Teknologi Informasi & Pengadilan

Page |1

Teknologi Informasi dan Pengadilan Enrico Simanjuntak, SH1. Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan

dari

kemajuan

IT

(Information

Technology).

Bersama

dengan

perkembangan perdagangan global, kemajuan IT yang luar biasa bergerak saling melengkapi dan mempengaruhi; “…communications and commerce are global; investment is mobile; technology is almost magical…”.2 Ruang-ruang kehidupan dan aktivitas yang sebelumnya nyaris tak terjamah, gelap atau jauh, kini dan kelak akan semakin terbuka tabirnya dan saling bertaut satu sama lain. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi ‘semangat jaman’ (geist) yang tak terbendung. Pada kondisi yang demikian, ia menjadi moment of change bagi para Aparatur Negara— dalam arti luas, termasuk bagi semua jajaran di MA dan semua lingkungan peradilan di bawahnya. Itulah yang diterjemahkan dalam sejumlah program dalam rangka modernisasi dan revitalisasi MA beserta semua peradilan di dalamnya.

Peningkatan Kinerja Publik Sejak diluncurkannya cetak biru (blue print) MA, sejumlah langkah penting dan

fundamental telah dilakukan, diupayakan dan akan terus

ditingkatkan oleh segenap warga peradilan, tentunya dengan dimotori semua lapisan pimpinan di berbagai tingkatan organisasi kerja dalam kelembagaan MA. Kini hampir setiap pengadilan berpacu menghadirkan situsnya.3 Tentunya, di balik ini semua tersirat tumbuhnya semangat memperbaiki kinerja. Sebab, situs itu dimaksudkan guna memberikan peluang yang lebih besar bagi warga masyarakat guna memperoleh informasi seputar pengadilan : jadwal sidang, profil pengadilan, konsultasi, artikel, peraturan-peraturan, putusan dsb. Sebaliknya,

1 Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. 2 Bill Clinton, First Inaugural Address, Wednesday, January 21, 1993, lihat www.projectgutenberg.com. Melalui laman (website) ini dapat diunduh (download) secara gratis koleksi digital, ratusan buku, manuskrip, dokumen, catatan dsb yang dianggap banyak mempengaruhi sejarah peradaban umat manusia. 3 Dirjen Badilag : “Sudah 250 Pengadilan Mengembangkan Web Site”, www.mahkamahagung.go.id, 31 Okt 2008.

Page |2

bagi warga peradilan, jaringan kerja (networking) antar satker kian intensif dan dinamis. Menilik pengalaman sejumlah Negara yang sudah mengadopsi IT dalam Pengadilan didapat sejumlah point penting. Misalnya, E-Project yang digalang oleh Komunitas Hukum masyarakat Eropa, setelah proyek ini dievaluasi di dua lokasi percontohan : Varese (Italia) dan Wroclaw (Polandia) didapat sejumlah hasil sebagai berikut: 1) Frekuensi persidangan secara langsung (face to face), berkurang dengan adanya alternatif persidangan online (teleconfrence, VOIP) 2) Berkembangnya pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk tutorial audio/video. 3) Pertukaran data perkara persidangan dengan memakai format XML (bahasa pemrograman untuk tampilan situs) 4). Penghematan biaya atas arsip perkara/persidangan dengan dilakukan perekaman secara multimedia (video, tape, audio tape). 5) Adanya format standar kode untuk macam jenis data (audio, video, photo, text) 6. Standarisasi sistem keamanan dan profil/identitas pemakai untuk dapat mengakses data (authorized users).4

Mega-proyek ini

hampir melibatkan semua stakeholders di bidang hukum, mulai dari Pengacara, Jaksa, Hakim dsb di semua negara anggota Uni Eropa. Sedangkan reformasi peradilan di Philipina, dengan basis penggunaan IT di lingkungan

Pengadilan

(The

Action

Program

for

Judicial

Reform

(APJR)),

diantaranya didasari oleh faktor-faktor berikut : 1. Banyaknya jam kerja para Hakim dan Pegawai yang terbuang untuk mengumpulkan dan melakukan pengisian data jumlah perkara beserta proses perkembangan tahapan penanganan perkaranya; Pengerjaan laporan secara manual banyak menyita waktu dan dihabiskan untuk menchecking dan rechecking angka dan keterangan lain untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. 2. Pegawai terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan data statistik perkara, proses perkara, serta sewaktu melacak ratusan laporan bulanan. Akibatnya, tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan analisis data dan mempersiapkan laporan bagi para penentu keputusan (decision makers). Para peneliti dan pengguna data lain mengalami frustrasi karena kesulitan untuk memperoleh akses langsung terhadap laporanlaporan yang berisikan informasi yang lebih detail, konsisten dan komprehensif dari pengadilan.5 Sejalan dengan Visi MA untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, maka penerapan IT ini akan sangat

4 E-Court-electronic Court: judicial IT-based management: http://www.intrasoft-intl.com/e-court 5 The Management Information System Office (MISO) System Scope : The project followed a conventional system development lifecycle including analysis, design, construction and implementation of an automated solution consisting of the following components : 1. Electronic Log of Monthly Reports 2. Web-Based Data Capture.

Page |3

strategis menjawab kebutuhan pelayanan hukum yang efesien, efektif serta ekonomis. Termasuk, dimungkinkannya perampingan organisasi dengan semakin meningkatnya penggunaan IT ini. Sebab, sebagian besar pekerjaan yang bersifat manual-tradisional akan berkurang, misalnya pengelolaan surat-masuk di bagian umum, pencatatan register di bagian perkara dsb, dimana petugas yang tidak bisa beradaptasi atau tehcno-phobia dengan perkembangan IT, maka lambat laun akan kehilangan tugas, bahkan selanjutnya pekerjaan, sebagaimana terjadi di Departemen Keuangan RI, manakala dilakukan perombakan struktur organisasi yang dikombinasikan dengan penataan ulang sistem manejemen informasi dalam rangka reformasi birokrasi. Bukankah kebutuhan organisasi kerja modern menuntut sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dinamis dsb ?. Perlahan tapi pasti, pada masa-masa mendatang, komunikasi data tidak lagi berorientasi printable output, akan tetapi menuju paperless output. Pola kerja yang serba konvensional akan terhimpit arus sistem otomatisasi digital melalui sejumlah aplikasi (program komputer). Di Negara Bagian Goa di India, sejak pihak Pemerintah lokal menerapkan pendekatan e-government untuk melayani warganya,

maka

efek

sampingnya

sejumlah

departemen

ditiadakan

dan

digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di situ, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. 6 Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas

transparansi,

akuntabilitas

serta

mengandung

prinsip

:

kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dsb akan sangat sulit diimplementasikan oleh para aparatur pemerintahan dalam tugas sehari-harinya tanpa mengadopsi kemajuan IT dalam penerapannya. Secara

empirik,

sudah

terbukti

bahwa

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sarana dan prasarana IT. Sebagai contoh, kemajuan ekonomi China dan Vietnam yang pesat tidak lepas dari kemampuan pemerintahnya untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi urusan pemerintahan, khususnya dalam urusan penerbitan perijinan, dengan mengadopsi kemajuan IT secara optimal.7 Atau lebih spesifik lagi, dapat dikaji

6 Diolah dari saduran tulisan Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, Volume 3, Februari 2007. http://www.majalaheindonesia.com/India.htm. 7 Legal reform and Economic development in Vietnam and China, A comparative analysis Master of Arts in Law and Diplomacy Thesis, Submitted by Adam Day, 29 February 2004 Under the advisement of Professor Louis Aucoin, © 2004 Adam Day. http://fletcher.tufts.edu.

Page |4

dari manfaat langsung dibalik fenomena bangkitnya gerakan e-goverment di sejumlah derah di Indonesia, misalnya Kab. Sragen dan daerah lain.8 . Dalam konteks dunia peradilan, keberhasilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai best practice pemanfaatan IT guna menunjang tata pemerintahan yang baik dalam sistem peradilan (good governance in judiciary system), dapat dijadikan faktor pendorong proses percepatan pengembangan IT di pengadilan.9 Sejalan dengan itu, MA memang telah memberikan perhatian yang besar bagi pengembangan

IT.

Tim

Pembaruan

MA

menetapkan

Publikasi

Putusan

Pengadilan dan Perbaikan Sistem Informasi Peradilan sebagai salah satu dari lima prioritas utama program pembaruan MA.10 Selanjutnya, program prioritas tersebut

diimplementasikan

144/KMA/SK/VIII/2007

dengan

tentang

dikeluarkannya

Keterbukaan

Informasi

SK

KMA

di

No.

Pengadilan,

mendahului diundangkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.11 SK KMA No. 144 tsb menjadi tonggak monumental bagi perkembangan IT di dunia peraadilan.

*** Sistem aplikasi yang merupakan pendukung kinerja aparatur : Apabila

diperhatikan

sistem

informasi

peradilan

yang

sedang

dikembangkan, mulai dari Simari, Badilag dengan SIADPA-nya atau selanjutnya di Badilum, Badimiltun, Bawas, Balitbangdiklat, Pengadilan-Pengadilan12, maka

8 Debirokratitasi proses pengurusan perijinan di sejumlah Kabupaten dan daerah, melalui penerapan layanan “satu atap” atau one stop service menunjukan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Lihat executive summary hasil penelitian Kantor Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan P3M Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang tentang Analisis Dampak Penerapan One Stop Service (OSS) Terhadap Peningkatan Investasi di Jawa Tengah. 9 “…Kita integrasikan perkembangan teknologi yang bisa membuat semua proses administrasi bisa berjalan rapi, efektif dan lebih efisien. Nggak bisa kita mengubah orang dengan kotbah”. (Wawancara hukumonline dengan Jimly Assiddiqie, 7 Agustus 2007). Sementara itu, MK juga bisa dijadikan model modernisasi semua lembaga pemerintah (Harian Sindo 01/04/2008). Dalam wawancara dengan TVRI di Penghujung bulan Agustus lalu, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar mengatakan MKRI merupakan MK terbaik se-Asia Tenggara dalam hal pengelolaan administrasi. 10 Ke-5 Program prioritas pembaruan MA disusun dan disarikan dari rekomendasi-rekomendasi cetak biru oleh Tim Pembaruan MA (1) Pengikisan Tumpukan Perkara, (2) Percepatan Proses Penyatuan Atap dan Penguatan Dasardasar Pembinaan Kualitas dan Integritas Hakim (3) Pengembalian Kepercayaan Publik melalui Pendisiplinan Hakim yang Menyimpang, (4) Publikasi Putusan Pengadilan dan Perbaikan Sistem Informasi Peradilan (5) Peningkatan Kesejahteraan dan Anggaran Hakim dan Pengadilan, selengkapnya lihat cetak biru MA. 11 Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU ini, informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik termasuk : a) putusan badan peradilan b) ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum c) surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan d) rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum f) laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan/atau g) informasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2). 12 Pengembangan Teknologi Informasi Lembaga Peradilan Menyongsong Keterbukaan Informasi, Guns Files— Pameran Rakernas 2008.

Page |5

pada pokoknya masing-masing terdiri dari sistem informasi yang bersifat internal (sistem Informasi administrasi di bidang Peradilan, Administrasi Hukum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan)13 Serta sistem informasi yang bersifat eksternal yang pada dasarnya merupakan hasil pengolahan data dari sistem internal yang format/media penyajiannya dapat berupa : web sites, display monitor, CCTV (Circuit Central Television), Information Desk, layanan SMS (Short Message Service) atau saluran hot–line dsb. Proses perkara mulai dari mulai tingkat pertama, banding, kasasi, PK hingga eksekusi, termasuk minutasi, memerlukan proses pencatatan dan pengarsipan yang baik. Kehadiran sebuah aplikasi yang dibuat dengan mengikuti alur kerja (work flow) administrasi berkas perkara, dengan tujuan untuk merekam perjalan berkas perkara mulai proses paling awal sampai akhir dapat menghemat banyak sumber daya. Sama halnya, dengan sistem informasi di bidang hukum akan mampu menjawab kebutuhan akan manajemen pustaka elektronik

tentang

dokumen-dokumen

di

bidang

hukum

:

putusan,

yurisprudensi, literatur, peraturan, SEMA, Juklak/Juknis dsb. Aplikasi semacam ini sangat berguna seiring dengan semakin pesatnya arus pergerakan informasi, dimana pengetahuan terhadap informasi hukum yang up to date akan banyak membantu cepatnya pengambilan pelbagai keputusan di bidang hukum. Selain itu, jasa teknologi informasi dalam bidang hukum tidak hanya berguna bagi para ahli hukum, tetapi juga penting bagi siapa saja ataupun instansi apa saja yang memerlukan informasi hukum dalam waktu yang cepat. Para praktisi hukum yang bekerja baik di dunia pendidikan dan penelitian maupun yang bekerja di dunia bisnis, di dunia politik dan pemerintahan, maupun di tengah masyarakat pada umumnya, semakin memerlukan jasa pelayanan hukum yang cepat, agar mereka sendiri dapat pula memberikan pendapat-pendapat hukum yang cepat dan tepat. Di setiap unit kerja kenegaraan, pemerintahan maupun di dunia usaha (bisnis), jasa teknologi informasi semacam ini juga sangat dibutuhkan untuk menjamin agar dinamika pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan secara teratur dan taat asas.14 Dalam sistem otomatisasi elektronik yang nantinya telah berkembang, dapat saja muncul kebutuhan bagi hakim untuk menggunakan komputer dalam 13 Selain kelima sistem informasi tersebut menurut H. Yodi M. Wahyunadi, SH, MH., Ketua PTUN Medan, menambahkan executive information system (EIS), Presentasi Ketua PTUN : Rencana Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Jumat 17 Oktober 2008. 14 Jimly Asshiddiqie, Masa Depan Hukum Di Era Teknologi Informasi: Kebutuhan Untuk Komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kenegaraan dan Pemerintahan. Program Pendidikan Lanjutan Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senin, 1 Mei 2000.

Page |6

menjatuhkan putusan pidana. Sistem inilah yang biasa dikenal di Belanda dengan istilah BOS (Beslissings Ondersteunde Systemen) atau ‘sistem pembantu pengambilan.15 Jika sistem informasi perkara dan hukum berkaitan langsung dengan “core bussiness” sebuah pengadilan, maka aplikasi di bidang kepegawaian seperti SIKMA (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung), sangat penting dalam hal pengelolaan data personal

kepegawaian dari tingkat MA hingga

Pengadilan Tingkat Pertama meliputi : biodata, riwayat keluarga, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat kepangkatan, riwayat mutasi dan jabatan serta riwayat tanda jasa dan hukuman disiplin. Aplikasi ini diharapkan mampu membuka jalan bagi terciptanya Database SDM seluruh Personil MA dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, dapat diketahui secara cepat data yang akurat mengenai jumlah dan tempat keberadaan (posisi tugas) hakim ataupun pegawai yang ada di Indonesia. Selain itu, sistem evaluasi terhadap kualitas, kinerja dan integritas hakim yang obyektif akan dapat terbangun dan dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi promosi dan mutasi hakim dan pegawai. Sedangkan, sistem informasi di bidang keuangan berfungsi merekam seluruh data keuangan kantor, disamping aplikasi SAKPA atau SABMN keluaran Depkeu yang terkait dengan tugas-tugas sub bagian umum. Sehingga di sub bagian umum aplikasi yang perlu dibuat untuk mendukung sistem informasi sub bagian adalah aplikasi yang berfungsi melakukan pencatatan surat keluar masuk serta sistem informasi di bidang perpustakaan. Kemudian apabila semua pengadilan sudah memiliki website, maka Staf pengelola anggaran, dalam penyusunan RKA-KL, SAI dan SABMN dapat menggunakan media internet via email sewaktu mengirimkannya ke MA.

Penutup

Pada dasarnya, orang/pihak yang sedang berperkara adalah orang yang sedang ditimpa “musibah”16, untuk itu sikap yang memberikan kemudahan pelayanan bagi para pihak pencari keadilan (justiciabelen) niscaya mampu meringankan beban “kemalangan” yang dihadapinya. Kemudahan pelayanan itu 15 Ibid. 16 Perumpamaan ini sering diberikan oleh Dr. Supandi, S.H., M.Hum, Kapusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI, sewaktu memberikan kuliah atau pengarahan kepada para peserta Diklat Cakim Mahkamah Agung RI, angkatan II, Anyer, Banten, 9 Juli s/d 23 September 2007.

Page |7

diantaranya : penyediaan & penyampaian informasi secara cepat dan benar kepada pencari keadilan, proses persidangan tertib, perlakuan para hakim dan pegawai yang “service-oriented” dsb. Kemudahan pelayanan tersebut dapat diciptakan dengan sistem yang terbuka baik bagi pemantauan proses kerja dan pengawasan hasil kerja. Semua uraian di atas, pada dasarnya hanya sebatas penjabaran umum. Masih banyak uraian yang bisa kita buat tentang manfaat keberadaan situs bagi sebuah Pengadilan, belum lagi bila berbicara tentang Teknologi Informasi (TI) secara luas. Tetapi berangkat dari situ, dapat diidentifikasi bahwa ‘situs’ dan penggunaan TI secara umum, dalam konteks pengadilan, fungsinya dapat dibedakan dua yakni yang pertama bersifat eksternal : mampu memberikan kemudahan yang dibutuhkan masyarakat dan yang kedua: mengintegrasikan organisasi kerja. Court to Citizen (C2C) dan Court to Court (C2C); Kedua fungsi ini tidak bisa dipisahkan, satu sama lain saling mempengaruhi. Pelayanan elektronis kepada para pencari keadilan, atau masyarakat, kualitasnya ditentukan dengan bagaimana layanan itu disiapkan dan dikemas oleh pihak internal pengadilan. Pengarang buku Third Way yang termashyur, Antony Giddens pernah mengemukakan ironi dari globalisasi yakni akan terjadinya jurang yang semakin lebar antara masyarakat yang melek teknologi dengan yang tidak. Pada saat sebagian masyarakat merasakan kebutuhan yang semakin kuat terhadap teknologi informasi, justru sebagian lagi merasakan keterasingan (alienated) dari kemajuan teknologi informasi itu. Tetapi, bagi dunia peradilan kiranya patut ditegaskan kembali bahwa penguasaan teknologi, tidak bisa ditawar-tawar, tak bisa dihindari. Ia adalah sebuah keniscayaan, khususnya bagi para praktisi hukum. Karena pada masa-masa mendatang tidak ada lagi tempat bagi para praktisi hukum tradisional jika tidak beradaptasi dengan dinamika kemajuan teknologi atau sebagaimana dikemukakan Susskind, R, :”…there is no future for the traditional legal profession if it cannot adapt to the challenge of information technology (`IT') “.17

Bahkan lebih ekstrim Ben Reed, Jr. menyatakan :

“…Technological advances are moving forward at lighting speed. Read any works by futurists, think tankers, techno geeks, leaders, or those at the cutting edge of any field of endeavor and they say the same thing—stay current with technology or you will find yourself in the dark”.18

17 Susskind, R, The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology, (Oxford: Clarendon Press, 1996). 18 Ben Reed, Jr, Future Technology In Law Enforcement—A Research Project Submitted To The Faculty Of National University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of science in criminal justice administration, Redding, California, December 2005.

Page |8