Tugas Asp 1 ( 29 Agustus 2017 ).docx

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MENJAWAB SOAL ESAI DAN STUDI KASUS BAB I DAN III

Oleh : Chintya Zara Ananda 16043040 Dosen : Fefi Indra Arza, Se, Ak, M.Si

AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2017

ESAI BAB 1 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi sector publik ! Jawab : Akuntansi sector publik ialah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerja sama sector public serta swasta. 2. Uraikan peranan akuntansi sektor publik ! Kaitkan dengan proses desentralisasi yang diterapkan di Indonesia ! Jawab : Peranan akuntansi sektor public : a. Pelayanan masyarakat oleh sektor public secara keseluruhan memainkan peranan yang vital dalam perekonomian Negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor public sebagai “kran” ekonomi yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di sektor lain. b. Kemajuan Indonesia dalam penyediaan pembiayaan keuangan public melalui pasar uang, seperti penerbitan Obligasi dan Surat Utang Negara. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam beberapa tahun mendatang . c. Kesempatan untuk memperbaiki pelayanan public. Ini berkaitan dengan proses desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini. Jika dana fiscal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Keberhasilan pengelolaan tersebut akan ditunjukkan dengan perbaikan indicator-indikator social. Berdasarkan hal di atas, organisasi public dapat berfokus pada peningkatan pelayanan jangka panjang. Dampak pelayanan terhadap kualitas kehidupan generasi berikutnya menjadi sangat diperhatikan, seperti penyediaan infrastruktur. 3. Jelaskan pengertian public, sektor public, dan organisasi sektor public ! Jawab : Publik adalah masyarakat, yaitu pihak yang mempunyai kepemilikan atas organisasi sektor public tersebut dan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor public terkait. Sektor public adalah sektor-sektor yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, di mana organisasi pelaksanaannya merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak mencari kuntungan keuangan. Organisasi sektor public adalah Organisasi yang berorientasi pada kepentingan public. Karena orientasinya pada kepentingan public maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. 4. Sebutkan serangkaian tahapan dalam siklus akuntansi sektor public secara berurutan ! a. Perencanaan public

b. Penganggaran public c. Realisasi anggaran public d. Pengadaan barang dan jasa publik e. Pelaporan keuangan sektor public f. Audit sektor public g. Pertanggungjawaban public 5. Uraikan pengertian penganggaran public menurut penjelasan UU No. 17 tahun 2003 ! Jawab : Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 6. Jelaskan mengapa penting memahami terlebih dahulu system akuntansi yang dipakai oleh organisasi public bagi seorang auditor atau pengawas ! Jawab : Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Oleh sebab itu, penting memahami terlebih dahulu system akuntansi agar pemeriksaan lebih efisien, efektif dan ekonomis. 7. Uraikan karakteristik organisasi sektor public ! Jawab : a. Tujuan : Mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. b. Aktivitas : Pelayanan public seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakkan hukum, transportasi public, dan penyediaan pangan. c. Sumber pembiayaan : Dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. d. Pola pertanggungjawaban : Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasipemerintahan yang meliputi DPR, DPD, DPRD, serta dalam yayasan LSM seperti dewan pengampu. e. Kultur organisasi : Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang f. Penyusunan anggaran : Dilakukan bersama masyrakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program

g. Stakeholder

:

publikdipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya disahkan oleh wakil masyrakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan. Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditur, para investor, lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional, IMF, ADB, PBB, UNDP, USAID, dan pemerintah luar negeri .

8. Sebutkan jenis-jenis organisasi sektor public yang ada di Indonesia ! Jawab : a. Organisasi Pemerintah Pusat b. Organisasi Pemerintah Daerah c. Organisasi Partai Politik d. Organisasi LSM e. Organisasi Yayasan f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah g. Organisasi Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit h. Organisasi Tempat Peribadatan seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura 9. Uraikan perkembangan organisasi sektor public dari sudut pandang akuntansi ! Jawab : a. 3000 SM – 1000 SM Babilonia : Praktek pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Mesir Kuno : Organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk perdana menteri. Para menteri melakukan praktek laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. b. 1000 SM – Abad ke 1 : Di masa Yunani, pemerintahaan yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. c. Abad 1 – Abad 5 : Di masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik itu di gubenuran maupun kekaisaran. d. Pertengahan abad 14 : Praktek pencatatan transaksi keuangan di Cenoa adalah berupa bukti transaksi keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antarnegara. Pada saat yang sama, di belahan dunia lain gereja memasuki era peranan gereja dalam pemerintahan. e. Awal abad ke 15 : Kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, di mana

f. Akhir abad 18

:

g. Abad 19 – abad 20

:

proses pelaporan dikembangkan lebih rinci, terutama informasi tentang tenaga kerja, metode produksi, jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode pemasaran. Terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluasluasnya. Akibatnya, revolusi industry muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sektor public. Praktek akuntansi sektor public dapat dikatakan berkembang lebih lambat. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor public sebagai proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut pihak pemerintah.

10. Jelaskan Akuntansi Sektor Publik vs Akuntansi Pemerintahan ! Jawab : Akuntansi Sektor Publik Sektor public digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas, pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industry nasional ( perusahaan milik pemerintahan, badan hukum public, perusahaan public ). Akuntansi Pemerintahan Didefenisikan lebih sebagai system pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan militer ( dan kebutuhan ekspor ) serta kebutuhan kelompok sipil.

STUDI KASUS BAB 1 Saya akan mencoba memberikan pendapat mengenai tulisan tersebut yang dikaitkan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertama, mengenai awal dari tulisan tentang pasar bebas. Seperti yang kita tau, pasar bebas merupakan pasar dimana penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam menetapkan masalah perdagangan. Dari pengertiannya saja sudah terlihat bagaimana ngerinya PASAR BEBAS menyeret-nyeret dalam kemiskinan. Jangankan kita sebagai bangsa dari negara berkembang, bangsa barat yang maju saja sadar dan telah berpikir ulang bahwa pasar bebas tidak kunjung membawa kemakmuran dan keadilan. Memang tidak semua bagian dari pasar bebas adalah negative, pasar bebas juga memiliki beberapa kelebihan. Tapi perlu di garis bawahi bahwa kelebihan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang ekonominya kuat. Seperti kalimat yang sering kita dengar, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Terbukti pasar bebas telah menggusur rakyat miskin dan bukan menggusur kemiskinan. Sulit memang menghilangkan pasar bebas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memperkecil dampak buruk pasar bebas, jikalau ekonomekonom seluruh dunia dapat memecahkan masalahnya bukan hanya melihat perkembangan ketidak adilan dari pasar bebas. Kedua, mengenai implementasi pasal 27 ayat 2. Pengangguran memang salah satu penyebab kemiskinan rakyat, bagaimana tidak pengangguran berhambur, lapangan pekerjaan masih sangat sangat kurang selain itu rakyat Indonesia yang berpendidikan dan memiliki kemampuan juga sangat sedikit. Bagaimana bisa rakyat Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di suatu perusahaan, tentu perusahaan menginginkan yang terbaik untuk perusahaannya agar mendapatkan laba yang tinggi, caranya tentu saja dengan merekrut tenaga-tenaga kerja asing yang lebih kompeten sehingga terciptalah kalimat “orang asing bos di rumah sendiri, sementara kita sebagai pembantu di rumah sendiri “. Tak cukup hanya pemerintah yang memberikan bantuan seperti beasiswa, wajib pendidikan 9 tahun, jika subjek yang akan pemerintah tolong itu tidak peduli akan dirinya sendiri. Banyak para muda mudi yang terjerat narkoba, bolos sekolah, sehingga mereka tidak mengenyam manisnya pendidikan. Yang pada akhirnya mereka hanya akan menjadi pengganggur atau tidak sebagai pekerja rendahan seperti TKI/TKW ( pembantu di negara tetangga ). Ingat pengangguran merupakan awal dari kriminalitas!!! Tidak hanya dari sisi rakyat, pemerintah pun seenaknya memakan duit rakyat. Bagaimana negara ini akan bisa mensejahterakan rakyatnya??? Sementara kedua pihak pemerintah dan rakyat tidak saling sadar. Jangankan akan bersaing di negara orang, bersaing di negara sendiri saja sudah kalah terlebih dahulu. Ketiga, tentang implementasi pasal 33 ayat 1. Intinya segala harus dilakukan dengan rasa bekerjasama, saling gotong royong. Sederhana memang, tapi untuk menerapkannya sangatlah sulit. Di sinilah kepribadian kita benar-benar ditunjukan, saling peduli pada sesama, rasa social yang tinggi. Sehingga sebuah perekonomian dapat dibangun dengan baik. Namun,

semakin maju zaman asaz kekeluargaan hanya tinggal sebuah asaz. Sekarang zaman hanya mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Selanjutnya, pasal 33 ayat 2 “ cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara “ konteks ini banyak di salah artikan. Dikuasai negara artinya boleh dimiliki swasta atau asing namun harus di bawah kendali negara. Di tulisan ini dikatakan, kita mendirikan usaha-usaha negara tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mengamankan kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak. Tapi pada kenyataannya, usaha-usaha yang ada di negara kita malah banyak diperjualbelikan ke negara asing. Bagaimana kemungkinan akan dijajah tidak akan terulang kembali? Buktinya, usaha di negara sendiri dimiliki oranglain. Kalau kita bisa memilikinya kenapa mesti orang asing, semua itu kembali lagi pada keahlian yang kita miliki dan dukungan dari pemerintah agar dapat bersaing. Lalu, pasal 33 ayat 3 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat “. Namun, pada kenyataanya keadilan akan hal itu masih jauh, eksploitasi besar-besaran masih terus terjadi. “ kemakmuran rakyat “ kata itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat tentunya bagi rakyat-rakyat berekonomi tinggi. Kesejahteraan masih saja belum merata. Keempat, mengenai implementasi pasal 34 sangat jauh dari fakta yang ada. “ mengurus dan memelihara kesehatan serta pendidikan rakyat oleh negara dilakukan dalam penyusunan RAPBN “. Seperti yang kita tau BPJS, lagi-lagi ketidakadilan masih menjadi masalah. Seringkali masyarakat yang menggunakan BPJS diabaikan, sekaratpun mereka tetap saja pihak rumah sakit tidak mau tau asalkan rakyat mau menyodorkan segepok uang. Lalu dimana letak dana RAPBN? Akhir, yang saya tangkap dari tulisan tersebut pasal-pasal yang ada di dalam UUD hanyalah sebuah tinta yang tergores di atas kertas. Penerapan pasal tersebut masih sangatsangat minim. Buktinya bisa kita lihat dari kondisi perekonomian yang buruk di Indonesia, kondisi rakyat yang sangat memprihatinkan. Yang dibutuhkan adalah kerjasama antara pemerintah dengan rakyat untuk mewujudkannya kesejahteraan. Dibutuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dan pemerintah yang menjaga kepercayaan rakyatnya.

ESAI BAB III 1. Uraikan mengapa akuntansi sektor public perlu dipelajari secara tersendiri ! Jawab : a. Kronologi kebutuhan perubahan perspektif ilmu manajemen keuangan public secara global Dengan restrukturisasi model pemerintahan melalui Tripartiet Perundangan, perubahan atau restrukturisasi model pemerintahan berbasis akrual mulai diimplementasikan. Proses penerbitan standar berskala internasional mulai dilakukan melalui badan IFAC. Melalui proses penyusunan standar yang ketat, IPSASB telah berhasil diluncurkan tahun 1998. b. Dorongan kebutuhan perubahan perspektif ilmu manajemen keuangan public di Indonesia Dalam orde reformasi , keterbukaan menjadi suatu dorongan yang luas. Kondisi ini membuat pengembangan suatu kompartemen baru dalam IAI. Kompartemen ini telah menjadi unit yang besar dalam IAI sendiri. Dorongan positif semakin terasa dengan kemunculan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. IFAC dan FDSAP sebagai sarana diskusi pengembangan ilmu akuntansi sektor public Dalam masyrakat internasional, proses pengembangan standar IFAC telah dijadikan arena diskusi. Di Indonesia, FDASP telah dijadikan forum pengembangan ilmu bagi para dosen. Struktur kurikulum S1 dan S2 telah disepakati bersama. Konsesus ini merupakan langkah awal bagi peletakan dasar pemantapan ilmu akuntansi sektor public di Indonesia. d. Akuntansi sektor public merupakan mata kuliah wajib dalam prodi akuntansi Kesulitan ekonomi melanda bangsa, sementara pidana korupsi telah menjadi berita seharihari. Dan berbagai tantangan lapangan yang dihadapi bangsa saat ini, Akuntansi sektor public harus dipelajari secara tersendiri sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini. 2. Sebutkan perbedaan akuntansi sektor public dan akuntansi bisnis ( swasta ) ! Jawab : Akuntansi Sektor Publik Tujuan : Kesejahteraan masyarakat Organisasi : Sektor public Keuangan : Negara, daerah, masyarakat, konstituen Akuntansi Bisnis ( swasta ) Tujuan : Keuntungan Organisasi : Swasta Keuangan : Individual, perkumpulan 3. Sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor public ! Jawab : Keunikannya adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Sealin itu, perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktek

regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang diterapkan berbasis kas dan laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas public. Akuntansi sektor public dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor swasta. 4. Akuntansi sektor public di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan ! Jawab : a. Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. Sejak tahun 1980-an, pemerintah telah memperoleh dana bantuan Bank Dunia yang jumlahnya sangat besar. Namun, sampai akhir Orde Baru , standar akuntansi keuangan pemerintah tidak pernah ada. Jadi, pada tahun 1990-an beberapa pakar saat itu sempat menyatakan bahwa standar dan system yang disusun oleh Departemen keuangan sudah “obsollete” sebelum diterapkan. Pada tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan baru bisa dihasilkan dengan sejumlah kritik mengikutinya. Dan, sampai dengan tahun 2009, kematangan standar akuntansi pemerintah belum juga dapat dicapai. b. Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang dikeluarkan oleh BPK RI dan di pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, kelengkapan standar dan system pemeriksaan masih terus dikembangkan. c. Pada organisasi public selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba 5. Sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor public dan laporan keuangan sektor swasta menurut Likierman dan Taylor dalam Henley et al ! Jawab : Sektor Publik a. Laporan keuangan public dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik b. Pertanggungjawaban laporan unit pemerintah/organisasi public adalah ke DPR/ DPRD/ legislative/ dewan pengurus dan masyarakat luas c. Laporan unit pemerintah/ organisasi public harus ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas public d. Laporan unit pemerintah/ organisasi public secara keseluruhan dijadikan dasar analisis atas prospek pemerintahan/ organisasi public. e. Laporan unit pemerintah diperiksa BPK/ auditor yang telah ditetapkan Sektor swasta a. Laporan keuangan swasta sangat terikat oleh aturan dan criteria kecurangan b. Kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditur c. Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap di tingkat organisasi secara keseluruhan d. Laporan keuangan swasta diperiksa oleh auditor independen

6. Sebutkan persamaan akuntansi sektor public dan akuntansi swasta ! Jawab : a. Kriteria validitas dan realibitas dokumen sumber b. Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas public c. Siklus akuntansi dapat diperbandingkan d. Standar akuntansi ditetapkan oleh organisasi independen e. Laporan keuangan public dan swasta bisa diakui sebagai dasar hukum 7. Sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor public saat ini ! Jawab : a. Efisiensi b. Efektivitas c. Ekonomi 8. Sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor public ! Jawab : a. Penempatan suatu organisasi sektor public merupakan monopoli yang efektif, karena pelayan ditawarkan dengan kondisi tanpa pesaing b. Output non keuangan yang berjenjang di mana output tingkat tinggi menggambarkan luasnya aktivitas yang menyatukan beberapa tujuan dasar 9. Jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor public dengan kultur organisasi bisnis ! Jawab : Sektor public Dalam organisasi sektor public semua karyawan/ pegawai/ pengurus/ relawan bekerja untuk mencapai satu tujuan yakni pemenuhan pelayanan public. Sektor bisnis Dalam organisasi bisnis segala aktivitas sumber daya manusianya terfokus pada keuntungan dari persaingan antarorganisasi dan produk yang dihasilkan. Persaingan inilah yang membuat kinerja swasta cenderung lebih cepat berkembang ketimbang sektor public. 10. Sebutkan dasar hukum organisasi sektor public dan organisasi bisnis ! Jawab : Sektor public : a. Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) b. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) c. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN ) Sektor bisnis : a. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) b. Standarr Profesional Akuntan Publik ( SPAP )

STUDI KASUS BAB III 1.

Apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi public dan swasta ? Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Jawab : Yang menjadi persoalan di artikel tersebut ialah banyak BUMN yang saat ini terjerat masalah keuangan. Sebagai bukti, hasil audit terhadap 32 BUMN menunjukan adanya kasus BUMN yang merugi, terindikasi kasus korupsi dan kredit macet. Beberapa BUMN yang terjerat masalah keuangan : a. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ( RSCM ) BPK “ Tidak Memberikan Pendapat, system akuntansinya sangat tidak bagus dan harus diperbaiki b. PT Sarana Karya, BPK memberikan pendapat “ Tidak Wajar “ c. Perum Perusahaan Film Nasional, BPK memberikan “ Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan “ d. PT PLN, BPK memberikan “ Wajar Tanpa Pengecualian “ e. PT LEN industry dan PT TELKOM, BPK menemukan adanya indikasi korupsi f. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, BPK memberikan dugaan tindak korupsi yang melakukan impor minuman beralkohol dan adanya ketidakwajaran harga yang ditetapkan PT PPI dalam nilai transaksi minuman impor tersebut g. PT Telkom, PT Bank Tabungan Negara, PT Jasa Raharja, diduga kasus kerugian dan kredit macet Persoalan selanjutnya ialah, BUMN yang lebih memilih di audit oleh Kantor Akuntan Publik daripada BPK. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana yang terjadi di perusahaan swasta ? Pada kenyataannya ialah BUMN lebih transparan daripada perusahaan swasta. Mengapa? Karena jika perusahaan swasta transparan mereka takut mengungkapkan informasi yang mengandung unsur bad news kepada investor mereka takut bahwa harga saham bisa jatuh. Namun sekarang, perusahaan BUMN kurang transparan daripada perusahaan swasta maka hal itulah yang menyebabkan seringnya terjadi masalah keuangan seperti korupsi salah satunya. Kini banyak BUMN yang tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan swasta, bahkan BUMN ini malah bergantung pada pemerintah untuk permodalan. Transparan itu sangat dibutuhkan agar menghindarkan perusahaan dari rasa curiga dan menjauhkannya dari energy korupsi atau dengan kata lain untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Saat ini perusahaan swasta lebih baik daripada BUMN, saya berharap BUMN bisa memperbaiki masalah manajemennya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan tidak lagi merongrong keuangan negara untuk modal.

2. Uraikan hasil analisis anda dengan berbagai argumentasi logis ! Jawab : Ini pendapat saya mengapa perusahaan BUMN diberikan berbagai opini oleh BPK a. Pada RSCM BPK memberikan opini “ Tidak Memberikan Pendapat “

Karena, auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh buktibukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. b. PT Sarana Karya, BPK memberikan pendapat “ Tidak Wajar “ Karena, opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Auditor meyakini laporan keuangan perusahaan di ragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. c. Perum Perusahaan Film Nasional, BPK memberikan “ Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan “ Karena, dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraph penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan ditambahnya paragraph penjelasan, misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan, auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal d. PT PLN, BPK memberikan “ Wajar Tanpa Pengecualian “ Karena, opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan , kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. e. PT LEN industry dan PT TELKOM, BPK menemukan adanya indikasi korupsi Korupsi bisa terjadi karena disebabkan masih lemahnya akuntanbilitas pejabat public termasuk para penguasa dan politisi dalam mengelola urusan-urusan public. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga barang public bisa dianggap menjadi milik privat yang berimplikasi pada keuntungan pribadi g. PT Telkom, PT Bank Tabungan Negara, PT Jasa Raharja, diduga kasus kerugian dan kredit macet Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan, faktor eksternal adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Karena kredit macet ini meneybabkan perusahaan menjadi rugi. Selanjutnya, mengenai persoalan BUMN yang enggan diaudit oleh BPK disebabkan

guliran gelombang privatisasi. Jajaran pimpinan BUMN cenderung tertutup karena ada pola setoran kepada penguasa politik. BUMN masih menjadi sapi perahan. Lewat tangan BPK , kondisi keuangan BUMN bisa dibuka di muka public. Transparansi tak ada kaitannya dengan untung-rugi perusahaan. Rapor BUMN ditentukan oleh kualitas laporan keuangan. Seperti yang ada di dalam artikel, BPK akan membentuk sebuah tim yang akan melakukan evaluasi, dengan demikian tata kelola BUMN bisa steril dari maksud-maksud politis dengan demikian juga BUMN tak perlu lagi takut diperiksa oleh BPK. Faktor lain yang menyebabkan BUMN sedikit jumlahnya yang diaudit oleh BPK ialah dalam satu BUMN bisa diperiksa oleh dua auditor di tahun yang sama. Ini secara APBN sangat tidak efisien. Karena itu, BPK mengurangi jumlah BUMN untuk diaudit namun BPK tetap bebas memilih BUMN yang akan diaudit. Faktor lain mengapa BUMN lebih memilih diperiksa KAP adalah adanya kepentingan bisnis antara BUMN dengan KAP, apalagi kalau KAP besar yang terlibat, itu berarti ada bisnis besar. KAP asing bisa saja melakukan KKN.