Tugas 3000 Kata.docx

Nama : Mark Christsatya Bolla NIM: 1811102010 Program Studi: Anestesiologi dan Terapi Intensif

PENDAHULUAN Kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam keberlangsungan suatu negara. Negara – negara maju pada umumnya memiliki penduduk yang memiliki kualitas kesehatan yang baik. Mulai dari penduduk yang masih bayi sampai kepada penduduk usia lanjut kesehatannya diperhatikan oleh negara. Perannya yang vital tersebut mebuat setiap negara – negara maju memiliki program – program kesehatan sendiri untuk mendukung dan memfasilitasi kesehatan para penduduknya. Juga demi mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke 58 tahun 2005 di Genewa yang menginginkan setiap Negara membangun dan mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk. Untuk menjalankan program JKN ini pemerintah membentuk suatu system dimana dalam ssitem JKN ini memiliki tujuan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Ruang lingkup, juga sasaran dalam melaksanakan program. Tujuan dari JKN ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memnuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya diabyar oleh pemerintah. Sasaran dalam program JKN ini adalah seluruh komponen melalui dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, BPJS, fasilitas kesehatan, peserta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang lingkup pengaturan dalam pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) ini meliputi penyelenggaraan, peserta, dan kepesertaan, pelayan kesehatan, pendanaan, badan penyelenggara dan hubungan antar lembaga, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan keluhan. Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Sistem

Suatu sistem kesehatan, kadang-kadang disebut sebagai sistem perawatan kesehatan, adalah organisasi orang, lembaga dan sumber daya yang memberikan layanan perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam suatu wilayah. Dalam konteks ini, suatu sistem mengacu pada seperangkat objek atau orang yang sama dan hubungan dan interaksi yang menjadikannya bagian dari keseluruhan yang lebih besar, bekerja bersama menuju tujuan bersama. Misalnya jalur perawatan dari perawatan primer ke perawatan tersier. Kemajuan terbaru dalam pertumbuhan ilmu kedokteran, studi teknik, komunikasi dan teknologi informasi telah didukung oleh pertumbuhan teknologi internet. Teknologi internet menyediakan bagi kita informasi yang efektif, efisien dan lebih baik mengenai pelayanan kesehatan terutama tentang pasien dan masalah kesehatan mereka. Definisi Sistem Pelayanan Kesehatan Pengertian Menurut Marciariello ada 2 bentuk system yang berlaku yakni system formal dan informal. Sistem formal adalah system yang memungkinkan pendelegasian otoritas dimana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sistem informal adalah sistem yang lebih berdimensi hubungan antar pribadi yang ditunjukan dalam struktur formal. Sejarah Perkembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Kesehatan di Indonesia sudah diatur melalui falsafah Negara yaitu Pancasila terutama sila ke 5 dimana negara mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam pasal 28H dan pasal 34 undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana dikatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam atas akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang sama,aman,bermutu dan terjangkau. Kesadaran tentang pentingnya jaminan per;indungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 pasal 134 ayat 2 diaman disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya ssitem jaminan social dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya undang – undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu bukti kuat bahwa pemerintah dan

pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahtraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Usaha ke atrah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT ASKES (persero0 dan PT Jamsostek (persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pension, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Namun demikian, skema – skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi – bagi sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang – Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang – undang ini mengamanatkan bahwa program jaminan social wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Pada tahun 2014 tepatnya tanggal 1 januari, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipilih oleh pemerintah untuk menggantikan asuransi kesehatan sebelumnya yang bernama ASKES. Pemerintah sebagai pelaksana utama membuat badan hukum dimana badan hukum ini dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan semua penduduk Indonesia dari lahir wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Program BPJS itu sendiri terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 2014 pemerintah juga mengenalkan sistem jaminan sosial terbaru yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan namanya berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan perubahan dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Resmi dicanangkan awal 2014, Jaminan Kesehatan Nasional sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran akan ditanggung pemerintah sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran). JKN dan BPJS itu berbeda. Karena JKN adalah nama program, sedangkan BPJS merupakan badan

penyelenggaranya yang kinerjanya diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut program JKN dituangkan dalam berbagai peraturan sebagai turunan dari kedua undang – undang tersebut diatas, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden ( Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Keputusan Menteri Kesehtan (Kepmenkes), Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Praktis dan lain – lain. Pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini memuat berbagai ketentuan pokok yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai bentuk teknis yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Komponen Sistem Pelayanan Kesehatan 

Primer, pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan keluarga, kelompok dan masyarakat. Merupakan tanggung jawab dinkes Kabupaten atau Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada puskesmas. Masyarakat termasuk swasta dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bekerjasama dengan pemerintah. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta.



Sekunder, menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Merupakan tanggung jawab Dinkes Kota atau Kabupaten dan atau Provinsi sebagai fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyrakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta harus mempunyai izin sesuai peraturan yang berlaku serta bekerjasama dengan unit kerja pemda, seperti laboratorium kesehatan, balai teknik kesehatan lingkungan, balai pelayanan fasilitas kesehatan, dll.



Tersier, menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunderdan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan dan rujukan operasional. Merupakan tanggung jawab Dinkes Provinsi dan Kemkes yang didukung dengan kerjasama lintas sektor, institute pelayanan kesehatan masyarakat tertentu secara nasional dapat dikembangkan untuk menampung kebutuhan.

Pelaksananya adalah Dinkes Provinsi, unit kerja terkait di tingkat Provinsi, Kemkes dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Pelayanan Kesehatan Tingkat pelayanan kesehatan merupakan bagian dari system pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Melalui tingkat pelayanan kesehatan dapat diketahui kebutuhan dasar manusia tentang kesehatan. Diantara pelayanan kesehatan dalam system pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 

Health Promotion Tingkat pelayan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasarannya tidak terjadi gangguan kesehatan.



Specific protection Perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungu masyarakat dari bahaya yang menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit – penyakit tertentu. Yang termasuk dalam tingkat pelayanan kesehatan ini adalah pemberian imunisasi.



Early Diagnosis dan Prompt Treatment Tingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam tingkat dimulainya atau timbulnya gejala suatu penyakit. Tingkat pelayanan ini dilaksanakan dalam mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran. Bentuk tingkat poelayanan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka survey pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat.



Disability Limitation Pembatasan kecacatan ini dilakuakan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi kecacatan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan

untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan dan mencegah kematian. 

Rehabilitation Tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Sering pada tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan – latihan yang diberikan kepada pasien, kemudian memberikan fasilitas agar pasien meiliki keyakinan kembali atau gairah hidup kembali ke masyarakat.

Indikator Kinerja Sistem Pelayanan Kesehatan Dalam teori system disbeutkan nahwa system terbentuk dari subsistem yang saling eberhubungan dan saling mempengaruhi. Bagian tersebut terdiri dari input, proses, output, dampak, umpan balik dan lingkungan yang semuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi



Input Merupakan subsistem yang memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah system, seperti system pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan lain sebagainya.



Proses Suatu kegiatan yang berguna untuk mengubah sebuah masukan sehingga menjadi sebuah ahsil yang diharapkan dari system tersebut. Misalnya dalam system pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud dengan proses adalah berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan dalam suatu masyarakat.



Output Merupakan hasil yang didapat dari sebuah proses, dalam system pelayanan kesehatan hasilnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif juga efisien serta dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga tujuan akhirnya berupa pasien sembuh dan sehat optimal dapat tercapai.



Dampak

Merupakan suatu akibat yang dihasilkan dari sebuah system yang terjadi relative lama waktunya. Setalah suatu hasil dicapai sebagaimana dalam suatu system pelayanan kesehatan maka dampaknya menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan serta kematian karena pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Umpan Balik Merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi sebuah masukan dan ini disebabakan oleh suatu system yang saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi. Umpan balik dalam system pelayanan kesehatan dapat berupa kualitas tenaga kesehatan yang juga dapat menjadikan sebuah input yang selalu meningkat dan berkualitas.



Lingkungan Lingkungan disini merupakan semua keadaan diluar system tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam system pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud disini adalah dapat berupa lingkungan yang strategis atau situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat seperti institusi diluar pelayanan masyarakat.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pelayanan Kesehatan 

Pergeseran masyarakat dan konsumen Hal ini sebagai akibat dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya pengobatan. Sebagai masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang masalah kesehatan yang meningkat, maka mereka mempunyai kesadaran yang lebih besar yang berdampak pada gaya hidup terhadap kesehatan. Akibatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan meningkat dan masyarakat memiliki standar yang tinggi akan kebutuhan kesehatannya.



Ilmu pengetahuan dan teknologi baru Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi dapat mempengaruhi peningkatan pelayanan kesehatan karena adanya peralatan kedokteran yang lebih maju, canggih dan dapat memberikan hasil yang lebih memadai. Tetapi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada beberapa hal seperti meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, melambungnya biaya kesehatan dan dibutuhkan tenaga kesehatan profesional yang meningkat akibat pengetahuan dan peralatan yang lebih modern. 

Issue legal dan etik Sebagai masyarakat yang sadar terhadap haknya untuk mendapatkan pelayan kesehatan dan pengobatan, masalah etik dan hukum semakin meningkat ketika seseorang menerima pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan kurang manusiawi maka akan mengakibatkan munculnya persoalan hukum antara pasien dan tenaga profesional kesehatan.



Ekonomi Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan mungkin hanya dapar dirasakan oleh orang – orang tertentu yang mempunyai kemampuan finansial yang sesuai untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan, namun bagi klien dengan status ekonomi rendah tidak akan mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna kerena tidak dapat menjangkau biaya pelayanan kesehatan.



Politik Kebijakan pemerintah dalam system pelayanan kesehatan akan ikut serta dalam mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Kebijakan ini mengenai bagaimana system pelayanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat dan siapa yang menanggung biaya dalam pelayanan kesehatan.

Sebagaimana system yang telah dijelaskan diatas maka BPJS kesehatan pun menjalankan program pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menggunakan system yang telah ditetapkan pemerintah.umtuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS maka ada baiknya kita mengetahui apa itu Badan Penyelenggara Jaminan social. Pengertian BPJS Jaminan social adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota – anggotanya untuk resiko – resiko atau peristiwa – peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh

mungkin, untuk menghindari peristiwa – peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebgaian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Secara singkat jaminan social diartikan sebagai bentuk perlindungan social yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Pengertian BPJS itu sendiri adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi untuk menjalankan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. ( Sumber: UU. No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.). BPJS terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Untuk menjalankan system pelayanan kesehatan yang telah dipercayakan oleh pemerintah maka BPJS memiliki visi dan misi yang harus dicapai untuk mengetahui dan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penyelenggara pelayanan kesehatan. Visi dan misi BPJS antara lain Visi BPJS Kesehatan: 

Menyediakan system pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dengan cara memberikan jaminan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dimana menjadi badan pelayanan kesehatan yang unggul, handal dan terpercaya.

Misi BPJS kesehatan: 

Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



Menjalankan dan memantapkan system jaminan pelayanan kesehatan yang efektif,efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan



Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan social dan dana BPJS kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.



Membangun BPJS kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip- prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.



Mengimplementasikan dan mengembangkan system perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.



Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS kesehatan.

Prinsip system JKN Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip – prinsip system jaminan sosial nasional sebagai berikut : 1. Prinsip Kegotongroyongan Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau yang berisiko tinggi. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk. Dengan demikian melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar – besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya akan dimanfaatkan sebsar – besarnya untuk kepentingan peserta. 3. Prinsip Kertebukaan

Prinsip keterbukaan menjadi salah satu yang diperhatikan pemerintah dalam mengelola dana peserta dan bagaimana pemanfaatannya untuk kepentingan peserta. Prinsip – prinsip lain yang juga dianut oleh pemerintah adalah kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip – prinsip manejemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal iuran peserta. 4. Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat. 6. Prinsip Dana Amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan – badan penyelenggara untuk dikelola sebaik – baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahtraan peserta. 7. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Meliputi :  Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup :  Administrasi pelayanan

 Pelayanan promotif dan preventif  Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis  Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif  Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  Transfusi darah sesuai kebutuhan medis  Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama  Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi  Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu pelayanan kesehatan mencakup :  Rawat Jalan yang meliputi : 

Administrasi pelayanan



Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis



Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis



Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai



Pelayanan alat kesehatan implant



Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis



Rehabilitasi medis



Pelayanan darah



Pelayanan kedokteran forensik



Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

 Rawat inap yang meliputi : 

Perawatan inap non intensif



Perawatan inap di ruang intenfif



Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan menteri.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada manfaat yang tidak dijamin meliputi : 

Tidak sesuai prosedur



Pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS;



Pelayanan bertujuan kosmetik;



General Checkup, pengobatan alternative;



Pengobatan untuk mendapatkan keturunan,pengobatan impotensi;



Pelayanan kesehatan pada saat bencana;



Pasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk meyiksa diri sendiri/bunuh diri/narkoba.

Kesimpulan Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan suatu negara. Suatu negara dapat diukur mengenai kesejahtraan dan kemajuan negara itu dari bagus atau tidaknya system kesehatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara pada dasarnya mengatur mengenai bagaimana system kesehatan itu berjalan untuk dapat melindungi seluruh masyarakatnya. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga memiliki sitem kesehatan sendiri yang diatur oleh undang undang salah satunya pada tahun 2004 dikeluarkan Undang – Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2014 tepatnya tanggal 1 januari, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipilih oleh pemerintah untuk menggantikan asuransi kesehatan sebelumnya yang bernama ASKES. Dengan adanya BPJS sebagai badan penyelenggara dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia maka BPJS berkewajiban secara penuh untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam bidang kesehatan. Itu termuat dalam visi dan misi,prinsip – prinsip dasr dan manfaat dari BPJS itu sendiri. Dimana pada umumnya system kesehatan yang dijalankan oleh BPJS sesuai dengan pelayanan kesehatan di negara – negara lain yang menggunakan system,dimana memiliki garis besar yang sama dalam menjalankan fungsinya.