TARIF PAJAK SEWA AULA HOTEL KENA PPH FINAL, PPH PASAL 23 ATAU PPN ? Di sela-sela jam kerja kemarin saya ditanya salah satu boss “Mas Dwi, kalau bendahara sewa ruangan di hotel untuk sosialisasi kena PPN dan PPh kah?” “PPh saja sepertinya pak”, jawab saya. Ujung-ujungnya antara jawaban saya dengan rekan AR lain berbeda, berdebatlah sesama AR dan akhirnya pertanyaan tersebut terjawab setelah telepon dan bertanya ke kring pajak. What? Kring pajak? AR juga manusia, masak gak boleh kroscek jawaban dari sumber terpercaya lain. Petugas kring pajak menjelaskan bahwa sewa aula/ruang rapat di hotel tidak dikenakan PPh Final, PPh pasal 23 ataupun PPN. Nah lho bagaimana dasar hukumnya? Kenapa tidak kena PPh Pasal 23? Pada lampiran peraturan lama yang kini sudah tidak berlaku lagi yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 170/PJ./2002 tentang JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 disebutkan bahwa salah satu objek PPh 23 adalah “Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”. Kenapa sewa ruangan hotel disebut jasa lain, karena pada peraturan itu tidak merinci khusus tentang sewa ruangan hotel. Namun peraturan sang tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 yang ternyata di aturan ini dengan tegas tidak menyebutkan tentang sewa aula/ruang yang awalnya ada menjadi tidak ada, dengan demikian jelas bahwa sewa ruang di hotel untuk pertemuan tidak dikenakan PPh Pasal 23
Kenapa juga tidak kena PPh Final 4 ayat (2)? Objek pajak sewa tanah/bangunan adalah
Objek
Pajaknya
adalah
Penghasilan
berupa
sewa
atas
tanah
dan
atau
bangunan berupatanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri (KEP-227/PJ./2002).
Pengertian bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal
baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut (SE-22/PJ.4/1996)
Jika dicermati objek sewa tanah/bangunan yang wajib dikenakan PPh Final 4 ayat (2) tidak menyebutkan pengertian dari sewa ruangan yang disediakan oleh pihak hotel. Jadi kesimpulannya juga tidak dikenakan PPh Final
Kenapa tidak kena PPN juga? Pembaca terutama yang pengusaha hotel pasti paham semenjak diberlakukannya PPD atau Pajak Pembangunan Daerah baik PPD I dan PPD II. Yang awalnya ada PPN restoran 10% kini sudah tidak ada PPN, lalu apa yang pajak 10% di struk restoran? Itu adalah PPD yang besarnya juga 10%. hal yang sama juga berlaku untuk jasa hotel. Makanya jasa hotel termasuk didalamnya menyediakan sewa ruangan/aula/tempat resepsi dsb tidak dikenakan PPN.