Test

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADAAN BARANG/JASA: STUDI KASUS DI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

Jurnal Dosen Pembimbing: Didi Achjari, DR., M.Com., Ak., CA.

Disusun oleh: Khalida Nursheilla Dewi Rifanisa 16/406900/PEK/22135

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2018

ii

iii

iv

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGADAAN BARANG/JASA: STUDI KASUS DI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

Khalida Nursheilla Dewi Rifanisa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 55281, Indonesia Email: [email protected] INTISARI Barang/jasa dibutuhkan instansi pemerintah agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dikemudian hari. Pengendalian internal dibutuhkan pada pengadaan barang/jasa agar risiko-risiko yang ditimbulkan dapat dihindarkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, inspeksi dokumen, dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan (maturity level) SPIP dalam pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah berada pada skor 2,3 dengan tingkat maturitas SPIP dalam tahap berkembang. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang belum diterapkan secara optimal oleh PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah antara lain penilaian risiko, penetapan dan reviu indikator ukuran kinerja. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah melakukan identifikasi risiko dan membuat sistem penilaian kinerja untuk mereviu pekerjaan pegawai pengadaan barang/jasa. Kata kunci: SPIP, Pengadaan barang/jasa, Maturitas SPIP

v

1. Pendahuluan Instansi pemerintahan memerlukan barang dan jasa dalam rangka operasional dan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan tersebut tidak akan terhambat di kemudian hari. Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa membutuhkan hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku. Pengertian dari pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat di Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.” Upaya pemerintah melakukan pengadaan dengan memanfaatkan keuangan negara seharusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dapat diperoleh barang dan jasa yang jenis, model, dan tipe sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana sehemat mungkin dan bebas dari segala pemborosan (Sopian, 2014). Proses dari pengadaan barang/jasa menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi negara. Risiko-risiko yang dapat merugikan kerugian tersebut

terkait dengan pengadaan barang/jasa antara lain melakukan penyuapan, menggabungkan atau memecah beberapa paket pekerjaan, mark up harga, bahkan mengurangi kuantitas atau kualitas barang/jasa. Penelitian ini dilakukan di PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pusat Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau disebut dengan PP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Berdasarkan wawancara awal dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pengadaan barang/jasa antara lain: masih ada alur dan prosedur yang belum diikuti sepenuhnya dan minimnya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan. Pengendalian internal yang baik diperlukan dalam rangka tujuan instansi pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan

1

demikian, pengendalian internal digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan proses pengadaan barang/jasa agar berjalan secara efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengendalian intern menjadi salah satu fungsi manajemen paling penting yang dapat dipahami untuk mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian intern diperlukan di instansi pemerintah karena seringnya pelaksanaan kegiatan dihadapkan pada adanya ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan. Hal tersebut akan berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas hasilnya. Pengendalian internal yang efektif dan efisien dibutuhkan PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa. Beberapa permasalahan terjadi dalam pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah antara lain pejabat pembuat komitmen tidak dapat mencantumkan spesifikasi jenis pekerjaan untuk pengadaan jurnal. Akibatnya, dapat terjadi ketidakefisienan dalam anggarannya dan kaitannya dengan tujuan pengendalian internal, yaitu tujuan organisasi yang tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adanya permasalahan perencanaan pengadaan jurnal yang tidak sesuai dengan tujuan sistem pengendalian internal karena ketidaktaatan dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan instansi, kegiatannya pun tidak

dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari permasalahan tersebut, patut diduga sistem pengendalian intern di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum optimal sehingga tujuan dari instansi pemerintahan tersebut tidak dapat tercapai. Maturity berkaitan dengan efektif. Efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang dicapai. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila telah tercapai tujuan di instansi pemerintahan tersebut. Peran dari SPIP pada pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan pengadaan barang/jasa berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, sampai didapatkannya barang/jasa, sehingga tujuan dari instansi pemerintahan tersebut dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengevalusi tingkat maturitas (maturity level) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada proses pengadaan barang/jasa di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah. 2. Tinjauan Pustaka a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem pengendalian intern pemerintah mengadopsi COSO untuk penerapan sistem pengendalian internal di sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, komponen dan elemen yang digunakan untuk melakukan pengukuran secara efektif dalam rangka penerapan pengendalian internal dan memitigasi risiko

2

organisasi mengacu pada elemenelemen di COSO, terutama Internal Control-Integrated Framework yang diterbitkan tahun 1992. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut. “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.”

pengendalian intern pemerintah diharapkan dapat mendorong terjadinya kepatuhan terhadap peraturan di instansi pemerintahan serta dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas kegiatan. b. Pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk peranan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Proses pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Pengertian dari pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat di Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di setiap organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya pengendalian internal menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi, sehingga organisasi memerlukan sistem pengendalian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Instansi pemerintahan memerlukan pengendalian intern karena masih banyaknya sumber daya yang dimiliki negara tidak digunakan secara efisien dan efektif. Melalui implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di lembaga dan instansi pemerintahan dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Penerapan dari sistem

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah mendapatkan dan mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap instansi pemerintahan. 3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Cresswell (2014) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode yang dieksplorasi dari beberapa individu atau kelompok yang dianggap sebagai sumber permasalahan kemanusiaan

3

dan sosial. Sementara itu, definisi penelitian kualitatif menurut Hennink (2011) adalah pendekatan yang menguji tentang pengalaman dari berbagai individu secara detail dengan menggunakan aturan dalam metode penelitian, seperti wawancara mendalam (in-depth interview), focus group discussion (FGD), observasi, analisis, metode visual, dan biografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjelaskan suatu masalah atau kejadian nyata yang terjadi pada objek penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Digunakannya pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana evaluasi implementasi SPIP pada pengadaan barang atau jasa di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah. Pada Tabel 1.1 berikut merupakan jumlah nilai keseluruhan penilaian sistem pengendalian intern pemerintah pada pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 2,3 dengan tingkat maturitas SPIP pada level berkembang. Berikut merupakan pembahasan uraian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Nilai Maturitas Unsur Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadaan Barang/Jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah No

Fokus Penilaian

Unsur Lingkungan Pengendalian 1 Penegakan Integritas dan Penegakan Etika 2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 Kepemimpinan yang Kondusif 4 Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan 5 Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 7 Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah (Stakeholder) Terkait Penilaian Risiko 1 Identifikasi Risiko 2 Analisis Risiko Unsur Kegiatan Pengendalian 1 Review Kinerja 2 Pembinaan SDM 3 Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi 4 Pengendalian Fisik Aset 5 Penetapan dan Review Indikator Kinerja 6 Pemisahan Fungsi 7 Otorisasi Transaksi dan kejadian penting 8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan 10 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya 11 Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting Unsur Informasi dan Komunikasi 1 Informasi yang Relevan 2 Komunikasi yang Efektif Unsur Pemantauan 1 Pemantauan Berkelanjutan 2 Evaluasi Terpisah Tingkat maturitas

Bobot (%)

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Sk or

Ni lai

3

0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1

3 3 3 3 3 3

3,75

3

10 10

0 0

0 0

3

0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0 0. 06 0. 06 0. 06 0. 06 0. 06 0. 06

2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

5 5

7,5 7,5

3 3 3 0 3 3 3 3 3 3

3 3

3 3

0. 15 0. 15 0. 23 0. 23 2,3

Sumber: pengolahan data

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan Tabel 1.1 tentang jumlah nilai keseluruhan penilaian SPIP pada pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah didapatkan nilai 2,3 dengan tingkat maturitas SPIP pada level berkembang. Level berkembang 4

artinya instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, tetapi tidak terdokumentasi secara baik, serta pelaksanaannya sangat tergantung kepada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Implikasinya, pengendalian internal di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum optimal. Akibatnya, tujuan dari instansi tersebut tidak dapat tercapai, sehingga PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperbaiki pengendalian internalnya dengan cara, antara lain: mendokumentasikan pengendalian intern secara terstruktur dan konsisten, meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian penting dari seluruh pelaksanaan kegiatan, serta mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara berkala. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian dibagi dalam 8 sub unsur, antara lain: a. Penegakan integritas dan nilai etika PP- PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kode etik dan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa. b. Komitmen terhadap kompetensi Selama ini PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah memerintahkan pegawainya untuk ikut dalam pelatihan dan ujian pengadaan barang/jasa. c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif dilakukan oleh Kepala PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah dengan mengkomunikasikan kepada pegawai yang ikut dalam pengadaan barang/jasa. d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan Berdasarkan hasil observasi dan inspeksi dokumen, PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas. e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah selama ini telah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa kepada pegawai yang tepat. f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (SDM) PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah melakukan prosedur rekrutmen untuk pegawai yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa. g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif APIP memberikan peringatan dini atau rekomendasi dari hasil pengawasan yang dilakukan terkait dengan pengadaan barang/jasa di PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah. h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah mempunyai hubungan yang baik dengan Dinas Cipta Karya dibawah Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan fisik gedung.

5

Penilaian Risiko PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum melakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian dibagi dalam 11 sub unsur, antara lain: a. Reviu kinerja PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki dokumen penetapan kinerja dan sudah dikomunikasikan ke pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa. b. Pembinaan SDM PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan terkait dengan pembinaan SDM. Pegawai yang bertugas di pengadaan barang/jasa telah diberikan pemahaman dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi P-PAUD dan Dikmas telah melakukan pengendalian dalam pengelolaan sistem informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa. d. Pengendalian fisik aset tetap PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah melakukan prosedur pengamanan atas aset tetap. e. Penetapan dan reviu atas indikator ukuran kinerja PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum menerapkan reviu atas indikator ukuran kinerja. f. Pemisahan fungsi PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemisahan fungsi. g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan

pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid untuk diproses dan dientri. h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah selama ini telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting. i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya Selama ini yang dilakukan oleh PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya pimpinan telah membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya. j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengendalian terkait risiko penggunaan yang tidak sah dengan cara membatasi akses ke sumber daya dan pencatatan hanya kepada pegawai yang berwenang. k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting Selama ini PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki dokumentasi tertulis yang mencakup SPI seluruh transaksi dan kejadian penting. Informasi dan Komunikasi PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan informasi dan komunikasi terkait dengan pengadaan barang/jasa. Informasi dan komunikasi meliputi informasi dan dan penyelenggaraan komunikasi yang efektif.

6

Pemantauan PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemantauan terkait dengan pengadaan barang/jasa. Pemantauan meliputi pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. 5. Simpulan dan Rekomendasi a. Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas (maturity level) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada proses pengadaan barang/jasa di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kematangan (maturity level) SPIP dalam pengadaan barang/jasa di PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah berada pada nilai 2,3 (merujuk pada Tabel 1.1) dengan tingkat maturitas SPIP dalam tahap berkembang. Level berkembang artinya instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik serta pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Implikasinya pengendalian internal di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum optimal sehingga tujuan dari instansi tersebut tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperbaiki pengendalian internalnya dengan cara sebagai berikut: mendokumentasikan pengendalian intern secara terstruktur

dan konsisten, meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian penting dari seluruh pelaksanaan kegiatan, serta mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang belum diterapkan secara optimal oleh PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah. Adanya penerapan unsur penilaian risiko pada pengadaan barang/jasa dikatakan belum optimal karena dari dua subunsur tersebut tidak ada satupun yang terpenuhi. Beberapa subunsur dari unsur penilaian risiko yang belum berjalan efektif adalah belum melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko terkait dengan pengadaan barang/jasa. PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah belum memiliki daftar risiko atas kegiatan yang dilakukan, serta tidak adanya metode untuk mengidentifikasi secara khusus untuk melakukan penilaian risiko. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya risiko yang tidak dapat diidentifikasi, sehingga tujuan dari instansi tersebut tidak dapat tercapai. Adanya penerapan unsur kegiatan pengendalian pada pengadaan barang/jasa dikatakan belum optimal karena dari sebelas subunsur tersebut ada satu subunsur yang belum terpenuhi. Beberapa subunsur yang belum berjalan efektif adalah penetapan dan review atas indikator ukuran kinerja.

7

b. Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terhadap permasalahan tersebut, penulis memberikan rekomendasi untuk perbaikan SPIP pada pengadaan barang/jasa di PPPAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah, yakni antara lain: melakukan identifikasi risiko atas kegiatan pengadaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penerimaan barang/jasa; dan membuat sistem penilaian kinerja untuk me-review pekerjaan pegawai yang menangani pengadaan barang/jasa dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. c. Keterbatasan Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yakni antara lain: penelitian ini hanya terbatas pada kegiatan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung di PP-PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah; wawancara yang dilakukan dengan responden tidak didukung dengan suasana yang kondusif karena sebagian responden sibuk dengan pekerjaan utamanya masing-masing; dan pada penelitian selanjutnya diharapkan lingkup responden wawancara dapat diperluas dengan menambahkan jumlah responden wawancara. d. Implikasi Implikasi bagi penelitian ini akan dapat membantu perbaikan pengendalian internal pada pengadaan barang/jasa. DAFTAR PUSTAKA Creswell, J.W., 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed th Method Approaches, 4 ed.

California: SAGE Publications, Inc. Hennink, M. Hutter. I Bailey, A, 2011. Qualitative Research Methods. Amerika: SAGE Publications. Inc. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 1 ayat 1 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

8