Susunan_pengurus_nadhir_dan_yayasan.docx

SUSUNAN PENGURUS NADZIR YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALMAARIF atau BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA ( BPPPM NU ) KARANGPLOSO MALANG

Ketua

: H. ACHMAD MU’ALLIF, BA.

Wakil Ketua

: BUKHORI THOHIR

Wakil Ketua

: SLAMET RIADI, S.PdI.

Sekretaris

: Drs. H. MIFTAHUL HUDA

Wakil Sekretaris

: FAHRUDDIN

Bendahara

: Drs. H. MUKHLAS

Wakil Bendahara

: H. THOYIB WAHID

RANCANGAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALMAARIF ATAU BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA ( BPPPM NU ) KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

DEWAN PENASEHAT

DEWAN PEMBINA

DEWAN PENGAWAS

1.

Drs. H. MACHFUD SHODAR, M.Ag.

2.

K.H. M. LUTHFI HAKIM

3.

Gus ABU YAZID ALBUSTOMI, M.Ag.

4.

Dra. Hj. KHOFIDAH

1.

H. ACHMAD MU’ALLIF, BA.

2.

K.H. M. SHOLIKHIN ROZIN

3.

BUKHORI THOHIR

4.

SLAMET RIADI, S.PdI.

1.

HERI ABDUL HAQ

2.

AHMAD PUJIONO, M.Pd.

3.

H. THOYIB WAHID

4.

H. ROMLI SHOLEH

DEWAN PENGURUS HARIAN KETUA

Drs. H. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

WAKIL KETUA

FAHRUDDIN

SEKRETARIS

AHMAD MUSTHOFA

WAKIL SEKRETARIS

H. FAUZI, S.Sos.,MM.

BENDAHARA

Drs. H. MUKHLAS

WAKIL BENDAHARA

Hj. TIF’ALUL JANNAH, S.H.

LP Maarif Menawarkan BHPNU Kepada Madrasah-madrasah NU Jombang Online,

LP Maarif Nahdlatul Ulama menawarkan Badan Hukum Pendidikan Nahdlatul Ulama (BHPNU) kepada madrasah-madrasah yang selama berada di bawah naungan LP Maarif NU. Hal ini disampaikan Pengurus Wilayah LP Maarif NU Jawa Timur di selasela Rapat Kerja LP Maarif NU Cabang Jombang, Senin (09/02). Menurut Sunan Fanani, Sekretrais PW LP Maarif Jawa Timur, BHPNU nantinya akan berupa Badan Penyelenggara Pengelola Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (BP3MNU). “Yayasan-yayasan yang mengelola madrasah di bawah naungan LP Maarif kami tawari untuk masuk di bawah BP3MNU yang berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama”, kata Sunan. “BP3MNU sebagai Badan Hukum Pendidikan NU, nanti yang akan melakukan penjaminan mutu bagi madrasah-madrasah yang yayasannya diubah menjadi badan hukum NU, meskipun dalam pelaksanaan sehari sebagaimana yang dilakukan seperti selama ini. Misalnya, untuk ngurusi bangku sekolah atau gaji guru tetap diurusi oleh pengurus sebeumnya, tidak ada yang berubah”, terangnya Perubahan ke BHPNU ini untuk legalitas kelembagaan, karena ke depan yayasanyayasan yang bekerja secara lokal akan kesulitan ketika menghadapi persoalan legalitas, terutama misalnya dalam mengakses dana publik pendidikan. “Sebenarnya tawaran kami ini adalah untuk mempermudah identifikasi dan penataan madrasah-madrasah agar secara mutu bisa terjamin dengan standard yang sudah ditetapkan”, kata Sunan. Rapat Kerja LP Maarif yang diselenggarakan di MI Nidhomiyah Sumbersari Megaluh diikuti oleh sekitar 100-an utusan MWC-MWC LP Maarif NU se Jombang. Dalam pembukaan tampak memberikan sambutan, Ketua PCNU Jombang, KH Isrofil Amar, dan Kepala Kemenag Jombang, Drs. H. Barozi. (ma)

Kutipan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA BAB II PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah serangkaian kegiatan pengembangan pendidikan melalui satuan pendidikan dasar dan menengah formal di bawah pembinaan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama; (2) Penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, terdiri dari: (a) Badan 4rite jam’iyah; (b) Badan 4rite yayasan dan/atau perkumpulan yang didirikan jama’ah. (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh jam’iyah secara operasional dijalankan oleh Lembaga; (4) Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) Pengurus Lembaga Tingkat Pusat 4riter 4riteri kepada Pengurus Tingkat Cabang untuk membentuk Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, di singkat BPPPM, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Tingkat Wilayah; (5) BPPPM membawahi satu atau lebih satuan pendidikan dasar dan/atau menegah dan menjalankan fungsi penyelenggara atas nama Lembaga; (6) Struktur Kepengurusan BPPPM sekurang-kurangnya terdiri dari: 3 (tiga) orang dewan 4riteri; 3 (tiga) orang dewan pengawas; dan dewan pengurus harian yang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 (tiga) orang anggota; (7) Penyelenggaraan pendidikan oleh yayasan atau perkumpulan yang didirikan oleh jama’ah dijalankan secara mandiri dengan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku dan tunduk pada program dan kebijakan pendidikan jam’iyah yang dijalankan Lembaga; (8) Penyelenggara mendirikan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal, meliputi satuan pendidikan dasar, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan/atau pendidikan menengah, yaitu: Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); (9) Tugas dan wewenang Lembaga di setiap tingkatan kepengurusanya dijalankan secara bertingkat sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Kerja Lembaga. BAB IV PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 3 Jatidiri dan Karakteristik Satuan Pendidikan

(1) Satuan Pendidikan Ma’arif merupakan pusat pengembangan budaya yang mampu memberikan keteladanan secara fisik, 5riter maupun nilai dan sikap dalam mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlussunah Waljama’ah, baik di lingkungan madrasah/sekolah maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Karakteristik Satuan Pendidikan Ma’arif adalah: a) Menjadikan paham Ahlussunah Waljama’ah sebagai kekhasan dan keunggulan; b) Memelihara suasana keagamaan di satuan pendidikan dalam hal amaliyah ibadah, pergaulan, dan akhlakul karimah dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Ahlussunah Waljama’ah; c) Menekankan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan 5riter untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat; d) Menjadikan Mabadi Khaira Ummah sebagai landasan manajemen yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran/ kejujuran (ash-shidq), kepercayaan (alamanah), keadilan (al-‘adalah), gotong royong (at-ta’awun), konsistensi terhadap kebenaran (al-istiqamah), kerja keras, serta menjunjung tinggi nilai amal kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Pasal 4 Status Satuan Pendidikan (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh jam’iyah ataupun badan 5rite yang didirikan jama’ah disebut Satuan Pendidikan Ma’arif; (2) Satuan Pendidikan Ma’arif dikelompokkan menurut badan 5rite penyelenggaranya, yaitu: (a) Satuan Pendidikan Ma’arif milik jam’iyah; (b) Satuan Pendidikan Ma’arif milik jama’ah. (3) Satuan Pendidikan Ma’arif yang dimaksud dalam pasal (3) ayat (2) poin (a) secara otomatis mendapatkan pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma’arif sejak pendiriannya; (4) Satuan Pendidikan Ma’arif yang dimaksud dalam pasal (3) ayat (2) poin (b) mendapatkan pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma’arif dari Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah atas usulan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang; (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (4) dilakukan apabila satuan pendidikan memenuhi 5riteria sebagai berikut: a) Mempunyai jaminan kelangsungan hidup; b) Memiliki sarana dan prasarana kependidikan yang memenuhi syarat untuk digunakan; c) Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan kompeten; d) Mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk surat rekomendasi; e) Melaksanakan kurikulum yang berlaku pada setiap jenjang/jenis pendidikan yang bersangkutan;

f) Menjadikan paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah sebagai jati diri pendidikan yang dijalankan. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA SMP - SMA ISLAM KARANGPLOSO , MALANG Latar Belakang : Kecamatan Karangploso salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang belum ada pendidikan lanjutan,untuk menampung tamatan pendidikan dasar yang jumlahnya ada 15 SD Negeri dan 4 Madrasah Ibtidaiyah. Sebagian kecil dari tamatan pendidikan dasar yang jumlahnya sekitar 500 sampai 600 orang tiap tahunnya, melanjutkan keluar, Ada yang ke Malang, Singosari atau ke Batu.