen mandiri (prinsip desentralisasi). 71

ke

pola

72

Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada propinsi dan bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, asal tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasioanl dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, supaya memberi peluang bagi para pelaksana di lapangan berimprovisasi pendewasaan

dan

melakukan

SMK

perlu

inovasi.

Proses

ditekankan,

untuk

menumbuhkan rasa percaya diri sekolah melakukan apa yang baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang secara taat azas memberikan penghargaan kepada mereka yang pantas dihargai, dan menindak mereka yang pantas ditindak. j.

Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat. Sejalan dengan prinsip demand driven, dual based program,

pendewasaan

manajemen

sekolah,

dan

pengembangan unit produksi sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada SMK, dan posisi lokasi dana dari pemerintah pusat bersifat membantu atau subsidi. Sistem ini juga 72

73

diharapkan mampu mendorong SMK berpikir dan berperilaku ekonomis.

L.

Hambatan Pendidikan Kejuruan Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pendidikan kejuruan yaitu:

1.

Tidak jarang pihak sekolah mengalami kesulitan untuk menetapkan jenis pekerjaan dan materi yang akan diberikan kepada peserta didik yang bisa sesuai dan diterima oleh dunia kerja.

2.

Pelaksanaan penempatan siswa yang akan melakukan praktik kerja industri sering tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa.

3.

Sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia belum memadai, fasilitas belajar dan peralatan laboratorium banyak yang rusak/tidak layak dan tidak sesuai lagi dengan peralatan yang ada di dunia kerja.

4.

Faktor kompetensi dan profesionalisme guru yang kurang

memadai,

sehingga pembelajaran tidak

berjalan secara efektif. 73

bisa

74

5.

Terdapat kesenjangan yang mencolok antara SMK yang ada di kota-kota besar dengan daerah, sehingga kita tidak bisa memacu pendidikan dengan cepat.

M. Filsafat

Pendidikan

Teknologi

Kejuruan

dan

meliputi apa saja

Fisafat pendidikan Teknologi Kejuruan Filsafat adalah apa yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup dan landasan berpikir yang diianggap benar dan baik. Filsafat menurut Jalius Jama: 2010 meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Usaha secara spekulatif untuk menyajikan pandangan yang sistematis dan

lengkap tentang kenyataan.

b) Usaha mendeskripsikan sifat dasar yang terdalam dan sesungguhnya dari kenyataan. c) Usaha untuk menentukan batas-batas dan lingkup pengetahuan. d) Penyelidikan secara kritis terhadap hipotesis.

74

75

e) Ilmu untuk membantu seseorang untuk memaknai (purposeful meaning) apa yang dikatakandan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Dalam pendidikan kejuruan ada dua aliran filsafat yang sesuai dengan

keberadaanya,

yaitu

eksistensialisme

dan

esensialisme. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan merampasnya. Sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, ketenaga kerjaan serta religi dan moral.

N. Penampilan Sekolah Pendidikan Kejuruan Masa Depan

Sekolah Menengah Kejuruan masa depan tentang penampilan dan ciri antara lain bangunan dan lingkungan sekolah yang dapat mengakomodasi dan mencerminkan ciri SMK secara umum maupun ciri proses/mekanisme pendidikan dalam skala lebih kecil sebagai berikut:

75

76

1.

SMK memiliki ciri umum dengan penampilannya yang terbuka formal dan berskala manusia. Secara khusus, sekolah kejuruan harus mengekspresikan ciri jenis industri atau kejuruan yang ditanganinya.

2. SMK

berperan

sebagai

agen

perkembangan/

perubahan budaya selain sebagai tempat pencetakan tenaga kompeten. Untuk itu, bengkel atau studio atau ruang praktik tempat siswa belajar dan berlatih juga harus menampilkan ciri-ciri suatu industri. 3. Ciri Arsitektur daerah yang ditampilkan, diharapkan dapat memberi aksen pada pembangunan dan lingkungan sekolah dan ditempatkan pada daerah yang bersifat umum, terutama yang bisa terlihat dari luar lingkungan sekolah. Penampilan ciri tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek fungsi

sebagai

bangunan pendidikan serta pertimbangan tujuan penampilan ciri daerah, besarnya biaya pembangunan dan kemudahan pemeliharaan.

76

77

Aspek lainnya berdasarkan Desain bangunan dan fasilitas SMK masa depan, yakni harus mengacu pada teknologi yang

digunakan

saat

ini

dan

mengakomodasi

perkembangan teknologi pada masa depan, yaitu penggunaan media kegiatan belajar mengajar seperti video, film dan multi-media. Juga penggunaan one student one laptop. Dalam kegiatan Workshop tersebut diatas, selain membahas aspek-aspek perancangan dari hal yang bersifat Arsitektural juga dari sisi Struktural.

77

78

Dari segi Arsitektural, banyak hal yang menjadikan bahasan Kami. Yaitu ditinjau dari: 1. Perancangan SMK (USB-SMK) 2. Ciri dan Penampilan SMK 3. Perkembangan Masa Depan 4. Dasar Arsitektur 5. Tata Cahaya 6. Tata Penghawaan (sirkulasi udara), tata akustik 7. Tata lingkungan, tata pertamanan, perencanaan Site De Development.

78

79

O. MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI

KEJURUAN

BERDASARKAN

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Model perencanaan dan pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan kejuruan tidak terlepas dari tujuan pendidikan kejuruan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan kejuruan seara umum adalah untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan dibekali kompetensi yang sesuai dengan

bidangnya

masing-masing.Untuk

mencapai

tujuan yang telah ditetapkan tersebut, diterjemahkan dalam kurikulum yang dikembangkan sesuai karakteristik pendidikan kejuruan. Perencanaan

dan

pengembangan

kurikulum

pendidikan kejuruan didasarkan pada landasan konseptual yaitu: landasan filosofis, yuridis, sosiologi, dan psikologi. Dari keempat konsep model pengembangan kurikulum pembelajaran

dan

memperhatikan 79

karakteristik

80

pendidikan kejuruan, maka konsep model pembelajaran pendidikan kejuruan disajikan dalam bagan berikut :

Pendidikan kejuruan dapat dijelaskan sebagai berikut (1) untuk merumuskan tujuan umum pendidikan kejuruan

yang

memiliki

karakteristik

kurikulum

pendidikan kejuruan bersumber dari Siswa, Masyarakat DU/DI, dan Keilmuan sesuai dengan bidang yang dikembangkan, (2) Hasil analisis data dari ketiga sumber tersebut sebagai dasar dalam merumuskan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pendidikan kejuruan, (3) Rumusan tujuan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disaring berdasarkan landasan filosofi dan psikologi yang telah dirumuskan yang sesuai dengan pendidikan kejuruan, (4) Hasil dari penyaringan tujuan umum oleh landasan filosofi danpsikologi, merupakan rumusan tujuan khusus pembelajaran yang menjadi dasar untuk melakukan pemilihan pengalaman belajar, organisasi, dan orientasi pembelajaran (tahap implementasi kurikulum), (5) Tahap akhir dari model tersebut adalah evaluasi proses yang digunakan sebagai balikan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan sebagai evaluasi hasil belajar siswa 80

81

untuk menentukan masing-masing bidang, (6) Evaluasi secara

keseluruhan

diimplementasikan

terhadap diperlukan

kurikulum untuk

yang

mengetahui

keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal tersebut dapat diukur dari keberhasilan peserta didik (lulusan) yang diserap oleh dunia kerja (outcome). Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia

yang

dikembangkan

untuk

meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Link and Match, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha serta dunia industri khususnya. Beberapa prinsip yang akan dipakai sebagai strategi dalam kebijakan Link and Match diantaranya adalah model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pembaharuan model penyelenggaraan pendidikan di SMK dimulai sejak dilaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tahun 1994, dan dilengkapi dengan sejumlah

perangkat

pelaksanaannya.

Dalam

perkembangan selanjutnnya, pelaksanaan PSG lebih dimantapkan lagi dengan menggunakan acuan yang lebih 81

82

mendasar yaitu yang tertulis dalam buku “Keterampilan Menjelang 2020 untuk Era Global” yang disusun oleh Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1997). Kemudian, penyelenggaraan PSG dibakukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

R.I.

Nomor

323/U/1997

tentang

Penyelenggaraan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 31 Desember 1997, yang memuat komponen-komponen

yang

diperlukan

dalam

penyelenggaraan PSG. Inti dari PSG ini adalah upaya untuk mendekatkan pendidikan kejuruan ke dunia usaha/industri. PSG pada

dasarnya

merupakan

suatu

bentuk

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pada hakekatnya PSG merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan ini adalah strategi proaktif yang menuntut 82

83

perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK, masyarakat dan dunia usaha/industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut. Pada PSG program

pendidikan

direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah kejuruan dengan institusi pasangannya, sehingga fungsi operasional dilapangan dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur dan manager terkait, untuk itu perlu diciptakan adanya keterpaduan peran dan fungsi guru serta instruktur sebagai pelaku pendidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaa PSG dilapangan secara kondusif. Dalam upaya merealisasikan kebijakan link and match melalui pelaksanaan PSG, selain diperlukan guru SMK yang profesional diperlukan instruktur yang mewakili dunia usaha/industri yang profesional pula. Instruktur dalam PSG memiliki fungsi dan peranan yang sangat

penting

dan

strategis

dalam

menentukan

keberhasilan peserta PSG. Sehingga salah satu faktor yang

dapat

menentukan

keberhasilan

pelaksanaan PSG adalah guru dan instruktur, oleh sebab 83

84

itu baik guru maupun instruktur dituntut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam PSG. Praktik Kerja Industri yang disingkat dengan “prakerin” merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di Dunia Kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistim pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistim Ganda (PSG). Program prakerin disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan program pendidikan SMK. Tujuan Prakerin yaitu : 1)

Pemenuhan Kompetensi sesuai tuntutan Kurikulum. Penguasaan kompetensi dengan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jika ketersediaan fasilitas terbatas, sekolah perlu merancang pembelajaran kompetensi di luar sekolah (dunia kerja mitra). Keterlaksanaan pembelajaran kompetensi tersebut bukan diserahkan sepenuhnya ke dunia kerja, tetapi sekolah perlu memberi

84

85

arahan tentang apa yang seharusnya dibelajarkan kepada peserta didik. 2)

Implementasi Kompetensi ke dalam dunia kerja. Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat.

3)

Penumbuhan etos kerja/Pengalaman kerja. SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di dunia kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan dunia kerja dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh sebagai pekerja.

85

86

P. Filsafat Pendidikan Kejuruan Filsafat adalah apa yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup dan landasan berpikir yang diianggap benar dan baik. Filsafat menurut Jalius Jama: 2010 meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

Usaha secara spekulatif untuk menyajikan pandangan yang sistematis dan lengkap tentang kenyataan.

b.

Usaha mendeskripsikan sifat dasar yang terdalam dan sesungguhnya dari kenyataan.

c.

Usaha untuk menentukan batas-batas dan lingkup pengetahuan.

d.

Penyelidikan secara kritis terhadap hipotesis.

e.

Ilmu untuk membantu seseorang untuk memaknai (purposeful meaning) apa yang dikatakan dan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Dalam pendidikan kejuruan ada dua aliran filsafat yang sesuai dengan keberadaanya, yaitu eksistensialisme dan esensialisme. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan merampasnya. Filosofi eksistensialisme 86

87

berkeyakinan bahwa pendidikan kejuruan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, ketenaga kerjaan serta religi dan moral. Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik local, nasional, maupun internasional. Dalam menaktualisasikan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan yaitulearn to know, learning to do, learning to live together, and learning to bemerupakan patokan berharga bagi penyelenggara praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan kejuruan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik (guru), proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga penilaian. 87

88

Menurut Teori Prosser (dalam presentasi oleh Bachtiar Hasan: 2010 berjudul Pendidikan Kejuruan di Indonesia), landasan filsafat pendidikan kejuruan dapat diringkas sebagai berikut: a.

Sekolah kejuruan akan efektif jika siswa diajar dengan materi, alat, mesin dan tugas-tugas yang sama atau tiruan dimana siswa akan bekerja.

b.

Sekolah kejuruan akan efektif hanya jika siswanya diperkenalkan dengan situasi nyata untuk berfikir, berperasaan, berperilaku seperti halnya pekerja, di industri, dimana siswa akan bekerja setelah lulus.

c.

Sekolah kejuruan akan efektif jika siswa dilatih langsung untuk berfìkir dan secara teratur.

d.

Untuk setiap jenis pekerjaan, individu harus memiliki kemampuan minimum agar mereka bisa mempertahankan diri untuk bekerja dalam posisi tersebut.

e.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika membantu individu untuk mencapai cita-cita, kemampuan, dan keinginannya pada tingkat yang lebih tinggi.

f.

Pendidikan kejuruan untuk suatu jenis keahlian, posisi dan keterampilan akan efektif hanya diberikan kepada 88

89

siswa yang merasa memerlukan, menginginkan dan mendapatkan keuntungan. g.

Pendidikan kejuruan akan efektif apabila pengalaman latihan yang dilakukan akan membentuk kebiasaan bekerja dan berfikir secara teratur dan betul-betul diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja.

h.

Pendidikan kejuruan akan efektif jika diajar oleh guru dan instruktur yang telah memiliki pengalaman dan berhasil di dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan mengenai operasi dan proses kerja yang dilakukan.

i.

Pendidikan kejuruan harus memahami posisinya dalam masyarakat, dan situasi pasar, melatih siswa untuk dapat memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan dengan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik.

j.

Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa hanya akan terjadi apabila training yang diberikan berupa pekerjaan nyata, dan bukan merupakan latihan semata.

k.

Materi training yang khusus pada jenis pekerjaan tertentu hendaknya merupakan pengalaman tuntas pada pekerjaan tersebut. 89

90

l.

Untuk setiap jenis pekerjaan mempunyai ciri khusus, sehingga memerlukan materi diklat khusus pula.

m.

Pendidikan kejuruan akan menghasilkan pelayanan yang efisien apabila penyelenggaraan training diberikan kepada sekelompok siswa yang memerlukan (motivasi) dan memperoleh keberhasilan dari program tersebut.

n.

Pendidikan kejuruan akan efisien dan efektif apabila metode pembelajaran memperhatikan karakteristik siswa.

o.

Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien apabila dilaksanakan dengan fleksibel, dinamis dan terstandar.

p.

Walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan pendidikan yang kurang dan batas minimum tidak bisa dilaksanakan secara efisien. Dan jika pembelajaran tidak bisa menjangkau dengan biaya minimum, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak dilaksanakan

5.

Arah Prinsip Pendidikan Kejuruan Dikaitkan dengan Masyarakat

90

91

Miller: 1986 memberikan 10 prinsip pendidikan kejuruan dikaitkan dengan masyarakat (people) sebagai berikut: a.

Bimbingan Bimbingan merupakan unsur yang penting dalam pendidikan kejuruan. Lembaga pendidikan dan kejuruan diharapkan bisa memberikan bimbangan dan tuntunan kepada masyarakat sekitar dalam memecahkan maslah hidup dan kehidupannya.

b.

Belajar seumur hidup Prinsip belajar seumur hidup atau terus menerus dapat diterapkan pada pendidikan kejuruan karena pendidikan kejuruan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c.

Memenuhi kebutuhan masyarakat Pendidikan kejuruan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu, masyarakat maupun nasional.

d.

Pendidikan kejuruan terbuka bagi semua Pendidikan kejuruan terbuka bagi semua lapisan masayarakat tanpa terkecuali, tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin, pria dan wanita. 91

92

e.

Penempatan Bukan hanya melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi, pendidikan kejuruan juga bertanggung jawab untuk dalam penempatan lulusannya untuk menduduki berbagai bidang pekerjaan dalam kehidupannya sesuai dengan kompetensinya.

f.

Perbedaan peran jenis kelamin Pendidikan kejuruan dapat berperan menghilangkan anggapan salah sebagian masyarakat bahwa pendidikan kejuruan hanya untuk kaum pria saja. Sesuai dengan prinsip sebelumnya bahwa pendidikan kejuruan tidak membedakan antara pria dan wanita. Dalam kaitannya dengan prinsip pengajaran pendidikan kejuruan, Miller juga memberikan 8 prinsip sebagai berikut:

a.

Kesadaran akan karir adalah bagian penting dalam pendidikan kejuruan khususnya pada proses awal pendidikan itu sendiri.

b.

Pendidikan kejuruan merupakan pendikan yang menyeluruh dan merupakan bagian dari masyarakat (public system).

92

93

c.

Kurikulum dalam pendidikan kejuruan berdasarkan atas kebutuhan dunia kerja/ dunia industry.

d.

Jabatan atu pekerjaaan dalam kelompok/ keluarga sebagai salah satu pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan khususnya pada tingkat menengah.

e.

Inovasi merupakan bagian yang sangat ditekankan dalam pendidikan kejuruan.

f.

Seseorang dipersiapkan untuk dapat memasuki dunia kerja melalui pendidikan kejuruan.

g.

Keselamatan kerja merupakan unsure penting dalam pendidikan kejuruan.

h.

Pengawasan dalam peningkatan pengalaman okupasi/ pekerjaan dapat dilakukan melalui pendidikan kejuruan.

6.

Pendidikan Kejuruan dan Tuntutan Pengelolaan Pendidikan Kejuruan Tuntutan pengelolaan pada pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebijakan link and match, yaitu perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia. Dimensi 93

94

pembaharuan yang diturunkan dari kebijakan link and match, yaitu : a.

Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven Dengan demand driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja.

b.

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program) Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

c.

Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, 94

95

bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. d.

Perubahan dari program dasar yang sempit (Narrow Based) ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (Broad Based) Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah kepada pembentukan dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas.

e.

Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi) untuk mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja

f.

Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning) Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu 95

96

memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini akan memotivasi banyak orang yang sudah memiliki kompetensi tertentu

96

97

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan

Dari seluruh kajian yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan dapat disimpulkan, bahwa pendidikan kejuruan dikembangkan berdasar pada tuntutan dunia kerja, yaitu dunia usaha dan dunia industri yang berkembang di masyarakat. Sebagai realisasi di dalam memenuhi tuntutan dunia kerja tersebut, maka dalam perancangan kurikulum pendidikan kejuruan mengacu pada karakteristik pendidikan kejuruan yang seharusnya. Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu

menghasilkan

lulusan

sebagaimana

yang

diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya mansia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya 97

98

adaptasi dan daya saing yang tinggi. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan tuntutan dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan, oleh karena itu pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan

dan

teknologi,

sehingga

mampu

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan standar kompetensi dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Keberhasilan pendidikan dan pelatihan di SMK ditentukan dari kualitas lulusannya, dimana mereka harus mencerminkan individu yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Lulusan SMK diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga mereka memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor untuk mampu bekerja sesuai dengan yang dipelajarinya. Lulusan SMK harus mampu bersaing secara kompetitif, 98

99

sehingga dapat memasuki dunia kerja baik pada dunia usaha maupun industri pada tingkat nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan pada tingkat internasional. a)

Pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan.

b)

Dalam pendidikan kejuruan ada dua aliran filsafat yang sesuai dengan keberadaanya, yaitu eksistensialisme dan esensialisme. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan merampasnya. Sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, ketenaga kerjaan serta religi dan moral.

d)

Perencanaan

dan

pengembangan

kurikulum

pendidikan kejuruan didasarkan pada landasan konseptual yaitu: landasan filosofis, yuridis, sosiologi, dan psikologi. Dari keempat konsep model pengembangan kurikulum

99

100

B.

Saran

1.

Sekolah Menengah Kejuruan sebaiknya selalu dinamis dalam mengembangkan program pendidikan, hal ini sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti perkembangan IPTEK.

2.

Untuk menunjang pembelajaran pada pendidikan kejuruan menekankan pada learning by doing sehingga Sekolah Menengah Kejuruan harus memiliki sarana dan prasana yang mendukung tujuan tersebut dengan menyiapkan laboratorium, bengkel atau tempat praktek sesuai program pendidikan masing-masing secara nyata sehingga siswa dapat berlatih secara teori dan praktek hal ini merupakan pengalaman berharga sebelum memasuki dunia kerja serta akan meningkatkan mutu output dari institusi pendidikan kejuruan.

100

Related Documents

Tugas Makalah.
July 2020 23
Hal
November 2019 54
Tugas P.bisnis Hal.264.docx
November 2019 14