Tante Cici Ppt.pptx

PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI ASPEK ADMINISTRASI OLEH :

LATAR BELAKANG Tata pemerintahan yang baik (good governance) itu yang paling mengemuka dewasa ini dalam pegelolaan administrasi public. Tuntunan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat,di samping adanya pengaruh administrasi globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat dewasa ini dalam hal tatanan masyarakat sudah mengalami perubahan,oleh karena itu tuntunan ini merupakan wajar dan sudah seharusnya di respon oleh pemerintah sekarang dengan melakukan perubahan terarah dan terukur demi mewujudkan pemerintah yang baik (good governance)

RUMUSAN MASALAH • Mengapa prinsip-prinsip good governance dianggap penting dalam administrasi? •Bagaimana pencapaian Good governance dari aspek administrasi?

Good governance Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusiinstitusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam governance tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “governance withbout government”. Dari uraian di atas dapat dikatakan good governance adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada ditangan pemerintah tetapi adanya partisipasi aktif dari LSM, swasta dan masyarakat tersebut.

governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu A. Negara atau tata pemerintahan (state) Berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan B. Sektor swasta atau dunia usaha dan (private sector;) Berperan dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah C. Masyarakat (society). Perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya. serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya.

Prinsip-prinsip Good Governance Adalah Sebagai Berikut : *Partisipasi Masyarakat *Tegaknya Supremasi Hukum *Transparansi *Peduli pada Stakeholder *Berorientasi pada Konsensus *Kesetaraan *Efektifitas dan Efisiensi *Akuntabilitas

*Visi Strategis

Penerapan prinsip-prinsip good governance

dalam administrasi sangatlah penting, karena adanya arah dan tuntunan yang jelas dari prinsip tersebut sehingga memudahkan mengambil tindakan demi tercapainya pemerintahan yang baik dalam administrasi.

*PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE

Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada

secara universal. Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi

perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam

pemerintahan baru

about

kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi

Penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita

Reformasi sebelumnya. Namun selalu dilakukan upaya perbaikan seperti diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN, melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar

Administrasi) dengan perekaman E-KTP secara gratis demi terwujudnya keteraturan administrasi, dan lain sebagainya.

Adapun agar Good Governance dapat diterapkan dengan baik Diharapkan 3 pilar good governance yaitu pemerintah,

swasta, dan masyarakat untuk mengupayakan/ memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip good governance.

Diharapkan untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan demi terwujudnya good governance (pemerintahan yang baik) dalam semua bidang termasuk bidang administrasi.