Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.docx

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNANCE) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Materi: Civic education Dosen Pembimbing: Firdausi

Disusun Oleh :

Kelompok VII Abdullah Rais Abd. Aziz Ahmad Baijuri Ahmad febriyadi JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP MADURA

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir bathin kepada kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makalah ini berjudul “TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNANCE)” yang menjadi tugas bagi mahasiswa Semester I INSTIKA Annuqayah Guluk-guluk pada mata kuliah Civic Education pada Prodi Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh bapak Firdausi. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu kepada semua pembaca dan pakar dimohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik demi sempurnanya makalah ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal ‘Alamin Gulul-guluk, 21November 2016 Tim Penyusun,

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................ ........

I

DAFTAR ISI........................................................................................................ ........ BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................ ........

1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... ........

1

B.

Rumusan Masalah ........................................................................ ........

1

C.

Tujuan Pembahasan ...................................................................... ........

1

BAB II : PEMBAHASAN................................................................................ ........ A. Pengertian Good Governance ...................................................... ........

2

B.

Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance .................... ........

2

C.

Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial......................................... 5

D. Good and Clean Governance dan Gerakan Anti Korupsi............................ 5

II

2

E.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik ........ 6

BAB III : PENUTUP ........................................................................................ .......

11

.. Kesimpulan ......................................................................................... …… DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... ........

11 12

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Makalah Jelannya roda pemerintahan tidak selama seperti yang kita harapkan. Selalu ada saja alasan yang menyebabkan pemerintahan tidak baik dan stabil. Permasalahan ini terjadi hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari hal yang sepele sampai yang membuat publik tercengang olehnya. Dalam sejarah berjalannya waktu, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan dalam elemen kepemerintahannya. Dari tingkat pusat sampai daerah permasalahan selalu ada. Untuk mengatasi masalah ini, muncul wacana yang baru yang dikenal dengan good and clean gevernance sebagai solusi dalam negatasi permasalahan tersebut. Makalah ini kami susun dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (good and clean governance)” sebagai upaya ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas dalam ranah dunia akademik. B.

Rumusan Masalah

1.

Apa pengertian good governance?

2.

Apa saja prinsip-prinsip pokok good and clean governance?

3.

Apa good and clean governance dan kontrol sosial?

4.

Apa good and clean governance dan gerakan anti korupsi?

5.

Bagaimana tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik?

C. Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui pengertian good governance 2. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip pokok good and clean governance 3. Untuk mengetahui apa good and clean governance dan kontrol sosial 4. Untuk mengetahui apa good and clean governance dan gerakan anti korupsi

5. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Good Governance Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadya masyarakat) dengan istilah good corporate. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. B.

Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsipprinsip good governance. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan, yiatu: a)

Partisipasi (Participation)

b)

Penegakan hukum (rule of law)

c)

Transparansi (transparency)

d)

Responsif (responsive)

e)

Oreintasi kesepakatan (consensus orientation)

f)

Kesetaraan (equity)

g)

Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)

h)

Akuntabilitas (accountability)

i)

Visi strategis (strategic vision)

a)

Partisipasi

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. b)

Penegakan Hukum

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya). b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara suku dengan lainnya. c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawan terhadap kebenaran hukum. e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. c)

Transparansi

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia telah terjerembab de dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu: a.

Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.

b.

Kekayaan pejabat politik.

c.

Pemberian penghargaan.

d.

Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.

e.

Kesehatan.

f.

Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.

g.

Keamanan dan ketertiban.

h.

Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian dan pajak. d)

Responsif

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan layolitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. e)

Konsensus

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan. f)

Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. g)

Efektivitas dan efisiensi

Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. h)

Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyakarat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. i)

Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. C. Good and Clean Governance dan Kontrol Sosial Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan sari implementasi good and clean governance. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: 1.

Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.

2.

Kemandirian lembaga peradilan.

3.

Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah.

4.

Penguatan partisipasi Masyarakat Madani.

5.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyakarat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. D. Good and Clean Governance dan Gerakan Anti Korupsi Tindakan penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Biaya Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemda dan anggota legislatif (DPRD) oleh sejumlah lembaga, seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi 2011 yang dilansir oleh situs resmi Transparansi Internasional, dalam hal persepsi publik terhadap korupsi sektor publik Indonesia masuk urutan ke-100 dunia dengan skor rendah (3). Sementara di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik-Indonesia bertandang di urutan ke-20.

E.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun, pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia, yaitu: 1. Pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 2. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, maysarakat, dan mekanisme pasar. Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah didtetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut: 1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya. 2. Indikator proses, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian anatar perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik. 3. Indikator produk, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik. 4.

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 1)

Reformasi Birokrasi

a)

Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Birokrasi menurut pemahamannya sebagai berikut. a. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Birokrasi adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat dan ditunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. c. Birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat disertai aturan kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. d. Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri atas pakar yang terlatih. Wujud birokrasi berupa organisasi formal yang besar, merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan dalam bidang kehidupan. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi birokrasi berarti: a.

perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);

b.

perubahan penguasa menjadi pelayan;

c.

mendahulukan peranan dari wewenang;

d.

tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir;

e.

perubahan manajemen kerja;

f. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima (konsisten dan transparan). b) ·

Visi dan Misi Reformasi Birokrasi Visi

Terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik. ·

Misi

Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari. c)

Tujuan Reformasi Birokrasi

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahanyang baik, didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. d)

Sasaran Reformasi Birokrasi

a. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. c. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan cepatnya keberhasilan, faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah: a. Faktor Komitmen pimpinan; karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. b. Faktor kemauan diri sendiri; diperlukan kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri. c. Kesepahaman; ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi. d. Konsistensi; reformasi birokrasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten, sehingga perlu ketaatan perencanaan dan pelaksanaan.

e)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi

Faktor-faktor yang memperngaruhi kinerja birokrasi antara lain : manajemen organisasi dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi; budaya kerja dan organisasi pada birokrasi; kualitas sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi; dan kepemimpinan birokrasi yang efektif dan koordinasi kerja pada birokrasi. Faktor-faktor ini akan menentukan lancar tidaknya suatu birokrasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kinerja birokrasi di masa depan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Struktur birokrasi sebagai hubungan internal, yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas birokasi. 2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi. 3. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal. 4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi. 5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan birokrasi pada setiap aktivitas birokrasi.

BAB III PENUTUP Kesimpulan Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Good and clean govermance dapat diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Good and clean govermance sebagai wacana baru memiliki beberapa prinsip-prinsip pokok sebagaimana diuraikan di atas. 3. Good and clean govermance memiliki peranan kontrol sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. 4. Good and clean govermance memiliki peran yang sangat fundamental dalam penanganan kasus korupsi. 5. Kesuksesan tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip dasar Good and clean govermance.

DAFTAR PUSTAKA A. Ubaedillah Dkk, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta: Kencana Arif Mansuri, 2010, Kewaeganegaraan, Surabaya:Kopertais IV Press Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.2014.Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.2011.Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi.Jakarta: Kemendikbud