Teori Akuntansi Bab 7.docx

TEORI AKUNTANSI BAB 7 Standar Akuntansi

Kelompok 6 [Kelas K] :

Ni Made Dita Puspitayanti

(03) / 1602622010634

Ni Komang Dwi Mirandani

(07) / 1602622010638

I Gedes Agus Okayana

(16) / 1602622010647

I Made Dwipayana

(27) / 1602622010658

Ni Komang Ayu Tri Astuti

(29) / 1602622010660

Ni Nyoman Putu Manarawisa

(30) / 1602622010661

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 2018/2019

7.1. Prinsip Akuntansi Berterima Umum Untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akuntabel, para akuntan harus menjalankan proses akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur serta memenuhi prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptkan kesesuaian antara pengguna akuntansi yang satu dengan lainnya. Sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip akuntansi memunculkan penilaian secara obyektif terhadap produk akuntansi sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi haruslah bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Karena itu perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi. Dan terciptalah prinsip akuntansi yang dikenal dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Beda negara beda prinsip akuntansinya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dan faktorfaktor lain yang ada di masing-masing negara. Di Indonesia, prinsip akuntansi diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip akuntansi berterima umum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Prinsip Entitas Ekonomi (Economic Entity Principle) Prinsip entitas ekonomi disebut juga dengan prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini mengakui konsep kesatuan usaha sebuah perusahaan. Maksudnya, bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi lainnya. Arti berdiri sendiri dan terpisah adalah dalam hal aset atau kekayaan perusahaan. Jadi akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Seluruh pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan pribadi pemilik. Prinsip ini juga berlaku untuk utang atau kewajiban. Antara utang perusahaan dengan utang pribadi pemilik harus terpisah dengan jelas. Prinsip ini menciptakan adanya tanggung jawab yang jelas terhadap keuangan perusahaan.

2. Prinsip Periode Akuntansi (Period Principle) Prinsip periode akuntansi disebut juga prinsip kurun waktu. Arti prinsip ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang terukur. Periode akuntansi yang umum dipakai dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. 3. Prinsip Satuan Moneter (Unit Monetary Principle) Prinsip satuan moneter adalah pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor non kuantitatif. Contoh faktor non kuantitatif ini seperti prestasi, mutu, kinerja, strategi usaha, dan sebagainya. Faktor-faktor ini tidak termasuk dalam satuan moneter karena tidak bisa dinilai maupun dilaporkan dalam bentuk uang. Jadi prinsip moneter menekankan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. 4. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle) Prinsip biaya historis mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi, maka yang dinilai dan dicatat adalah harga jadi yang disepakati bersama. Untuk menilai sebuah barang misalkan saja aset, terdapat berbagai cara yang bisa digunakan seperti nilai buku, nilai pasar, nilai ganti dan nilai tunai. Dalam Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), prinsip biaya historis ini menggunakan harga perolehan atau harga akuisisi dalam mencatat perolehan aset, utang, modal dan biaya. Harga perolehan yang dimaksud adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi keuangan. Sebagai contoh, sebidang tanah memiliki harga pasaran berdasarkan lokasinya senilai Rp 100.000.000,- Namun sebuah perusahaan mampu membeli tanah tersebut dengan harga Rp 90.000.000,- Maka yang diakui dan dicatat adalah Rp 90.000.000 sebagai harga kesepakatan antara penjual dengan perusahaan tersebut. 5. Prinsip Kesinambungan Usaha (Going Concern Principle) Prinsip kesinambungan usaha menganggap bahwa sebuah entitas usaha akan beroperasi terus-menerus dan berkesinambungan. Karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan, kecuali terjadi peristiwa tertentu misal bencana alam.

6. Prinsip Pengungkapan Penuh (Full Disclosure Principle) Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip akuntansi yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan informatif. Karena mengingat banyaknya pengguna informasi akuntansi. Namun informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada 1 periode. Karena tidak mungkin memuat semua informasi dalam 1 laporan. Maka pada laporan keuangan diberi keterangan atau informasi tambahan yang diperlukan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut berupa catatan kaki atau lampiran yang berisi : 

Metode akuntansi yang digunakan.



Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan metode akuntansi, koreksi, taksiran, dan lain-lain. Catatan tentang perubahan ini sekaligus menunjukkan bagaimana perlakuan perusahaan terhadap perubahan yang terjadi tersebut.



Kontrak pembelian atau kontrak penting lain.



Kemungkinan adanya laba atau rugi yang bersyarat.



Catatan tentang modal, misal jumlah saham dan lainnya.



Catatan

tambahan

untuk

menunjukkan

perhitungan

yang

lebih

detail

tentang akun tertentu yang dianggap penting dan material. 7. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) Pendapatan adalah penambahan kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha seperti penjualan, persewaan, penerimaan bagi hasil, dan sebagainya. Dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas transaksi keuangan tersebut. Pada prinsip ini, pendapatan diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut, meski penambahan kas atau setara kas belum diterima perusahaan. Namun prinsip ini tidak selalu bisa diterapkan oleh pelaku usaha sehingga memunculkan ketentuan lain untuk bisa mengakui pendapatan. Contoh ketentuan lain tersebut di antaranya : 

Pengakuan pendapatan ketika produksi barang telah selesai



Pengakuan pendapatan saat diterima pemesanan oleh konsumen meski barang masih dalam proses produksi



Pengakuan pendapatan ketika kas atau setara kas telah diterima perusahaan.

8. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle) Prinsip Mempertemukan ini artinya biaya yang dikeluarkan perusahaan dipertemukan atau di-matching-kan dengan pendapatan yang diterima. Maksudnya adalah untuk menentukan nilai penghasilan bersih tiap periode. Prinsip ini sangat bergantung pada prinsip pengakuan pendapatan. Karena jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya tidak bisa dilakukan. Ada beberapa kekurangan pada prinsip ini, misal biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan pendapatan yang diterima. Contoh : Biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan meski mendukung terjadinya pendapatan itu sendiri. Biaya ini bisa dibebankan pada periode terjadinya pendapatan tersebut. Biaya semacam itu sering disebut dengan Period Cost. Contoh period cost lain adalah biaya yang dikeluarkan dan memiliki hubungan dengan produksi tetapi nilai manfaatnya tidak habis dalam satu periode. Biaya seperti ini akan ditunda pembebanannya. Dalam arti, pembebanan biaya akan dialokasi atau dibagi ke dalam periode-periode di mana biaya tersebut dimanfaatkan. Pengalokasian biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah bulan yang ditaksir yang menggunakan manfaat dari biaya tersebut. Sebagai efek dari prinsip ini dan kondisi di atas, pembebanan biaya disarankan menggunakan Accrual Basis dalam pencatatan akuntansinya. Sehingga memunculkan adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk mempertemukan antara biaya dan pendapatan. 9. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Prinsip konsistensi adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, prosedur dan kebijakan yang digunakan. Gunanya agar laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi para penggunanya. Dengan penggunaan metode dan prosedur secara konsisten, maka jika ada perbedaan yang terjadi bisa diketahui dengan cepat. Namun prinsip ini bukan berarti melarang adanya perubahan metode atau prosedur akuntansi. Sebuah perusahaan boleh mengganti metode yang dipakai dengan memberikan penjelasan alasan penggantian tersebut pada laporan keuangan perusahaannya.

10. Prinsip Materialitas Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Bernilai dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu dinilai dan diakui.

7.2. Standar Akuntansi Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat; bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya. Standar akuntansi ini adalah permasalah utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan di masyarakat. Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah: 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia. 2. Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.

SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK-ETAP adalah: -

Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif.

-

Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.

-

Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Badan usaha yang menggunakan SAK-ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan badan usaha telah sesuai dengan SAK-ETAP. SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat, diharapkan unit usaha kecil dan menengah mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. Sasaran SAK-ETAP ini memang ditujukan untuk jenis Usaha Kecil dan Menengah, namun tidak banyak pengusaha UKM yang memahami hal ini. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan untuk SAK-ETAP ini agar UKM dapat berkembang dan dipercaya oleh investor. 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK SYARIAH) Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah. Akuntansi syariah memang salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. Tidak banyak orang yang mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam bidang akuntansi. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang cabang terbaru bidang akuntansi. 4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu

kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014. SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja badan usaha disusun dengan menggunakan basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan ini berbeda dengan 3 jenis standar akuntansi sebelumnya. Pengguna SAP biasanya terbatas di kalangan pemerintahan saja. Sehingga publikasi laporan keuangan bidang pemerintahan tidak terbuka seperti laporan keuangan perusahaan.

7.3. Pendekatan dalam Penentuan Standar a. Pendekatan Pasar Bebas Dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa barang/jasa lain. Atas dasar asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan, sedangkan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. b. Pendekatan Regulasi Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan regulator/pemerintah sebagai penguasa.

7.4. Teori Regulasi Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan (demand) dan legislatif sebagai supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu : 1) Public interest theory Public interest theory menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. 2) Interest group theory interest group theory menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Teori regulasi menunjukkan hasil dari tuntutan publik atas koreksi terhadap kegagalan pasar. Dalam teori ini kewenangan pusat termasuk badan pengawas regulat 10 yang dibuat pemerintah dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi omproved pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi diantaranya disebabkan karena: 1. Tidak ada persaingan 2. Bariers to entry 3. Ketidaksempurnaan gap informasi (antara pembeli dan penjual). 4. Adanya pihak yang memperoleh informasi dengan biaya yang berbeda. 5. Kepentingan konsumen yang diinterprestasikan pada regulasi. 6. Adanya agen. 7. Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi. Pemerintah di banyak negara telah membentuk badan pembuat peraturan yang bekerja secara independen dan berusaha untuk menghasilkan standar akuntansi dengan kualitas tinggi yang akan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu

keputusan. Beberapa pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan adalah pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan departemennya (di Indonesia ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia dan Bapepam). Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh hukum, politik, sosial dan ekonomi dimana laporan keuangan tersebut dibuat. Terdapat banyak perbedaan pada kerangka peraturan akuntansi keuangan di masing-masing negara, tetapi ada beberapa unsur yang sama yaitu: 1. Persyaratan Wajib Persyaratan wajib sangat berperan sebagai insentif dalam menghasilkan laporan keuangan untuk diaudit. Dibanyak negara, peraturan perusahaan menyatakan adanya peraturan bahwa direktur harus menyediakan akun yang harus diaudit. Dengan demikian maka direktur dan auditor harus memenuhi persyaratan wajib pelaporan seperti yang dimaksudkan dalam peraturan perusahaan. 2. Tata Pengelolaan Perusahaan Tata pengelolaan perusahaan berpedoman pada struktur, proses dan lembaga-lembaga pada sebuah organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara mereka. Kerangka peraturan juga dapat berisi mengenai tambahan pedoman tata kelola perusahaan dan peraturan -peraturan yang timbul dari rekomendasi sukarela sektor swasta dan aturan pencatatan di bursa saham. 3. Auditor dan Pengawasan Auditor berperan penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor adalah orang dengan kualifikasi tertentu, pengalaman dan telah memiliki ijin dalam berpraktek. Auditor berkomitmen terhadap kode etik profesi seorang akuntan dan harus siap menanggung sanksi atau resiko yang akan diberikan oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan harus dijalankan dan dipatuhi karena profesi seorang auditor harus menyetujui sebuah aturan umum untuk mempertahankan hak istimewa dan melindungi hak mereka dalam berpraktek. Pengawasan diperlukan agar kinerja auditor dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai peraturan yang berlaku. 4. Badan Pelaksana Independen Badan pelaksana independen merupakan bagian dari keseluruhan system pada pelaksanaan persyaratan pelaporan keuangan dan berperan untuk meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur dalam pembuatan laporan keuangan sesuai hukum dan standar akuntansi. Regulasi dimaksudkan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi. Berdasarkan teori regulasi yang telah muncul dan penerapannya sebagai model yang dapat digunakan dalam literatur ekonomi keuangan dapat dibahas dalam penelitian ini yaitu restatement atau penyajian kembali laporan keuangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penyajian kembali laporan keuangan atau accounting restatement dapat disebabkan adanya koreksi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan pada periode sebelumnya yang dipengaruhi oleh kesalahan auditor, adanya kesalahan dalam menerapkan praktek dan sistem akuntansi atas perubahan kebijakan yang diambil perusahaan, dapat juga disebabkan suatu alasan tertentu yang tidak diketahui penyebabnya. 7.5. “Overload” Standar Akuntansi Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan dan pengungkapan laporan keuangan. Perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin komplek kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi lebih kompleks, yang mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi. Akibatnya timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan, terutama bagi entitas kecil. Kondisi inilah yang mendorong munculnya overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain sebagai berikut : -

Terlalu banyak standar,

-

Standar yang terlalu rinci,

-

Tidak ada standar yang berjenjang (rigid) sehingga pilihan sulit dilakukan,

-

Standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusunan, pemaka dan akuntan publik (pemeriksa).

-

Standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara : 1. Ekuitas publik dan non publik 2. Laporan keuangan tahunan dan interim 3. Entitas besar dan kecil

-

Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya.

Pengaruh “Overload” Standar Akuntansi Standar akuntansi yang begitu banyak, sempit dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan akuntan, nilai informasi keuangan bagi pemakai dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Akuntan mungkin kehilangan pandangan tentang pekerjaan riilnya karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Kegagalan audit mungkin disebabkan kondisi dimana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan klien entitasentitas kecil yang terbebani dengan standar tersebut. Akibatnya, kemungkinan terjadi erosi etika profesi, hilangnya kepercayaan publik dan ketidakcocokan dalam profesi akuntansi. Dari sini, pemakai mungkin juga bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan (note) yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Solusi terhadap masalah “Overload” Standar Berbagai pihak telah berusaha membahas overload standar akuntansi dan mencari pemecahannya. Komite khusus yang dibentuk oleh The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan berikut ini berkaitan dengan overload standar : -

Tidak ada perubahan (mempertahankan status quo)

-

Melakukan perubahan terhadap konsep GAAP khusus untuk entitas besar,

-

Melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua entitas,

-

Menentukan pengungkapan (disclosure) dan pengukuran yang berbeda,

-

Melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan, dan

-

Melakukan alternative bagi GAAP sebagai basis pilihan (optimal) dalam penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. https://dosenakuntansi.com/prinsip-prinsip-akuntansi diakses tanggal 15 Maret 2019 2. https://www.akuntansionline.id/standar-akuntansi-di-indonesia/ diakses tanggal 15 Maret 2019 3. http://digilib.unila.ac.id/6524/121/BAB%20II.pdf diakses tanggal 16 Maret 2019 4. https://www.pdfcoke.com/presentation/287810924/Standar-Akuntansi diakses tanggal 16 Maret 2019 5. http://semhfirdaus.blogspot.com/2014/03/teori-akuntansi-smester-v.html diakses tanggal 16 Maret 2019