Summary Week 3.docx

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SUMMARY CHAPTER 8 & 9

Oleh : Kelompok 13 / KP B Alfiansyah Henry P

130316288

Nadiah Bella S

130316326

Sheila Ayu C

130316279

Ovicyta Astri

130316239

Nur Sa’adah

130316278

UNIVERSITAS SURABAYA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA SEMESTER GASAL 2018/2019

CHAPTER 8 : PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DI PEMERINTAH: TEORI DAN APLIKASI Terdapat perbedaan pada sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah antara yang dan yang baru.

Sistem

yang

baru

mengacu

pada

akuntabilitas

publik

dimana

pelaporan

pertanggungjawaban ditujukan kepada masyarakat dan dan pemerintah pusat melalui DPRD. Sedangkan sistem yang lama, pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah hanya kepada pemerintah pusat saja. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat dicapai, sehingga harus didukung oleh perangkat lain, yaitu struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa tahapan yaitu, perumusan strategi; perencanaan strategis; pembuatan program; penganggaran; implementasi; pelaporan kinerja; evaluasi kinerja; dan umpan balik. Struktur Pengendalian Manajemen Suatu organisasi juga dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat pertanggungjawaban, yaitu suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Adapun tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; memfasilitasi terbentuknya goal congruence; mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; mendorong

kreativitas dan daya inovasi bawahan; sebagai alat untuk melaksanakan strategi secara efektif dan efisien; dan sebagai alat pengendalian manajemen. Konsep Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Sektor Publik Pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi empat, yaitu (1) Pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. (2) Pusat Pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. (3) Pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satu moneter. (4) Pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban

yang

prestasi

manajernya

dinilai

berdasarkan

laba.

Pusat

pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pusat pelayanan (dapat berbentuk pusat biaya dan pusat laba) menghasilkan output yang digunakan untuk mendukung kerja pusat pertanggungjawaban lainnya, sedangkan pusat misi (dapat berbentuk pusat laba, pusat biaya, atau pusat pendapatan) menghasilkan output yang membantu secara langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Pusat Pertanggungjawaban sebagai Basis Pengembangan Pengukuran Kinerja Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Masalah kesesuaian tujuan dan masalah eksternal merupakan alasan manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja desentralisasi. Menurut Hilton hasil dari kesesuaian tujuan ialah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Pengukuran kinerja dalam sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money (3E) program dan kegiatan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jika tidak ada ukuran kinerja maka akan sulit mengatakan program itu gagal atau berhasil. Tindakan unit individu tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri tetapi juga mengukur unit yang

lain. Pada sektor publik bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengukuran kinerja keuangan. Sehingga penerapan pengukuran kinerja pada sektor publik sangat penting karena dengan tingginya ketergantungan sektor publik kepada lembaga pengawasan mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang dihadapi tinggi, serta bervariasi pihak berkepentingan dan sasaran organisasi yang samar. Implementasi Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Pemerintahan. Implementasi pusat pertanggungjawaban pada sektor publik dilihat dari fungsi, kewenangan dan ukuran kinerja yang digunakan. Pusat pertanggungjawaban di sektor publik dibagi menjadi 4, sedangkan literatur akuntansi manajemen kontemporer membagi pusat pertanggungjawabannya ada 5. Berikut implementasi pusat pertanggungjawaban dalam organisasi pemerintahan : (1) Pusat Biaya, pada sektor publik pusat biaya ini merupakan unit organisasi yang beroperasi semata-mata hanya untuk pelayanan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ukuran kinerja yang dilihat dari aspek ini yaitu besar input yang digunakan untuk menghasilkan output tanpa melihat tingkat pengembalian secara finansial. (2) Pusat Pendapatan, pada sektor publik yang menjadi aspek ini yaitu organisasi yang tujuannya memungut dan menghasilkan pendapatan. Contohnya yaitu Kementrian Keuangan. (3) Pusat Laba, merupakan unit organisasi yang berfungsi menghasilkan sejumlah laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Contoh BUMN dan BUMD. (4) Pusat Investasi, pada sektor publik manfaat investasi yaitu meningkatkan kapasitas anggaran pemda yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. (5) Pusat beban terbatas, yaitu unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara input dan output. CHAPTER 9: PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAH: TEORI DAN APLIKASI Pengukuran Kinerja dan Fungsi Pengendalian Manajemen Organisasi Sektor Publik

Fungsi pengendalian manajemen dalam suatu organisasi akan tetap ada seiring dengan keberlangsungan organisasi. Fungsi pengendaliandibagi menjadi 2 jenis yaitu pengendalian formal dan informal. Konsep dan filosofi pengendalian aktivitas tidak hanya diterapkan untuk organisasi bisnis tetapi juga dapat diadopsi pada organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan yang dapat berupa kinerja keuangan dan non keuangan. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, diantaranya mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, dan memotivasi pegawai. Sedangkan manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan, yaitu memberikan pemahaman dan arah mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, sebagai dasar

untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif,

membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instasi pemerintah. Berdasarkan tujuan dan manfaat, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yang mengindikasikan bahwa kinerja ini memiliki ruang lingkup yang luas, diantaranya adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemeritah berfokus pada tuuan dan sasaran program unit kerja, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Kesesuaian Desain Pengukuran Kinerja dengan Desain Sistem Pengedalian Manajemen Keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Terdapat beberapa hal untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi sektor publik, yaitu apa yang sebenarnya akan diukur, ukuran apa yang akan digunakan, berapa toleransi kesalahan yang akan diterima, siapa yang akan mengukur, dan untuk siapa informasi kinerja tersebut dan apa yang akan dilakukan pada laporan hasil kinerja tersebut.

Diperlukan koherensi, keterpaduan, dan keterkaitan antar elemen sistem pengendalian dan kesesuaian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya adalah desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi; paradigma, merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi, sistem terdiri atas proses dan struktur. Proses terkait dengan tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur terkait dengan komponen yang berkaitan secara bersama-sama, dan keahlian manajerial yang diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Peranan sistem manajemen kinerja tampak pada tahap perencanaan strategis, implementasi, dan evaluasi kinerja. Ukuran kinerja pada tahap implementasi harus memacu pada ukuran kinerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan strategis agar tidak terjadi penyimpangan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja manajer. Oleh karena itu desain sistem pengukuran kinerja harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen. Konsep Value For Money Pada Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan konsep Value For Money (VFM) untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan efisiensi kinerja program dan dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan melalui alat ukur keuangan dan non keuangan untuk menilai pencapaian organisasi. Konsep VFM ini, melakukan pengukuran kinerja dengan indikator kinerja yang dikembangkan dari variable kunci kemudian berhasil teridentifikasi oleh organisasi unit kerja yang terkait untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya. Pengukuran kinerja dalam organisasi ini meliputi pengukuran ekonomi, pengukuran efisensi, dan pengukuran efektivitas. Pengukuran kinerja inilah kita dapat mengetahui bagaimana didalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan baik. Konsep Dasar : Input, Output, dan Outcome.

Dalam pengukuran kinerja, karakteristik indikator kinerja dan peranannya organisasi pemerintahan perlu memahami dengan baik seperti indikator input, output, outcome. Pengawasan dan kaji ulang terhadap indikator ini harus terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan. Dalam kinerja bukanlah akhir dari segalanya tetapi merupakan acuan atau bagi pemerintah atas apa yang telah dilakukan dalam pengembangan organisasi untuk menciptakan budaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Konsep Best Value Konsep Best Value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang diberikan tidak berdasar dari ketersediaan dana, melainkan memberikan pelayanan sesuai denga kebutuhan masyarakat. Implementasi Pengukuran Kinerja di Pemerintah Manajemen kinerja yang terintregasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja meliputi penentuan dan penerjemahan visi, misi, dan tujuan setelah itu penyusunan progam dan penyusunan anggaran. Pengukuran kinerja dibangun atas tiga komponen utama, yaitu (komponen visi, misi, dan tanget), (komponen input, proses, output, dan outcome), (komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Setelah terjadi perubahan mendasar pada sistem penganggaran di Indonesia, maka dinyatakan pula bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja (ASB), standar satuan kinerja, dan standar pelayanan minimal (SPM). Diantara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja tersebut indikator kinerja ASB dan SPM merupakan instrumen penganggaran yang terpenting. Pada tahap perencanaan kinerja dapat dilakukan melalui kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Rencana kerja ini harus terkait atau selaras dengan rencana strategis pemerintah. Sedangkan dalam tahap pengukuran kinerja indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan harus sesuai dengan yang tercantum pada SPM dan rencana strategis yang telah ditetapkan.