Tugas Koperasi Zhellyn.docx

TUGAS KOPERASI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI

ZHELLYN AURELLY CAHYADI C1A016002

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

ANGGARAN DASAR KOPERASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA BADAN HUKUM No. : 07/BH/KDK.9.4/II/2000 BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU Pasal 1 1. Badan usaha ini bernama : Koperasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan selanjutnya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga disebut KOPMA FIB-UI. 2. KOPMA FIB-UI ini berkedudukan di kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jl. Yun Hap, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. KOPMA FIB-UI didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung dari mulai disahkannya sebagai badan hukum.

BAB II LANDASAN, ASAS, PRINSIP, DAN FUNGSI Pasal 2 1. KOPMA FIB-UI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 2. KOPMA FIB-UI berazaskan kekeluargaan dan gotong royong. 3. KOPMA FIB-UI melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat sukarela. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan jasa masingmasing anggota. 4. Kemandirian. 5. Pendidikan berkoperasi. 6. Kerja sama antar koperasi. 7. KOPMA FIB-UI berfungsi untuk membangun dan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan musyawarah dalam diri anggota. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 1. Anggota KOPMA-FIB UI adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. 2. Keanggotaan KOPMA FIB-UI tidak dapat dipindah tangankan.

3. Keanggotaan koperasi hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota dan kartu anggota.

BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 4 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPMA FIB-UI. 2. Rapat anggota terdiri dari : 1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus serta memilih dan mengesahkan ketua baru KOPMA FIB-UI, yang pelaksanaannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku lampau. 2. Rapat Anggota Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. 3. Rapat Pleno, yaitu rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan badan pengawas dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 4. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BABV PENGURUS Pasal 5 1. Pengurus adalah salah satu organ koperasi yang bertugas mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perkoperasian dengan dipimpin oleh seorang ketua. 2. Ketua KOPMA FIB-UI dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan. 3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun. Pasal 6 1. Pengurus bertugas untuk : 1. Mengelola usaha KOPMA FIB-UI. 2. Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama KOPMA FIB-UI. 3. Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. 4. Menyelenggarakan dan memlihara Daftar Buku Anggota. 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. 6. Menyelenggarakan Rapat Anggota. 7. Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 7 Pengurus berkewajiban untuk : 1. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota lainnya, agar dapat diketahui dan dipahami, untuk kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, 2. Mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan KOPMA FIB-UI dan segala hal yang berkaitan dengan jalannya KOPMA FIB-UI, seta memberitahukannya secara terbuka kepada anggota. 3. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. 4. Menuangkan kerugian yang diderita sebagai akibat dari kelalaian pengurus, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pasal 8 Pengurus berhak untuk : 1. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. 2. Mengangkat manager atau karyawan sebagai pengelola usaha koperasi. 3. Merumuskan dan merencanakan program kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian. 4. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 9 1. Badan Pengawas adalah salah satu organ kopersi yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan manajemen kepengurusan kopersai. 2. Anggota Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota. 3. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 4. Keanggotaan Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun. Pasal 10 Badan Pengawas berkewajian untuk : 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya untuk kemudian disampaikan kepada pengurus, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan anggota pada saat Rapat Anggota.

Pasal 11 Badan Pengawas berhak untuk : 1. Menggunakan fasilitas, sarana, dan dana yang tersedia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 2. Meneliti dan memeriksa segala catatan, berkas, barang-barang, ruang serta bukti-bukti yang ada pada koperasi. 3. Menerima imbalan yang jumlah dan waktu pemberiannya ditentukan dalam Rapat Anggota. BAB VII PENGELOLAAN KOPERASI Pasal 12 1. Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan Rapat Pengurus. 2. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola ditetapkan dalam suatu kontrak kerja / diperbaharui tiap awal kepengurusan. 3. Pengelola wajib memenuhi persyaratan minimal: 1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dikenai keputusan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. 2. Memiliki akhlak dan moral yang baik. BAB VIII DEWAN PENASEHAT Pasal 13 1. Dewan Penasehat adalah salah satu organ yang berfungsi memberikan saran dan pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi, baik diminta maupun tidak diminta. 2. Keberadaan Dewan Penasehat tidak wajib sifatnya, tergantung pada situasi dan kondisi, dengan persetujuan Rapat Anggota. 3. Keanggotaan Dewan Penasehat dapat dipilih dari Anggota, maupun bukan anggota. 4. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi diberikan uang jasa atau imbalan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. 5. Anggota Dean Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota. 6. Masa jabatan Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota. 7. Masa jabatan Dewan Penasehat sama dengan masa kerja kepengurusan. BAB IX PEMBUKUAN KOPERASI Pasal 14 1. Tahun buku KOPMA FIB UI dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. KOPMA FIB UI wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya. 3. KOPMA FIB UI wajib pada setiap tutup buku mengadakan penghitungan hasil usaha.

4. 4. Laporan keuangan perhitungan neraca laba/rugi koperasi tersebut dapat meminta jasa audit pada akuntan publik atau koperasi jasa audit. BAB X KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN Pasal 15 Pada saat kantor koperasi dibuka, maka pengurus dapat memberikan kesempatan kepada: 1. Setiap orang untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta Perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. 2. Anggota atau pejabat instansi yang berwenang untuk menelaah buku, catatan-catatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. BAB XI PERMODALAN Pasal 16 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Modal sendiri berasal dari: 1. Simpanan pokok. 2. Simpanan wajib. 3. Dana cadangan. 4. SHU yang tidak dibagikan. 5. Hibah yang tidak mengikat. 6. Modal pinjaman berasal dari: 1. Anggota. 2. Koperasi lain. 3. Bank atau lembaga keuangan lainnya. 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. 5. Sumber lainnya yang sah. Pasal 17 Setiap modal sebagaimana dimaksud pada pasal 16, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan modal. BAB XII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 18 1. Simpanan Anggota terdiri dari: (CATATANNYA HILANG) 2. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada koperasi. 3. Uang simpanan anggota tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

4. Apabila keanggotaan berakhir, maka simpanan anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera, selambatlambatnya 1 (satu) bulan kemudian. 5. Simpanan dalam bentuk lain dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau sesuai perjanjiannya. BAB XIII SISA HASIL USAHA Pasal 19 1. Sisa Hasil Usaha (SHU) KOPMA FIB-UI merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku, setelah dikurangi biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak, dalam tahun buku yang bersangkutan. 2. Sisa Hasil Usaha (SHU), setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota KOPMA FIB-UI serta digunakan untuk dana pendidikan, uang jasa pengurus/Badan Pengawas, gaji karyawan, dana sosial dan pembangunan daerah kerja sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 3. Prosentase pembagian SHU diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV TANGGUNGAN KERUGIAN Pasal 20 1. Kerugian yang diderita KOPMA FIB-UI pada akhir tahun buku, ditutup dengan dana cadangan. 2. Apabila kerugian yang tersebut pada ayat 1 (satu) belum dapat ditutup sepenuhnya oleh dana cadangan, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian yang belum terpenuhi itu dengan ditutup atau diperhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang. 3. Penutupan tangggungan kerugian KOPMA FIB-UI yang tersebut pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak termasuk untuk kerugian sebagaimana tercantum pada pasal 7 (tujuh) dan ayat 5 (lima). 4. Apabila KOPMA FIB-UI dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya maka seluruh anggota wajib menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan anggota.

BAB XV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 21 1. Pembubaran KOPMA FIB-UI dapat dilakukan berdasarkan: 1. Keputusan Rapat Anggota. 2. Keputusan Pemerintah. 3. Keputusan pembubaran KOPMA FIB-UI tersebut, dibertahukan kepada kreditor. 4. Selama memberitahukan keputusan pembubaran KOPMA FIB-UI belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran KOPMA FIB-UI belum berlaku baginya. Pasal 22 Untuk kepentingan kreditor dan anggota KOPMA FIB-UI terhadap pembubaran KOPMA FIBUI dilakukan penyesuaian pembuabaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. BABXVI PEMBINAAN Pasal 23 1. KOPMA FIB-UI melaksanakan kegiatan perkoperasian dan teknik usaha bagi anggota. 2. KOPMA FIB-UI melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi pengurus dan karyawan KOPMA FIB-UI. 3. Pembinaan tersebut dilaksanakan sendiri maupun melalui kesempatan yang ada. BAB XVII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOPMA FIBUI. 2. Perubahan Anggaran Dasar KOPMA FIB-UI dapat dilakukan apabila mempunyai alasan kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha KOPMA FIB-UI dan kepentingan anggota. 3. Perubahan Anggaran Dasar KOPMA FIB-UI yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi, struktur permodalan, tanggungan kerugian, penggabungan, dan pembagian perlu pengesahan Menteri Koperasi. 4. Quorum Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Pengurus wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar KOPMA FIB-UI tersebut, baik hasil perubahan maupun berita acara perubahannya kepada seluruh anggota dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi.

BAB XVIII PENUTUP Pasal 25 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini. 2. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka semua ketentuan sebelumnya, yang kedudukannya di bawah Anggaran Dasar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA BADAN HUKUM No. : 07/BH/KDK.9.4/II/2000

BAB I NAMA DAN LAMBANG Pasal 1 Badan Usaha ini bernama: Koperasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut KOPMA FIB-UI. Pasal 2 Lambang KOPMA FIB-UI terdiri dari Makara UI dan inisial KM. BAB II TUJUAN DAN USAHA Pasal 3 KOPMA FIB-UI bertujuan untuk: 1. Menjadi wadah utama kegiatan ekonomi mahasiswa dalam rangka pengembangan pengetahuan dan praktek secara nyata dalam wira usaha, khususnya perkoperasian. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka terlaksananya amsyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 4 Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi ini menyelenggarakan usaha: 1. Mengadakan unit-unit usaha jasa berupa kantin, optik, penyewaan VCD, ATK, dan pengadaan buku. 2. Mengadakan usaha kerjasama antara koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam usaha atau permodalan yang saling menguntungkan. Pasal 5 Syarat-syarat keanggotaan koperasi: 1. Terdaftar sebagai mahasiswa FIB UI.

2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. 3. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Anggota sebagaimana tersebut pada pasal 18 (delapan belas) Anggaran Dasar Koperasi. 4. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturabperaturan lain yang berlaku. 5. Mengisi formulir calon anggota koperasi. Pasal 6 Anggota berkewajiban untuk: 1. Memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Rapat Anggota. 2. Membayar Simpanan Anggota dan simpanan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Anggota. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. 4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan. 5. Menganggung kerugian sebagaimana tersebut pada pasal 20 (dua puluh) Anggaran Dasar Koperasi. Pasal 7 Anggota berhak untuk: 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 2. Memilih dan atu dipilih menjadi ketua atau anggota pengawas. 3. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. 4. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. 5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan koperasi. 6. Mendapatkan sisa hasil usaha sesuai jasa masing-masing anggota terhadap koperasi. 7. Mendapatkan sisa hasil penyelesaian. Pasal 8 Keanggotaan berakhir apabila: 1. 2. 3. 4. 5.

Meninggal dunia. Meminta berhenti atas permintaan sendiri. Selesai masa studi atau keluar dari FIB-UI. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Diberhentikan oleh Rapat Anggota karena tidak lagi mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan anggota dan koperasi.

BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 9 Syarat diselenggarakannya Rapat Anggota: 1. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ + 1 dari jumlah anggota. 2. Anggota ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) belum terpenuhijuga, maka Rapat Anggota dapat ditunda untuk yang kedua kalinya palaing lama 4 (empat) hari. 3. Apabila pada hari penundaan, ketentuan pada ayat 1 (satu) belum terpenuhi juga, maka Rapat Anggota dapat ditunda untuk yang kedua kalinya paling lama 3 (tiga) hari. 4. Apabila pada hari penundaan, ketentuan pada ayat 1 (satu) belum terpenuhi, maka Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan jumlah yang hadir. 5. Khusus Rapat Anggota Luar Biasa, dapat diselenggarakan atas kehendak: 1. Permintaan tertulis sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah anggota. 2. Inisiatif pengurus atas persetujuan ketua dan sepengetahuan Badan Pengawas. Pasal 10 1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah. 2. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. 4. Teknis pemungutan suara ditentukan oleh rapat anggota. Pasal 11 Khusus untuk Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga: 1. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. 2. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir pada Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyetujui perubahan Anggaran Dasar. 3. ½ n+1 dari jumlah yang hadir pada Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah daftar Berita Acara dan ditandatangani ketua dan Sekretaris Rapat. BAB V PENGURUS Pasal 13 1. Pengurus sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya, ketua dapat membentuk seksiseksi. 3. Masa jabatan ketua adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Pasal 14 Syarat-syarat menjadi ketua: 1. Telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepengurusan. 2. Tidak lulus atau keluar dari status mahasiswa FIB-UI pada masa menjabat sebagai ketua dan tidak sedang terancam drop out. 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan atau dikenai keputusan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana keuangan. 4. Memiliki akhlak dan moral yang baik. 5. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan pada organisasi ain di lingkungan FIB-UI selama menjabat sebagai ketua. BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 15 1. Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dan sebanyakbanyaknya terdiri dari 5 (lima) orang anggota. 2. Badan Pengawas diketuai oleh satu orang ketua yang dipilih secara mandiri oleh Badan Pengawas. Pasal 16 Syarat-syarat menjadi anggota Badan Pengawas: 1. Pernah terlibat dan atau terlibat dalam kepengurusan koperasi sekurang-kurangnya untuk satu masa kepengurusan. 2. Tidak lulus atau keluar dari status mahasiswa FIB-UI pada masa duduk dalam Badan Pengawas dan tidak sedang terancam drop out. 3. Memiliki akhlak dan moral yang baik. 4. Bersedia untuk tidak duduk dalam kepengurusan koperasi selama menjadi anggota Badan Pengawas. Pasal 17 Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4.

Anggota melalui Rapat Anggota Dewan Penasehat Pengurus 4. Pemerintah

BAB VII DEWAN PENASEHAT Pasal 18 1. Dewan Penasehat terdiri dari seorang ketua dan bebrapa orang anggota. 2. Jumlah dan penetapan keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan oleh Rapat Anggota. Pasal 19 Untuk mengisi keanggotaan Dewan Penasehat melalui jalur: 1. Jabatan, yaitu apabila seseorang menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan koperasi atau birokrasi kampus. 2. Pertimbangan Rapat Anggota.

BAB VIII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 20 1. Setiap anggota harus menyimpan Simpanan Pokok atas namanya sendiri sejumlah Rp10.000,00 pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. 2. Uang simpanan pokok dapat dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayar dalam 2 kali angsuran bulanan. 3. Setiap anggota harus menyimpan Simpanan Wajib atas namanya sendiri sejumlah Rp12.000,00 setiap tahun di awal kepengurusan. 4. Untuk uang Simpanan Wajib, pengurus dapat berinisiatif mengambil dari SHU anggota. 5. Apabila keanggotaan berakhir, maka simpanan anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera, selambatlambatnya 1 (satu) bulan kemudian. 6. Simpanan dalam bentuk lain dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau sesuai perjanjiannya. BAB IX SISA HASIL USAHA (SHU) Pasal 21 Prosentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

40% untuk anggota menurut jasa simpanannya. 20% untuk cadangan modal. 10% untuk jasa pengurus. 10% untuk dana pendidikan. 10% untuk dana kegiatan kemahasiswaan. 7% untuk dana sosial.

7. 3% untuk badan pengawas. BAB X PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 22 1. Penyelesaian masalah pembubaran KOPMA FIB-UI dilakukan oleh panitia penyelesaian yang selanjutnya disebut penyelesai. 2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah. 4. Selama dalam proses penyelesaian, KOPMA FIB-UI tetap ada dengan sebutan KOPMA FIB-UI dalam penyelesaian. Pasal 23 Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk: 1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPMA FIB-UI dalam penyelesaian. 2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, pengurus serta pengawas baik sendirisendiri maupun bersama-sama. 4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan catatan-catatan serta berkas arsip KOPMA FIB-UI. 5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang sebelumnya. 6. Menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban. 7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. 8. Membuat berita acara penyelesaian. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 24 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Rumah Tangga. 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila mempunyai alasan kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha dan kepentingan anggota. 3. Quorum Rapat Anggota Perubahan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam pasal 12 (dua belas) Anggaran Rumah Tangga. 4. Pengurus wajib mengumumkan perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut, baik hasil perubahannya kepada seluruh anggota dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi.

BAB XII PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 25 Pelanggaran adalah segala tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berakibat kerugian pada anggota dan koperasi. Pasal 26 1. Segala pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi. 2. Sanksi yang diberikan dapat berupa: 1. Peringatan lisan. 2. Peringatan tertulis. 3. Pemotongan SHU. 4. Dikeluarkan dari anggota. 5. Sanksi dapat diberikan oleh: 1. Pengurus dengan sepengetahuan Badan Pengawas. 2. Rapat Anggota. Pasal 27 1. Anggota yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan sanksi diberikan. 2. Pemberian sanksi harus memproses pembelaan diri tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, setelah pembelaan diri diajukan. 3. Keputusan yang diberikan setelah pembelaan, adalah keputusan akhir yang tidak dapat diproses kembali, kecuali oleh keputusan yang lebih tinggi kedudukannya. Pasal 28 Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi ditetapkan dalam Rapat Anggota. BAB XIII PENUTUP Pasal 29 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan isi Anggaran Rumah Tangga. 2. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka semua ketentuan sebelumnya, yang kedudukannya di bawah Anggaran Rumah Tangga ini, maka semua ketentuan sebelumnya, yang kedudukannya di bawah Anggaran Rumah Tangga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

AD/ART in berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok Tanggal 11 Oktober 2002 Pukul 15.25 WIB