Tugas Bi Ninit.docx

PENGAMAT: PASAR KOMODITAS PANGAN RI MASIH DIKUASAI MAFIA Liputan6.com – 22 Juli 2018

Pengamat Ekonomi Pertanian, HS Dillon menilai kondisi pasar komoditas pertanian Indonesia masih banyak diintervensi mafia pangan. Hal ini yang membuat impor bahan pangan masih terus berlangsung. Menurut dia, kartel dan mafia ini cenderung menginginkan adanya impor. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar. "Ekonomi pasar kita sudah diintervensi oleh berbagai kepentingan sehingga rakyat dikorbankan. Dalam sektor pertanian banyak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan impor komoditas pangan dan ingin Indonesia tergantung terhadap produk pangan Impor," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/7/2018). Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyambut liberalisasi perdagangan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi komoditas pangan negara lain. “Termasuk di sektor pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Potensi pangan lokal kita perlu dikembangkan dengan melihat spesifikasi wilayah,” kata dia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Darmansyah mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan. Sebab, potensi pangan lokal di Indonesia khususnya di Riau sangat besar seperti sagu, umbi-umbian, produk hortikuktura dan peternakan. “Kami berharap diversifikasi pangan terus dikampanyekan sehingga kita tidak tergantung pada produk impor seperti gandum dan aneka buah impor,” ungkap dia. Berdasarkan hasil penelitian IPB, ada 5 rumpun sagu yang cukup untuk pemenuhan karbohidrat satu keluarga selama setahun. Potensi sagu di Riau sangat besar dan belum optimal termanfaatkan.

1

2

“Bahkan yang memanfaatkan tepung sagu negara tetangga seperti Jepang dan China dimana beberapa tahun terkahir riau mengekspor tepung sagu ke dua negara tersebut,” sebut Darmansyah. Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri

mengungkapkan

capaian

kebijakan

pertanian

selama

empat

tahun

cukup

menggembirakan. Dari data BPS, produksi pertanian 2017 senilai Rp 1.344 triliun naik Rp 350 triliun dari 2013. Sedangkan nilai ekspor 2017 Rp 441 triliun, naik 24 persen dari 2016 yang hanya Rp 355 triliun. “Selain ekspor, investasi pertanian 2017 sebesar Rp 45,90 triliun, atau naik 14 persen per tahun dari tahun 2013 hingga 2017," tandas dia. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan kerusakan lahan dan penggunaan pupuk serta pestisida yang tidak bijak menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia. Phd Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO Ratno Soetjiptadie mengatakan, sekitar 69 persen tanah Indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selain itu, ketahanan pangan (food securities) Indonesia pada periode 2015-2080 juga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akibatnya, masalah banjir, kekeringan, serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam dari gagal pangan. “Kita belum punya perencanaan. Kalau butuhnya 1 juta ton, mustinya produksi 1,5 juta ton sehingga ada stok 0,5 juta ton. Kita belum sampai ke sana," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/7/2018). Sementara itu, minimnya ilmu pengetahuan, membuat petani dalam negeri tidak dapat mengukur kadar Ph tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Hal ini diperparah juga dengan ketidakmampuan petani dalam memilih benih unggul.

3

Dia mencontohkan, petani di Karawang memberikan pupuk pada tanaman padi hingga 1 ton dengan harapan akan meningkatkan produksinya. “Akibatnya biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi, dan salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk,” kata dia. Menurut Ratno, biaya produksi beras di Indonesia saat ini sebesar Rp 5.900 per kilogram (kg). Angka tersebut lebih tinggi ketimbang biaya produksi di negara lain seperti Vietnam yang sebesar Rp 2.300 per kg, Australia Rp 1.800 per kg dan Amerika Serikat Rp 900 per kg. “Ditakutkan jika tidak terobosan, Indonesia akan tetap impor beras. Sementara sekitar 40 juta petani padi di Indonesia itu menghidupi penduduk 240 juta jiwa, itu riskan. Apabila petani merugi, maka akan beralih profesi. Sehingga siapa yang akan menanam padi," kata dia.

4

I. Alternatif Problem Ad. 1. Kondisi Pasar Komoditas Pertanian Indonesia Masih Banyak Diintervensi Mafia Pangan 

Data Kualitatif Pasar Pertanian Harus Dikawal dari Intervensi Mafia Pangan. Pasar masih dikuasai kartel dan mafia yang cenderung menginginkan impor agar mendapatkan dukungan yang besar. Menurut HS Dillon, Ekonomi pasar kita sudah diintervensi oleh berbagai kepentingan sehingga rakyat dikorbankan. Dalam sektor pertanian banyak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan impor komoditas pangan dan ingin Indonesia tergantung terhadap produk pangan Impor.



Teori Pangan merupakan komoditas yang strategis, karena fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi dari setiap rakyat Indonesia (Riyadi, 2003). Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang menyatakan tujuan pangan, yaitu mencapai kecukupan pangan akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pangan dilakukan guna menjamin ketersediaan pangan setiap saat dalam jumlah yang cukup, merata, aman, bermutu, bergizi, beragam, dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat.



Opini Kartel dan mafia ini cenderung menginginkan adanya impor. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyambut liberalisasi perdagangan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi komoditas pangan negara lain.

5

Ad. 2. Kerusakan Lahan Dan Penggunaan Pupuk Serta Pestisida Yang Tidak Bijak Menjadi Ancaman Bagi Ketahanan Pangan Indonesia. 

Data Kualitatif Phd Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO Ratno Soetjiptadie mengatakan, sekitar 69 persen tanah Indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selain itu, ketahanan pangan (food securities) Indonesia pada periode 2015-2080 juga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akibatnya, masalah banjir, kekeringan, serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam dari gagal pangan.



Teori Degradasi lahan adalah proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan. Bencana alam tidak termasuk faktor yang mempengaruhi degradasi lahan, namun beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan merupakan hasil secara tidak langsung dari aktivitas manusia sehingga dampaknya bisa disebut sebagai degradasi lahan. Degradasi lahan memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Diperkirakan hingga 40% lahan pertanian yang ada di dunia saat ini telah terdegradasi. Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi_lahan



Opini Yang harus diperhatikan dan merupakan salah satu upaya mengatasi degradasi lahan selanjutnya adalah kita harus memperhatikan jika akan melakukan penyiangan terhadap lahan. Hindari penyiangan yang bersih di antara tanaman- tanaman yang keras. Apabila tidak ada pupuk kompos atau pupuk hijau untuk menutup tanah, maka kita dapat menutup dengan menggunakan rumput hijau yang tidak berbahaya bagi tanaman pokok yang kita tanam. Keberadaan tanaman penutup tanah juga akan

6

menentukan tingkat erosi tanah yang etrjadi. Maka dari itulah kita harus benar- benar memperhatikan supaya tidak salah dalam bertindak.

Ad. 3. Minimnya Ilmu Pengetahuan Petani di Indonesia 

Data Kualitatif Karena minimnya ilmu pengetahuan, membuat petani dalam negeri tidak dapat mengukur kadar Ph tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Kemudian petani tidak bisa memilih benih unggul.



Teori pH tanah menunjukkan derajat keasaman tanah atau keseimbangan antara konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan tanah. Apabila konsentrasi H+ dalam larutan tanah lebih banyak dari OH- maka suasana larutan tanah menjadi asam, sebalikya bila konsentrasi OH- lebih banyak dari pada konsentrasi H+ maka suasana tanah menjadi basa. pH tanah sangat menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman makanan ternak, bahkan berpengaruh pula pada kualitas hijauan makanan ternak. PH tanah yang optimal bagi pertumbuhan kebanyakan tanaman makanana ternak adalah antara 5,6-6,0. Pada tanah pH lebih rendah dari 5.6 pada umumnya pertumbuhan tanaman menjadi terhambat akibat rendahnya ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor dan nitrogen. Bila pH lebih rendah dari 4.0 pada umumnya terjadi kenaikan Al3+ dalam larutan tanah yang berdampak secara fisik merusak sistem perakaran, terutama akar-akar muda, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Menurut Ratno (2018) Rendahnya sentuhan teknologi oleh petani, lantaran minimnya ilmu pengetahuan. Petani tidak dapat mengukur Ph tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Kemudian petani tidak bisa memilih benih unggul. Bahkan, lanjutnya, ada petani di Karawang memberikan pupuk pada tanaman padi hingga 1 ton. Petani beranggapan bahwa diberi input 1 kg, maka ada kenaikan produksi. Akibatnya biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi, dan salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk. Sumber: http://dioraheart.blogspot.com/2017/07/ph.dasar.html

7



Opini Untuk itu, perlu ada program perbaikan tanah secepatnya atau soil amendment programme (Program Pembugaran Tanah) dengan memperbaiki sifat biologi tanah. Selama ini hanya memperhatikan sifat fisika dan kimia, sementara aspek biologi tidak pernah dipikirkan,

Ad. 4. Biaya Produksi Beras Di Indonesia Lebih Tinggi Ketimbang Biaya Produksi Di Negara Lain. 

Data Kualitatif Biaya produksi beras di Indonesia saat ini sebesar Rp 5.900 per kilogram (kg). Angka tersebut lebih tinggi ketimbang biaya produksi di negara lain seperti Vietnam yang sebesar Rp 2.300 per kg, Australia Rp 1.800 per kg dan Amerika Serikat Rp 900 per kg.



Teori Ratno (2018) Biaya produksi beras Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan negara lain. Faktor tersebut pun membuat potensi kerugian para petani kita lebih besar. Ditakutkan jika tidak terobosan, Indonesia akan tetap impor beras. Sementara sekitar 40 juta petani padi di Indonesia itu menghidupi penduduk 240 juta jiwa itu riskan. Dewan Komisioner dan Ekonom Senior Indef tersebut memaparkan biaya produksi padi yang paling murah, yakni Vietnam sebesar Rp 1.679 per kg padi, setelah itu Thailand sebesar Rp 2.291 per kg, India sebesar Rp 2.306 per kg, Filipina sebesar Rp 3.224 per kg dan Cina sebesar Rp 3.661 per kg. Dari data IRRI tersebut, salah satu unsur biaya produksi yang mahal adalah honor buruh lepas di Indonesia sebesar Rp 1.115 per kg padi, sedangkan Vitenam hanya Rp 120 per kg. Selain itu, biaya sewa tanah juga memberatkan harga produksi, yakni di Indonesia Rp 1.719 per kg padi, sedangkan di Vietnam hanya Rp 387 per kg padi. Ia juga menambahkan pemerintah perlu menciptakan pasar traktor agar petani semakin terpacu meningkatkan produktivitas dari segi penyediaan sarana. Menurut Bustanul (2018) Pasar traktor perlu diciptakan agar petani tidak bergantung pada bantuan traktor pemerintah. Pemerintah

8

perlu menyusun strategi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya perbaikan politik pertanian secara menyeluruh, pendampingan petani, pelibatan universitas dalam pembangunan pertanian dan pedesaan secara lebih sistematis.

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro-mengapa-harga-beras-diindonesia-mahal-ini-penyebabnya 

Opini Apabila petani merugi, maka dengan besarnya biaya produksi diproyeksikan akan beralih profesi. Selain biaya produksi beras yang tinggi, petani juga dihadapkan pada kerusakan tanah yang terjadi pada area yang luas dan penggunaan pestisida yang tidak bijak mengancam ketahanan pangan nasional.

II.

Main Problem Kondisi pasar komoditas pertanian indonesia masih banyak diintervensi mafia pangan.

III.

Alternatif Solution 1. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyambut liberalisasi perdagangan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi komoditas pangan negara lain.  Teori Ilham (2003) menyebut liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi bias anti ekspor dari rezim perdagangan. Disebutkan pula bahwa liberalisasi

juga menunjukkan kecenderungan makin

berkurangnya intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin

terbukanya

pasar domestik untuk

produk-produk

luar

negeri.

Percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena dukungan revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu (Kariyasa, 2003). Menurut

pendapat

sebagian

pakar ekonomi,

9

perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin pengenaan tarif dan hambatan lainnya. Hal ini didasari argumen bahwa per-dagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdaga- ngan (Kindleberger dan Lindert, 1978). Dijelaskan oleh Hadi (2003), selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara liberalisasi perdagangan

juga

akan

meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan

peningkatan efisiensi ekonomi. Namun demikian, oleh karena terdapat perbedaan penguasaan

sumberdaya

yang menjadi

komponen

pendukung

daya

saing,

sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan (Abidin, 2000). Pada semakin

kuatnya

kendala

atau

kondisi

tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan

hambatan

tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat

keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin negara menurunkan

tarif

(bea

masuk)

tinggi

produk

bila

pemerintah

suatu

yang diperdagangkan

(tariff

reduction) dan menghilangkan hambatan-hambatan nontarif (non tariff barriers). Hal

sebaliknya

terjadi

bila pemerintah

cenderung

menaikkan

tarif

dan

meningkatkan hambatan nontarif.  Opini Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal terlibat dan mendukung liberalisasi perdagangan, bahkan sejak awal Orde Baru Indonesia sudah berorientasi kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, misalnya dilihat dari peningkatan kinerja perdagangan. Sejak tahun 2003, liberalisasi perdagangan di ASEAN mampu meningkatkan volume perdagangan Indonesia, yang ditunjukkan dengan peningkatan yang lebih dari dua kali lipat pada volume ekspor dan impor selama periode 2003 s.d 2010. Tetapi, harus diingat bahwa

10

liberalisasi perdagangan menjadi tidak seindah yang dibayangkan karena sebagian (besar) negara justru mengalami kerusakan ekonomi secara sistematis. Hal ini dikarenakan tidak semua negara mempunyai comparative advantage atau jika memiliki hal tersebut belum tentu menjadi kebutuhan negara lainnya. Joseph Stiglitz menyatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa tahun terakhir malah menciptakan ketimpangan antar negara. Salah satu contoh adalah keikutsertaan Irlandia dalam Uni Eropa sejak tahun 1980-an yang tidak banyak memberikan manfaat bagi negara tersebut. Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan (trade barriers) baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. 2. Memperbaiki mental korup. Sebab, oknum pejabat di dalam pemerintah itu sendiri ikut terlibat di dalam rantai praktik kartel dan jadi sohib-karib mafia.  Teori Syed Hussein Alatas menjelaskan setiap bentuk korupsi dapat secara organis ditautkan di dalam konseptual dan klasifikasi yaitu terbagi menjadi sebagai berikut : 

Efek mentastik, terjadi bila korupsi menyebar ke pusat-pusat penting adminsitrasi

pemerintahan

yang mempunyai

pengaruh besar terhadap

masyarakat 

Efek psikosentris, efek ini menunjuk baik kepada pelaku maupun korban korupsi atau tatanan sosial yang korup



Efek deriasi kumulatif, efek ini menunjukkan pada tindakan orang yang korup dan bagaimana tindakan itu secara komulatif menimbulkan akibat yang tidak merupakan sasaran dari suatu transaksi korup tertentu.



Efek penghilangan potensial, korupsi menggantikan tujuan dan nilai yang menghilangkan alternatif yang potensial.



Efek pemberian tertentu, efek pemberian barang, bangunan atau jasa yang timbul dari transaksi korup.

11



Efek pamer, terlihat dalam gaya hidup orang yang korup dan kekayaan yang mereka pamerkan.



Efek ekonomis korupsi, korupsi beban ekonomi bagi masyarakat



Efek klimatik, korupsi mentastatis menciptakan suasana kemasyarakatan dan lingkungan dengan ciri-ciri yang pasti, di kota-kota besar sejenis ketegangan tertentu didasarkan bertambah sebagai lemahnya pelaksanaan hukum.

 Opini  Langkah-Langkah Memerangi Korupsi 

Monopoli perlu dibatasi, transparansi perlu diwujudkan, ruang pengambilan keputusan juga harus dibatasi, dan kemungkinan untuk meminta pertanggung jawaban baik secara politik maupun hukum perlu diperkuat.



Pembatasan dan desentralisasi kekuasaan pusat. Apabila keputusan mengenai pembagian barang terpusat disatu instansi saja, maka disaat stok persediaan barang menipis, kesempatan untuk korupsi semakin besar



Mekanisme pengawasan eksternal. Keberhasilan implementasi tanggung jawab politik dan hukum membutuhkan tanggung jawab politik dan hukum membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.



Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh sebuah tim yang secara moral memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk memerangi korupsi

3. Memperkuat Ketahanan Pangan  Teori Badan Intelijen Negara (BIN) : memperkuat ketahanan pangan datang lebih rumit dan kompleks. Struktur perdagangan komoditas pangan pokok, terutama beras semakin sulit diprediksi karena negara-negara produsen cenderung melakukan restriksi ekspor dan proteksi berlebihan untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk mencapai ketahanan pangan, Indonesia perlu melakukan pendekatan secara komprehensif dari aspek

12

kelembagaan ekonomi pangan yang dapat memperjelas posisi aturan main, organisasi dan aktor yang terlibat di dalamnya, agar Indonesia tidak mengalami krisis ketahanan pangan. Perlu disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemangku kepentingan bahwa pangan bukan hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang melainkan juga merupakan kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara.  Opini Pangan memiliki peran dan fungsi vital bagi bangsa dan Negara Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.Tanpa terjamin dan ketersediaan pangan yang memadai, tidak mungkin suatu bangsa dan negara, termasuk bangsa Indonesia, akan mampu mempertahankan keberlangsungannya, alihalih akan terus maju. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah tujuan bangsa Indonesia saat ini dan di masa datang dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan. Bangsa dan Negara RI harus mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan perubahan lingkungan, baik nasional, regional, maupun global yang memiliki dampak pada ketahanan pangan. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai gejolak di bidang pangan: kapasitas produksi pangan yang menurun, tekanan penduduk yang semakin meningkat, perubahan iklim global yang ekstrem, dan inkonsistensi kebijakan Pemerintah yang justru menghambat kemandirian pangan Indonesia. Lebih lanjut, ketergantungan impor yang tidak berkesudahan serta harga-harga pangan yang semakin melambung tinggi merupakan fenomena yang seakan-akan dianggap lumrah terjadi saat ini. Kondisi ini pada akhirnya justru membuat rakyat Indonesia harus bergulat dengan keterbatasan pangan yang ada.

13

IV. Main Solution Memperbaiki mental korup. Sebab, oknum pejabat di dalam pemerintah itu sendiri ikut terlibat di dalam rantai praktik kartel dan jadi sohib-karib mafia.

 Teori Syed Hussein Alatas menjelaskan setiap bentuk korupsi dapat secara organis ditautkan di dalam konseptual dan klasifikasi yaitu terbagi menjadi sebagai berikut : 

Efek mentastik, terjadi bila korupsi menyebar ke pusat-pusat penting adminsitrasi

pemerintahan

yang mempunyai

pengaruh besar terhadap

masyarakat 

Efek psikosentris, efek ini menunjuk baik kepada pelaku maupun korban korupsi atau tatanan sosial yang korup



Efek deriasi kumulatif, efek ini menunjukkan pada tindakan orang yang korup dan bagaimana tindakan itu secara komulatif menimbulkan akibat yang tidak merupakan sasaran dari suatu transaksi korup tertentu.



Efek penghilangan potensial, korupsi menggantikan tujuan dan nilai yang menghilangkan alternatif yang potensial.



Efek pemberian tertentu, efek pemberian barang, bangunan atau jasa yang timbul dari transaksi korup.



Efek pamer, terlihat dalam gaya hidup orang yang korup dan kekayaan yang mereka pamerkan.



Efek ekonomis korupsi, korupsi beban ekonomi bagi masyarakat



Efek klimatik, korupsi mentastatis menciptakan suasana kemasyarakatan dan lingkungan dengan ciri-ciri yang pasti, di kota-kota besar sejenis ketegangan tertentu didasarkan bertambah sebagai lemahnya pelaksanaan hukum.

14

 Opini  Langkah-Langkah Memerangi Korupsi 

Monopoli perlu dibatasi, transparansi perlu diwujudkan, ruang pengambilan keputusan juga harus dibatasi, dan kemungkinan untuk meminta pertanggung jawaban baik secara politik maupun hukum perlu diperkuat.



Pembatasan dan desentralisasi kekuasaan pusat. Apabila keputusan mengenai pembagian barang terpusat disatu instansi saja, maka disaat stok persediaan barang menipis, kesempatan untuk korupsi semakin besar



Mekanisme pengawasan eksternal. Keberhasilan implementasi tanggung jawab politik dan hukum membutuhkan tanggung jawab politik dan hukum membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.



Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh sebuah tim yang secara moral memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk memerangi korupsi