Tkw 2 Andria 07 Nov 2018 .pdf

1. Sidang 2 BPUPKI …. Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). @ Sidang BPUPKI I dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 – 1Juni 1945 BPUPKI menggunakan sidang yang pertam auntuk membahas dasar negara Indonesia. Pada kesempatan ini, terdapat 3 tokoh yang membeirkan pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Prof. Dr. Supomo. Meski setelah melalui pembahasan yang lama dan alot, sidang kali ini belum berhasil menemukan kata mufakat tentang dasar negara Indonesia. Pada akhirnya, sidang ini memutuskan untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketuai Ir. Soekarno. Melalui beberapa pertemuan, panitia ini akhirnya mengeluarkan suatu rumusan dasar negara yang kelak disebut sebagai Piagam Jakarta. @ Sidang BPUPKI II dilaksanakan pada tanggal 10 sampaidengan 16 Juli 1945 Sidang kedua BPUPKI secara khusus membahas usulan dasar negara sebagaimana yang disusun oleh Panitia 9. Rancangan ini dibahas oleh panitia perancang UUD yang beranggotakan 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagia ketuanya. Selain itu, dibentuk pula panitia yang berfokus pada tata bahasa yang digunakan dalam undang-undang dasar. Pada akhirnya, sidang ini berhasil merumuskan 3 hal inti yang akan dicantumkan dalam undang-undang dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan UUD. Usai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang di hari berikutnya. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni : 1. Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 2. Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 3. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 Hasil sidang PPKI selama tiga kali tersebut menghasilkan banyak keputusan penting, di antaranya adalah pengesahan undang-undang dasar 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta pembentukan komite nasional Indonesia pusat.

2. laporan keuangan dipertanggung jawabkan kepada ? menurut UUDS 1950…. Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat (RIS) ditanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang federal.”

3. Pasal 36 … Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. 4. PASAL 1 … bunyi pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik bunyi pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar bunyi pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum 5. Pendiri indisje partai …. Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indonesia dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. 6. Kewarganegaraan … - Ius Soli adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Jika seseorang lahir di wilayah negara yang menganut sistem asas kewarganegaraan ius soli maka orang tersebut otomatis menjadi warga negara dari negara tempat ia dilahirkan. - Ius Sanguinis suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtua kandungnya. Jika orangtua kandung menjadi warga negara A, maka si anak juga mendapatkan status kewarganegaraan negara A. - Apatride berasal dari kata ‘a’ artinya tidak dan ‘patride’ artinya kewarganegaraan. Jadi, Apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

- Bipatride berasal dari kata ‘bi’ artinya dua dan ‘patride’ artinya kewarganegaraan. Jadi, Bipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (ganda). - Multipatride berasal dari kata ‘multi’ artinya banyak dan ‘patride’ artinya kewarganegaraan. Jadi, Multipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak. 7. Tokoh kemerdekaan E.F.E Douwes Dekker … Beliau mempunyai nama lengkap Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker namun bangsa Indonesia lebih mengenalnya sebagai Douwes Dekker atau dengan nama Danudirja Setiabudi. Beliau merupakan orang keturunan Belanda yang memihak pribumi. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 oktober 1879 di Kota Pasuruan yang kala itu masih dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghormati jasa-jasanya, namanya yag lebih dikenal sebagai ‘Setiabudi’ diabadikan sebagai nama jalan di Bandung dan kemudian nama tempat di wilayah Jakarta. Dan pemerintah Indonesia melalui presiden Soekarno pada tanggal 9 november 1961 mengeluarkan Kepres No. 590 tahun 1961 mengenai penetapan Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi sebagai Pahlawan Nasional. 8. UUD tentang bela Negara . . . Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. - Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. ... Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” 9. Politik devide et impera . . . Politik pecah belah atau politik adu domba (devide et impera) adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini adalah:  Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat.  Membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat.  Mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat.  Mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer. 10. alasan sultan Hasanuddin menyerang Belanda . . .

Alasan sultan hasanuddin melakukan perlawanan terhadap Belanda dikarenakan VOC atau Belanda telah melakukan monopoli perdagangan dan melakukan sistem Tanam paksa yang membuat pelabuhan Makassar mengalami kerugian yang besar. Untuk melawan upaya penjajahan Belanda, Sultan Hasanuddin mencoba mengumpulkan masing-masing kekuatan militer kerajaan tersebut untuk menyerang konsgi dagang VOC. Perang ini disebut dengan perang Makassar, yang berkecamuk antara VOC dan Makassar. perang ini terus memburuk sampai Belanda meningkatkan kekuatan militer mereka dan melakukan politik devide et impera (politik adu domba). Belanda berhasil menaklukan Kesultanan Gowa di Makassar pada tahun 1669, setelah mendapat bantuan dari raja Bone, Arung Palakka. Tentara Belanda saat itu sangat sedikit dan Makassar dilindungi benteng Bongaya yang kuat. Namun ketika Arung Palakka memihak Belanda, Makassar menghadapi kepungan serangan dua arah, dari laut oleh Belanda dan dari darat oleh Arung Palaka, sehingga akhirnya kalah. Akibat kekalahan ini, Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bungaya. 11. UU pembentukan lembaga Negara . . . Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.[1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: 1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY; 2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya; 3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan 4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. 12. KPK dibentuk dalam peraturan . . . Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[1] Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 13. Pengertian Amnesti, Abolisi . . .

Grasi adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif. Abolisi berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, Abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Rehabilitasi adalah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. 14. Alinea pembukaan UUD berisi ... Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan. Alinea Kedua, Yang berbunyi :”Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan. Alinea Ketiga, Yang berbunyi :”atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa.

Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat. Alinea Keempat, Yang berbunyi :’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa 1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar, 3. Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat, 4. adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 15. MAKNA PANCASILA . . . Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu idoelogi yang dipegang erat bangsa Indonesia. istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI I . Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Sebelum belejar lebih jauh sekilas adalah isi dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita Indonesia

1. 2. 3. 4.

FUNGSI PANCASILA : Pancasila Sebagai Panduan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Pancasila Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia

16. MENGAPA BELANDA MENJAJAH INDONESIA . . . Wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yang tidak terdapat di belahan dunia manapun. Negeri itu penuh dengan karet, lada,dan rempah-rempah lainnya, selain itu Eropa juga mencium adanya emas dan batu permata yang tersimpan di perutnya. Tanah tersebut iklimnya sangat bersahabat, dan alamnya sangat indah. Wilayah inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Nusantara. 17. Pengamalan sila ke 3 dunia internasional . . . Salah satu contoh pengamalan sila ke 3 dalam dunia internasional adalah senantiasa menjalankan tata tertib maupun hukum yang berlaku di dunia serta

memprioritaskannya agar terjaganya persatuan. Berikut akan kakak berikan contoh lainnya pengamalan sila ke-3 dalam dunia internasional. Sila ke-3 yang termaktub di dalam Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia”. Walaupun sila ke-3 berbunyi persatuan bagi bangsa Indonesia, pada nyatanya sila ini memiliki nilai Persatuan, sehingga dapat diimplementasikan juga pada dunia Internasional. Beberapa contoh perilaku, sikap, serta pengamalan sila ke-3 dalam dunia Internasional, antara lain : 1. Senantiasa menjalankan tata tertib maupun hukum yang berlaku di dunia. 2. Bersikap toleransi dan saling menghormati antar suku, bangsa, dan negara. 3. Memperbanyak wawasan dunia agar tidak mudah terpropaganda oleh media yang ingin mengadu domba antar negara. 4. Saling tukar-menukar kebudayaan yang positif antar negara. 5. Mengecam dan menolak berbagai bentuk penjajahan gaya baru. 6. Menyuarakan persatuan dan kemerdekaan suatu bangsa. 7. Aktif mengirimkan tentara perdamaian ke negara-negara tertentu. 8. Membantu masyarakat di negara lain yang sedang mengalami musibah, dsb 18. Di lingkungan masyarakat . . . 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengembangkan transmigrasi. 3. Giat mengikuti sistem keamanan lingkungan dan bela negara. 4. Saling tukar kesenian daerah. 5. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. 6. Meningkatkan pariwisata dalam negeri. 7. Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia. 19. Pengamalan sila ke-5 dalam eksploitasi sumber daya alam . . . Sila ke 5 keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia . pegamalan Dalam pemanfaatan sumber Daya Alam termuat Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 ayat 2 : cabang cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara ayat 3 : bumi dan air kekakayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan buat kemakmuran rakyat. 20. Penggunaan EYD sekarang telah diganti dengan EBI . . . Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2015, yang ditetapkan pada 26 November 2015, dinyatakan bahwa Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya dimunculkanlah istilah baru, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). EYD Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur unsure nama orang. Misalnya: Amir Hamzah, Wage Rudolf Supratman EBI . Huruf Kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama

unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya: Amir Hamzah dan Jenderal Kancil

Eyd ; Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. EBI : Huruf Miring Huruf miring dipakai untuk menuliskan judubuku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.

A. Penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat Sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya: Dia membaca buku. b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya: Amir Hamzah Dewi Sartika Jenderal Kancil Catatan: 1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya: ikan mujair mesin diesel 5 ampere 10 volt 2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna “anak dari”, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya: Abdul Rahman bin Zaini Ayam Jantan dari Timur c. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya: Adik bertanya, "Kapan kita pulang?" d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya: Islam Alquran Kristen Alkitab e. 1) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya: Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Haji Agus Salim Imam Hambali 2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya: Selamat datang, Yang Mulia. Semoga berbahagia, Sultan. f. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya: Wakil Presiden Adam Malik Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan g. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya: bangsa Indonesia suku Dani Catatan: Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya: pengindonesiaan kata asing

keinggris-inggrisan h. 1) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya: tahun Hijriah tarikh Masehi bulan Agustus bulan Maulid 2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya: Konferensi Asia Afrika Catatan: Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya: Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. i. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya: Jakarta Asia Tenggara Pulau Miangas Amerika Serikat Bukit Barisan Jawa Barat Dataran Tinggi Dieng Danau Toba Catatan: 1) Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai 2) Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya: jeruk bali (citrus maxima) kacang bogor (voandzeia subterranea) Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya: Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. j. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. k. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya: Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. l. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya: S.H. sarjana hukum Prof. profesor m. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya: Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" Catatan: 1) Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya: Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. 2) Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya: Sudahkah Anda tahu? B. Menyusun huruf miring yang benar dalam kalimat Sesuai Ejaan Bahasa Indonesia

(EBI) a. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya: Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Moeis. Majalah Poedjangga Baroe menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat (Cetakan Kedua). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. b. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya: Huruf terakhir kata abad adalah d. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. c. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya: Upacara peusijuek (tepung tawar) menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Catatan: 1) Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2) Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan komputer), bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3) Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. C. Menerapkan penggunaan tanda baca yang benar (koma, titik dua, dan tanda seru) melalui sajian kalimat Sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) a. Tanda Koma (,) 1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya: Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk (setara). Misalnya: Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya: Kalau diundang, saya akan datang. Catatan: Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya: Saya akan datang kalau diundang. 4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya:

Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, atau Nak. Misalnya: O, begitu? 6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya: Kata nenek saya, ―Kita harus berbagi dalam hidup ini. ―Kita harus berbagi dalam hidup ini,‖ kata nenek saya, ―karena manusia adalah makhluk sosial. Catatan: Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya: (1) "Di mana Saudara tinggal?" tanya Pak Lurah. (2) "Masuk ke dalam kelas sekarang!" perintahnya. 7) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya: Sdr. Abdullah, Jalan Kayumanis III/18, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130 8) Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya: Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Restu Agung. 9) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya: Sutan Takdir Alisjahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 25. Hadikusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 12. 10) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya: B. Ratulangi, S.E. Catatan: Bandingkan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah M.A. (Siti Khadijah Mas Agung). 11) Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya: 12,5 m. 12) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya:

Di daerah kami, Misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Pejabat yang bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari. 13) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian. Misalnya: Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. b. Tanda Titik Dua (:) 1) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya: Mereka memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau mati. 2) Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya: Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi: a) persiapan, b) pengumpulan data, c) pengolahan data, dan d) pelaporan. 3) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya: Ketua : Ahmad Wijaya 4) Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya: Ibu : "Bawa koper ini, Nak!" 5) Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) surah dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya: Horison, XLIII, No. 8/2008: 8 Surah Albaqarah: 2—5 Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa. c. Tanda Seru (!) Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya: Alangkah indahnya taman laut di Bunaken!

21. Pasal uud yg diamanden pada amandemen yg ke 3 . . . Amandemen UUD 1945 Pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999 Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1). Amandemen UUD 1945 Kedua diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000 Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C. Amandemen UUD 1945 Ketiga diadakan pada tanggal 9 November 2001 Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6). Amandemen UUD 1945 Keempat diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002 Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II. 22. tujuan gerakan non blok . . . Adapun tujuan dari Gerakan Non Blok adalah: 1. Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, zionisme. 2. Merupakan wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang. 3. Mengurangi ketegangan antara Blok Barat yang di pimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang di pimpin oleh Uni Soviet. 4. Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. 23. knp mataram kalah dr voc Batavia . . . Kegagalan serangan yang dilakukan oleh Sultan Agung ke Batavia yang terjadi pada tahun 1628 mengalami kegagalan dikarenakan: - Kalah akan persenjataan. - Kekurangan akan bahan makanan. - Terjadi jarak yang terbilang cukup jauh antara Mataram dengan Batavia. - Pada bendungan sungai yang dimana sebelumnya dilakukan oleh tantara kerajaan Mataram memiliki sebuah wabah penyakit. 24. definisi BPK . . . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkatBPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

25. tanggal dibentuk PPKI . . . Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. 26. anggota dpr gr trdiri dr siapa . . . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi : DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. (Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.) 27. tritura . . . Tri Tuntutan Rakyat (atau biasa disingkat Tritura) adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Isi Tritura adalah: 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya 2. Perombakan kabinet Dwikora 3. Turunkan harga pangan 28. Dasar hukum UU anti Korupsi . . . Dasar hukum pemberantaran tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut. a. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. c. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. f. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. g. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 29. UUD nomor 34 dan 35 . . . . UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU N0 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 30. Bhineka tunggal ika merupakan semboyan bangsa indonesia. Bhineka tunggal ika ditulis di.. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

31. disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Penggalan lagu indonesia raya tersebut diciptakan oleh W.R supratman saat ia di belanda, memiliki makna..

untuk membangkitkan semangat nasionalisme Disanalah aku berdiri, kalimat ini menanamkan kesadaran, a. Bahwa setiap warga telah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lainnya, b. Bahwa di tanah air Indonesia kita semua memiliki derajat yang sama dengan bangsa lainnya di dunia ini. Jadi pandu ibuku, kata ibuku maksudnya adalah ibu pertiwi atau pemerintahan yang sah. Kalimat ini menanamkan kesadaran, a. Bahwa pemerintahan yang sah, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam berperan menjadi pandu/penuntun/pembimbing bagi semua warga negaranya untuk meningkatkan kesejahteraan semua warganya; b. Bahwa sikap setiap warga terhadap ibu pertiwi harus bersikap sama seperti sikapnya terhadap ibu kandung/orang tua. 32. berdasarkan uud pasal 1 ayat 2 kedaualatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan… bunyi pasal 1 ayat 1 "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" maknanya : Negara kesatuan Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuansatuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. bunyi pasal 1 ayat 2 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Maknanya : pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diemban /dilakukan oleh sebuah lembaga supremasi yang bernama MPR, bunyi pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum" Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum 33. Nilai nilai persatuan … Contohnya : Bergotong-royong/berkerjasama Menjunjung tinggi Toleransi sesama umat beragama. Berteman tanpa memandang suku, agama, dan Ras. Melakukan pentas seni Budaya Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Meningkatkan semangat Bhineka Tunggal Ika. Mengisi kemerdekaan. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Menghindarkan penonjolan sara dan lain-lain 34. Tirani mayoritas dan minoritas . . .

Dominasi mayoritas : Di mana pihak mayoritas mendominasi sehingga pihak minoritas terkalahkan kepentingannya. Tirani minoritas : Di mana pihak yang sedikit jumlahnya, tapi karena terlalu kuat menjadi sewenang-wenang dan menekan pihak yang jumlahnya lebih banyak. 35. kongres pemuda II . . . Kongres Pemuda (ejaan van Ophuysen: Congres Pemoeda) adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta (Batavia). Kongres Pemuda I diadakan (30 April - 2 Mei 1926) tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Soegondo Djojopoespito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia), menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. 36. Kedudukan pancasila . . . 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Ideoligi berasal dari kata “Idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita – cita dan logos yang berarti ilmu jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengeertian – pengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakekatnya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat-istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yaitu yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam). 4. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisann beliau dalam Pancasila, yang menyatakan bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. 6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia).

7. Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber tertib hukum artinya; bahwa segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. 8. Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. 9. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat bagi Bangsa Indonesia untuk mempersatukan Rakyat Indonesia. 10. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 37. Pengertian bela Negara . . . Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Bela negara adalah Sikap & perilaku warga negara yg dijiwai olh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yg brdsrkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa & negara yang seutuhnya. 38. Nawacita . . . Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan[2]. Adapun intisari dari Program Nawa Cita tersebut adalah : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

39. UUD BELA NEGARA . . . Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 Hasil amandemen yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Berdasarkan pasal ini setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara, artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 Tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah,”Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 30 ayat 2 Menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri, sesuai dengan isinya,”Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 Berisikan tentang tugas Tentara Nasional Indonesia. Pasal ini berisi pemisahan TNI dan Polri yang menyatakan bahwa.”Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara”. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 Yang juga hasil amandemen merupakan pasal yang menjelaskan tugas kepolisian dan wewenangnya. Pasal ini hanya terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen dan berbunyi,”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,

serta menegakkan hukum”. Dalam hal ini kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas melindunginya dari berbagai tindakan kejahatan. Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Berisikan tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hubungan keduanya. pasal ini juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 masa reformasi, yang berbunyi, “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang-undang”. 40. Chauvinisme … Pengertian Chauvinisme adalah suatu paham yang mengajarkan tentang rasa cinta, loyalitas atau kesetiaan kepada tanah air dan bangsa dengan cara berlebihan tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain sebagai alternatif. Arti Chauvisnisme dapat juga didefinisikan sebagai bentuk rasa cinta, bangga, loyalitas, fanatisme, dan kesetiaan terhadap negara dengan cara mengagungkan bangsa sendiri serta merendahkan bangsa lainnya. Pada praktiknya, Chauvisnisme seringkali menyebabkan kontra dan pandangan buruk dari kelompok-kelompok lain karena menunjukkan permusuhan kepada bangsa lainnya. 41. NKRI . . . NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Secara Umum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah suatu Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, didiami oleh ratusan juta penduduk, memiliki iklim tropis dan rnemiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain bersatu, berdaulat, adil dan makmur., dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

1. 2. 3. 4.

Tujuan NKRI Menurut Pembukaan UUD 1945 : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

42. INTOLERANSI . . . Intoleransi keberagamaan adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau

kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. 43. Batas Laut Indonesia . . . Batas Laut Teritorial Adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 km) ke luar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km2. 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesiaadalah 2.936.345 km2. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak untuk: 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam 2. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut 3. Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut 44. Sarekat dagang ISLAM . . . Sarekat Dagang Islam didirikan oleh H. Samanhudi yang merupakan organisasi pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1912, HOS Tjokroaminoto menggagas SDI mengubah nama dan bermetamorfosis menjadi oraganisasi pergerakan, Sarekat Islam (SI) tujuan utamanya : Menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam jika ditinjau dari anggaran dasarnya, tujuannya : - mengembangkan jiwa dagang - membantu anggota-anggota yang kesulitan dalam bidang usaha - hidup menurut perintah agama - memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama islam 45. Konferensi meja bundar . . . Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Tujuan Konferensi Meja Bundar ini adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi. Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ada beberapa tujuan diadakannya Konferensi Meja Bundar ini antara lain adalah : 1. Mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjianperjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS). 2. Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat. Ada beberapa poin kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Berikut merupakan isi dan hasil Konferensi Meja Bundar selengkapnya.

1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. 4. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 6. Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. 7. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. 8. Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. 46. Tujuan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, contoh bela negara dalam hal apa . . . Menyikapi hal ini, KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. 47. Perundingan Linggarjati . . . Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni Indonesia belanda. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. 48. Perjanjian renville . . . Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Berikut adalah pokok-pokok isi perjanjian Renville, yaitu: 1. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. 2. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.

3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk. 4. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS. 6. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

1. 2. 3. 4. 5.

Akibat buruk yang ditimbulkan dari perjanjian Renville bagi pemerintahan Indonesia, yaitu: Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda. Dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual Negara terhadap Belanda. Diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketata oleh Belanda Republik Indonesia harus memakasa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk untuk ke wilayah Republik Indonesia. Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat negara Boneka, antara lain negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut. Perundingan Renville yang berbuah perjanjian Renville sebuah hasil dari perundingan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda pertama. Berlangsungnya perundingan ini hampir satu bulan. Perjanjian ini menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia sehingga timbulnya Agresi Militer Belanda yang Kedua.

49. Perjanjian Roem-Royen . . . . Perjanjian Roem Royen merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan proses penandatanganan tanggal 7 Mei 1949 yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini diambil dari nama ketua wakil tiap negara, untuk pihak Indonesia yaitu Mohammad Roem dan dan untuk pihak Belanda Herman van Royen. Perjanjian Roem Royen bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Isi Perjanjian Roem Royen di Hotel Des Indes di jakarta, antara lain: Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta Tentara bersenjata Belanda harus mengehentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. 5. Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat. 6. Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari Negara Indonesia Serikat. 7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia. 1. 2. 3. 4.

Dampak perjanjian Roem Royen yaitu setelah perjanjian tersebut kembalinya Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta setelah diasingkan, Yogyakarta sebagai ibukota sementara dari Republik Indonesia, Penyerahan mandat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kepada Ir Soekarno, terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia, serta diadakanya Konferensi Meja Bundar (KMB). 50. Pemilihan Anggota DPD . . . Kontitusi secara jelas menyatakan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemiliham umum. Pasal 22 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Kemudian pada pasal 22E ayat (2) dinyatakan, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presideb dan Wakil Presiden. "Berdasarkan UUD 1945, DPR dan DPD adalah lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Karakter DPD itu yang seharusnya dijaga, bukan diobrak-abrik secara struktural melalui undang-undang," papar Bivitri. Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Penyelenggaraan Pemilu (Panja RUU Pemilu) dan pemerintah menyepakati ketentuan tentang perlunya rekrutmen calon anggota DPD melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan.

51. Konflik Poso . . . Kerusuhan Poso (bahasa Inggris: Poso riots) atau konflik komunal Poso (bahasa Inggris: Poso communal conflict), adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Berikut ini Penyebab Konflik Poso:

Agama Tidak diragukan lagi, Poso dulunya memiliki mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam. Namun sejak bersatunya beberapa daerah bergabung dalam rangka pemekaran poso, agam kristenlah yang menjadi dominan. Bukan hanya agama kristen saja, agama yang berada dalam suku-suku juga ada. Politik Bukan hanya agama, berbagai faktor kemanusiaan manusia seperti politik menjadi salah satu Penyebab Konflik Poso. Seperti yang kita tahu, politik tidakhanya dipenuhi oleh berbagai cara seseorang untuk menang dengan jalan kebijaksanaan dan faktor kepemimpinan saja, tapi ada beragam cara yang busuk di dalamnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bernama Herman Parimo yang menjadi tersangka karena meletusnya kerusuhan Poso 1. Penegak Hukum yang Tidak Adil Selain dua faktor di atas, ada satu lagi sekaligus faktor yang terakhir adalah dari aparat hukumnya di sini. Bukan karena malas menegakkan hukum, tapi kepada hukuman yang diberikan kepada pelaku.

52. Pasal kebebasan beragama . . . Dalam Undang – undang 1945, telah diatur beberapa pasal mengenai kepercayaan dan kebebasan beragama, diantaranya : a. Pasal 29 ayat 1, bunyinya “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” b. Pasal 29 ayat 2, bunyinya “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” c. Pasal 28 E ayat 1, bunyinya “Setiap oang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.” d. Pasal 28 E ayat 2, bunyinya “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan ikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 53. UUD 1945 PASAL 7 ayat 1 . . . Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

54. Contoh Pelanggaran Sila Pancasila . . . PELANGGARAN SILA PERTAMA Bom Bali 2002 Tidak ada toleransi sesama umat beragama Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, contoh : Terorisme Perusakan tempat ibadah Fanatisme yang sifatnya anarki PELANGGARAN SILA KEDUA Perbudakan Mempekerjakan anak dibawah umur Ketidakadilan dalam bidang bidang ekonomi, contoh : orang gak mampu makin rugi, kalangan atas/kaya untung Ketidak adilan karna hutang bagi rakyat kalangan bawah, contoh : kewajiban bayar pajak, rakyat mensubsidi pengusaha kaya di BLBI Kemampuan penerimaan negara dari pajak justru kian berkurang untuk program pengingkatan kesejahteraan pembayar pajak, contoh jaminan sosial, pendidikan, kesehatan PELANGGARAN SILA KETIGA menganggap suku lain tidak lebih baik dari sukunya perang antar suku provokator etnis/ suku tertentu Gerakan OPM Papua DI/TII Pimpinan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara islam indonesia Buang sampah sembarangan Penebangan Hutan liar PELANGGARAN SILA KEEMPAT Pemboikotan terhadap beberapa media pers Pelaku pencurian semangka terancam hukuman 5 tahun, korupsi hanya 1-2 tahun, gak adil gitu Pelaku SUAP buat masuk CPNS melarang orang menduduki jabatan tertentu karna suku RAS melarang orang berpendapat di media pers kekeliruan dalam hukum PELANGGARAN SILA KELIMA menelantarkan veteran, atlet perlakuan tidak adil karna kondisi tertentu/ perbedaan yg ada perbedaan kehidupan warga ibukota dan daerah pelosok negeri infrastruktur pembangunan tidal/ belum rata — tidak makmur — ketidakdilansosial 55. 45 BUTIR PENGAMALAN PANCASILA . . . Berikut ini, isi 45 buti-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut. Butir-Butir Sila Ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Butir-Butir Sila Ke-2 Pancasila: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain Butir-Butir Sila Ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Butir-Butir Sila Ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Butir-Butir Sila Ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 8. Suka bekerja keras. 9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 56. UU Tentang Pemilihan Umum . . . Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dinihari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Pemilu bersifat LUBER dan JURDIL Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil 57. Ketetapan MPR Berkaitan Dengan Peran MPR dalam pengamalan pancasila . . . Tap MPR no.I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila 58. 5 operasi yang pernah dilakukan TNI bersama PBB . . . 1. Misi Kontingen Garuda I - Mesir 2. Misi Kontingen Garuda II dan III - Kongo 3. Misi Kontingen Garuda IV - Vietnam 4. Misi Indobatt UNIFIL - Lebanon 5. Misi perdamaian Unamid – Sudan

59. Keberhasilan TNI yang bertugas di Lebanon karena . . . Dia selalu menekankan kepada para Prajurit Garuda untuk selalu menjaga hubungan dengan sesama Pasukan Penjaga Perdamaian termasuk dengan penduduk setempat, tetapi tentunya harus memperhatikan prinsip Imparsial (tidak memihak) serta kewaspadaan sebagaimana layaknya sebuah tugas operasi. "Masyarakat Lebanon berharap selalu ada prajurit TNI Kontingen Garuda dalam penugasan UN Peacekeepers di Lebanon, karena pasukan Kontingen Garuda sangat mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat Lebanon," 60. Konstitusi Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut

Konstitusi atau UUD yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang (tahun 2008), di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi lima periode yaitu: 1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945, 2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949, 3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950, 4. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945 5. 19 Oktober 1999 – sekarang berlaku UUD 1945 (hasil perubahan). 61. APEC . . . APEC, singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik[1] yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdangangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. 62. BUDI UTOMO . . . Budi Utomo (ejaan van Ophuijsen: Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun terkait tujuannya, pendirian Budi Utomo bertujuan mendirikan organisasi yang berbasis pendidikan, para pendirinya berharap untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penentu dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. 63. Alasan diselenggarakan KAA . . . Tujuan Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika 1. Memajukan kerja sama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. 2. Kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika. 3. Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti: menjamin kedaulatan, melenyapkan deskriminasi ras dan penjajahan. 4. Memperbesar peranan Asia-Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. 64. Hirarki perundangan . . . Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan urutan hierarki: 1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Ketetapan MPR

3. 4. 5. 6.

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. 7. Peraturan Desa 65. Konferensi asia –afrika Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negaranegara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.[1]     

Indonesia - Ali Sastroamidjojo Pakistan - Mohammad Ali Bogra India - Jawaharlal Nehru Sri langka - Sir John Kotelawala Myanmar - U Nu 66. Kasus pencurian kakao yg terancam pidana 2 tahun, sedangkan koruptor 200jt hanya pidana 1 tahun,. Penyimpangan sila ke? 5 67. Kasus korupsi anggota pejabat negara, penyimpangan sila ke? 2 68. Kasus mempekerjakan anak dibawah umur, penyimpangan sila ke? 2 69. Kasus bom bali 1, penyimpangan sila ke? 1 70. Kasus opm dan gam, penyimpangan sila ke? 3 71. Terjadinya banyak perekrutan pegawai dari saudara atau teman dekat, penyimpangan sila ke? 5 72. Perbedaan antara pemukiman kumuh dan perumahan elite, penyimpangan sila ke? 5 73. Pencurian disertai pembunuhan, penyimpangan sila ke? 2 74. Manipulasi hasil pemilu, penyimpangan sila ke? 4 75. Melantarkan anak yatim piatu, penyimpangan sila ke? 2 76. Kasus penistaan agama, termasuk penyimpangan sila ke? 1 77. Menyebarkan fitnah atau hoax termasuk penyimpangan sila ke? 3 78. Kasus KDRT, termasuk penyimpangan sila ke? 2 79. Hidup foya foya, penyimpangan sila ke? 5 80. Perlakuan yang berbeda antara anak pejabat dan petani dalam menggunakan fasilitas umum, penyimpangan sila ke? 5 81. Pengamalan pancasila (ex. Indonesia membantu korban di vietnam, termasuk pengamalan pancasila sila ke...) ada banyak soal2 kyk gini 82. Contoh pancasila sebagai ideologi tuh apa... apa yaaa saya juga luap jawab apa 83. Pasal 28 berisi tentang ?

PASAL 28 A – 28 J UUD 1945. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna:. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. HAM 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Jendral Sudirman menyuruh Kol. Soeharto dalam rangka... lupa soalnya Kabinet presidensil maksudnya apa.. Ada ius soli ius sanguinis Pasal 28 masuk pancasila sila keberapa Perang di singaparna, tasikmalaya dipimpin oleh siapa Sejarah indonesia punyaku yg keluar tentang pesawat yg ada iuran orang aceh gusdur lengser kerjasama indonesia Vietnam swasembada Preambule uud 1945 pelajari semua alenia, punyaku keluar alenia 2 Indonesia pernah membantu suku moro dan bekerja sama dengan pemerintah...

95. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung menurut UUD 1945 adalah sebagai lembaga…. Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. DPA dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45 sebelum diamendemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa DPA berbentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. keberadaan DPA menjadi tidak berarti. Walau tetap eksis sampai pada 1949 tetapi nasib DPA sebagai lembaga konstitusional menjadi terpuruk. Berdasarkan UUD 45 yang telah diamendemen, lembaga ini dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada tanggal 31 Juli 2003 Konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus selalu didasarkan pada konstitusi yang telah ada. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak hak rakyat melalui konstitusi. legislatif = lembaga yang memegang kekuasaan legislatif. fungsinya adalah membuat kebijakan. di Indonesia, lembaga legislatif nya yaitu DPR dan DPRD eksekutif = lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif. fungsinya adalah melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. lembaga eksekutif itu ya presiden , menteri, dan terus ke bawah. Jika legislator adalah DPR, dan eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan para menteri anggota kabinet, maka yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-udangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) Konsultatif adalah lembaga yang memberikan nasihatpertimbangan kepada pemerintah diminta atau tidak di mintajadi didalamnya dibentuk dari para pakar agama, para pakar ilmu, para pakar moral, lembaga ini disebut juga sebagai ahlu wal aqdi

96. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaannegara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 97. Tata laksana pemerintahan yang baik (bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. 98. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 99.

Kerajaan mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis.

100.

Siapakah Ketua BPUPKI ? Jawabannya Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat dari golongan nasionalis tua. Sementara itu 2 ketua mudanya (wakil ketua) adalah Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang).

101. Kapan lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan? Jawabannya adalah lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada kongres pemuda 28 Oktober 1928, dan disebarluaskan oleh 102. Sebutkan fungsi BPK? Fungsi BPK antara lain : (a) fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan,dan pengelolaan kekayaan negara, (b) fungsi yudikatif yakni kewenangann menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan negara, (c) fungsi rekomendatif yakni memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. 103.

Sebutkan fungsi Mahkamah Konstitusi? Fungsi Mahkamah Konstitusi, antara lain : (a) sebagai penafsir konstitusi, (b) sebagai penjaga hak asasi manusia, (c) sebagai pengawal konsitusi, (d) sebagai penegak demokrasi, (e) fungsi judicial review mahkamah konstitusi, antara lain memeriksa perkara terkait UU bertentanngan dengan UUD 1945, memutuskan persengketaan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan persengketaan hasil pemilihan umum

105. Sebutkan fungsi Mahkamah Agung ? a. Fungsi peradilan – Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya. b. Fungsi pengawasan – melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan, berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. c. Fungsi Mengatur – mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. d. Fungsi Nasehat – memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain, dan memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. e. Fungsi Administratif – berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

104. Wewenang Presiden RI ? Wewenang Presiden RI ada 2, yakni wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. - Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). - Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1). - Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2). - Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12). - Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2). - Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3). - Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). - Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2). - Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang (Pasal 15). Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, antara lain : - Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). - Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). - Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2). - Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16). - Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri (Pasal 17 ayat 2). - Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). - Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1). - Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2). - Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).

- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3). - Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3). - Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3). 105. Sebukan bentuk bela negara zaman sekarang ? 106. Sebutkan bentuk nasionalisme zaman sekarang? 107. Bentuk pengamalan sila ke-3 dalam dunia internasional dan bermasyarakat? 108. Sebutkan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945? Kewenangan MPR setelah adanya Amandemen UUD 1945 : Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 : Mengubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

109. Sebutkan alasan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika (KAA) Konferensi ini diadakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan sering disebut Konferensi Bandung karena memang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung. Tujuan Konferensi Asia Afrika antara lain untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika serta melawan kolonialisme barat.

1. 2. 3. 4. 5.

Beberapa tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika antara lain adalah sebagai berikut. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika Memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia Mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing Melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara imprialis lainnya

Ada lima tokoh Konferensi Asia Afrika yang mempelopori diadakannya pertemuan ini. Kelima tokoh ini berasal dari perwakilan 5 negara yang mengikuti Konferensi Kolombo yang menyepakati dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. 1. Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri Indonesia) 2. Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India) 3. Mohammad Ali Bogra (Perdana Menteri Pakistan) 4. Sir John Kotelawala (Perdana Menteri Ceylon) 5. U Nu (Perdana Menteri Burma) Terdapat 10 poin utama hasil Konferesi Asia Afrika dalam Dasasila Bandung antara lain sebagai berikut : 1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. 4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.

6.

(a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun. (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

110. 45 butir pancasila juga disebut banyak keluar ? Inilah daftar lengkap 45 butir pancasila : I. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA - Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa - Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. - Mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan - yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. - Membina kerukunan hidup antar sesama umat agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. - Agama dan kepercayaan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa - Mengembangkan sikap saling menghormati menjalankan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. - Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. II. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB - Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. - Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. - Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. - Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. - Mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. - Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. - Berani membela kebenaran dan keadilan. - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. - Mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. III. SILA PERSATUAN INDONESIA - Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan . - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara - Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. - Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. - Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. - Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. - Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

IV. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN - Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. - Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. - Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. - Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. - Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. - Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan. - Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang jujur. - Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. - menjunjung tinggi harkat dan matabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. - Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. V. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan susasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.  Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.  Menjaga keseimbangan atara hak dan kewajiban.  Menghormati hak orang lain.  Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.  Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.  Tidak menggunakan hak milik untuk untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum.  Suka bekerja keras.  Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.  Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. 111. Usulan soepomo untuk dasar Negara dalam siding BPUPKI ? Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat Mr. Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka

bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham. 112. Prilaku korupsi bertentangan dengan sila? . . . Berikut beberapa alasan mengapa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila : a. Pelaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sifat Ketuhanan Yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak milik orang lain. b. Melanggar sila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. c. Melanggar sila ke dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dimana orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak-hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. d. Melanggar sila ketiga, Persatuan Indonesia karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok namun apabila salah satu dari mereka tertangkap bisa berakibat memecah belah antar individu atau kelompok dengan saling menyalahkan. e. Melanggar sila keempat yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana korupsi yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan jelas telah mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. 113. Prilaku hedonisme hrs d hindari karena bertentangan dengan sila? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup.

           

Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di Dunia ini. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Kedua : Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti acara acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

114. Penyebab terjadinya perang sampit ? Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi

antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura.[2] Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak.[3] Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal.[4] Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Lokasi : Pulau Kalimantan (Kota Sampit, Kota Sambas, Kota Palangkaraya, Kota Pontianak) 115. a. b. c. d. e.

Hubungan kerja sama antar lembaga tinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah …. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan DPR DPR bersama DPD meminta pertanggungjawaban kinerja para menteri Presiden dan wakil presiden bertanggung jawab terhadap Mahkamah Agung BPK memeriksa keuangan negara hasilnya dilaporkan kepada presiden Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri dengan persetujuan DPR

Hubungan kerja sama antar lembaga tinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yaitu "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DP". Dalam hal ini terdapat hubungan antara eksekutif dengan legislatif 116. a. b. c. d. e.

Wujud pengamalan pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan adalah …. Menghargai sesama manusia yang memiliki rasa, cipta, dan karsa Kedaulatan negara ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Mengakui ke-bhinnekaan tunggal ika sebagai arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur merata materi dan spiritual Kedaulatan negara ada di tangan rakyat

Menghargai sesama manusia yang memiliki rasa, cipta, cinta, dan karsa merupakan wujud pengamalan Pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan, karena rasa, cipta, cinta, dan karsa hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. 117. a. b. c. d. e.

Sistem pertahanan negara RI bersifat Semesta, artinya …. Melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa Pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip internasional Mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan Menggunakan persenjataan yang bersumber dari berbagai negara Melibatkan masyarakat di seluruh dunia

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". 118. Penyimpangan konstitusi pada masa konstitusi RIS relatif sangat sedikit, hal ini dikarenakan …. a. Konstitusi RIS sangat cocok diterapkan di Indonesia b. Masa berlaku konstitusi RIS sangat singkat hanya 9 bulan c. Konstisusi RIS menggunakan bentuk negara federal d. Pemerintahan pada masa konstitusi RIS selalu berganti-ganti e. Konstitusi RIS sangat ideal bagi Indonesia

Segera setelah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan telah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari belanda, negara-negara bagian di RIS melakukan penggabungan dan kembali menjadi negara kesatuan. Oleh karena itu, masa berlaku konstitusi RIS hanya sekitar 9 bulan sehingga pelanggaran konstitusi relatif kecil 119. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 UUD yang berlaku di Indonesia adalah …. a. UUD Sementara 1950 b. Konstitusi RIS c. Undang-Undang Dasar 1949 d. UUD 1945 e. UUD proklamasi Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Pada saat itu Belanda masih ingin memecah belah Indonesia sehingga bentuk negara Indonesia berubah dari Kesatuan menjadi Serikat. 120. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari …. a. PBB, BPHTB, PPh b. Pajak periklanan, PBB, pajak kendaraan bermotor c. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, BPHTB d. PPh, PPN, Bea Material e. Pajak Daerah, Pajak Badan, PPh Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi di Dalam Negeri dan PPh pasal 21 123. Sebelum berlangsung Konferensi Asia Afrika I pada tahun 1954 telah diadakan Konferensi Kolombo yang bertujuan untuk …. a. Membahas masalah Kamboja, menghadapi Konferensi Jenewa, mengadakan KAA b. Membahas masalah Vietnam, menghadapi Konferensi Jenewa, akan menyelenggarakan KAA c. Membahas masalah Singapura, menghadapi Konferensi Jenewa, mengadakan KAA d. Akan mengadakan KAA, membahas konferensi Bogor, membicarakan masalah Vietnam e. Membahas masalah Vietnam, menghadapi Konferensi New Delhi, mengadakan KAA Konferensi Kolombo disebut panca negara I. Konferensi tersebut diadakan untuk menyikapi masalah Vietnam sebagai bekal dalam menghadapi konferensi Genewa 1954 124. Sidang PPKI III dilangsungkan pada tanggal … a. 23 Agustus 1945 b. 24 Agustus 1945 c. 21 Agustus 1945 d. 22 Agustus 1945 e. 20 Agustus 1945

Sidang PPKI III berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut : 1) Dibentuknya komite nasional 2) Dibentuknya Partai Nasional Indonesia 3) Dibentuknya tentara kebangsaan 125. Untuk meraih kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial, kita harus mengembangkan …. a. Usaha bersama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial b. Usaha bersama yang menguntungkan c. Usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan d. Pemerataan kesempatan kerja e. Pemerataan pendapatan Pemerataan kesempatan kerja merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran sehingga kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial dapat terwujud. 126. Sebuah negara akan diakui secara sah jika ada pengakuan baik secara defacto maupun de jure. Yang merupakan perbedaan pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah …. a. Pengakuan de jure dapat ditarik kembali b. Negara yang diakui secara de jure yang memberikan kemerdekaan kepada wilayah jajahan, maka negara tersebut diakui secara de facto c. Pengakuan de jure bersifat sementara d. Pengakuan de facto sesuai dengan faktanya sedangkan pengakuan de jure belum tentu sesuai faktanya e. Negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas harta benda dalam wilayah negara yang mengakui De facto artinya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. De jure artinya pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan pertimbangan menurut hukum. Dengan pengakuan ini negara mendapat hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional. Dengan demikian, pengakuan secara de facto adalah pengakuan seseorang atau pihak terhadap sesuatu yang dapat dilihat pada kenyataan yang terjadi. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan seseorang atau suatu pihak terhadap sesuatu dimana pengakuan itu dituangkan dalam dokumen hukum atau peraturan tertentu secara tertulis.

127. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang …. a. Pendirian PPKI b. Pembaca teks Proklamasi c. Rancangan UUD 1945 dan pembukaannya d. Waktu dan tempat Proklamasi e. Dasar Negara Indonesia Merdeka Agenda pokok Sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rencana pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. 128. Makna yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …. a. Selalu menentang kebijakan pemerintah yang tidak dikehendaki rakyat

b. Selalu mengupayakan persatuan bangsa c. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara d. Selalu membela apapun yang dilakukan negara e. Selalu berjuang untuk kepentingan Negara Patriotisme adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara 129. Pembuatan UUD yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya seperti Spanyol pada tahun 1932 merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara …. a. Revolusi b. Pembuatan dengan sengaja c. Evolusi d. Referendum e. Pemberian Pembentukan konstitusi dengan cara revolusi adalah pembentukan pemerintah baru yang lahir akibat ketidaksenangan rakyat sehingga melakukan kudeta lalu membentuk UUD baru yang diusahakan untuk mendapatkan persetujuan rakyatnya. Contoh : Revolusi Perancis pada tahun 1791 dan Spanyol pada tahun 1932 130. Sistem Semi-Presidensil adalah sistem yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahannya antara Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet, ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Negara-negara berikut ini menggunakan sistem Semi-Presidensil sebagai sistem pemerintahannya, kecuali …. a. Taiwan b. Filipina c. Perancis d. Rusia e. Oman Negara yang menggunakan sistem semi-Presidensil sebagai sistem pemerintahannya antara lain Oman, Perancis, Taiwan, dan Rusia 131. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, makin disadari pentingnya hubungan antarbangsa. Hal ini sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yaitu …. a. Harus memiliki kekuatan yang kokoh dan tangguh b. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas c. Harus memperhatikan perkembangan negara lain d. Harus hati-hati dan waspada terhadap agresi negara lain e. Ikut serta menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Amanat hubungan antar bangsa sebagaimana telah disampaikan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV yaitu " Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". 132. Sasaran pembangunan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini yang bukan termasuk maksud dari manusia Indonesia seutuhnya adalah …. a. Ketentraman b. Merdeka c. Kepuasan

d. Stimulasi e. Berkecukupan Yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya adalah : 1) Berkecukupan. Bermakna dapat tercukupinya kebutuhan hidupnya secara layak dan manusiawi 2) Kepuasan. Bermakna adanya kemudahan, kesinambungan, dan stabil baik dalam hal persediaan dan pelayanan kebutuhan hidupnya. 3) Ketentraman. Bermakna tumbuhnya rasa aman serta jaminan hukum guna kehidupan yang sesuai dengan tatanan yang ada 4) Stimulasi. Bermakna bentuk kesempatan yang memungkinkan setiap masyarakat dapat mencapai hasil karya yang optimal sesuai bakat dan kemampuannya 133. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Memberi arah yang mantap menuju tujuan masyarakat. 2) Membentuk identitas bangsa. 3) Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial. 4) Memperdalam dinding pemisah dari berbagai keanekaragaman kehidupan. 5) Meningkatkan kesejahteraan individu. Pernyataan di atas yang merupakan arti penting ideologi bagi suatu bangsa ditunjukkan oleh nomor…. a. 3, 4, dan 5 b. 4, 5, dan 1 c. 1, 2, dan 3 d. 2, 3, dan 4 e. 1, 3, dan 5 Arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah : 1) Memberi arah yang mantap menuju tujuan masyarakat 2) Membentuk identitas bangsa 3) Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial 134. Yang bukan merupakan kekuatan pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah …. a. Menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran asing tanpa batas b. Menerima dan mengembangkan pemikiran asing yang sesuai dengan masyarakat Indonesia c. Memiliki kekuatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia d. Memiliki pedoman yang jelas untuk menangkal segala bentuk ancaman e. Memiliki nilai-nilai dasar yang kuat dan tumbuh dari budaya bangsa Indonesia Pancasila memiliki dua sifat yaitu sebagai ideologi tertutup dan terbuka. Sebagai ideologi terbuka bangsa Indonesia menerima dan mengembangkan pemikiran asing yang sesuai dengan masyarakat Indonesia dan bukan menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran asing tanpa batas. 135. Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan pokok pikiran …. Pembukaan UUD 1945 a. Kelima b. Pertama c. Ketiga d. Keempat e. Kedua Pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi "Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

136. Maksud dan tujuan berdirinya organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) adalah …. a. Menciptakan kawasan aman dan damai di wilayah Asia Tenggara b. Melindungi bangsa-bangsa Asia Tenggara dari ancaman imperialis dan kolonialis c. Membentuk satu kesatuan antara bangsa-bangsa yang berada di kawasan wilayah Asia Tenggara d. Melindungi wilayah bangsa-bangsa Asia Tenggara dari pengaruh komunis e. Membentuk hubungan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia Tenggara Adapun tujuan ASEAN sebagai organisasi regional adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kebudayaan melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat kebersamaan, persekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa di Asia Tenggara 2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara di Asia Tenggara 3) Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi 4) Memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi 137. Tokoh yang menyampaikan lima asas Negara Indonesia Merdeka, yang berisi Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat adalah …. a. Prof. Dr. Mr. Soepomo b. Ir. Soekarno c. Mohammad Yamin d. Bung Tomo e. Mohammad Hatta Mohammad Yamin menyampaikan lima asas negara Indonesia Merdeka, yaitu : 1) Peri Kebangsaan 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyatan Peri Kesejahteraan Rakyat 138. Adanya penerimaan terhadap perbedaan sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat merupakan sikap positif terhadap …. a. Pemerintahan NKRI b. Pancasila dan UUD 1945 c. Peraturan presiden d. Peraturan perundang-undangan e.Semua orang Adanya penerimaan terhadap perbedaan sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat merupakan sikap positif terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya rasa toleransi berarti kita sudah melaksanakan sila-sila Pancasila dan UUD 1945. 139. Secara berurutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 adalah …. a. UUD 1945, UUD Sementara, UUD 1945 b. UUD Sementara, Konstitusi RIS, UUD 1945 c. Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 d. UUD 1945, UUD Sementera, Konstitusi RIS e. UUD 1945, konstitusi RIS, UUD Sementara Secara berurutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 adalah : 1) Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku

UUD Proklamasi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 2) Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 3) Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) 140. Pada tanggal 24 Agustus 1945 Belanda dan Inggris (atas nama Sekutu) menandatangani Civil Affair Agreement (CAA) yang isinya dituangkan dalam "Nota tanggal 24 Agustus 1945". Bagian terpenting dalam perjanjian ini adalah …. a. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) b. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) c. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) d. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) e. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Inggris melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Hal ini merupakan salah satu penyulut dan menjadi penyebab konflik Indonesia-Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Tugas ini dilaksanakan di bawah pimpinan Lord Louise Mountbatten. Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa kedatangan Sekutu diboncengi NICA, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan. 141. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi ….. a. Presiden kurang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya b. MPR tidak dapat mengevaluasi kinerja Presiden dengan efektif c. DPR mengalami kesulitan mengadakan kontrol terhadap kinerja presiden d. Presiden kekuasaannya terlalu lemah e. Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden sebelum amandemen sangatlah besar bahkan cenderung executive heavy (berporos pada kekuasaan eksekutif). Bahkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan presiden sangat multi tafsir sehingga mudah diselewengkan oleh penguasa yang berkepentingan. Karena kekuasaan eksekutif sangat besar bahkan tidak seimbang antara eksekutif dan legislatif, maka kewenangan Presiden tersebut harus dikurangi agar ada keseimbangann antar eksekutif dan legislatif sehingga ada saling kontrol di kedua lembaga negara tersebut. 142. Salah satu ciri khas sikap yang dimiliki bangsa Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari karena …. a. Merupakan ciri khas daerah tertentu b. Dapat dijadikan arena berkumpul pada warga

c. Dapat mewujudkan kesejahteraan bersama d. Dapat mewujudkan ketenangan lingkungan e. Merupakan kebiasaan suku bangsa Dengan bergotong royong rakyat Indonesia dapat saling membantu baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan bersama 143. Globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi pada abad 21, akan tetapi globalisasi memiliki sisi buruk, sebagaimana di bawah ini, kecuali …. a. Meningkatkan pendapatan masyarakat b. Menghambat pertumbuhan sektor industri c. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang d. Memperburuk neraca pembayaran e. Sektor keuangan semakin tidak stabil Globalisasi mendorong seluruh dunia ke dalam satu sistem ekonomi yaitu kapitalisme. 144. Bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi adalah …. a. Bab b. Pasal aturan tambahan c. Pasal aturan peralihan d. Pembukaan e. Pasal-pasal Pembukaan (preambule) merupakan bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi. Karena jika mengubah pembukaan maka sama artinya dengan membubarkan negara Indonesia. 145. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali …. a. Pendidikan b. Agama c. Rancangan Undang-Undang d. APBN e. Pajak DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undangundang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 146. Hukum tertulis dan tidak tertulis harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun hukum tertulis memiliki kelebihan …. a. Sanksinya lebih tegas b. Sanksinya lebih lama c. Tidak mudah diubah d. Tidak dapat diubah oleh siapapun e. Dibuat oleh negara Hukum tertulis dan tidak tertulis harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun hukum tertulis memiliki kelebihan yaitu memiliki sanksi yang lebih tegas dan mengikat sehingga pemberlakuannya dapat dipaksakan terhadap orang yang melanggar. 147. Perubahan sikap menjadi nonkooperasi dan bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan nasional diilhami dan dipengaruhi oleh manifesto (pernyataan) yang dikeluarkan pada tahun 1908 …

a. Partai Indonesia Raya b. Taman Siswa c. Partai Nasional Indonesia d. Indische Partij e. Perhimpunan Indonesia Perhimpunan Indonesia berdiri tahun 1908 di negara Belanda oleh Sultan Kesayangan, Noto Suroto. Tujuannya memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. 148. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok 2) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberalisme 3) Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negera 4) Penetapan Pidato Kenegaraan Soekarno sebagai GBHN bersifat sementara. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama ditunjukkan oleh nomor … a. 3 dan 4 b. 2 dan 4 c. 1 dan 2 d. 1 dan 3 e. 2 dan 3 Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama antara lain : 1) Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama DPR telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD 1945 dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR 2) Melalui ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap 3) MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup 4) Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden 5) Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri. Sedangkan presiden menjadi anggota DPA 6) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok 149. Bila telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis undang-undang baru yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah …. a. Lex specialis derogat posteori b. Lex priori dero gat lex posteori c. Lex posteriori derogat lex priori d. Lex generalis de rogar lex specialis e. Lex specialis dero gar lex generalis Lex posteriori derogat lex priori adalah istilah hukum yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan paraturan perundang-undangan lama. 150. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa tercantum dalam ketetapan MPR Nomor … a. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pancasila sebagai dasar negara b. Tap MPR No. XVI/MPR/1998

c. Tap MPR No. XIV/MPR/1998 d. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM e. Tap MPR No. XV/MPR/1998 151. Berikut ini yang merupakan contoh peran serta positif warga negara dalam kegiatan pemerintahan adalah …. a. Membayar pajak tepat pada waktunya b. Memberikan bantuan kepada para korban bencana alam c. Menunjukkan kekayaan d. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan e. Membangun hotel-hotel berbintang Membayar pajak tepat pada waktunya merupakan contoh peran serta warga negara dalam kegiatan pemerintahan karena dengan membayar pajak maka distribusi kekayaan negara dapat tersalur merata ke semua lapisan masyarakat. 121. Apa saja Usulan Soepomo utk Dasar Negara ketika sidang BPUPKI? a. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh Yamin berpidato dalam sidang BPUPKI untuk menyampaikan gagasannya tentang konsep dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Muh. Yamin sebagai berikut: 1). Peri kebangsaan. 2). Peri kemanusiaan. 3). Peri ketuhanan. 4). Peri kerakyatan. 5). Kesejahteraan rakyat. b. Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mengemukakan gagasannya dalam sidang BPUPKI yang isinya sebagai berikut: 1). Paham Negara Persatuan Negara persatuan adalah negara yang mengatasi segala golongan dan perorangan. 2). Penghubungan Negara dan Agama Dalam negara persatuan, urusan agama terpisah dari urusan negara. Dalam negara persatuan yang demikian itu seseorang merdeka memeluk agama yang disukainya. 3). Sistem Badan Permusyarawatan Kedudukan kepala negara dalam negara persatuan penting sekali. Ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya. 4). Sosialisme Negara Dalam negara yang berdasarkan persatuan, dalam lapangan ekonomi dipakai sistem sosialisme Negara. Perusahaan-perusahan yang penting diurus oleh negara sendiri. Negara bersifat kekeluargaan dalam lapangan ekonomi. Sistem tolong menolong dan sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia. 5). Hubungan Antarbangsa Negara Indonesia yang berdasarkan semangat kebudayaan Indonesia yang asli dengan sendirinya merupakan negara Asia timur raya. Selain gagasan dasar negara merdeka. Konsep hukum dasar tersebut yang akhirnya dijadikan batang tubuh UUD 1945. c. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya itu Soekarno menyampaikan lima asas yang menjadi dasar negara merdeka, lima asas itu oleh Soekarno disebut Pancasila. Rumusan dari Pancasila tersebut yaitu: 1). Kebangsaan Indonesia. 2). Internasionalisme atau perikemanusiaan.

3). Mufakat atau demokrasi. 4). Kesejahteraan sosial. 5). Ketuhanan yang maha esa. Sebelum sidang pertama BPUPKI ditutup, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari delapan orang anggota (panitia delapan) yang diketahui oleh Ir. Soekarno. Panitia delapan bertugas memeriksa semua usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan kepada sidang Pleno BPUPKI 2, maka para anggota diperintahkan supaya mengajukan usulan secara tertulis paling lambat tanggal 20 Juni 1945. 122. Pahlawan di pulau aru siapa ?

Komodor yos sudarso dan kapten laut wiratno

Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran". Armada Indonesia di bawah pimpinan Komodor Yos Sudarso, yang saat itu berada di KRI Macan Tutul, berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga hanya memusatkan penyerangan ke KRI Macan Tutul. KRI Macan Tutul tenggelam beserta awaknya, tetapi kedua kapal lainnya berhasil selamat. 123. Revolusi dengan penyerangan penjara Bastille ? PENYERANGAN penjara Bastille oleh rakyat Paris merupakan peristiwa bersejarah yang memulai revolusi Prancis. Bastille yang sering digunakan untuk memenjarakan para tahanan politik yang tidak sejalan dengan kerajaan dianggap sebagai simbol kekuasaan absolut yang dimiliki oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Peristiwa ini bermula pada 27 Juni 1789. Setelah muak dan marah pada kepemimpinan Raja Louis XVI yang hidup bermewahan sementara rakyatnya kelaparan, Third Estate yang menjadi perwakilan rakyat jelata Prancis, akhirnya mendeklarasikan Majelis Nasional dan mulai menyusun undang-undang.

124. Deklarasi Juanda yg ada di PBB ? Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut[1]. Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.[2] Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan

menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI 125. Tujuan ASEAN dibentuk ? . . . ASEAN (Association of South East Asian Nations) merupakan organisasi geo-politik dan ekonnomi Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara 3. Memajukan kerjasama, saling membantu kepentingan bersama dalam iptekpoleksosbud 4. Memelihara dan menjaga kerjasama yang erat dalam organisasi regional dan internasional 5. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif dan memajukan penelitian masalah di Asia Tenggara 6. Mendirikan dan memperluas perdagangan internasional. 126. INTOLERANSI . . . Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Intoleransi keberagamaan adalah suatu bentukintoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. 127. Exclusivisme . . . Eksklusivisme adalah salah satu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Pendekatan eksklusivisme merupakan salah satu pendekatan di dalam studi teologi agama-agama. Pendekatan eksklusivisme menyatakan bahwa agama Kristen merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Ada beberapa aliran di dalam pendekatan ini. 128. organisasi prgerakan nasional... Pergerakan nasional Indonesia memunculkan organisasi pergerakan yang berkemang dikalangan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil peran di pergerakan nasional. Secara umum organisasi-organisasi tersebut dapat dibabakan ke dalam beberapa masa berdasarkan corak pergerakannya, sebagai berikut : 1. Masa awal pergerakan nasional (1908 - 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.

2. Masa radikal/nonkooperasi (1920 - 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). 3. Masa moderat/kooperasi (1930 - 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. 4. Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumiputera, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Budi utomo, Kemudian pada tahun 1907, terjadi pertemuan antara dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan Soetomo, seorang mahasiswa STOVIA. Soetomo tertarik dengan gagasan dr. Wahidin Soedirohoesodo, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Studie Fond. 129. NAGARI berasal dari bahasa . . . Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 130. pulau aru siapa ? . . . Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran". 131. Isi pasal mengenai pemilihan umum. ? 132. Perbedaan paragraf awal isi piagam jakarta sebelum diubah ? Bunyi pertama sebelum diubah yaitu " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya " bunyi sila pertama diubah karena tokoh A.A. Maramis dan rakyat Indonesia Timur juga tidak beragama Islam. bunyi pertama setelah mengalami perubahan yaitu " Ketuhanan Yang Maha Esa ". 133. Pasal 23 ayat 2 . . . dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 23 ayat 2 berbunyi : " segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang" " penjelasan dari pasal 23 ayat 2 ini , Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, hal itu sudah diataur dalam undang" . Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

134. ISI SISHAMKAMRATA . . . Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang disingkat SISHANKAMRATA adalah suatu Sistem Pertahanan Keamanan dengan Komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan Nasional yang bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya Pertahanan Keamanan Negara. SISHANKAMRATA merupakan amanat Konstitusi yang didasari oleh : 1. UUD Tahun 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 2. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

135. UU tentang PEMILU . . . Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1) Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dinihari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. “Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebigai calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini. “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini. “Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi psal 176 ayat (4) UU ini. Persyaratan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu DPD adalah: 1. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; 2. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; : 3. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; 4. provinsi dengan jumtah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; 5. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih. “Dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,” bunyi Pasal 183 ayat (2) UU No. 7 Taahun 2017 ini.