Tugas Agama

TUGAS AGAMA

NAMA=Yosano ishaq NO=41 Kelas=7A

Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan Ketidaksetaraan Gender Sudah Mengakar di Masyarakat PONTIANAK--- Penghambat yang justru sangat besar memberikan kontribusi bias gender terhadap program pembangunan, sebenarnya hanya karena ketidaksetaraan gender itu telah mengakar dan terjadi dalam tataran kehidupan sosial masyarakat kita. Tataran tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga implikasinya mengakibatkan ketertinggalan kaum perempuan di hampir semua bidang kehidupan. Demikian yang diutarakan Wakil Gubernur Kalbar, Drs Djawari kepada Pontianak dalam seminar "Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Provinsi Kalbar", Senin (25/2) di Hotel Merpati. Menurut Djawari, keterlambatan kaum perempuan masuk ke dunia pendidikan disebabkan budaya patriarki yang melekat dalam bangsa ini. "Karenanya, untuk menembus itu memerlukan upaya dan pemikiran yang tentunya tidak mudah," ujarnya. Djawari mengatakan, belum efektifnya hasil capai berbagai program pemberdayaan perempuan, selain disebabkan faktor eksternal, juga faktor internal yang datangnya dari pemerintah sendiri. Faktor internal ini antara lain karena terbatasnya sumberdaya manusia untuk memikirkan program pemberdayaan perempuan. "Selama ini pelaksanaan program pemberdayaan perempuan masih parsial, sehingga program yang dirancang belum sinergi, serta model program pemberdayaannya juga cenderung seragam di setiap sektor atau instansi," ucapnya. Djawari menegaskan, untuk mencapai hasil pembangunan yang tidak bias gender, tentunya tidaklah mudah membalikkan telapak tangan, banyak yang harus di-review dalam siklus dan proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Sementara itu, berdasarkan data Tim 11 PUG Kalbar, bahwa untuk saat ini partisipasi perempuan dalam bidang politik dan legislatif masih sangat sedikit. Hal ini terlihat dari keanggotaan mereka di DPRD. Dari 55 anggota

DPRD Kalbar masa kerja 1999-2004, hanya terdapat dua anggota perempuan. Perempuan yang berkiprah di Dewan persentasenya terus menurun, dari Pemilu 1977-1982 sebesar 15 persen hingga tahun 19992004 menjadi 3,6 persen. Kemudian jumlah PNS di Kalbar sebanyak 25.854 orang dengan kaum perempuannya sebanyak 12.697 orang (BKN 2000). Sedangkan berdasarkan data bulan Maret 2000, dominasi laki-laki di PNS masih cukup besar, dari 614 orang PNS yang bekerja di Sekda Kalbar, hanya 190 orang PNS perempuan. Namun di perguruan tinggi , PNS laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam hal menduduki jabatan strategis di perguruan tingginya. Sedangkan, perempuan yang berperan di lembaga yudikatif masih sangat sedikit. Data Departemen Kehakiman pada bulan April 2001, jumlah hakim perempuan di Kalbar hanya 4 orang (7,4 persen), sedangkan hakim laki-laki berjumlah 50 orang (92,6 persen). (arm) < PONTIANAK--- Penghambat yang justru sangat besar memberikan kontribusi bias gender terhadap program pembangunan, sebenarnya hanya karena ketidaksetaraan gender itu telah mengakar dan terjadi dalam tataran kehidupan sosial masyarakat kita. Tataran tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga implikasinya mengakibatkan ketertinggalan kaum perempuan di hampir semua bidang kehidupan. Demikian yang diutarakan Wakil Gubernur Kalbar, Drs Djawari kepada Pontianak dalam seminar "Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Provinsi Kalbar", Senin (25/2) di Hotel Merpati. Menurut Djawari, keterlambatan kaum perempuan masuk ke dunia pendidikan disebabkan budaya patriarki yang melekat dalam bangsa ini. "Karenanya, untuk menembus itu memerlukan upaya dan pemikiran yang tentunya tidak mudah," ujarnya. Djawari mengatakan, belum efektifnya hasil capai berbagai program pemberdayaan perempuan, selain disebabkan faktor eksternal, juga faktor internal yang datangnya dari pemerintah sendiri. Faktor internal ini antara lain karena terbatasnya sumberdaya manusia untuk memikirkan program pemberdayaan perempuan. "Selama ini pelaksanaan program pemberdayaan perempuan masih parsial, sehingga program yang dirancang belum sinergi, serta model program pemberdayaannya juga cenderung seragam di setiap sektor atau instansi," ucapnya. Djawari menegaskan, untuk mencapai hasil pembangunan yang tidak bias gender, tentunya tidaklah mudah membalikkan telapak tangan, banyak yang harus di-review dalam siklus dan proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Sementara itu, berdasarkan data Tim 11 PUG Kalbar, bahwa untuk saat ini partisipasi perempuan dalam bidang politik dan legislatif masih sangat sedikit. Hal ini terlihat dari keanggotaan mereka di DPRD. Dari 55 anggota DPRD Kalbar masa kerja 1999-2004, hanya terdapat dua anggota perempuan. Perempuan yang berkiprah di Dewan persentasenya terus menurun, dari Pemilu 1977-1982 sebesar 15 persen hingga tahun 19992004 menjadi 3,6 persen. Kemudian jumlah PNS di Kalbar sebanyak 25.854 orang dengan kaum perempuannya sebanyak 12.697 orang (BKN 2000). Sedangkan berdasarkan data bulan Maret 2000, dominasi laki-laki di PNS masih cukup besar, dari 614 orang PNS yang bekerja di Sekda Kalbar, hanya 190 orang PNS perempuan. Namun di perguruan tinggi , PNS laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam hal menduduki jabatan strategis di perguruan tingginya. Sedangkan, perempuan yang berperan di lembaga yudikatif masih sangat sedikit. Data Departemen Kehakiman pada bulan April 2001, jumlah hakim perempuan di Kalbar hanya 4 orang (7,4 persen), sedangkan hakim laki-laki berjumlah 50 orang (92,6 persen). (arm)

Kesetaraan laki-laki dan perempuan