Suprastruktur Dan Infrastruktr Politik.pptx

  • Uploaded by: Nama saya
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Suprastruktur Dan Infrastruktr Politik.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,392
  • Pages: 33
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTR POLITIK OLEH : 1. Arum Puspita 2. Aurora Denita 3. Baehaqi Hani M 4. Bayu Prasetyo 5. Christofer Nyuhendra 6. Deka Nanda F 7. Della Adisty P 8. Dhiko Prestyan

(09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Apa itu Suprastruktur politik ? Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi fungsi kenegaraan

Siapa sajakah Lembaga Suprastruktur Negara Kita ? Lembaga Subrastruktur

LEGISLATIF

MPR

DPR

EKSEKUTIF

DPD

YUDIKATIF

MA PRESIDEN dan WaPres

MK

KY

BPK

Taukah kalian apa itu Lembaga Legislatif ? Dan siapakah mereka?







Lembaga Legislatif adalah lembaga dengan kekuasaan untuk membentuk peraturan perundangan undangan atau sebagai lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijkan umum. Lembaga Legislatif melakukan 3 fungsi sebagai berikut : Fungsi Legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang undang Fungsi Pngawasan yaitu fungsi mengawasi tindakan pemerintah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan uang negara Fungsi Angggaran yaitu fungsi untuk menetapkan APBN

MPR Dalam sistem politik Indonesia, MPR melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan. MPR menjalankan fungsi legislasi dalam bentuk mengubah dan menetapkan undang undang (UUD 1945 pasal 3) Sedangkan MPR menjalankan fungsi pengawasan dalam bentuk mengambil keputusan untuk menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya jika melakukan pelanggaran (UUD 1945 pasal 3 ayat 3) Disamping itu, MPR juga menjalankan fungsi elektoral yaitu melantik presiden dan wakil presiden (UUD 1945 pasal 3 ayat 2)

Bagaimana Pendapatmu tentang ini ?

DPR

DPR menjalankan fungsi legislasi yaiu melalui pembuatan undang undang. Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan berhak untuk menilai apakah presiden dan wakil presiden bersalah atau tidak. DPR juga menjalankan fungsi angaran yaitu setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) harus mendapat perseujuan dari DPR.

Bagaimana Pendapatmu tentang ini ?

DPD Dalam fungsi legislasi, DPD berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang undang Sedangkan fungsi anggaran dalam bentuk memberikan pertimbangan atas RAPBN, serta RUU yang menyangkut pajak, pendidikan dan agama DPD juga menjalankan fungsi pengawasan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan undang undang yang menyangkut otonomi daerah

× ×

×

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, DPD mempunyai hak : Hak Budget yaitu hak untuk menetapkan APBN Hak Inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang undang Hak Amandemen yaitu hak untuk merubh rancangan undang undang







Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD mempunyai hak : Interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah Meyatakan Pendapat yaitu hak untuk mengajukan penilaian terhadap tindakn pemerintah Angket yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan sendiri terhadap suatu masalah

Bagaimana Pendapatmu tentang ini ?

Taukah kalian apa itu Lembaga Eksekutif ?

Lembaga Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksnakan peraturan prundang undangan dan sebagai lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan.

Kedudukan Lembaga Eksekutif 



Chief of State (kepala Negara) Pejabat yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan formal dan juru bicara pemerintahan yang berfungsi menjalankan peran-peran yang bersifat seremonial. Head of Government (kepala Pemerintahan) Memimpin dan mengawasi pejabat-pejabat dan agen-agen pemerintahan (birokrasi) yang berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Taukah kalian apa itu Lembaga Yudikatif ? Dan siapakah mereka? Lembaga Yudikatif adalah Lembaga kekuasaan untuk memertahankan peraturan perundang undangan sebagai lembaga pelaksana fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

 



Menurut pasal 24 A UUD 1945 , Mahkamah Agung mempunyai wewenang : Mengadili pada tingkat kasasi Menguji peraturan pendang undangan dibawah undang undang Mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang undang

Undang-Undang yang Mengatur Mahkamah Konstitusi 





 



Undang-undang yang mengatur lembaga Mahkamah Konstitusi terdapat pada UUD RI 1945 Pasal 24c dan UU No.23 Tahun 2003. UUD RI 1045 Pasal 24C berisikan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mmemutus sengketa kewenangan lembaga begara daan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oleh Presiden. Ketua dan Waki Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hokum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman.

Apa saja wewenang Komisi Yudisial ? Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 







Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara.

Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuanketentuan yang ada dalam undang-undang

Apa itu Infrastruktur politik ?

Infrastruktur politik adalah lembaga lembaga politik yang ada dalam masyarakat, lembaga tersebut dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat

Apa yang kalian tahu tentang PARTAI POLITIK ?

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Parpol sebagai saran komunikasi politik ? Misalnya dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pehak sekolah itu Pemerintah.

Parpol sebagai sarana sosialisasi politik ? Misalnya penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

Parpol sebagai sarana rekrutmen politik ? Misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersebut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penujukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

Parpol sebagai saran pengatur konflik ? Dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

Apa itu Kelompok Kepentingan ? Kelompok Kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan dan tujuan yang sepakt untuk mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok

Apa itu Kelompok Penekan ? Kelompok penekan adalah salah satu institusi politik yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalukan aspirasi mereka.

Apa saja Tipe Kelompok Kepentingan ?









Institusional Interest Groups, terdiri dari elit politik, anggota parlemen, tentara Associational Interest Groups, terdiri atas pehimpunan wiraswasta, dan persrikatan dagang Non Associational Interest Groups, terdiri dari kelompok etnis, suku agama Anomic Interest Groups, terdiri dari kelompok bersifat spontan misalnya kelompok demontrasi

Apa itu Media Komunikasi Politik ? Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai politik dari pemerntah untuk masyarakat maupun sebaliknya

Apakah kalian tau apa itu Tokoh Politik ? Tokoh politik adalah seseorang yang berkecimpung dan menjadi pusat perhatian di bidang politik.

TERIMAKASIHH......

Related Documents

Dan
April 2020 66
Dan
August 2019 69
Dan
June 2020 37
Dan
June 2020 39
Dan
May 2020 46

More Documents from ""