Surat Gugatan Ptun.docx

Purwokerto, 20 Maret 2019

Perihal : Surat Gugatan Kepada Yth. Ketua PTUN Semarang di Semarang

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: William Yoseph Laoh , S.H.

Pekerjaan

: Advokat dan Penasehat Hukum

Alamat

: Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Will & Partners”, yang beralamat di Jalan Kenanga, nomor 13, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/S.K.K. TUN/2019, bertindak untuk dan atas nama : Mustika Intan, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: 42 Tahun, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Alamat: Jl. Pajajaran, blok N/21, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara , Kab. Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap: Nama Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Tengah Alamat

: Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 34C, Semarang, Jawa Tengah.

Selanjutnya mohon disebut sebagai pihak TERGUGAT. Adapun yang menjadi objek gugatan yaitu : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 04/Pbt/BPN-73/2019, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02876/Pangebatan Atas Nama Mustika Intan Tanggal 11 Januari 2019 luas 15.664 M2 Yang Diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor 02487/Pangebatan/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Yang Terletak Di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tertanggal 23 Februari 2019;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa objek gugatan diterbitkan secara keliru dan tidak benar menurut hukum dan karenanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Sertifikat Hak Milik atas nama Mustika Intan telah diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak ada pihak yang keberatan atasnya sampai pada tahun ke – 6 (enam) penerbitannya, dan juga tanah tersebut telah dimiliki/dikuasai Penggugat lebih dari lima tahun berturut-turut sejak diterbitkan sertifikat, maka sertifikat tersebut tidak dapat lagi dibatalkan demi hukum, dan karenanya Surat Keputusan (obyek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, 2. Bahwa objek gugatan adalah tidak didasarkan pada prosedural dan tahapan yang benar menurut hukum, oleh karena Tergugat tidak meminta penjelasan lebih dulu dari pihak Penggugat selaku namanya yang memegang Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan oleh Tergugat, dan juga tidak meminta lebih dulu penjelasan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Banyumas Unit Pangebatan selaku yang memegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan oleh Tergugat tersebut, 3. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karanglewas Atas Nama Departeman Kelautan dan Perikanan Tanggal 14 Januari 1992 seluas 16.228 M2 sebagaimana dimaksudkan Tergugat dalam surat keputusannya (Obyek gugatan), adalah Sertifikat Hak Pakai yang telah lewat waktu yakni 25 tahun ( 14 Januari 1992 s/d 14 Januari 2018), Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah sudah tidak aktif, hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang mengatur bahwa jangka waktu bagi Hak Pakai atas tanah Negara adalah 25 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, yang mana permohonan perpanjangan jangka waktu harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum masa berakhirnya Hak Pakai atas tanah (pasal 47), namun kenyataanya perpanjangan jangka waktu atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Karanglewas Atas Nama Departeman Kalautan dan Perikanan adalah sudah tidak ada lagi, sehingga secara hukum tidak ada tumpang tindihnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02876/Pangebatan Atas Nama Mustika Intan Tanggal 11 januari 2019 luas 15.664 M2, dan karenanya Tergugat seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas berarti KTUN objek sengketa bertentangan dengan peraturan perUUan sebagaimana diatur dalam: a. pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. b. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah 5. Bahwa di samping bertentangan dengan perat peruuan, KTUN objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas keterbukaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Bahwa objek gugatan, oleh karena dalam penerbitannya adalah melanggar peraturan perundang-undangan, dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, serta melanggar asas keterbukaan, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 04/Pbt/BPN-73/2018, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 02876/Pangebatan Atas Nama Mustika Intan Tanggal 11 Januari 2019 luas 15.664 M2; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkannya 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. EX AQUO ET BONO. Hormat kami, Kuasa Hukum PEMGGUGAT

William Yoseph Laoh , S.H.