Tik.docx

2019 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

MELINDA PEBRIANTI 1801105057 1/1/2019

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya secara sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca. Makalah ini dibuat untuk memenuhi syarat ketuntasan tugas mata kuliah landasan pendidikan yang dibina oleh Ibu Nok Yeni Heryaningsih. Harapan kami semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun, agar makalah yang kami buat ini dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.

i

DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ........................................................................................................ 1

B.

Rumusan Masalah ................................................................................................... 2

C.

Tujuan ..................................................................................................................... 2

D.

Manfaat ................................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................... 3 A.

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.................................................................. 3

B.

Kelembagaan Pendidikan........................................................................................ 4 1.

Jalur Pendidikan .................................................................................................. 4

2.

Jenjang Pendidikan ............................................................................................. 5 Program dan Pengelolaan Pendidikan..................................................................... 7

C. 1.

Jenis Program Pendidikan ................................................................................... 7 Kurikulum Program Pendidikan ............................................................................. 9

D. a.

Fungsi Kurikulum ............................................................................................. 11

b.

Jenis Kurikulum ................................................................................................ 12

BAB III PENUTUP .......................................................................................................... 20 A.

Kesimpulan ........................................................................................................... 20

B.

Saran ..................................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 21

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada hakikatnya, pendidikan nasional merupakan suatu kekuatan (power). Theodore Brameld (1965) menegaskan bahwa education is power, artinya bahwa dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia. Seiring dengan itu Francis Bacon (Brameld, 1965) berpendapat bahwa “Knowledge is power”. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu: Barang siapa yang ingin menghendaki dunia hendaknya menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai dunia dan akhirat hendaknya menguasai ilmu. Dengan demikian semakin yakin akan pentingnya pendidikan nasional dalam kehidupan bangsa dan negara. Menyadari akan posisi pendidikan nasional, maka visi pendidikan sebagaimana yang tersurat dalam Penjelasan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Atas dasar visi tersebut diharapkan pendidikan nasional dapat dijadikan suatu faktor yang sangat strategis dalam membangun bangsa Indonesia di masa depan.

1

Terlepas dari persoalan yang ada di seputar praktik pendidikan nasional, bangsa Indonesia berkepentingan menghadapi kompetisi global. Untuk itu, sistem pendidikan nasional tetap menjadi tumpuan bangsa dan negara. Karena itulah perlu diupayakan sebagai strategi menegakkan sistem pendidikan nasional menuju masa depan Indonesia yang cerah.

B. Rumusan Masalah 1.

Apa pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional?

2.

Apa saja kelembagaan pendidikan?

3.

Bagaimana program dan pengelolaan dalam pendidikan?

4.

Bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini?

C. Tujuan 1.

Untuk mengetahui pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Untuk mengetahui apa saja kelembagaan dalam pendidikan.

3.

Untuk mengetahui dan memahami mengenai program dan pengelolaan dalam pendidikan.

4.

Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini.

D. Manfaat 1.

Memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan.

2.

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pendidikan nasional.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Definisi Sistem Pendidikan, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris yaitu system yang berarti jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan “suatu strategi atau cara berpikir”. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata Pedagogi yang berasal dari bahasa Yunani yang jika dieja dua kata yaitu Paid yang artinya anak dan Agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengemukakan gagasan atau ide-idenya dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya yang bertujuan agar para pelajar dapat secara aktif mengemukakan gagasan atau ide-idenya untuk mengembangkan

3

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Kelembagaan Pendidikan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI membahas mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 1.

Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. a.

Pendidikan Formal Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b.

Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 26, bahwa Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

4

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. c.

Pendidikan Informal Pendidikan Informal dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal diselenggarakan terutama dari keluarga. Keluarga merupakan tahapan pertama yang dilalui seorang anak dalam mengarungi pendidikan, contohnya seperti pengenalan Tuhan, budi pekerti, etika, sopan santun, dan moral . Hasil pendidikan informal dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan pendidikan informal.

2.

Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. d.

Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya

5

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanan-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pada jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. e.

Pendidikan Dasar Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI Pasal 17 menjelaskan mengenai Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

f.

Pendidikan Menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI Pasal 18 menjelaskan mengenai Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada

6

perkembangan

ilmu

pengetahuan,

teknologi,

dan/atau

seni,

dunia

industri/dunia usaha, dan ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global. g.

Pendidikan Tinggi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI Pasal 19 menjelaskan mengenai Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

C. Program dan Pengelolaan Pendidikan 1.

Jenis Program Pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. a.

Pendidikan Umum Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

b.

Pendidikan Kejuruan Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu.

7

c.

Pendidikan Akademik Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

d.

Pendidikan Profesi Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.

e.

Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4) yang serata dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

f.

Pendidikan Keagamaan Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada BAB VI Pasal 30. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan bentuk lain yang sejenis.

8

g.

Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB). Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisika, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan bakat istimewa.

D. Kurikulum Program Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: a.

peningkatan iman dan takwa;

b.

peningkatan akhlak mulia;

c.

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d.

keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e.

tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f.

tuntutan dunia kerja;

g.

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h.

agama;

i.

dinamika perkembangan global; dan 9

j.

persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a.

pendidikan agama;

b.

pendidikan kewarganegaraan;

c.

bahasa;

d.

matematika;

e.

ilmu pengetahuan alam;

f.

ilmu pengetahuan sosial;

g.

seni dan budaya;

h.

pendidikan jasmani dan olahraga;

i.

keterampilan;

j.

muatan lokal.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a.

pendidikan agama;

b.

pendidikan kewarganegaraan; dan

c.

bahasa.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

10

a.

Fungsi Kurikulum a) Fungsi Penyesuaian Memiliki arti sebagai kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, sebab lingkungan bersifat dinamis atau berubah-ubah. b) Fungsi Integrasi Kurikulum di sini berarti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang dapat digunakan untuk menghasilkan individu-individu yang ulet dan dapat terintegrasi dalam masyarakat. c) Fungsi Diferensial Di sini fungsi kurikulum adalah sebagai alat pelayanan terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh para siswa. d) Fungsi Persiapan Fungsi kurikulum ini berarti bahwa kurikulum dapat menjadi alat pendidikan yang dapat menyiapkan para siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat seandainya tidak melanjutkan pendidikannya. e) Fungsi Pemilihan Fungsi kurikulum ini dapat memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk dapat disesuaikan dengan minat serta bakat mereka masing-masing. f)

Fungsi Diagnostik Fungsi ini berarti bahwa kurikulum dapat menjadi alat untuk pendidikan agar dapat mengarahkan dan memahami berbagai potensi serta kekurangan yang dimiliki oleh setiap siswa.

11

b. Jenis Kurikulum 1) Kurikulum Nasional Pada hakikatnya kurikulum berkembang secara dinamis dan evolusioner seiring berputarnya waktu dan bergulirnya rentang kehidupan umat manusia di muka bumi. Dalam sejarah perjalanan sejak kemerdekaan pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami sembilan kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam berbangsa dan bernegara. Perubahan Kurikulum Nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

i.

Masa Kemerdekaan Pada masa ini kurikulum mengalami dua kali perubahan, yaitu pada tahun 1947 dan 1952. Kurikulum pertama pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dikenal dengan rencana pembelajaran (leer plan). Kurikulum ini merupakan lanjutan dari kurikulum yang digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih proses perjuangan merebut kemerdekaan, di mana Belanda memformat pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat. Pada tahap selanjutnya pada tahun 1952 Kurikulum Nasional mengalami penyempurnaan

dari

rencana

pembelajaran

menjadi

Rencana

Pembelajaran Terurai. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pembelajaran dan isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. ii.

Masa Orde Lama

Pada tahun 1964, Pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok

12

pikiran Kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehinggga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, Kurikulum 1964 kembali diperbaharui. Kurikulum 1968 ini lebih mewujudkan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. iii.

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, kurikulum mengalami tiga kali perubahan. Pertama, Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Masa ini juga dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik dengan alasan guru dibuat sibuk memenuhi rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kedua, kurikulum tahun 1984, dalam hal ini kurikulum diusung process skill approach, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, mengamati

sesuatu,

mengelompokkan,

mendiskusikan,

hingga

melaporkan semuanya dititikberatkan pada siswa. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Konsep CBSA mengalami banyak penyimpangan dan pengurangan saat ditepkan secara nasional. Alhasil banyak sekolah yang kurang mampu dalam menafsirkan CBSA. Katiga, Kurikulum 1994. Kurikulum tersebut dirumuskan sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya dan bentuk penyesuaian dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan

13

mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran lebih banyak. iv.

Masa Reformasi Pada tahun 1999, Kurikulum 1994 dianggap terlalu sukar dan kurang relevan degan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna, pelajaran yang disampaikan kurang berkaitan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Pada masa selanjutnya, pada tahun 2004 diadakan penerapan kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK ialah perangkat standar progrsm pendidikan yang dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai bidang kehidupan. KBK tidak serta-merta ada pada kekuasaan pemerintah semata dalam penentuan dan penggunaannya, melainkan masyarakat juga dilibatkan dalam proses perancangannya ditambah dengan pemberian kepercayaan kepada guru dalam perumusan kurikulum operasionalnya. Dalam KBK ada empat kompetensi yang ingin dicapai dalam penerapan kurikulum. Pertama kompetesni lulusan di mana keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan belajar pada suatu jenjang tertentu. Kedua, kompetensi mata pelajaran rumusan kompetensi siswa dalam bertindak dan berpikir setelah menyelesaikan mata pelajaran. Ketiga, kompetensi rumpun mata pelajaran di mana siswa diharapkan mempunyai keahlian dalam mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Keempat, kompetensi lintas kurikulum, yaitu kecakapan hidup belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Selanjutnya, pada tahun 2006 Kurikulum Nasional mengalami perubahan kembali, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri dari kurikulum ini adalah di mana guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa

14

serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan Kerangka Dasar (KD), Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum KTSP sebagai lanjutan dari kurikulum sebelumnya, otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan tetap diberlakukan, sehingga dengan KTSP guru bener-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional dalam menjabarkan materi pelajaran, sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh lembaga. Kemudian, terjadi perbaharuan kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kuriikulum 2013. Pada hakikatnya, kurikulum 2013 adalah kelanjutan dari kurikulum berbasis kempetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terealisasikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku.

2) Kurikulum Muatan Lokal Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan wajib dipelajari peserta didik di daerah itu. Dengan demikian, kedudukan muatan lokal dalam kurikulum bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi mata pelajaran terpadu. Muatan lokal diberikan secara terpadu dengan muatan inti atau nasional. Dalam mata pelajaran tertentu, seperti kesenian, pendidikan olahraga dan kesehatan, serta pendidikan keterampilan, muatan lokal dapat diberikan sebagai bagian dari mata pelajaran itu dengan menggunakan waktu yang telah disediakan bagi mata pelajaran yang bersangkutan.

15

3) Tujuan Kurikulum Muatan Lokal Secara

umum

tujuan

program

pendidikan

muatan lokal

adalah

mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawassan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan setempat. Tujuan penerapan muatan lokal pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan dapat segera dicapai. Sedangkan tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu relatif lama untuk mencapainya. Tujuan langsung dari diajarkannya muatan lokal antara lain adalah bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Tujuan tak langsung adanya muatan lokal antara lain murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi

kebutuhan

hidupnya,

murid

menjadi

akrab

dengan

lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

4) Fungsi Muatan Lokal dalam Kurikulum Nasional 1.

Fungsi Penyesuaian

Artinya sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Karena itu programprogram sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan. Demikian pula pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah hidup dalam lingkungan, sehingga

16

perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungan. 2.

Fungsi Integrasi

Artinya murid merupakan bagian integral dari masyarakat. Karena itu muatan lokal harus berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang akan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat. 3.

Fungsi Perbedaan

Artinya adanya pengakuan atas perbedaan berarti pula memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang bersifat luwes, yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan minat dan kemampuan murid. Ini tidak berarti mendidik pribadi menjadi orang yang individualistik tetapi muatan lokal harus dapat berfungsi mendorong pribadi ke arah kemajuan sosialnya dalam masyarakat.

5) Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia Saat Ini  Realita Sistem Pendidikan Nasional Dewasa ini Mengingat luasnya cakupan sistem pendidikan nasional, pembahsan akan lebih diarahkan kepada beberapa komponen, di antaranya: 1.

Kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik. Perubahan dan dinamika sosial dan budaya terjadi dewasa ini berpengaruh secara berarti terhadap kemampuan, kesiapan, dan komitmen peserta didik dalam belajar. Kondisi ini belum sepenuhnya dijadikan landasan pijak guru dalam mengembangkan program dan proses pendidikan dan pembelajarannya, sehingga tidak bbisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan belum sepenuhnya menggembirakan karena belum dapat menjamin kepuasan stakeholders utamanya.

2.

Kurikulum yang dijadikan acuna mengembangkan program pendidikan nampaknya baru didasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, 17

sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan No.23. jika hanya dua standar ini yang dijadikan acuannya, maka proses pendidikan belum dapat dijamin memiliki efektivitas yang tinggi sebagaimana seharusnya. 3.

Kualifikasi dan kompetensi guru masih under-qualifed. Jika mengacu pada tuntutan undang-undang dan kualitas pendidikan yang diharapkan, mayoritas kualifikasi dan kompetensi guru masih jauh dari yang seharusnya.

4.

Proses pembelajaran dan pendidikan yang ada cenderung masih di bawah standar. Hal ini diperkuat bahwa proses pembelajaran dan pendidikan cenderung hanya menuntut low level thinking skills, misalnya lebih banyak menuntut hafalan. Dengan demikian proses belajar lebih cenderung one-way traffic dan kurang melibatkan peserta didik.

5.

Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas dan belum tercukupi.

 Idealita Sistem Pendidikan Nasional Sistem pendidikan nasiional sebaiknya dapat diwujudkan sebagaimana dapat dirumuskan berikut ini: 1.

Sistem pendidikan nasional yang digalakkan perlu ditekankan adanya pembebasan dari diskriminasi perlakuan yang dilandasi oleh prinsipprinsip HAM, sehingga demokratisasi pendidikan dapat dijamin di muka bumi Indonesia.

2.

Kurikulum

dalam

praktik

yang

dibangun

sebaiknya

mempertimbangkan beberapa aspek penting, tidak hanya bertumpu pada standar-standar yang ada (standar isi dan standar kompetensi lulusan), melainkan juga potensi dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan

ilmu

pengetahuan

berkembang.

18

dan

teknologi

yang

terus

3.

Kualifikasi

akademik

dan

kompetensi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan perlu terus diupayakan seiring dengan tuntutan guru, dosen, dan pendidik lainnya sebagai tenaga profesi, 4.

Proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif hendaknya lebih didorong untuk mengutaman berpikir kreatif daripada berpikir konformis, menekankan cooperative learning daripada competitive learning.

5.

Standar sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan perly segera dirumuskan yang selanjutnya perlu diupayakan perwujudannya guna menunjang pencapaian pendidikan yang bermutu.

Lalu, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup yang krisis sumber-sumber

kehidupan,

serta

mendorong

terjadinya

sebuah

kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukkan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri. Tetapi, kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadaan. Indikasi itu muncul bukan hanya karena sistem pendidikan yang ada pada saat ini tidak baik, melainkan oknum-oknum yang menjalankan sistem tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama baiknya. Jadi, seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu bersifat objektif dalam berbagai aspek (dalam hal ini adalah sistem pendidikan di Indonesia). Kemudian setelah sistem itu dibuat secara objektif, orang-orang yang menjalankan sistem itu haruslah berkualitas, sehingga tercipta sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan kondisi yang baik pula.

19

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jenjang pendidikan diawali dari jenjang pendidikan dasar untuk memberikan pembelajaran dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Melihat luasnya tujuan yang ingin dicapai, banyaknya komponen yang terlibat serta terbatasnya sarana pendukung dalam proses pelaksanaan sistem pendidikan nasional, realisasi sistem pendidikan nasional telah diletakkan sebagai titik acuan dalam usaha melakukan perbaikan lebih lanjut.

B. Saran Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terutama di Indonesia hendaknya ditingkatkan kembali guna tercipta peserta didik yang berkualitas dan kompeten. Selain itu, dianjurkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kepada Pemerintah diharapkan agar dalam pembuatan sistem pendidikan nasional ini hendaknya melibatkan pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan nasional.

20

DAFTAR PUSTAKA A.Siswanto. 2014. Sowing The Seed of Liberation: Sistem Pendidikan Nasional, Tinjauan Kritis. https://asiswanto.net/?page_id=1694. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018. Basari, Achmad. 2014. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta. Depdikbud. 1989. UU RI No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka. Kemendiknas. 2012. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/jenis-programpendidikan.html?m=1/30 Oktober 2018. http://www.rumahbangsa.net/2014/07/sistem-pendidikan-di-indonesia-saatini.html?m=1/30 Oktober 2018. https://www.academia.edu/9859470/Perkembangan_Kurikulum_Nasional_ dan_Muatan_Lokal, Upload by Adilla Putri. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018. www.kompasiana.com/mudazila./552b200cf17e611f73d623e5/kurikulumnasional/31 Oktober 2018. https://idtesis.com/kurikulum-nasional-dan-lokal/1 November 2018. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia/04 November 2018. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013/04 November 2018.

21