Sumber Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik

Judul

: Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)

Penulis

: Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Penerbit

: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Kota Penerbit :

Yogyakarta

Tahun Terbit : 2004 Tebal Buku : 93 halaman HUKUM PERBURUHAN A. SEJARAH HUKUM PERBURUHAN Hukum perburuhan lahir pada abad ke-19 dengan adanya revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri ditumpangi oleh aliran liberal. Para waktu aliran liberal berkuasa, negara tidak campur tangan dalam kehidupan kemasyarakatan. Negara hanya mengurusi persoalan kenegaraan sedangkan persoalan hubungan individu dalam masyarakat diserahkan kepada masyarakat itu sendiri sehingga menimbulkan kritik dari para kaum intelektual yang ditujukan kepada negara. Dengan adanya kritik dari kaum intelektual, pemerintah ikut campur tangan dalam kehidupan kemasyarakatan. Ikut campur tangannya pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan disebut dengan politik sosial yaitu tindakan aktif pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat revolusi industri. Sejarah perburuhan di Indonesia menurut Iman Soepomo dapat dibagi 3 bagian : 1. Zaman Perbudakan Zaman perbudakan orang melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain yaitu para budak yang tidak mempunyai hak apapun. Budak hanya memiliki kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah, menuruti semua aturan dari pihak majikan. Keadaan budak di Indonesia masih dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan negara lain, disebabkan adanya aturan tata susila yang kental dalam masyarakat Indonesia.

1

2. Pekerja Rodi Rodi atau kerja paksa dilakukan untuk kepentingan perorangan atau pihak lain tanpa bayaran. Sebagai contoh kerja rodi pada jaman Hedrick William Daendels (1807-1911) yaitu kerja paksa utnuk membuat jalan Anyer-Banyuwangi. 3. Poenale Sanksi Poenale Sanksi memberikan kekuasaan bagi majikan untuk berlaku tidak baik terhadap buruh serta menciptakan keadaan perburuhan yang buruk. Pada tahun 1903 terjadi pemerasan tenaga buruh. B. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN Beberapa ahli hukum merumuskan hukum perburuhan sebagaimana dikutip Iman Soepomo, diantaranya A. H. Molenaar, Levenbach. Menurut A. H. Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Menurut Levenbach, hukum perburuhan adalah sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja. Menurut Iman Soepomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Unsur dari hukum perburuhan sebagai berikut : 1. Terdiri dari peraturan tertulis maupun tidak tertulis. 2. Peraturan tersebut mengatur hubungan kerja baik dalam maupun luar hubungan kerja. 3. Pelakunya meliputi buruh, majikan, dan pemerintah. 4. Kedudukan buruh tersuboordinasi oleh majikan, artinya majikan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari buruh. 5. Buruh menerima upah dari majikan dalam melakukan hubungan kerja.

2

Jadi, hukum perburuhan adalah kumpulan peraturan tertulis

maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan timbal balik antara buruh, majikan, dan pemerintah didalam maupun luar hubungan kerja. C. HAKEKAT, TUJUAN DAN SIFAT HUKUM PERBURUHAN a. Hakekat Menurut Iman Soepomo, hakekat hukum perburuhan ada 2 yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis buruh memiliki kebebasan, artinya buruh memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dengan majikan. Secara sosiologis buruh tidak bebas, artinya kedudukan buruh tersubordinasi oleh majikan. Majikan memiliki kewenangan untuk memerintah buruh dan menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan. b. Tujuan Tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Menurut Senjun H Manulang, tujuan hukum perburuhan : 1. Melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. 2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha. c. Sifat Hukum perburuhan memiliki sifat sebagai hukum privat dan hukum publik. Sebagai hukum privat, artinya hukum perburuhan mengatur hubungan antara buruh dengan majikan dimana masing-masing pihak bebas utnuk menentukan bentuk dan isi dari hubungan kerja. Sebagai hukum publik, yaitu menunjuk pada adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh majikan dan buruh apabila mereka melakukan hubungan perburuhan.

3

D. SUMBER HUKUM PERBURUHAN Sumber hukum perburuhan yang dimaksud adalah materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah pancasila. Sedangkan sumber hukum formil meliputi : 1) Undang-undang 2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang 3) Kebiasaan Menurut Iman Soepomo, kebiasaan dibidang perburuhan berkembang dengan baik karena 2 faktor : a.

Peraturan perburuhan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan soal-soal perburuhan yang diatur.

b.

Peraturan-peraturan dari jaman Belanda dahulu sudah tidak dirasakan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dari aliranaliran yang tumbuh di seluruh dunia.

4) Putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan baik daerah maupun pusat dan putusan peradilan umum 5) Perjanjian perburuhan, perjanjian kerja Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan majikan, perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat buruh dengan majikan, majikan dengan majikan, perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja. Menurut Djumialdji dan Wiwoho S, perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha yang mengatur hubungan kerja antara buruh dengan majikan, sedangkan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara sepihak oleh majikan yang memuat syaratsyarat kerja. 6) Perjanjian internasional mengenai persoalan perburuhan, baik yang bersifat bilateral maupun yang unilateral

4

E. PROSES PERUBAHAN SIFAT HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA Perjalanan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan dinamika hukum perburuhan setelah proklamasi kemerdekaan dapat dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut : 1. Tahun 1945 – 1949 Pada masa ini negara Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara baru yang berusaha untuk dapat mempertahankan kemerdekaannya, sehingga dalam periode ini perjalanan negara Indonesia masih diwarnai dengan revolusi fisik. Pemerintah belum banyak melakukan campur tangan dalam kehidupan hubungan perburuhan. Mengenai hukum perburuhan masih dominan berlaku perjanjian kerja dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Perjanjian kerja diatur dalam Bab VII A Buku III KUHPer Pasal 1601 – 1603 tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Bab VII A merupakan perubahan dari Bab VII yang berisi 3 pasal yaitu pasal 1601, 1602 dan 1603 tentang persewaan pelayan dan pekerja. Semula berlaku bagi golongan Eropa. Kemudian sejak 1879 dengan S. 1879 No. 256 persewaan pelayan dan pekerja berlaku bagi seluruh rakyat. Menurut pasal 1601 a KUH perdata, perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain yakni majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1601 a, maka dapat disimpulkan, syarat-syarat perjanjian kerja : 1. Terdapat pihak yang dibawah pimpinan orang lain 2. Melakukan pekerjaan 3. Waktu tertentu 4. Adanya upah Menurut UU No. 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, diatur mengenai perjanjian kerja kolektif

5

yang disebut perjanjian perburuhan yaitu perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat buruh yang didaftarkan pada kementerian perburuhan dengan majikan. KUH Per mengatur tentang kewajiban-kewajiban majikan : 1. Membayar upah Kewajiban membayar upah bagi pengusaha diatur dalam pasal 1602 – 1603 V KUH perdata. Ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pengusaha membayar upah kepada buruh mengatur hal-hal yang menyangkut hubungan pengusaha dngan buruh serta kemungkinan hubungan dengan pihak ketiga seperti penerima kuasa. 2. Mengatur dan memelihara ruang-ruangan, perkakas dalam perusahaan Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi buruh dari kemungkinan bahaya bagi jiwanya, kehormatan dan harta bendanya. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi tanpa dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhi kewajiban karena keadaan memaksa atau karena kesalahan buruh, maka pengusaha wajib mengganti kerugian. Kewajiban-kewajiban buruh diatur pada pasal 1603 – 1603 d KUH Perdata yang meliputi : a.

Buruh wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuan yang sebaik-baiknya

b.

Buruh wajib melakukan pekerjaannya sendiri kecuali dengan ijin majikan dapat digantikan pihak ketiga

c.

Buruh wajib mentaati peraturan kerja dan tata tertib perusahaan

d.

Buruh yang tinggal dengan majikan wajib bertingkah laku menurut tata tertib rumah

e.

Buruh wajib melakukan, maupun tidak berbuat dalam keadaan yang sama.

6

2. Tahun 1950 – 1965 Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap bidang perburuhan diantaranya mengeluarkan Peraturan Menteri perburuhan No. 90 tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh yang bersifat liberal. Adanya peraturan tersebut maka di Indonesia berdiri berbagai macam serikat buruh sebagai respon masyarakat terhadap kebebasan yang diberikan pemerintah. Dalam tahap ini pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan. Diantaranya UU No. 1 tahun 1951 tentang kerja, UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, UU No. 12 tahun 1964 tentang politik di perusahaan swasta. Pada tahun 1951 terbit UU No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Kerja tahun 1948 No. 12 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pada awal terbentuknya Negara Kesatuan RI setelah masa RIS timbul suatu keadaan dimana berlaku 2 hukum perburuhan yaitu daerah bekas Negara bagian RI berlaku hukum perburuhan RI dan di daerah Jakarta. meskipun hukum perburuhan dari bekas negara bagian RI belum sempurna, namun dibandingkan dengan hukum perburuhan sebelum berlaku di bekas negara RIS karena hukum perburuhan berlaku di bekas negara RIS umumnya hukum kolonial. Ada 3 hal penting dalam Undang-undang No. 1 tahun 1951 : a.

Adanya keinginan untuk melepaskan dari ketergantungan terhadap hukum peninggalan kolonial dengan beruasaha menciptakan hukum yang sesuai dengan dasar dan tujuan negara Indonesia yaitu pancasila.

b.

Pernyataan secara tegas bahwa UU sebagai pernyataan politik sosial negara yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Didalam pasal 1 UU No. 3 tahun 1951 pengawasan perburuhan

diadakan dengan maksud :

7

a.

Mengawasi berlakunya UU dan peraturan perburuhan pada khususnya.

b.

Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya.

c.

Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang.

1. Perselisihan perburuhan Menurut pasal 1 huruf c UU No. 22 tahun 1957 adalah pertentangan antara majikan dengan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan. 2. Sejarah penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia Penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia mengalami perjalanan cukup lama lahirnya UU No. 22 tahun 1957, ssampai permulaan tahun 1951. Pada bulan Pebruari 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer No. 51 untuk mengatasi kegalauan dibidang perburuhan. Pada bulan September 1951 mencabut Peraturan Kekuasaan Militer dan mengetapkan peraturan baru. Pada tangal 8 April 1957 diterbitkan UU No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang terdiri dari sembilan bagian dan 32 pasal serta penjelasannya. 3. Tahun 1966 – 1998 Adanya tahap pencarian pemerintah untuk menemukan konsep dasar dalam melakukan campur tangan dibidang perburuhan yang dilakukan sampai dengan tahun 1973 dan tahap penentuan dan penerapan konsep dasar hubungan industrial pancasila sebagai konsep dasar didalam pemerintah melakukan campur tangan di bidang perburuhan.

8

1. UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja pokok-pokok ketenagakerjaan : a. Pihak-pihak yang diatur dalam UU ini meliputi buruh, majikan dan pemerintah b. Ketentuan-ketentuan dalam UU ini merupakan hukum pemaksa c. Hubungan para pihak sebagaimana diatur dalam UU tidak sematamata hubungan individu, tapi hubungan antara individu dengan negara d. Tujuan dari UU adalah untuk memberikan perlindungan atas kepentingan umum e. Penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam UU dilakukan huruh atau majikan akan dilakukan oleh negara 2. Bidang keselamatan kerja, pemerintah menerbitkan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja 3. Tahun 1974 lahir dasar falsafah hubungan perburuhan pancasila yang mendasari semua kebijaksanaan di bidang perburuhan di Indonesia. Dalam perkembangannya hubungan perburuhan pancasila berubah menjadi hubungan industrial pancasila, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah) yang didasari atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari pancasila dan UUD 1945 4. Di bidang pengupahan buruh, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah 5. Di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja. Menurut pasal 1 angka I UU No. 3 tahun 1992, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang. Contohnya

9

sakit, kecelakaan kerja. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam UU meliputi : a. Jaminan kecelakaan b. Jaminan kematian c. Jaminan hari tua d. Jaminan pemeliharaan kesehatan Dengan demikian UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja memiliki muatan sebagai hukum publik yang menonjol. Sifat memaksa dari UU Jamsostek, hubungan yang diatur dalam UU yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, kepentingan yang diatur serta penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas UU Jamsostek yang dilakukan oleh pihak kepolisian .dan penyelidik pegawai negeri sipil

10

11