Teori Akuntansi Kel.3 Current.docx

TEORI AKUNTANSI AKUNTANSI INVESTASI

DISUSUN OLEH: KELOMPOK

:3

SEMESTER

: VII

KELAS

: VII A

NAMA

: 1. ARVINA A. ACHFAND 2. GERSIA F. BULA 3. LONI E.M. FOEH 4. PENINA D. RASBOY 5. SANDI G. MUSKANAN 6. WENSESLAUS G. BETEKENENG 7. ZHAKARIAS M.Y. MANAFE

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI KUPANG 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah Teori Akuntansi tentang “Akuntansi Investasi” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengukuran Kinerja, pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang. Tidak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah ini ke jenjang yang lebih baik. Akhir kata, kiranya makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan baik sebagai bahan ajar, bahan referensi maupun yang kebutuhan lainnya.

Kupang, Desember 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2

Rumusan Masalah ............................................................................................ 1

1.3

Tujuan ................................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................... 3 2.1

Definisi Investasi ............................................................................................... 3

2.2

Klasifikasi Investasi .......................................................................................... 3

2.3

Pengakuan Investasi ......................................................................................... 5

2.4

Pengukuran Investasi ....................................................................................... 6

2.5

Penyajian Investasi ........................................................................................... 6

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 8 3.1

Kesimpulan ........................................................................................................ 8

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 10

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang APBN/APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dana anggaran pembiayaan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah menggunakan struktur anggaran defisit. Dengan pendekatan ini berarti pendapatan tidak harus sama dengan belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja disebut sebagai surplus/defisit. Surplus/defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan transaksi pembiayaan. Dalam kondisi defisit akan digali sumber-sumber pembiayaan untuk menutupinya, antara lain dengan penarikan pinjaman, maupun divestasi penyertaan modal yang dimiliki pemerintah. Sebaliknya dalam kondisi surplus pemerintah dapat memanfaatkannya untuk membayar utang, membentuk dana cadangan, atau melakukan investasi yang bertujuan untuk menambah pemasukan kas di masa mendatang atau untuk mendapatkan manfaat sosial seperti penciptaan lapangan kerja. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan pinjaman kepada pihak lain atau mendirikan badan usaha. Investasi dapat dilakukan dengan mendirikan badan usaha penyertaan atau memberikan pinjaman digolongkan sebagai pengeluaran pembiayaan investasi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan investasi? 2. Bagaimana klasifikasi investasi? 3. Bagaimana pengakuan investasi? 4. Bagaimana pengukuran investasi? 5. Bagaimana penyajian investasi?

1

1.3 Tujuan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan investasi; 2. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi investasi; 3. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan investasi; 4. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran investasi; dan 5. Untuk mengetahui bagaimana penyajian investasi.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi Investasi Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.2 Klasifikasi Investasi Dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah

3

investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali. Klasifikasi Investasi dapat digambarkan sebagaimana Bagan sebagai berikut: a.

Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; 3) Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

terdiri atas : 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). b.

Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 1) Investasi Permanen

4

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa: a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan

atau

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat. 2) Investasi Nonpermanen Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa: a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo; b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 2.3 Pengakuan Investasi Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

5

2.4 Pengukuran Investasi Pengukuran investasi secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi investasi: a. Investasi Jangka Pendek: 1) Investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal. b. Investasi Jangka Panjang: 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. 2) Investasi Nonpermanen: investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2.5 Penyajian Investasi Investasi jangka pendek dilaporkan dalam Neraca disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca:

6

7

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Investasi pemerintah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Menurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali. 3. Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 4. Pengukuran investasi secara garis besar dapat dikelompokkan ke 4 kategori yaitu: Nilai Perolehan; Nilai Wajar; Nilai Nominal; dan Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan. 5.

Investasi jangka pendek dilaporkan dalam Neraca disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari

8

Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

9

DAFTAR PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Kementerian Keuangan. 2014 Modul 2 – Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. 2014 Modul 3 – Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. 2014

10