Tugas Makala.docx

TUGAS MAKALA

PERKEMBANGAN SERTA PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PENYEBAR BERITA HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN LEWAT SOSIAL MEDIA DOSEN: MUH.SUDARMIN ANDELEU

DI SUSUN OLEH KELOMPOK:VII 1. DEWI JAYANTI 2. WA ODE PUTRI LAO 3. LA ODE AKHMAD ZAYADIN

(101801163) (101801136) (101801124)

PROGRAM STUDI AKUTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 2018

KATA PENGANTAR Assalammualaikum wr.wb Puji dan sukur pennulis panjatkan kepada allah swt. Karena atas segala kehendak ridoh, berkah, rahmat, anugrah dan karuniah yang telalah di limpahkanya iah penulis dapat menyelesaikan penyusun makalah ini untuk memenuhi salah satu syarat menempuh Makalah ini dalam fakultas ekonomi yang berjudul: PERKEMBANGAN SERTA PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PENYEBAR BERITA HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN LEWAT SOSIAL MEDIA Penulis menyadari bahwa dalam penyususn Makala ini masi ada kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmia yang lebih baik lagi di masa yang akan dating. Wassalammualaikum wr.wb

Kelompk VII

PENYUSUN

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN …………………………………………………………………………... KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….... DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………… A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………. B. RUMUSAN MASALAH …………………………………………………………… C. MANFAAT ………………………………………………………………………….

BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………………………………. 1. PERKEMBANGAN SERTA PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PENYEBAR BERITA HOAX DAN ANJURAN KEBENCIAN LEWAT SOSIAL MEDIAH ……………………………………………………….. A. Bagi mana hoax bekerja …………………………………………………………………………………… B. Peran pemerintah dalam hoax ………………………………………………………………………… C. Pencegahan berita hoax …………………………………………………………………………………… D. Ujaran kebencian lewat social mediah …………………………………………………………….. BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………. KESIMPULAN …………………………………………………………………….. SARAN ……………………………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………...

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pada masa kini banyak diberitakan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di

dalam

masyarakat,

namun

seiring

banyaknya

berita

yang

ada,

masyarakat juga banyak yang mengetahui berita-berita yang ada lewat media tayang, media cetak, dan media sosial. Mereka seakan lupa bahwa berita yang disajikan memiliki cerita yang berbeda tergantung pada media yang dilihat. Pada era ini bermunculan berbagai macam media sosial dengan berbagai tawaran macam format dan fitur. Media-media sosial tersebut antara lain adalah Wikipedia, Friendster, Facebook, Youtube, Twitter, Tumblr, BBM, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi yang bisa diguankan untuk bersosial media. Saya selaku penulis memakai judul Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pendekatan Hermeneutika. Alasan saya mengangkat permasalahan mengenai hoax adalah karena akhir-akhir ini mulai marak perbincangan mengenai kasus berita atau informasi palsu lewat media sosial yang sering diebut dengan hoax. Menggunakan metode hermeneutika ini bertujuan agar para pembaca terutama di

bidang akademis memiliki cara pandang yang berbeda dengan masyarakat awam yang mudah sekali percaya dengan penyebaran berita hoax di media sosial. .

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial? b. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial ?

BAB II PEMBAHASAN 1. PERKEMBANGAN SERTA PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PENYEBAR BERITA HOAX DAN ANJURAN KEBENCI LEWAT SOSIAL MEDIAH Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu (Wikipedia, n.d.).

A. Bagaimana HOAX Bekerja Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta. Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet, diantaranya adalah: 1. Undirected viewing Pada undirected viewing, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya. 1. Conditioned viewing Pada conditioned viewing, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, Pencarian informasinya sudah mulai terarah. 1. Informal search Mode informal search, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh

mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya. 1. Formal search Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi (Choo, Detlor, & Turnbull, 1999). Perilaku penyebaran hoax melalui internet sangat dipengaruhi oleh pembuat berita baik itu individu maupun berkelompok, dari yang berpendidikan rendah sampai yang tinggi, dan terstruktur rapi. (Lazonder, Biemans, & Wopereis, 2000) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menggunakan search engine dengan orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan search engine. Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan search engine, akan cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman (novice). Berita hoax semakin sulit dibendung walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700 ribu situs, namun setiap harinya pula berita hoax terus bermunculan. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di indonesia terkait berita hoax telah memakan korban, salah satunya berita hoax akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing,

B. Peran Pemerintah dalam berita Hoax Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situssitus hoax. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal

14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internetsehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya. Selain mengasah kembali berbagai program pendidikan yang berperan dalam menanamkan budi pekerti, dari aspek pendidikan pemerintah sebenarnya dapat melawan hoax dengan meningkatkan minat baca, berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca (Gewati, 2016). Hal ini tergolong berbahaya karena dipadukan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan aktifitas jejaring sosial tertinggi di Asia, yang berarti sangat mudah bagi orang Indonesia untuk menyebarkan informasi hoax tanpa menelaah lebih dalam informasi yang disebarkannya.

C. Pencegahan Berita Hoax Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi (Pooter, 2011). Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. Literasi media adalah seperangkat kecakapan yang berguna dalam proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam beragam bentuk. Literasi media digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Program Internet Sehat dan Aman Munculnya gerakan literasi media khususnya internet sehat merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap dampak buruk media internet. Perkembangan internet selain memberikan dampak positif pada kehidupan manusia juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya adalah mengurangi tingkat privasi individu, dapat meningkatkan kecenderungan potensi kriminal, dapat menyebabkan overload-nya informasi, dan masih banyak lagi (Sholihuddin, n.d.).

Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Oleh karena itu, agar gerakan internet sehat dapat berjalan secara optimal maka sangat diperlukan pendidikan berinternet salah satunya adalah pendidikan etika berinternet. Pendidikan internet lebih pada pembelajaran tentang etika bermedia internet, bukan pengajaran melalui media. Pendidikan etika bermedia internet bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga anak muda sebagai konsumen media internet memiliki kemampuan dalam membuat membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya. Selain itu anak muda mampu menjadi produser media internet dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di komunitasnya (Setiawan, 2012). Freedom of Speech Penyebaran berita palsu yang marak terjadi ini jika dikaitkan dengan etika pada internet adalah penyalahgunaan freedom of speech. Freedom of speech ini berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang menyalahkan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat mengemukakan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang dll sebebas-bebasnya pada suatu komunitas (Floridi, 2010). Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara atupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasnya budaya tersebut, hak Freedom of Speech seringkali disalahartikan dan salahgunakan untuk menciptakan berita hoax yang bertujuan memang untuk membuat sensasi pada media sosial tersebut atau memang sengaja agar pengguna internet dapat mampir pada website sang pembuat berita hoax tersebut agar meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada websitenya.

D. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial Pengertian Ujarn Kebencian (Hate Speech) Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (Hate Speech)tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.

1. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

a. Penghinaan Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal DemiPasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghinaadalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang inibiasanya merasa malu.

2.

Objek penghinaan adalah berupa rasa

harga diri ataumartabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifatindividual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemarannama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik ataukehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisanmaupun tulisan.

42M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keeamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) hlm 345-346 43R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal,

c. Penistaan Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yangdilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikapprasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban daritindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaanadalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorangataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agartuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkanitu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudahtentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabilatuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatanitu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurutPasal ini jika tuduhan atau katakata hinaan dilakukan dengan surat ataugambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalamKUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supayamelakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

Pasal 310 ayat (1) KUHP memakaikekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan

lain maupunperlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukanuntuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancingamarah,kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif danemosi.

f. Menghasut Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkanatau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata“menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih kerasdaripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidanayang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita ataukabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yangdipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan

45Pasal 310 ayat (2) KUHP 46http://kbbi.web.id/provokasi&ei / ,tgl 8 September 2017, pukul 16.49 47R.Soesilo,Op.Cit,hlm 136

suatu kabarkosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

4. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (Hate Speech) UjaranKebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: a. Suku ; Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku. b. Agama; Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. c. Aliran keagamaan; Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. d. Keyakinan/kepercayaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat. e. Ras; Menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena

memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. f. Antar golongan ; Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. g. Warna kulit; Menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. h. Etnis; Menunjukan kebencian atau rsa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. i. Gender; Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin. j. Kaum difabel; Menunjukan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel. k. Orientasi seksual, ekspresi gender; Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

4. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain: a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan; Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. b. Spanduk atau banner; Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring media sosial; Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu: 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. d. Penyampaian pendapat di muka umum Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. e. Ceramah keagamaan; Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik; Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. g. Pamflet; Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

5. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tetang Ujaran Kebencian (Hate Speech) Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait PasalPasal didalamUndang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech): a. KUHP : Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktumenjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejakpemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yangbersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 KUHP ayat (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):Pasal 28 ayat (1) dan (2): (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Pasal 16: “Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech): “Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana

lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong;” Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. 6. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (Hate Speech) Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan Hate Speech. Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melaui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung unsur-unsur ujaran kebencian (hate speech), sebagai berikut: a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu: 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar. 2) Tindakan tersebut ditunjukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukan kepada target sasaran. b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, elonomi, sosial, dan budaya. c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan mengahmbat pembangunan nasional. e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain. 7. Media Sosial Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. 48 Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengbah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook. Myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebppk dan twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.Oleh karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunanya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilahakan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi penggunanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech)dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akantetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tampa batas.

SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan: a. Perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan UndangUndang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam media sosial. b. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (hate speech)

DAFTAR PUSTAKA

Literatur: A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi Hukum, pustaka refleksi books, Makassar. Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 1987 Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta. Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkung Education Yogya dan PuKAP-Indonesia Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Chazawi, Admi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Husein Syahrudin, Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya, Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2003 Josua Sitompul, Penanganan Cyber Crime di Indonesia, 2013 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2001 Kunarto, Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997 Leden Marpaung, Tindak Pidana Kehormatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, 2015 M. Marwan dan Jimmy P. 2009, Kamus Hukum . Realita Publisher.Surabaya.