Teori Etika Pelayanan Publik.docx

Teori Etika Pelayanan Publik Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir (Bertens 2001:4; Van Ness 2010:14). Dalam bentuk jamak, ta etha, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Pust Bahasa Depdiknas, 2002:308). Etika juga diartikan dalam dua hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang di anut dalam suatu golongan atau masyarakat. K. Bertens (2001) mengartikan etika dalam tiga hal: 1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya 2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral (kode etik) 3. Etika merupakan ilmu tentang baik atau buruk. Dalam hal pelayanan publik tidak lepas dari pelayanan birokrasi. Birokrasi digunakan untuk menggambarkan pengaturan atau pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak dipilih, mesin administrasi dalam pemerintahan dan bentuk organisasi rasional (Heeywood, 2002:259) Birokrasi menurut Weber (dalam Krieken 200:283) adalah organisasi dengan sebuah hierarki penggajian, pejabat tetap atau penuh waktu yang menyususn rantai komando. Organisasi menurut Weber (dalam Denhard 1984:26), dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontol pekerjaan manusia sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi mempunyai struktur yan jelastentang kekuasaan dan orang yang memiliki pengaruh, sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lian. Widodo (2008:12) mendefinisikan birokrasi dalam tiga pengertian. Pertama birokrasi biasanya menunjuk pada suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro. Kedua, birokrasi sebagai suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Pengertian yang kedua diartikan disamakan dengan perbuatan birokratis. Ketiga, birokrasi diartikan sebagai “bureauness”or quality that distinguish bureaus from other type organization”. Dalam arti ini, birokrasi dipahami sebagai kualitas yang dihasilan oleh suatu organisasi. Etika dalam konteks birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena etika mempersoalkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi negara.

Pemikiran tentang etika kaitannya dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys (dalam Keban, 1994: 50-51). Leys berpendapat: “bahwa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standard-standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada” Terkait dengan di atas, (Kumorotomo,1992: 7) mendefinisikan etika pelayanan publik sebagai suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaankebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan Darwin, 1999 (dalam Widodo, 2001) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Dalam kaitan tersebut, (Widodo, 2001: 241) menyebutkan etika administrasi negara adalah merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Menurut Fadillah (2001: 27) etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002: 188) mengatakan, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.