Titik Pertalian Dalam Hukum Perdata Internasional

TITIK PERTALIAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Dalam hal menentukan bilamana suatu persoalan hukum dapat digolongkan sebagai persoalan hukum perdata internasional, sebagaimana dikutip dalam uraian Kosters, bahwa pada Hukum Perdata Internasional ini kita berhadapan dengan peristiwa hukum yang tersebar di atas bidang yang lebih luas daripada hukum nasional saja, dengan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel hukum daripada lebih dari satu, acapkali dari berbagai negara. Dari uraian ini muncul istilah “aanknoping” (titik pertalian, titik pertautan). Masalah-masalah pokok Hukum Perdata Internasional sebagaimana perkembangannya didasarkan atas kenyataan adanya ko-eksistensi dari pelbagai sistem hukum negara-negara di dunia yang sederajat kedudukannya. Adapun masalah pokok Hukum Perdata Internasional adalah sebagai berikut: 1. Kompetensi Relatif, hakim atau badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. 2. Hukum yang berlaku untuk mengatur dan/atau menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing. 3. Pengakuan terhadap putusan-putusan hakim asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau Putusan Pengadilan Asing. Dengan kata lain, bahwa masalah yang dihadapi sebagai persoalan Hukum Perdata Internasional adalah berkisar dari tiga pertanyaan tersebut yang kemudian dikembangkan sebagai Lex Fori (Choice of Jurisdiction), Lex Causae (masalah pilihan hukum atau Choice of Law), dan pengakuan putusan hukum asing (Recognition of Foreign Judgements). Dalam perumusan Hukum Perdata Internasional telah dipergunakan istilah “Titik Pertalian” berdasar pada pendekatan yang sederhana, proses penyelesaian perkara Hukum Perdata Internasional sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer) dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan (dalam arti sekunder) dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara Hukum Perdata Internasional yang bersangkutan. Titik-titik taut didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara Hukum Perdata Internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik-titik pertalian dapat dibagikan dalam beberapa bagian tertentu. Ada berbagai macam pembagian dan perincian lebih jauh daripada titik-titik pertalian ini, sebagai berikut: 1)

Titik Taut Primer

Yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing dan karena itu, bahwa peristiwa hukum yang

dihadapi adalah peristiwa Hukum Perdata Internasional dan bukan peristiwa hukum intern atau domestik semata. 2)

Titik Taut Sekunder

Yaitu fakta-fakta dalam perkara Hukum Perdata Internasional yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perosalan Hukum Perdata Internasional yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder seringkali disebut titik taut penentu karena fungsinya akan menentukan huum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai the applicable law dalam penyelesaian suatu perkara. Jenis-jenis pertalian yang pada umumnya dianggap menentukan dalam Hukum Perdata Internasional adalah, antara lain: Tempat penerbitan izin berlayar sebuah kapal (bendera kapal) kewarganegaraan para pihak. Domisili, tempat tinggal tetap, tempat asal orang atau badan hokum. Tempat benda terletak (situs). Tempat dilakukannya perbuatan hukum (Locus Actus). Tempat timbulnya akibat perbuatan hukum atau tempat pelaksanaan perjanjian (Locus Solutionis). Tempat pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum resmi (Locus Celebrationis). Tempat gugatan perkara diajukan atau tempat pengadilan (Locus Forum). Hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukan adanya kaitan antara-antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sitem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan, dan untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah HPI tersebut dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Jenis-jenis Titik Pertalian Primer a.

Kewaranegaraan

Kewarganegaraan para pihak dapat merupakan faktor karena mana timbul persoalan HPI. b.

Bendera Kapal

Bendera dari suatu kapal dapat diibaratkan sebagai kewarganegaraan pada seseorang. c.

Domisili

Domisili merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir jka sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Domisili termasuk titik pertauatan yang didasarkan pada prinsip teritorial. d.

Tempat Kediaman

Disamping domisili dalam artian tehnis juga, tempat kediaman atau tempat berada de facto seseorang dapat melahirkan persoalan-persoalan HPI. e.

Tempat Kedudukan

Persoalan-persoalan HPI timbul karena badan-badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum tertentu berkedudukan diluar negeri. f.

Pilihan Hukum

Pilihan hukum yang dikenal dibidang hukum harta benda dapat merupakan pula titik pertalian primer.

Titik Pertalian Sekunder Titik Pertalian Sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu didalam hubungan HPI. Asas-asanya adalah sebagai berikut: Tempat Letak Benda Berlaku untuk benda tetap dan benda bergerak yang menentukan hukum yang harus dipertautkan. Tempat dilangsungkan Perbuatan Hukum Tempat dimana dilangsungkannya suatu perbuatan hukum atau perjanjian (lex loci actus) merupakan faktor yang menentukan hukum yang harus dipergunakan. Pilihan Hukum Pilihan Hukum dapat berupa: 1) Dilakukan secara tegas, yaitu dengan menyatakan dalam kata-kata yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. 2) Dilakukan pilihan secara diam-diam. Pilihan hukum semacam ini bisa disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang ada dalam perjanjian tersebut. Pembatasan-pembatasan terhadap Pilihan Hukum: Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Bila pengusahaan telah mengadakan peraturan khusus yang bersifat memaksa tentang apa yang di perjanjikan tersebut. Pilihan hukum ini hanya diperbolehkan dalam bidang hukum perjanjian. Dalam kasus tersebut Hukum asing tidak berlaku karena telah ditentukan hukum Indonesia.