Terjemahan The Contribution Of Sociotechnical System

Kontribusi Pemikiran Sistem Sosialteknikal pada Pengadopsian yang Efekttif pada Pemerintahan dan Peningkatan Demokrasi 1. Pendahuluan Terdapat sebuah persepsi diantara para politisi dan pemerintahan di banyak negara bahwa populasi masyarakat semakin tidak puas dengan institusi tradisional pada pemerintahan yang ada, yang merupakan perwakilan dari partai politik dan dan kekecewaan terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang sudah ada sebelumnya (Norris et al., 1999). Teknologi digital dianggap sebagai suatu solusi terhadap

berbagai macam permasalahan

yang ada

saat ini yang berhubungan

dengan kekecewaan terhadap sistem yang ada pada pemerintahan, dan pemerintahan Inggris, seperti banyak negara lainnya di dunia berusaha untuk mencari solusi untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam masyarakat melalui penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi dan strategistrategi informasi dan komunikasi dan oleh para aktor atau tokoh-tokoh demokratik (pemerintah, pejabat terpilih, media, organisasi politik, warga negara atau pemilih) bersamaan dengan proses politik dan pemerintahan pada komunitas lokal, nasional dan internasional telah melakukan e-demokrasi (Clift 2004). Konponen sub sistem e-demokrasi meliputi e-pemerintahan (seperti

ketentuan mengenai pelayanan

pemerintahan lokal dan pusat dan berhubungan dengan informasi secara elektronik), e-voting dan e-participasi (seperti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kesempatan untuk konsultasi dan dialog antara warga negara dan pemerintahan). Sistem ini dan proses yang terlibat di dalamnya, seperti banyak sistem dan proses lainnya berhubungan dengan ‘sosialteknikal’ seperti melibatkan orang utuk berinteraksi dengan teknologi untuk mengirimkan hasil bukan pencapaian oleh teknologi atau orang

itu sendiri tampa keterlibatan faktor lain. Bagaimanapun,

banyak tingkat perubahan yang melibatkan teknologi di dalamnya dan cenderung memfokuskan pada disain dan perkembangan tekologi yang ada, ketimbang disain dalam sebuah cara holistik sistem yang mana teknologi hanya dijadikan sebuah

komponen tunggal. Terdapat hal penting bukti yang menjelaskan bahwa pendekatan ini pada disain adalah merupakan satu alasan mengapa sistem baru gagal untuk mencapai tujuaan yang diharapkan untuk memberikan keuntungan pada mereka (seperti OTA 1993a dan 1993b, Dutton et al., 1994, nataional Audit Office 1999; Bourn 2000). Tulisan ini melaporkan kemunculan penemuan sebuah cakupan teknologi untuk menginvetivigasi perluasan pada e-pemerintahan di Inggris

yang sedang

dikembangkan sebagai sebuah sistem sosialteknikal. Sistem ini akan mengeksplorasi kontribusi pemikiran sistem sosialteknikal yang dapat membuat untuk pengadopsian secara efektif pada e-pemerintahan dan mempertimbangkan implikasi-implikasi untuk peningkatan e-demokrasi. Studi dilakukan oleh tim studi e-demokrasi pada British

Computer

Society

socialtechnical

Group/Kelompok

Sosialteknikal

Masyarakat Komputer Inggris. Terdapat tiga komponen pada investivigasi yang mengalami kemajuan. S

Sebuah tinjauan ulang penelitian pada e-Pemerintahan, dengan penekanan

khusus pada e-Pemerintahan lokal di Inggris. S

Sebuah studi mengenai implementasi kebijakan dalam sebuah jumlah

otoritas lokal yang sangat berbeda di Inggris. ? Persepsi para dewan dan staf pemerintahan lokal; ? Pengujian website mengenai sebuah sempel otoritas lokal pada lokasi geografis yang terpisah di Inggris. S

Sebuah studi mengenai penggunaan internet pada kelompok yang tertarik

secara khusus untuk memobilisasi aktifitas dan hubungan dengan semua otoritas yang ada. 2. LATAR BELAKANG E-PEMERINTAHAN INTERNASIONAL Survei tahunan yang dilakukan sekarang ini (Accenture 2003) mengenai inisitatif e-Pemerintahan pada 22 negara mengindikasikan bahwa kepemimpinan pada dunia internasional tidak berubah secara signifikan dari studi tahun-tahun

sebelumnya, (Accenture 2002, 2001) di Kanada, Singapaura, dan Inggris terus berlanjut untuk menduduki sebagai tiga negara teratas dari 22 negara survei yang dilakukan. Gambar 1 menunjukan tingkat kedewasan pada 22 negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa Kanada merupakan negara yang paling dewasa, Inggris menduduki posisi ke delapan dan Afrika Selatan menduduki pada tingkat terendah. Menurut survei (Accenture 2003), keberhasilan Kanada terletak pada fleksibilitas pemerintahannya pada strategi Government On-line (GOL)/strategi On-line pemerintahan, yang didukung oleh prinsip-prinsip fundamental dari e-Pemerintahan mengenai visi yang jelas, keterlibatan pengguna, target yang baik, dan itegrasi antara departemen dan juridiksioal (hal 50). Aspek-aspek sosioteknikal mengenai strategi meliputi pendisainan kembali sistem pemerintahan dan manajemen untuk mengadopsi model baru pemberian pelayanan dan kebutuhan para penggunanya. 3. STATUS SAAT INI MENGENAI STRATEGI E-PEMERINTAHAN INGGRIS Dalam peraturan global, Inggris menduduki kelas yang tinggi sebagai yang melakukan e-pemerintahan (Accenture 2003, Hal.84). Di Inggris, e-pemerintahan terlihat sebagai pusat untuk melakukan reformasi dan modernisasi pada semua pelayanan publik, dan tujuan pemerintahan adalah untuk membuat semua pelayanan tersedia secara elektronik pada tahun 2005 (Cabinet Office 200 Sejumlah pusat depatemen pemerintahan (seperti Inland Revenue, Customs dan Exercise, an Environment, Food and Rural Affairs) telah membuat tujuan-tujuan mengenai peningkatan pelayanan kepada para pelanggan pada tahun 2005 dengan meyakinkan 100% pelayanan yang akan diberikan secara elektronik, dan dimanapun akan memungkinkan melalui sebuah potal pemerintahan, dengan berperan sebagai kunci pelayanan paling tidak 50 persen pada bulan Maret 2006 (Accenture 2003, Hal.84). Keuntungan penting yang diharapkan adalah untuk tercapainya pemberian pelayanan secara elektronik seperti:

S

Lebih memperluas partisipasi/menurunkan pengeluaran sosial;

S

Peningkatan dalam pembagian informasi antara pelayanan dan agen-agen;

S

Memperbesar perbedaan, pemilihan dan keyakinan mengenai akses untuk para pelanggan;

S

Meningkatkan kecepatan daan efisiensi proses dengan dukungan pelayanan yang ada. Pemberian pelayanan yang efektif melalui e-pemerintahan pada tingkat lokal

adalah merupakan sebuah komponen penting pada strategi e-pemerintahan di pemerintahan Inggris. Ini diharapkan bahwa perubahan akan membawa perubahan baru dalam demokrasi lokal dan perubahan pemberian pelayanan lokal. Metode pemberian pelayanan utama untuk e-pemerintahan adalah dengan internet. E-pemerintahan lokal adalah dianggap sebagai sebuah bagian yang terhubung secara keseluruhan dengan program on-line pemerintahan Inggris untuk menyadari keuntungan yang akan didapat melalui internet untuk semua warga negara yang ada. Sebagai bagian untuk meyakinkan dalam pemberian pelayanan, pemerintahan Inggris akan memfokuskan pada perluasan teknologi yang ada, dengan menghabiskan lebih dari 1 milyar poundsterling selama empat tahun kedepan akan diinvestasikan

sekitar

6

milyar

poundsterling

untuk

teknologi

informasi.

Bagaimanapun hanya sekitar 50% perumahan di Inggris yang memiliki atau telah terhubung dengan

internet saat ini (National Statistic Office 2004) dan dengan

demikian mekanisme akses yang berbeda adalah juga sedang dieksplorasi dan dikembangkan. Sebagai contoh, interactive digital television (iDTV)/televisi interaktif digital yang sedang dipromosikan oleh pemerintah Inggris sebagai sebuah teknologi yang menawarkan keuntungan yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dalam tingkat yang luas mengenai pelayanan yang di dasarkan pada internet melalaui televisi di rumah, tampa harus membutuhkan sebuah

komputer

pribadi (Office of the e-Envoy 2003). Untuk mengawasi kemajuan tujuan mengenai pembuatan pelayanan publik

yang dilakukan oleh pemerintahan lokal secara elektronik bisa diakses pada tanggal 31 Desember 2005, yang mana setiap otoritas lokal di Inggris perlu untuk mencatat perencanaan-perencanaannya dan kinerjanya dalam sebuah dokumen yang berjudul ‘Implementing Electronic Government (IEG)/Implementasi Pemerintahan Melalui Elektronik. Informasi ini ada di IEG yang dihasilkan oleh otoritas lokal, secara bersaama dengan informasi yang diisi oleh survei regular seperti yang dilakukan oleh Society of Information Technology Managers (SOCITM 2004). Di sektor publik memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang telah dilakukan dalam pencapaian e-pemerintahan lokal. Laporan yang ada sekarang ini seperti yang dilaporkan oleh SOCITM (2004), mengindikasikaan bahwa semua otoritas lokal di Inggris dan Wales sekarang telah secara aktif menggunakan website. Ini artinya bahwa warga negara dapat mengakses dengan menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Bagaimanapun, survei regular yang dilakukan pada SOCVITM mengindikasikan bahwa ketika kemajuan sedang dilakukan dengan menggunakan e-pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik pada tingkat lokal, ini terjadi dengan lambat dan di sana msaih terdapat permasalahan yang besar untuk mengatasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Walaupun Inggris telah memiliki e-pemeritahan yang kuat, hal terbesar yang masih menjadi perhatian bagi pemerintahan adalah bahwa pemerintahan masih menghadapi

permasalahan

berhubungan

dengan

jumlah

masyarakat

yang

menggunakan pelayanan pemerintah secara on-line (meskipun sekitar 75 persen web pemerintah ini akan terselesaikan pada akhir tahun 2003, menurut Government’s e-Envoy Andrew Pinder). Anggota kabinet yang lain telah menunjuk hanya satu dari 10 masyarakat Inggris yang telah mengunakan pelayanan pemerintah secara on-line, dibandingkan dengan penduduk Kanada yang hampir separuhnya (Accenture 2003 p.85). Hasil yang ada sekarang ini mengindikasikan bahwa

disana

terdapat

penekanan yang kuat pada aspek-aspek teknologi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Bagaimanapun ini masih belum jelas

mengenai bagaimana

pekembangan yang telah dicapai sejauh ini berhubungan dengan tujuan-tujuan yang penting untuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi mengenai proses untuk mengakses informasi. Sebuah studi yang telah dilakukan untuk meneliti perluasan e-pemerintahan di Inggris sedang berkembang menjadi sebuah sistem sosialteknikal yanga efektif. 4. CAKUPAN STUDI 4.1 RASIONALISASI STUDI Kunci utama untuk perkembangan-pemerintahan pada tingkat lokal adalah penelitian konsultasi dari Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), yang berjudul

‘e-Government@local

consultation’.

Dokumen

ini

towards

a

menyatakan

stretegy bahwa

for

semua

local

government

pelayanan

publik

pemerintahan lokal harus dilakukan secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah mulai pada tanggal 31 Desember 2005. Untuk mengawasi kemajuan tujuan ini, setiap badan pemerintahan lokal perlu untuk mencatat kinerjanya dalam sebuah dokumen yang berjudul ‘Implementing menjawab

pertanyaan

“Untuk

Electronic Government’ (IEG).

perluasan

apa

e-pemerintahan

di

Untuk Inggris

dikembangkan sebagai sistem sosial teknikal yang efektif?” dan “Implikasi apa dari perkembangan sebuah e-demokrasi?”, sebuah studi telah mengalami kemajuan untuk mengeksplorasi cara yang mana pemerintahan lokal akan merespon terhadap keperluan

untuk

mendisain,

mengembangkan

dan

mengimplementasikan

e-pemerintahan untuk komunitas lokal mereka. Studi dimulai pada musim gugur 2003an masih terus berlangsung hingga sekarang. 4.2 METODOLOGI 4.2.1 Tujuan S

Untuk mengeksplorasi persepsi proses perkembangan IEG,

S

Untuk melakukan penelitian website dalam rangka untuk menginvestivigasi dampak atau pengaruh pada anduan yang berisi dalam dokumen kebijakan

dari ODPM pada yang berisi website otoritas lokal dan berfungsi dengan baik. 4.2.2 Sempel Semuah sempel dewan yang dipilih untuk menyediakan data dari konteks yang berbeda, lihat tabel 1. Tabel 1: Gambaran populasi dari Sensus 2001 Dewan A E C B D F

Jenis Otoritas Lokal London Borough Metropolitan District Metropolitan District District District Parish Meeting

Jenis Area Kota Kota Kota Pedesaan Kota Pedessaan

Populasi 300.000+ 250.000+ 200.000+ 150.000+ 100.000+ 80+

4.2.2 Metode Pengumpulan Data S

Semi-struktur dengan melakukan wawancara dengan sempel kecil dewan pemerintahan lokal dan para staf dari sempel-sempel yang terpilih pada dewan di Inggris.

S

Melakukan penelitian website pada sempel otoritas lokal.

4.3 Penemuan yang Muncul 4.3.1 Persepsi Dewan dan Staf Pemerintahan Lokal Dengan sempel kecil yang ada dan relatif tahap awal untuk studi yang dilakukan, penemuan-penemuan yang ada untuk sementara saja tetapi ini meningkatkan isu yang berhubungan dengan keberhasilan implementasi pada e-pemerintahan. S

Persepsi mengenai e-pemerintahan - respon yang didapat dari wawancara

dengan para dewan dan staf mengidikasikan secara umum respon positif secara keseluruhan dari otoritas lokal mengenai e-pemerintahan yang dilihat sebagai metode pendukung tradisional untuk meningkatakan pelayanan kepada pelanggan atau

masyarakat dan mendapatkan opini masayarakat. Bagaimanapun dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa cakupan e-pemerintahan mengenai bagaimana penggunaannya sebagai sebuah metode untuk meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan. Disisi lain, beberapa dewan terpilih kurang menyadari bahwa bukan hanya proses IEG saja tetapi juga terdapat strategi nasional lain dibelakangnya. S

Ketersediaan dan Kualitas Informasi pada e-pemerintahan/e-demokrasi –

banyak wawancara yang dilakukan yang mengekspresikan hal-hal yang menghambat pada tingkat jumlah yang abeesar mengenai informasi yang mereka dapatkan dari pemerintahan pusat, dengan komentar yang ada “ini merupakan sebuah industri”. Disisi lain, pandangan telah diutarakan bahwa persaingan pada bentuk IEG untuk mendemonstrasikan penolakan kemajuan pada isu signifikan yang berhubungan dengan perubahan yang diperlukan dalam budaya sebuah organisasi. Permasalahan berhubungan dengan banyaknya informasi dan sedikitnya panduan yang ada. S

Perbedaan Keterampilan dan Pengetahuan – wawancara yang

dilakukan

dengan para dewan pada salah satu otoritas lokal menunjukan ketidakpuasan pada sebuah kepemimpinan sebelumnya yang tidak memberikan prioritas yang tepat terhadap proses yang diperlukan untuk IEG. Kegagalan ini berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai implikasi-implikasi dan hal signifikandari e-pemerintahan untuk otoritas lokal. Ini jelas bahwa prinsip-prinsi e-pemerintahan tidak dihalangi dalam proses pemerintahan lokal. Tingkat kesadaran pada para dewan dan staf berbeda-beda - dari yang tidak memiliki kesadaran pada hal yang berhubungan dengan pengetahuan yang tinggi dan informasi yang mereka dapatkan. Kebutuhan untuk melakukan pelatihan telah ditingkatkan dalam wancarawawancara pada banyak dewan yang ini diperlukan studi penelitian lebih jauh. S

Keterlibatan Masyarakat – terdapat kesadaran bahwa tujuan yang paling

menjanjikan mengenai inisitatif IEG adalah berhubungan dengan peningkatan dalam pemberian pelayanan dan metode elektronik yang digunakan unntuk meningkatkan dialog dengan masyarakat, e-demokrasi (secara umum diekspresikan sebagai e-voting) dilihat sebagai hal yang

kurang penting dibandingkan dengan

e-pemerintahan. Dalam wawancara yang dilakukan diketahui bahwa hanya terdapat sedikit bukti mengenai penggunaan metode elektronik dalam proyek yang melibatkan konsultasi dan komunikasi dengan publik dan melakukan komunikasi dan keterlibatan dengan komunitas lokal. Disisi lain, walaupun e-pemerintahan merupakan sebuah elemen yang penting yang dianggap berguna untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat, wawancara yang dilakukan hanya sedikit memberikan aktifitas terbatas dan kurangnya keberhasilan dimana usaha-usaha yang telah di lakukan untuk berkonsultasi dengan penggunanya mengenai kebutuhan yang mereka perlukan. S

Mereka yang diwawancarai mengatakan pada ketidak berlanjutannya

mengenai ukuran kinerja atau performa yang diperlukan dalam bentuk IEG, mereka percaya bahwa dari survei dan berhubungan dengan pemilihan data secara teknik kualitatif untuk mengawasi para tingkat kepuasan pelanggan harus terus ditingkatkan. Metode evaluasli sekarang ini digunakan untuk memfokuskan pada tingkat penggunaan, seperti jumlah pengguna yang telah masuk dalam website; bahkan survei tahunan dilakukan untuk menilai kepuasan yang dilakukan dengan bertanya ‘apakah pelanggan telah menggunakan e-metode’, ketimbang untuk data yang

lebih

kualitatif

yang

mungkin

membantu

meningkatkan

pelayanan,

meningkatkan kualitas pelayanaan atau membantu meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. S

Batasan Penetrasi mengenai e-Pemerintahan – sempel studi pada dewan pada

sebuah parish di pedesaan kecil dalam rangka untuk menyediakan representasi hubungan tingkat pemerintahan paling bawah, parish merupakan sebuah jaringan departemen pemerinta hanpusat, otoritas lokal, agensi yang secara bersama-sama memberikan infraastruktur pelayanan kepada publik dan peraturan yang diberikan kepada masyarakat. Ini dianggap sebagai sebuah kesatuan pemerintah lokal, tetapi karena ini ukurann yang terlalu kecil, dewan ini didisain sebagai Parish Meeting, keimbang parish Council/Dewean Parush. Pertemuan dilakukan dua kali setahun. Dimana semua yang terpilih di dalamnya diundang ke Parish Meeting; sebuah

pertemuan yang akan dihadiri sekitar 10-15 anggota parish meeting plus berserta undangan dari luar, yang terdiri dari perwakilan sejumlah badan yang terlibat dalam pemerintahan lokal. Tidak ada bisnis mengenai parish meeting dilakukan melalui internet, bukti yang ada sejauh ini menunjukan bahwa hanya sedikit kecil jumlah anggota yang telah mendengarkan konsep e-pemerintahan. Untuk sekarang ini, parish belum menerima pelayanan e-pemerintahan, walaupun peningkatan sejumlah informasi disediakan melalui Website yang berbeda pada otoritas dan agen-agen. Informasi ini belus siap untuk diakses oleh para anggota parish sebagai sebuah proporsi yang sangat penting yang mana para masyarakat belum memiliki e-fasilitas atau fasilitas email atau di mana mereka belum menggunakan fasilitas yang

ditawarkan oleh

kafe-kafe internet dan para anggota parish telah mengekspresikan tidak memiliki ketertarikan pada kafe-kafe internet mobile yang disediakan pada mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka

yang memiliki komputer di dalam rumah mereka

cenderung menggunakannya hanya sebagai aktifitas kesenangan belaka ketimbang untuk menghubungkannya dengan pelayanan atau informasi lokal yang ada. Sekarang ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat telah memunculkan kecenderungan berbeda, yang mana semua melibatkan pertemuan. Kebanyakan dari usaha-usaha organisasi yang ada

mendorong kehadiran dan partisipasi dan

semuanya masih cenderung untuk tidak membentuk representasi kelompok komunitas secara keseluruhan. Komunikasi elektronik tidak menampilkan promosi atau tidak bisa membuat mereka berpartisipasi. 4.3.2 Tampilan e-Pemerintahan dan website Studi pertama melakukan pengujian hanya 23 (5%) websies otoritas lokal telah mendapatkan status transaksional (dijelaskan sebagai interaktif signifikan berbeda dengan promosional oleh SOCITM (2004). Di sini konsultasi publik berlangsung untuk mendisain kembali situs dan standar akses yang tinggi (untuk AAA Boby (Wtchfire 2004) dijalankan. Usaha-usaha

untuk berinteraksi dengan

masyarakat meliputi bentuk on-line feedback yang merupakan sebuah hubungan

untuk meningkatkan orang untuk menjadi lebih berpartisipasi

dalam konsultasi

mengenai isu-isu okal seperti melalui kelompok konsultasi atau dengan ikut bagian dalam poling atau saling bertukar pendapat secara on-line. Bagaimanapun, bagian demokrasi melalui situas adalah memberikan informasi dan interaksi lebih banyak, serta memberikan informasi sebagai contoh berhubungan dengan perencanaan Nilai Terbaik Dewean, strategi komunitasnya dan laporan-laporan dari standar komite mereka. Penggunaan ini mengenai konsep demokrasi terjadi pada tiga otoritas website lokal yang dilakuka pengujian dimana sebuah bagian demokrasi disediakan tetapi sekali lagi isinya cenderung ditawarkan sebagai informasi ketimbang sebagai sebuah ajakan untuk ikut bagian dalam pendekatan sebuah proes demokrasi. Ini terlihat pada satu website bahwa SOCITM menjelaskan sebagai salah satu yang mengalami peningkatan dan bagaimana sebuah manfaat rating C+. Walaupun website ini tidak menyediakan untuk interaksi demokrasisecara on-line, beberapa bagian memberikan secara detail bagaimana untuk melakukan kotnak atau hubungan dengan para Dewan dan memberikan salinan untuk para dewan hanya dalam bebeapa menit saja, dengan demikian pemberian sebuah tingkatan akses. Ini mengindikasikan inteprestasi mengenai e-Pemerintahan sebagai proses peningkatan bisnsis dan pelayanan, ketimbang interaksi on-line dengan para anggota dewan dan staf pejabat. Bagaimanapun, inteprestasi ini bukan merupakan suatu universalitas: sebuah alternatif pendekatan yang diadopsi oleh otoritas lokal yang membuat satu aspek paling menonjol sebagai sebuah situs undangan untuk ikut bagian dalam sebuah konsultasi secara on-line mengenai pemberian pelayanan juga sebagai regenerasi. Disamping memberikan alat untuk berpartisipasi, website ini belum mendapatkan prehatian sebagai status transaksional dalam laporan SOCITM terkini. Tidak terdapat peningkatan dalam jumlah otoritas yang menawarkan transaksi pelayanan –SOCITM melaporkan mengacu pada sebuah peningkatan dari 10 situs transaksi pada tahun 2003 sampai 23 di tahun 2004. Ini jelas bahwa transaksi tidak memerlukan proses e-demokrasi mengenai konsultasi, tetapi ini akan

menawarkan sebuah batu loncatan yang penting yang objektif. Ini juga jelas bahwa terdapat situs yang tidak masuk dalam aftar transaksi, tetapi situs ini menawarkan sebuah elemen-elemen konsultasi. Dengan demikian terdapat beberapa website yang mencapai tingkat keberhasilan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan mengenai strategi nasional untuk e-Pemerintahan lokal untuk mengijinkan orang untuk: S

‘Mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dan membuat keputusankeputusan mengenai pe rencanaan dan pelayanan.

S

Mendiskusikan isu yang penting dengan otoritas lokal dan dengan yang lainnya (ODPM 2002. Hal

4.4 Ringkasan Penemuan Penemuan yang ada menjelaskan bahwa terdapat kemajuan pada tujuan pmerintahan pada beberapa pemerintahan lokal yang telah mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan mereka, tetapi yang lainnya juga mengalami kegagalan dan secara umum hanya sedikit mendapatkan kemajuan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan dalam struktur

ketentuan pelayanan. Seperti penemuan-penemuan

yang mngindikasikan kurangnya

konsep secara menyeluruh dan

pemberian pelayanan melalui e-Pemerintahan. Dari sebuah

visi dalam

perspektik sosial

teknikal, harus terdapat penekanan yang lebih pada aspek teknologi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan

mengenai informasi dan sampai saat ini belum memadai secara

menyeluruh. Yang mana otoritas lokal telah berkonsultasi dengan pemerintahan pusat mengenai perkembangan strategi dan sistem e-Pemerintahan, terdapat sedikit bukti sistematis atau penyebaran partisipasi para mereka yang terlibat di dalamnya, khususnya masyarakat. Dimana masyarakat merupakan kunci yang berperan dalam sistem e-Pemerintahan, tetapi mereka hanya memiliki sedikit masukan ke dalam pembuatan dan perkembangan mereka dalam memberikan pelayanan. Satu area dimana pemerintahan mengenali kebutuhan untuk keterlibatan

dalam masyarakat dalam mengevaluasi disain website. Pemerintahan secara khsusus seperti (Office of the e-Envoy 2003) sebagai contoh bahwa para pengguna seperti masyarakat tidak hanya sebagai pengunjung pada situs yang ada, tetapi juga untuk para pengguna yang lainnya

seperti para penerima output dari sistem, meliputi

dukungan para staf, dan mereka yang menyediakan pelayanan pada otoritas lokal harus terlibat dalam evaluasi website. Beberapa laporan evaluasi telah melakukan peninjauan ulang bagi pengguna seperti (Accenture 2003), walaupun lainnya seperti laporan SOCITM 2004 (SOCITM 2004) telah mengadopsi sebuah pendekatan untuk mengevaluasi, dimana para peninjaunya memiliki peranan jenis permainan yang berbeda

pada pemakainya. Aspirasi pemerintahan untuk sistem e-Pemerintahan

yang telaah meningkatkan demokrasi, melalui partisipasi yang lebih luas dalam proses politik dan menurunkan permasalahan sosial, yang mana ini tidak akan tercapai

berhubungan

dengan

pemberian

pelayanan

dan

implementasi

e-Pemerintahan. Penemuan yang ada telah memunculkan yang dihadapi oleh pemerintah lokal

sebuah tantangan yang luar biasa

dalam usaha-usaha mereka

untuk

mengimplementasikan e-Pemerintahan. Untuk mencapai visi yang ddiperlukan implementasi tidak hanya berguna, bermanfaat dan dapat diakses dengan sistem teknikal (dimana jelas masih terdapat kemajuan untuk dilakukan), tetapi sub sistemteknikal, menggabungkan teknologi, organisasi dan proses komunikasi yayng membuat mereka dapat dan mendorong dialog antara

masyarakat dan otoritas

lokal. Seperti mekanisme yang akan memfasilitasi penciptaan-penciptaan keputusan mengenai isu lokal, dengan keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam prosesnya, ketimbang sebagai transmisi tuggal informasi dari otoritas lokal ke masyarkat. Bagian selanjutnya meringkas prinsip-prinsip penting mengenai pemikiran sistem teknikal, dan menunjukan bagaimana mereka

bisa diterapkan

untuk

menginformasikan perkembangan mengenai efektifitas sistem untuk e-Pemerintahan. 5. TEORI SOSIALTEKNIKAL DAN E-PEMERINTAHAN

Teori sosialteknikal memiliki orijinalitas dalam

penelitian pada Tavistick

Institute in London selama tahun 1950an dan 1960an (seperti Trist dan bamforth 1951). Teori yang ada menyatakan bahwa sistem terdiri dari elemen sosial dan organisasi dan menekankan bahwa

keberhasilan sistem

memerlukan

stimulus

konfigurasi teknikal dan organisasional dan aspek-aspek sosial pada sistem (lihat gambar 2). Teori sosialteknikal secara luas dianggap sebaagai kunci untuk keberhasilan sistem informasi. Tingkat kegagalan yang tinggi

pada penelitian sebelumya

berhubngan dengan skala sistsem informasi yang luas untuk diimplementasikan dalam proyek meliputi banyaknya sektor-sektor publik (seperti UK. Passport Office (NAO, 1999), the London Ambulance Service Despatch Sstem (Finkelstein dan Dowell 1996), dan permasalahan yang ada sekarang ini dengan Child Support Agency) adalah sering berhubungan dengan sebuah fokus untuk

pemberian

pelayanaan sistem teknikal tampa mempertanggung jawabkan (dan pembuatan dalam paralel) kebutuhan sistem sosial, atau organisasional dan lingkungan sosial dalam sistem teknikal yang harus berjalan. Cherm (1976), telah mengartikulasikan prinsip-prinsip untuk desain sosialteknikal seperti: S

Proses desain harus sesuai dengan keinginan hasil desain (seperti mereka harus memiliki partisipasi tinggi di dalamnya);

S

Metode kerja harus khusus;

S

Batasan organisasional harus dijelaskan untuk menghambat pembagian informasi, pembelajaran dan pengetahuan;

S

Informasi harus mendukung pada mereka yang membutuhkan untuk terlibat di dalamnya;

S

Berbagai macam proses kerja harus ditangani pada sumbernya;

S

Mereka yang membutuhkan sumber daya harus memiliki akses kepada otoritas;

peranan

keterampilan;

harus

memiliki banyak fungsi dan memiliki banyak

S

Pendukung sistem pada kelompok harus sejalan dengan disain;

S

Pengaturan transisional antara sistem yang sebelumnyaa dan sistem baru harus direncanakan dan didisain menurut mereka;

S

Pendisainan kembali dan memerlukan tinjauan ulang dan evaluasi. Sebuah laporan komisi oleh ODPM dari Centre for Urban and Regional

Development Studies, Universitasa of Newcastale (November 2003), menjelaskan implikasi-implikasi

teori

sosialtekikal

untuk

keberhasilan

implementasi

E-

Pemerintahan lokal, dan mengidentifikasi empat komponen atau elemen yang memerlukan konfigurasi keberlanjutan., manajemen dan persaamaan. Ini dijelaskan di bawah dan hubungan mereka diilustrasikan pada gambar 3: S

Teknologi itu sendiri perlu untuk dokonfigurasi. Hampir semua otoritas lokal sekarang

menyatakan terlibat dalam IEG yang mana pendekatan secara

teknologikal untuk

mengimplementasikan e-Pemerintahan yang tepat.

Pentingnya kebutuhana untuk meningkatkan teknologi berhubungan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakaat yang akan menggunakannya yang kemudian akan dikenali. S

Banyak otoritas sekarang

menekankan

bahwa e-Pemerintahan juga

memerlukan sebuah rekonfigurasi ulaang atau perbaikan dalam proses bisnis. Secara luas ini dinilai dan terlihat oleh banyak otoritas sebagai tantangan yang penrting dalam mengimplementasikan e-Pemerintahan. S

Banyak otoritas sekarang telah memulai untuk terlibat dengan lapisan ke

tiga perubahan yang berhubungan dengan praktik kerja secara menditail

pada

otoritas dan staf. Praktik memfokuskan pada isi tugas individu dan bagaimana mereka dijalankan. Ini dipahami menjadi perubahan budaya dan khususnya perkembangan pada pelanggan – atau masyarakat yang memfoksukan pada perspektif antara manajer daan staf pada otoritasa lokal dan patner mereka dan S

Akhirnya, dan mungkin hal yang paling penting, untuk e-Pemerintahan

adalah untuk mencapai tujuannya, aktif berpartisipasi pada individu dan bisnis

sebagai pelanggan, perubahan.

Ini

klien, masyarakat yang diperlukan adanya konfigurasi atau

meliputi

isu

keasdaran

dan

kepercaayaan

dalam,

sistem

e-Pemerintahan dan pelayanan. (ODMP, 2003, Hal.16) Untuk sistsem sosialteknikal untuk berhasil membutuhkan semua empat tingkat pengujian untuk dikonfigurasi atau dilakukan perubahan (ODPM, 22003). 6. KESIMPULAN Banyak penemuan yang ada didukung oleh studdi lain mengenai e-Pemerintahan. Sebagian besar mayoritas otoritas telah membentuk strategi-strategi dan struktur untuk implementasi mengenai e-PEmerintahan lokal (ODPM, 2002. Hal.43), dan semua dewan lokal di Inggris sekaranag melikiki e-champion dan angoota terpilih e-champion (ODPM, 22003, Hal.26). bagaimanapun usaha-usaha yang paling signifikan telah informasi ketimbang

cenderunng

untuk memfokuskan pada

pelayanan, dan hanya

ketentuan

persentase kecil dewan yang telah

mengirimkan secra penuh tingkat pelayanan secara elektronik (SOCITM, 2004). Dimana pelayanan e-enabled telah disediakan, ini belum memberikan keuntungan pada maasyarakat berhubungan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan. Sejumlah otoritsa telah mengidentifikasi kegagaaalan untuk meyakinkan bahwa

penggunna pelayanan e-enabled menyadari adanya eksistensi

pelayanan

e-enabled dan termotivasi untuk menggunakan mereka, daan khususnya dengan teknologi pelayanan e-enabled,

dan

untuk mendapatkan akses terhadapnya

diperlukan adanya teknologi dan keterampilan. Terdapat sejumlah laporan mengenai penawaran dewan e-enabaled yang berhubungan dengan pembayaran pajak melalui website mereka dengan menggunakan kartu kredit (dan yangmana teknologi, proses bisnis daan praktik kerja bisa dilakukan dengan mudah). Alasan utama untuk ini adalah sedikit permintaan pada kartu kredit untuk melakukan pembayaran pajak (ODPM, 20033, Hal.16). Conntoh ini untuk menunjukan pentingnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan dan preferensi cara untuk dapat mengakses informasi dan pelayanan dengan cepat.

Juga

terdapat

hal

penting

lain

berhubungan

dengan

dampat

dari

e-Pemerintahan pada peranan elektronik digital pada masyarakat antara mereka yang memiliki akses terhadap

teknologi digital dan mereka yang tidak dapat

mengakses teknologi digital ini. Permasalahan mengenai peningkatan partisipasi demokrasi memerlukan bahwa sebuah proporsi subtansial atau penting mengenai komunitas telah mendapatkan akses langsung pada e-Pemerintahan melalui internet. Ketika otoritas lokal sedang membuat usaha-usaha untuk menjembatani pembagian teknologi digital ini, disana masih terdapat sebuah keterbatasan berhubungan dengan sebereapa banyak mereka dapat memberikan teknologi ini untuk dapat diakses oleh mayarakat, dan disana terdapat ketertarikan yang cukup yang diekspresikan oleh masyarakat untuk program ini agar berhasil dengan baik. Pembagian alat digital kepada masyarakat memunculkan dua isu. Pertama adalah jika otoritas lokal menyediakan pelayanan melalui internet, mereka harus menjaga

dual sistem yang ada: sebuah sistem konvensional untuk mereka yang

tidak terhubung

dan sebuahe-service untuk mereka yang terhubung, dan biaya

pemeliharaan dua sistem ini bisa sangat mahal. Ke dua adalah berhubungan dengan persamaan demokrasi. Jika mereka yang terhubung dengan dan dapat mengakses pelayanan melalui e-Pemerintahan lebih efisien, dibandingkan dengan mereka yang tidak terhubung, dimana seharusnya semua tergantung kepada pelayanan mobile atau

gedung publik dan fasilitas perpustakaan publik dan ini masih dirasa kurang. Fokus trategi e-Government adalah secara umum pada peningkatan

pelayanan; perhatian kurang diberikan pada peranan e-Governmetn dalam partisipasi demokrasi dan

perkembangan ekonomi. Sebuah tinjauan ulang

pada dokumen

strategi nasional Inggris (ODPM, 2002) dan lebih spesifik lagi pada ssponsor lokal pemerinathan Inggris pada e-Government – proses evaluasi pada impelementasi pemerintahan lokal secaraa elektronik di INggris (ODPM, 2003) dan lainnya adalah informasi dari website pemerintahan Inggris (ODDPM, 2004) telah menunjukan bahwa walaupun isu keterlibatan masyarakat/pelanggan/penggunanya didiskusikan dengan strategi, masih terdapat bukti atau panduan yang jelas seperti bagaimana ini

harus dilakukan. Lebih jauh lagi, masih terdapat sedikit bukti

kordinasi antara

otoritas yang berbeda atau bahkan antara departemen dalam pembuatan e-Government dan dalam pemberian pelayannan. Dengan jelas, terdapat kemajuan, tetapi tidak pada skala tujuan pemerintahan. Bukti dari survei seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat kemajuan negara saat ini dalam e-Government adalah sebuah konsekwensi mengenai kompleksitas sistem sosialteknikal yang mewakili pemerintahan lokal. Struktur pemerintahan sangat kompleks dengan peranan dan pembagian tanggung jawab antara pemerintahan pusat , otoritas lokal dengan menjalankan hierarki otoritas yang ada, dan ketergantungan agen-agen seperti Highway agency, Housing Association, perusahaan amal dan swasta.

Ketentuan pemberian pelayanan mungkin dengan

demikian dibagi dengan sejumlah aktifitas yang berebeda. Pemberian pelayanan e-Government

membutuhkan

transformasi atau perubahan teknologi

yang

signifikan untuk banyak organisasi, tetapi ini juga memerlukan perubahan prosedur dan perubahan budaya yang signifikan dalam menjalankannya dengan keterlibatan banyak organisasi di dalamnya. Perubahan program secara besar-besaran ini merupakan hal yang ambisius. Dimana banyak oatoritas lokal telah siap untuk melakuka kemajuan dalam mencapai target mereka yang telah dibuat sebelumnya, ini merupakan sesuatu yang sulit bagaimana yanng lain akan bisa melakukannya. Sebagai contoh, dalam laporan parish dalam cakupan studi di atas, kompleksitas yang ada berhubungan dengan struktur yang sudah ada sebelumnya pada pemerintahan lokal muncul untuk membuat tujuan pemerintahan pusat sulit untuk tercapai berhubungan dengan penggunaan e-Government. 7. REKOMENDASI Untuk

mencapai

meningkatkan partisipasi dalam

proses

untuk

tujuan-tujuan

e-government

yang

penting

untuk

masyarakat dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi menyediakan

pelayanan,

penulis

berpendapat

bahwa

mekanaisme perlu untuk disediakan yang mana untuk dapat melakukan dialog

antara masyarakat dengan otoritas lokal, dan yang mana ini juga dapat

untuk

membuat keputusan ketimbang sebagai transmisi informasi satu arah saja (Olphert dan Damodaran, 2004). Untuk

menjalankan ini diperlukan perkembangan sub

sistem sosial teknikal, mengkombinasikan teknologi dan proses komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat dan diperlukannya adanya prosedur pada pemerintahan lokal. Prinsip-prinsip e-Government perlu untuk dilakukan pada proses

pemerintahan lokal, dengan hubungnan yang jelas antara pelayanan dan

inisiatif dan agenda e-Government. Lebih ja uh lagi, untuk mencapai perubahan budaya dan orgranisasional yang mana diperlukan untuk keuntungan e-Government secara penuh untuk disadari, sumber daya diperlukan untuk tersedia untuk melakukan pendidikan kepada para staf dan masyarakat dalam konsep e-Government. Terdapat pertimbangan dasar pengetahuan yang ada dalam penelitian dan literatur para praktisi untuk menginformasikan sebuah program tindakan yang efektif dan relefan. Bebereapa

contoh ilustratif

pada tindakan yang direkomendasikan terdapat di

bawah ini. Tindakan untuk Office of the Deputy Prime Minister

dan

departemen

pemerintahan relevan lainnya: S

Komisi pembangunan kebijakan dan rosedur diinformasikan dengan konsep sosialteknikal dan penemuan studi-studi

sosialteknikal

(Seperti ODPM

process Evaluation Report, 2003) S

Memberitahukan bukti-bukti ini yang didasarkan pada kebijakan dan prosedur pemerintahan lokal untuk mendukung permintaan dan proses yang kompleks dalam

mengimplementasikan

jalannya pemerintahan dengan

elektronik. S

Merespon

kebutuhan akan keasadaran dan

pendidikan dalam konsep

e-Government dan e-Democracy dengan menyediakan

bahan-bahan

pendidikan dasar yang bisa untuk diterapkan pada tingkat pemerintahan lokal untuk mendukung adanya kebutuhan dewan dan staf terpilih. S

Komisi penelitian untuk menginformasikan perkembangan strategi partisipasi

mereka yang terlibat di dalamnya untuk mendapati keterlibatan secara aktif pada segmen yang berbeda pada masyarakat (sebagai contoh masyarakat usia lanjut, orang muda, kelompok dengan pendapatan rendah) dalam proses demokrasi. S

Untuk mencapai pemberian pelayanan melaluie-Government dengan cepat yang merupakan target ambisius pada pemerintahan Inggris, menggunakan praktik

yang

terbaik

dalam

manajemen

perubahan

untuk

Mendisain dan mengembangkan sebuah program nasional yang

inovatif

mengimplementasikan strategi-strategi. S

untuk mempromosikan kesadaran

dan

pemahaman mengenai konsep

mengenai e-Government dan e-Democracy antara melalui promosi dengan

publik secara umum

kesadaran mengenai penawaran yang memungkinkan

teknologi

digital

untuk

meningkatkan

kondisi

lokal

dan

meningkatkan taraf kehidupan mereka. S

Untuk melakukan pendisainan ulang, peninjauan ulang dan evaluasi pada gegagalan yang pernah terjadi berhubungan dengan inisiatif e-Government.

UCAPAN TERIMA KASIH Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman seperti Mark Shelbourn, Caroline Oades dan Wendy Olphert di Universitas Loughborough untuk kontribusi penting mereka dan dukungan dalam pembuatan penelitian tulisan.