KRONOLOGIS TERJADINYA KRISIS MONETER DI INDONESIA TAHUN 1997-1998 Krisis yang dialami oleh Indonesia diawali oleh negara lain yang akibatnya terjadi penularan ke Indonesia akibat kerjasama yang dilakukan dengan negara tersebut. Seperti kerjasama antara Indonesia dan Thailand serta Indonesia dan Amerika. Apalagi pada saat itu fundamental ekonomi Indonesai sedang lemah membuat Indonesia lebih mudah tertular krisis, dari pada negara lain. Penularan ini membuat keterpukurukan ekonomi yang sangat parah dan berimbas pada sektor lainnnya.Ketidak seimbangan sektor keungan dan sektor rill juga menyababkan penularan ini, pasar uang semakin gencar beroperasi, namun barang dan/atau jasa tidak beroperasi dengan baik. Jalur perdagangan dan jalur finansial merupakan jalur krisis, karena jalur perdagangan membutuhkan kerjasama antara kedua negara atau lebih yang saling ketergantngan.Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Amerika melalui kedua jalur ini, membuat Indonesia mengalami krisis yang berasal dari Amerika. Pada bulan Agustus 1997 pemerintah memutuskan untuk mengganti kebijakan nilai tukar dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Keadaan semakin memburuk sehingga pemerintah merasa perlu untuk meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Pada tahun 1998, inflasi tinggi dan rupiah terdepresiasi presiden Soeharto menandatangani LOI pertama yang berisi 50 butir program perbaikan ekonomi termasuk amandemen Undang-Undang Perbankan dan revisi RAPBN 1998. Nilai tukar Indonesia yang bertumpu pada dolar, dan kerjasama keduanya dalam pasar valas membuat harga saham Indonesia turun akibat dari batuan dana yang diberikan oleh organisasi yang membantu pemulihan krisis di Amerika. Sama halnya juga dengan Thailand yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, melalui kedua jalur ini. Krisis yang terus menjalar membuat bank sentral mengambil kebijakan untuk memulihkna krisis, namun kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu membuat krisis semakin parah karena tidak ada catatan kebijakan tersebut dilaksanakan para periode sebelumnya. Hasilnya, krisis terus merambat di mulai dari krisis di sektor keungan menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis kepemimpinan dan lainnya. Krisis yang terus terjadi di internal Indonesia itu disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan panik finansial. Panik finansial ini dengan proses penularan (contagion) menjadi krisis. Hal ini akan terus berputar karena spekulasi yang dilakukan oleh para pihak ketiga yang diakibatkan oleh moral hazard para ekonom ini. Risiko moral (moral hazard) terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut. Moral hazard dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian pada pihak yang lain setelah transaksi keuangan telah terjadi.
LANGKAH – LANGKAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA INFLASI Secara umum, Pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana hargaharga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena di saat setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali. Inflasi dapat terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yakni inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi bila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%-30% setahun, inflasi berat antara 30%-100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Cara Mengatasi Masalah Inflasi Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Beberapa ahli ekonomi sepakat bahwa inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada tiga yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. 1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi. a. Kebijakan Penetapan Persediaan Kas Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. b. Kebijakan Diskonto Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. c. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.
2. Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut. a. Menghemat Pengeluaran Pemerintah Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. b. Menaikkan Tarif Pajak Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.
3. Kebijakan Lainnya Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan Produksi dan Menambah Jumlah Barang di Pasar Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea masuk barang impor. b. Menetapkan Harga Maksimum untuk Beberapa Jenis Barang Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap (black market).